Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan Bali Climate Financing Platform (BCFP), sebagai wadah perumusan strategi penyiapan dan pembiayaan proyek berbasis iklim di Bali, dalam acara Forum Investasi Iklim yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pekan Iklim Bali 2025: Titik Temu Ambisi dan Aksi Iklim, di Hotel Prime Plaza, Sanur, Bali (28/8).
Platform ini dirancang untuk menghubungkan pemerintah, pelaku proyek, lembaga keuangan, dan investor dalam satu ekosistem pembiayaan yang lebih terarah. Dengan demikian, proyek-proyek energi bersih, transportasi rendah emisi, hingga solusi berbasis alam dapat dipadankan dengan sumber dana yang tepat, dan dieksekusi lebih cepat. Beberapa lembaga keuangan turut mendukung BCFP, termasuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, PT Sarana Multi Infrastruktur, HSBC Indonesia, Maybank Indonesia, dan JETP Indonesia.
“Program mitigasi maupun adaptasi iklim membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Melalui platform ini, kami ingin membuka potensi skema pembiayaan inovatif yang dapat mendukung pemangku kepentingan dari berbagai sektor,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si., dalam pidato pembukaan.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin menambahkan, “Nilai investasi transisi iklim yang dibutuhkan di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar 4 triliun, sedangkan APBN hanya mampu menutup sekitar 34 persen, yaitu sekitar 1,5 triliun. Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan yang dapat mengurangi ketergantungan pada APBN dan APBD, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat berjalan lebih cepat dan inklusif”, ungkapnya pada pidato kunci.
Kondisi ini membuat kehadiran skema pembiayaan daerah seperti BCFP semakin mendesak. Bappenas kemudian mengambil langkah membentuk PMO Transformasi Ekonomi Kerthi Bali melalui SK Menteri No.109/2023, untuk mengawal mekanisme BCFP sekaligus mendukung pelaksanaan 6 Agenda Transformasi Ekonomi Kerthi Bali.
Menurut IGW Samsi Gunarta, Kepala Sekretariat PMO Transformasi Ekonomi Kerthi Bali, BCFP tidak hanya wadah pencarian dana, tetapi juga ruang kolaborasi untuk memperkuat koordinasi lintas aktor, membangun jaringan proyek yang layak secara finansial, sekaligus meminimalisir risiko investasi. “Kami ingin memastikan proyek-proyek berbasis iklim benar-benar bankable, berdampak, dan bisa berjalan hingga financial closing,” tegasnya.
Direktur Eksekutif ViriyaENB, Suzanty Sitorus, menambahkan bahwa pemimpin daerah perlu mengintegrasikan aksi iklim dengan pertumbuhan ekonomi, melalui adopsi ekonomi regeneratif yang berbasis lokal, mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. “Pembangunan ekonomi tidak lagi bisa dipisahkan dari pemulihan lingkungan. Kita perlu mengadopsi model ekonomi regeneratif yang berbasis lokal, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam Forum Investasi Iklim, hadir pula Retno Marsudi, Utusan Khusus PBB untuk Air. Bersama Direktur WRI Indonesia Nirarta Samadhi, Retno membahas peran pembiayaan internasional dalam memperkuat strategi adaptasi iklim di tingkat daerah melalui ketahanan sumber daya air. Nirarta Samadhi, yang juga merupakan Anggota Komite Pengarah Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, menyimpulkan, “Pembiayaan iklim dapat bersumber dari berbagai kanal, mulai dari dana lingkungan hidup, perbankan, lembaga keuangan internasional, hingga dukungan filantropi, sektor swasta, dan modal ventura. Keragaman sumber pembiayaan ini penting agar transisi menuju emisi nol bersih dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.”
Pekan Iklim Bali 2025 akan ditutup dengan rangkaian Pesta Rakyat pada Sabtu, 30 Agustus 2025, di Pantai Segara Ayu, Sanur, yang terbuka untuk seluruh partisipan, masyarakat dan wisatawan yang sedang berada di Bali.
kampungbet kampungbet kampungbet sangkarbet
