Calon Legislatif Ditatar Program Penyelamatan Lingkungan

Oleh Luh De Suriyani

Pusat pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali-Nusa Tenggara memaparkan dasar-dasar pengelolaan lingkungan pada sekitar 70 calon anggota legislative se-Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa lalu.

“Kerusakan lingkungan yang makin parah tak sebanding dengan upaya pemulihannya. Di masa depan diyakini konflik perebutan kekuasaan bergeser ke pemilikan sumber daya alam bukan lagi perebutan kekayaan atau ideologi,” demikian pidato tertulis Menteri Negara Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar yang dibacakan Henry Bastaman Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Kementrian Negara Lingkungan Hidup.

Seringkali, lanjut Henry, dalam konflik perebutan sumber daya alam, pihak yang lemah menjadi korban. Hal ini menegaskan pentingnya penyelesaian masalah lingkungan dengan cara demokratis, yang harus dilakukan calon pejabat parlemen di Bali mendatang.

Penolakan masayarakat terhadap beberapa proyek, tambahnya merefleksikan kepeduliaan masyarakat pada ancaman keruskan lingkungan yang makin parah di Bali. “Caleg-caleg yang bervisi lingkungan akan menolong keberpihakan pada lingkungan hidup,” demikian sambutan Menteri.

Caleg-caleg ini diminta lebih detail melihat analisa dampak lingkungan (Amdal) yang dibuat kontraktor proyek serta pengawasannya.

Sementara itu Ketua Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bali Gede Putu Wardana mengariskan tiga masalah besar kerusakan lingkungan di Bali. Pertama, kerusakan hutan dan daerah resapan air. Bali saat ini tinggal memiliki 130 ribu hektar hutan atau 28%, lebih kecil dari persyaratan minimal yakni 30%. “Dari jumlah itu, kerusakan hutan di Bali sudah 40%,” ujar Wardana.

Selain itu juga pencemaran air dari hulu, tengah, dan hilir. Sungai dan sejumlah danau sudah mengalami penurunan debit air akibat perluasan pemukiman dan abrasi. Juga masalah polusi udara di perkotaan yang makin tak terkendali. Wardana menyebut alasannya karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang tak sejalan dengan perkembangan ruas jalan.

Dalam training ini dibahas pula soal revitalisasi Kaukus Lingkungan DPRD yaitu forum anggota legislatif yang mempunyai posisi strategis dalam perumusan kebijakan penyelamatan lingkungan.

Tugas kaukus ini menentukan agenda permasalahan lingkungan, merevisi kebijakan yang tidak memihak lingkungan, dan memperjuangkan anggaran di sektor lingkungan hidup.

Sayangnya, dari sekitar 175 undangan yang disebar ke caleg-caleg seluruh parpol peserta Pemilu di Bali, hanya sekitar 50% yang hadir. Kepala Pusat pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Bali-Nusa Tenggara Sudirman yang dikonfirmasi hal ini mengakui kurangnya perhatian caleg pada isu lingkungan. “Nanti akan kami buatkan training-training lain,” kata Sudirman.

Salah satu caleg yang hadir, Ni Ketut Suciwati mengaku baru pertama kali mengikuti briefing soal kebijakan lingkungan. “Setidaknya ini memberikan gambaran perbaikan lingkungan seperti apa yang bisa dilakukan,” ujar perempuan caleg Partai Golkar ini.

Ia mengakui lebih fokus pada pengembangan kesetaraan gender jika nanti terpilih sebagai anggota DPRD Badung.

Suciwati melihat pelestarian lingkungan masih agak sulit menjadi fokus kegiatan karena saat ini saja ia melihat hampir semua caleg dan parpol melakukan perusakan pohon dengan memasang bendera dan poster besar kampanye. “Tanpa disadari kita sudah merusak pohon dan fasilitas publik karena pemasangan atribut kampanye,” keluhnya.

Ia sendiri mengaku memasang atribut kampanye dengan menggunakan bambu yang ditancapkan di tanah.

Atribut kampanye berupa bendera raksasa parpol dan poster-poster caleg memenuhi semua jalan-jalan protokol. Bendera dipaku di pohon atau dipasang di atas pohon agar tak terlihat dominan. Selain itu tiang listrik dan telepon juga tempat favorit untuk menyandarkan tiang-tiang bendera. Musim hujan dan angin kencang musim ini beresiko pada kemanan pengguna jalan karena setiap saat tiang bendera raksasa bisa ambruk. [b]