Pemerintah Provinsi Bali dalam siaran persnya menyatakan pembangunan transportasi massal berbasis kereta di Bali (Bali Urban Rail and Associated Facilities) atau yang lebih dikenal dengan Subway/LRT (Light Rail Transit) masuk pada tahap penunjukan mitra strategis dan pemimpin konsorsium investor yang nantinya akan berperan aktif dalam pengembangan proyek mercusuar ini. Setelah melalui proses seleksi, PT. Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) selaku pihak yang diberi kewenangan dalam pengembangan Bali Urban Rail and Associated Facilities menunjuk PT. Bumi Indah Prima (BIP) menjadi Qualified Partner dan Lead Consortium of Investors.
Surat penunjukan Qualified Partner dan Lead Consortium of Investors diserahkan oleh Dirut SBDJ I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) kepada Dirut PT. BIP Aditya Anton Subowo di Ruang Pertemuan Hotel Andaz Sanur Denpasar, Rabu (24/7/2024). Penyerahan surat penunjukan mitra strategis pengembangan LRT Bali disaksikan Pj. Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya dan Dirut PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), I Ketut Widiana Karya. Tahapan ini juga ditandai dengan penyerahan miniatur Tunnel Boring Machine (TBM) dari Dirut PT. SBDJ kepada Pj. Gubernur Mahendra Jaya. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa hadir langsung pada kegiatan yang menjadi tahapan strategis dalam pengembangan LRT Bali itu.
Pj. Gubernur Bali dalam sambutannya menyampaikan selamat atas penunjukan PT. BIP sebagai qualified partner dalam proyek ini. Setelah ini, PT. SBDJ dan BIP diminta secepatnya melanjutkan proses sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Kedua perusahaan ini juga diharapkan dapat membuka ruang kerjasama dengan investor lain yang nantinya menjadi sumber daya dalam mewujudkan dan pengoperasian subway Bali. Dalam prosesnya nanti, Pj. Gubernur Mahendra Jaya mengingatkan agar investor mengutamakan masyarakat lokal. “Ini sekaligus untuk transfer knowledge teknologi dalam pembangunan dan pengoperasiannya,” katanya.
Lebih jauh Mahendra Jaya menambahkan, pengembangan koridor transportasi massal berbasis kereta di Bali adalah kerja besar yang membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan. Semula ia sempat ragu bisa mewujudkan kerja besar ini karena keterbatasan fiskal daerah maupun pusat serta belum ada model pembiayaan infrastruktur tanpa menggunakan anggaran APBN atau APBD. Namun ia diyakinkan oleh berbagai pihak yang mengatakan bahwa pola baru itu bisa dilaksanakan karena Bali memiliki magnet luar biasa. Sebagai gambaran umum, ia menginformasikan peningkatan trafik penumpang, cargo, dan pergerakan pesawat di Bandara I Gusti Ngurah Rai selama semester 1 Tahun 2024. Dibandingkan semester 1 Tahun 2023, jumlah flight internasional mengalami kenaikan 18%, jumlah penumpang naik 26% dan cargo naik 72%. “Hal ini menambah optimisme kami bahwa Bali memiliki daya tarik bagi wisatawan,” cetusnya.
Peluang ini rupanya dibaca oleh mitra strategis sehingga tak ragu berinvestasi dalam rencana pengembangan subway di Bali. Dari diskusi, ia memperoleh gambaran bahwa investor tertarik karena market utamanya wisatawan, berbeda dengan daerah lainnya yang pasar utamanya adalah penduduk lokal. Selain itu, investor juga akan memperoleh pendapatan dari tiket. Hanya saja, khusus untuk tiket, Mahendra Jaya ingin ada subsidi bagi warga Bali sehingga harganya tidak mahal. Keuntungan lainnya juga bisa diperoleh dari penggunaan naming rights, ruang bawah tanah (mice, mall, hotel, restoran, dan tempat hiburan lainnya), penyewaan atas penggunaan utilitas (jaringan telekomunikasi, listrik, air, gas dan lain-lain) serta perhitungan dari kredit karbon. “Tak hanya keuntungan bagi investor, nanti apabila subway telah beroperasi, pemerintah daerah juga mendapatkan persentase dari hasil operasional,” tandasnya.
Menutup sambutannya, Pj. Gubernur menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung upaya pengembangan sarana transportasi massal berbasis kereta di wilayah Bali. Ia berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan kebijakan dan arahan untuk percepatan pengembangan subway. Tak lupa, ia juga minta dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan segenap masyarakat Bali, agar proyek ini dapat berjalan baik sesuai dengan tahapan yang direncanakan.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa menegaskan kalau proyek ini harus jadi karena menjadi pertaruhan kementeriannya yang mendorong penerapan model pembiayaan pembangunan tak biasa ini. Menurutnya, model pembiayaan pembangunan seperti ini baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Bali menjadi percontohan karena merupakan daerah pertama di Indonesia yang punya konsep transformasi ekonomi dan diluncurkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada 3 Desember 2021. Konsep yang kemudian diimplementasikan dalam Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru ditindaklanjuti dengan beragam kegiatan seperti penanganan sampah, penerapan energi terbarukan dan lainnya. “Apa yang kami rancang dalam peta jalan ekonomi kerthi Bali, satu demi satu mulai terwujud,” ujarnya.
Khusus terkait rencana pengembangan moda transportasi massal berbasis kereta, ia menilai langkah ini sangat strategis karena bertujuan untuk memberi kenyamanan. “Yang paling meresahkan saat ini adalah ancaman ketidaknyamanan,” ucapnya. Sebagai destinasi wisata dunia yang terus berkembang, ia menilai situasi lalu lintas di Bali saat ini berbeda jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Inilah yang perlu disikapi,” tambahnya. Karena tak mungkin membangun jalan layang, menurutnya model subway adalah pilihan yang paling tepat. Mengakhiri arahannya, Monoarfa mengajak semua pihak optimis dengan rencana pengembangan subway Bali ini. “Hari ini kita melakukan langkah kecil, tapi langkah kecil ini adalah awal dari langkah besar berikutnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Dirut PT. SBDJ Ari Ashkara menginformasikan bahwa tahap berikutnya adalah groundbreaking yang dijadwalkan pada bulan September 2024. “Groundbreaking akan dilakukan di Kuta Parking Centre, yang nantinya juga akan menjadi management dan site office kami,” ucapnya. Diterangkan olehnya, pembangunan subway Bali akan dilaksanakan dalam 4 tahap pengerjaan. Tahap satu Airport-Kuta Sentral Parkir-Seminyak-Berawa-Cemagi, tahap dua Airport-Jimbaran-Unud-Nusa Dua, tahap ketiga Kuta Sentral Parkir-Sesetan-Renon-Sanur dan tahap empat Renon-Sukawati-Ubud. Fase Airport-Kuta dan Airport-Jimbaran-Unud-Nusa Dua ditarget rampung awal tahun 2028, dan keseluruhan fase satu dan dua diselesaikan pada tahun 2031. Total nilai investasi dari 2 fase pertama adalah USD10.8 miliar sedangkan biaya untuk total 4 fase pengerjaan mencapai USD 20 miliar.
Pembangunan koridor pada setiap fase meliputi infrastruktur transportasi berupa terowongan dan rel kereta bawah tanah, infrastruktur utilitas pendukung seperti telekomunikasi, tenaga listrik, air minum, sampah dan limbah serta pembangunan transit oriented development (TOD). Pihaknya juga akan mempersiapkan SDM Bali menjadi operator dan pemilik dari proyek besar ini, sehingga nantinya mereka tak hanya menjadi penonton.
Acara penyerahan surat penunjukan PT. BIP menjadi Qualified Partner dan Lead Consortium of Investors juga dihadiri pejabat dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi/BKPM, Kajati Bali Ketut Sumedana, perwakilan Bupati/Walikota wilayah Sarbagita dan pimpinan perangkat daerah Pemprov Bali terkait.
Demikian pengumuman dari Pemprov Bali. Namun, di manakah bisa diakses rencana detail teknis dan analisis dampak lingkungannya?
Apakah Subway cocok dengan Bali?
Apakah subway ini relevan untuk bali saat ini? Apa yang harus diantisipasi? Sukmasari Putri, Ahli Muda Ekonomi Pembagunan di Universitas Warmadewa mengatakan tantangannya adalah tingginya mobilitas kendaraan bermotor warga Bali. Menurutnya sebagian besar aktivitas sehari-hari masyarakat bali itu bekerja, ibadah, menyama-braya, sekolah, dan rekreasi. “Banyak juga masyarakat yg bekerja di daerah yang jauh dengan tempat tinggalnya. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda menemani mereka mengunjungi banyak tempat dalam satu hari,” ujarnya.
Jika dilihat dari pola pergerakan masyarakat Bali, menurutnya subway belum relevan untuk kehidupan sehari-hari dengan pergerakan sporadis. Selain itu, perlu diperhatikan dengan membangun subway underground, maka kemungkinan investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah akan tinggi. Apakah masyarakat bali sendiri (tanpa wisatawan) dapat memenuhi target pengguna agar subway BEP? Jika dipaksakan dengan menyarankan wisatawan menggunakan subway, penduduk yang bekerja sebagai penyedia kendaraan dan jasa guide juga perlu diperhatikan karena pekerjaannya bisa hilang.
Terkait mobilitas di Bali selatan, Sukmasari menambahkan, tidak hanya mempertimbangkan aktivitas pariwisata tapi juga pendidikan. Bali Selatan memiliki pariwisata bintang 5 di kawasan ITDC Nusa Dua dan kampus-kampus negeri Bali seperti Universitas Udayana, Politeknik Negeri Bali, serta Sekolah Tinggi Perhotelan yang menyebabkan traffic yang tinggi hanya pada jam-jam tertentu yakni pagi dan sore. Selama ini, sudah banyak mahasiswa yang dinilai commuting menggunakan bus dan pekerja sektor pariwisata yang menggunakan tol Bali Mandara.
“Bahkan jika ditelisik, rute menuju kampus Unud dan Poltek merupakan rute terlaris sepanjang operasional. Jika akan melakukan pengembangan transportasi publik di Bali Selatan, ada baiknya untuk meningkatkan pelayanan rute ke kampus misal seperti memiliki jalur khusus bus,” sarannya. Menurutnya banyak pekerja sektor pariwisata yang tidak memanfaatkan public transport dipengaruhi oleh jam kerja yang menggunakan shift (pagi-middle-sore) dan tidak sesuai dengan jam operasional public transport. Ia menilai, wisatawan yang berkunjung ke hotel bintang 5 tidak akan menggunakan public transport dalam perjalanannya karena tidak ada ekslusivitas dan privacy.
Prof Putu Rumawan Salain, arsitek dan guru besar dari Universitas Udayana yang kerap mengkritisi tata ruang Bali menyatakan khawatir dengan rencana groundbreaking karena perlu ada informasi cukup mengenai kajian teknis tanah dan lingkungan. Jika ini proyek bussines to bussines, menurutnya soal dana jelas. “Pemerintah punya berapa uang? Seolah jadi makelar proyek. Sebuah upaya baik, mandirikan perusahaan lokal, tidak murah, pengembalian modal dari mana?” tanyanya. Ia khawatir karena selalu berubah targetnya, awalnya kereta dari airport menuju sentral parkir Kuta.
Rencana itu pun ditutup menjadi subway, di bawah tanah. “Karena tanah (di darat) mahal. Bisa nabrak basement atau mengalihkan, karena rel kereta api tak bisa zigzag. Ada tambahan rute ke Sanur, Nusa Dua, Ubud. Menurut saya belum holistik untuk kebutuhan transportasi publik. Saya khawatir pemindahan kemacetan di darat untuk menjemput,” tambahnya.
Perda Tata Ruang menurutnya memang mengizinkan pembangunan bawah tanah tapi tidak menyebutkan subway. Dalam upaya pengembalian dana, ia memebaca ada rencana investasi di bawah tanah. Menurutnya mungkin akan ada penginapan bawah tanah dan fasilitas bisnis lain. Ia risau semua hanya bisa diakses orang luar yang memiliki modal besar saja.
Anastacia Novlina Nurak, dosen ilmu pemerintahan Universitas Warwadewa juga berharap subway ini tak hanya difokuskan untuk turis semata. Perlu juga pertimbangan kebutuhan warga. “Transportasi publik juga harus bertujuan pemerataan pembangunan bukan hanya turis,” katanya. Menurutnya tidak harus langsung subway, karena termasuk transportasi publik mahal. Ada opsi commuter line yang menunjang mobilitas jarak jauh dan pemerataan.
situs mahjong
