Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER) Bali bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali melakukan aksi kampanye pembentangan poster untuk menyikapi forum COP (Conference of the Parties) yang ke-31. Aksi ini dilakukan disawah dan pesisir disekitaran daerah Denpasar, pada 9 November 2026.
Forum COP31 dilaksanakan di Turki pada tahun ini merupakan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimana fokus utama pembahasan kebijakan global mengenai perubahan iklim dan Indonesia juga turut andil dalam forum tersebut.
I Gusti Made Alit Permana Putra selaku Devisi Pendidikan dan Kaderisasi FRONTIER Bali menyebutkan aksi pembentangan poster ini untuk menyuarakan isu lingkungan di Bali dan menuntut pemerintah untuk menyampaikan kondisi lingkungan di Bali pada forum COP31, mengingat forum internasional sering kali menjadi sebuah forum yang hanya mementingkan kepentingan beberapa pihak dan menyebabkan keruginan bagi lingkungan hidup dan masyarakat. “Jangan sampai forum ini hanya formalitas belaka dan hanya demi kepentingan segelintir orang,” ucapnya.
Lebih lanjut I Kadek Angga Krisna Dwipayana selaku Manager Kampanye Kreatif WALHI Bali menyampaikan bahwasannya pertumbuhan sektor pariwisata yang tidak terkendali karena buruknya tata kelola pembangunan dan akibat pariwisata massal sedikit setiap tahun terjadi alih fungsi lahan pertanian seluas 1.125 ha setiap tahunnya.
Selain itu masifnya pembangunan di Pesisir Bali tentunya memperparah keseimbangan ekosistem, berdasarkan catatan advokasi WALHI Bali beberapa proyek besar berada di pesisir yakni penolakan tambang pasir laut, penolakan rencana pembangunan jalan penghubung proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan penolakan proyek reklamasi di Benoa. “Pesisir adalah bagian penting ekosistem Bali, jangan sampai pesisir dirusak hanya demi kepentingan investor,” paparnya.
Lebih lanjut pihaknya juga mengingatkan agar pemerintah serius dalam melihat fenomena overtourism di Bali yang menyebabkan degradasi lingkungan karena hal tersebut tentunya akan merugikan masyarakat adat sendiri sebagai penjaga budaya Bali. Ketika lingkungan rusak maka tentunya eksistensi budaya Bali akan kian memudar.
Budaya di Bali lahir dari lingkungan dan alamnya sehingga menjadi daya tarik wisata dan menghidupi masyarakat adat Bali, jangan sampai hal ini hilang dan tentunya berdampak bagi kelangsungan hidup masyarakat adat Bali sendiri. “Kami percaya bhuwana agung (alam/lingkungan hidup) dan bhuwana alit (manusia) adalah tunggal dan keseimbangan ini harus dijaga, kami tidak semata menolak pembangunan tetapi pembangunan haruslah berkelanjutan tanpa merusak alam dan merugikan masyarakat adat,” tegasnya.
