JKN merupakan sistem jaminan kesehatan yang baru dalam dunia kesehatan.
Sistem ini mulai dicetuskan pada Januari 2014 dengan harapan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia sekaligus mencapai tujuan universal health coverage.
Seiring dengan berjalannya waktu, masih banyak tantangan dan kendala dalam penerapan sistemJaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini di masyarakat. Permasalahan yang sering timbul adalah banyak keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan sistem ini.
Oleh sebab itu, Sloka Insitute berinisiatif untuk mengadakan pelatihan bertajuk Awasi Jaminan Kesehatan Nasional atau AJAKAN. Pelatihan ini lebih menekankan pada aspek jurnalisme warga untuk pengawasan pelaksanaan JKN ini, agar terciptanya peran aktif dari publik untuk turut serta dalam pengawasan program yang ada.
Pelatihan jurnalisme publik ini dilakukan di Hotel Puri Ayu Denpasar, yaitu dari tanggal 18 – 19 Juni 2016. Kegiatan ini dihadiri beberapa lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan JKN ini, seperti Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) daerah Bali, dan lainnya.
Acara ini dibagi menjadi dua hari pelaksanaan. Pada hari pertama diisi dengan pemaparan materi dan fokus group diskusi terkait Jaminan Kesehatan Nasional. Hasil diskusi memperlihatkan bahwa permasalahan sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang berjalan saat ini masih punya banyak tantangan. Penyebabnya karena kurangnya sosialisasi terkait teknis, pelayanan, maupun aspek lain dari sistem ini kepada masyarakat.
Karena itu sehingga masih banyak masyarakat yang bingung dalam menggunakan sistem jaminan ini.
Di sisi lain, peran aktif masyarakat juga dinilai sangat diperlukan dalam pengawasan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional ini, terutama melalui media informasi dan teknologi yang sudah berkembang seperti saat ini. Oleh sebab itu, pelatihan kepada publik terkait penggunaan teknologi media informasi ini juga dirasa perlu untuk dilakukan agar upaya pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional bisa dilakukan dengan optimal.
Permasalahan lainnya yang juga mejadi fokus group diskusi pada pertemuan pertama adalah adanya kesenjangan antara pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak optimal. Masyarakat masih mengeluh dengan biaya premi yang meningkat dan beberapa pelayanan sistem rujukan yang tidak sesuai dengan prosedur di lapangan.
Oleh sebab itu, diperlukan keterbukaan informasi dan hubungan yang bersifat timbal balik antara provider dengan konsumen agar kesalahpahaman terkait pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional ini bisa dikurangi, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan.
Pada hari kedua, peserta akan diberikan pelatihan yang bersifat teknis mengenai aspek jurnalistik, seperti pembuatan artikel, fotografi, videografi, dan penggunaan media social untuk keperluan pengawasan terhadap Jaminan Kesehatan Nasional.
Gerakan ini diharapkan dapat menjadi awal untuk melibatkan publik dalam pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga pelayanan yang diberikan untuk ke depannya bisa lebih ditingkatkan untuk kepentingan publik. [b]
