Investasi Buyan Ditolak, Lalu Apa?

Oleh Rofiqi Hasan

Akhir kontroversi investasi di Buyan terjadi Jumat (30/1) pekan lalu, Made Mangku Pastika (MMP)  menyerah dan angkat tangan. Ia mengaku sejalan dengan pemikiran untuk menolak rencana investasi itu.  “Permintaan rekomendasi dari PT. Anantara pasti akan saya tolak. Surat rekomendasinya akan saya tanda tangani hari ini,” ujarnya.

Selamat tentunya bagi para penolak investasi itu. Namun yang patut disayangkan adalah mengapa MMP mesti menyatakan penolakan itu  di hadapan sekelompok orang yang dipimpin oleh Angggota DPRD Bali Si Ketut Mandiranatha. Dari sudut pandang Komunikasi Politik, peristiwa itu mengesankan, MMP berada di bawah tekanan ketika membuat keputusan.

“Kekalahan” seorang pemimpin terhadap tekanan massa bisa menjadi preseden buruk karena bakalan menjadi legitimasi untuk munculnya strategi yang sama di masa-masa mendatang dalam setiap kebijakan. Pengerahan massa juga tidak memberi apa-apa dalam proses dialog untuk memecahkan masalah. Itu karena massa pasti  sudah berbekal kerangka dan prioritasnya sendiri.

Begitulah, mereka yang datang ke kantor Gubernur itu pun tidak menyodorkan solusi apa-apa untuk mengatasi kerusakan danau buyan akibat sedimentasi dan alih fungsi lahan.

Posisi Si Ketut Mandiranatha sendiri layak dipertanyakan. Dengan keberadaannya sebagai anggota DPRD Bali tentunya dia memiliki kewenangan untuk menggunakan cara-cara parlementer. Mengapa bukan cara-cara itu yang digunakannya. Mengapa dia tidak mendesak DPRD Bali memanggil Gubernur untuk menjelakan soal investasi itu. Kalau pun menolak, mengapa dia tidak mendesak DPRD Bali membuat semacam surat resmi agar penolakan itu  benar-benar mewakili seluruh masyarakat Bali. Apakah pilihannya menempuh cara parlemen jalanan karena akan lebih menarik bagi liputan media?.

Tapi ya sudahlah. Concern saya bukan pada soal penolakan itu. Tapi bagaimana upaya menyelamatakan danu Buyan ke depan. Soal ini MMP menyebut, berencana melakukan analisa lebih mendalam untuk mencari langkah terbaik menyelamatkan danau buyan. Kerusakan danau buyan menurutnya telah mencapai titik mengkhawatirkan. Luas danau yang semula 478,33 hektar sudah berkurang sebanyak 60 hektar karena sedimentasi. “Tiap tahun luasnya berkurang 10 hektar. Kalau dibiarkan saja, sepuluh tahun lagi buyan akan tertutup. Tidak lagi ada airnya,” ujar Pastika.

Rencana yang bagus tentu saja. Apalagi kalau bisa lebih cepat ditemukan formula penyelesaian masalahnya. Yang harus dilakukan adalah mengawasi agar pengkajian itu benar-benar dilakukan.  Inilah sisi yang mengkhawatirkan. Tradisi kita adalah hangat-hangat tahi ayam, begitu dingin ya dilupakan. Termasuk dari kelompok demonstran itu. Sangat sulit mengharapkan mereka untuk terus mengawal adanya penataan komprehensif atas danau Buyan. Demikian pun dengan media massa yang selalu lebih terfokus ke soal-soal kontroversial.

Lihatlah yang terjadi pada penolakan UU Pornografi. Begitu gegap gempitanya selesai, tinggal beberapa orang saja yang serius menekuni langkah gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka- orang-orang yang saya hormati- tertatih-tatih mengawal agar gugatan benar-benar dilayangkan meski terus tertunda-tunda. Bahkan tidak ada support apapun dari DPRD dan Gubernur Bali yang sempat bersuara keras menyatakan penolakan.

Para pejabat dan politisi  itu agaknya memang selalu punya kecenderungan akan lepas tangan untuk agenda jangka panjang. Ngapain sulit-sulit memikirkan sesuatu yang dampaknya baru akan kelihatan setelah mereka tidak lagi berada dalam jabatan itu.Tak ada lagi ribut-ribut dan berhasil meraih simpati massa. Itulah target mereka. Hanya politisi yang memiliki watak kenegarawanan yang akan melampaui kecenderungan itu.

Bagaimana dengan Pastika? Kita tunggu sambil melihat Danau Buyan ditelan enceng gondok dan hilang pelan-pelan. [b]