
Di Lapangan Niti Mandala Renon sebelah timur terparkir 11 unit bus listrik. Bus tersebut berwarna merah, putih, dan hitam dengan ornamen batik. Bentuknya serupa dengan Trans Metro Dewata (TMD) yang biasanya melintas di jalanan. Bedanya, 11 armada bus di Lapangan Niti Mandala Renon sore itu, Kamis, 22 Oktober 2026, menggunakan sumber energi listrik.
Proyek ini merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Korea. Pemerintah Indonesia diwakili Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Sementara, Pemerintah Republik Korea diwakili Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan (MCEE). Peluncuran proyek dilaksanakan di Lapangan Niti Mandala Renon pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Proyek kerja sama ini didanai oleh MCEE dengan dana hibah sebesar US$6,6 juta, setara dengan Rp119,26 miliar berdasarkan kurs terbaru. Pemerintah Bali sebagai penerima manfaat utama, melibatkan sejumlah mitra swasta, yaitu Hyundai, Chevy, Studio Galaxy, dan perusahaan lainnya.
Jepyo Chun selaku Project Manager Global Green Growth Institute (GGGI) menjelaskan, armada bus mengintegrasikan komponen dalam negeri dengan sasis dari Hyundai. Pengerjaan badan bus dilakukan di Pabrik Laksana di Semarang, sebelum dikirim ke Bali.



“For the chargers we installed two charging stations with three charging chargers each (untuk pengisi daya, kami memasang dua stasiun pengisian daya dengan masing-masing tiga alat pengisi daya),” jelas Jepyo.
Pihak Hyundai mengatakan, bus menggunakan baterai Nikel-Kobalt-Mangan (NCM), jenis baterai lithium-ion. Baterai ini dibuat menggunakan nikel dari Indonesia. Hyundai mengklaim baterai ini dapat diproduksi dan didaur ulang.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menjelaskan desain warna bus menggunakan kombinasi warna tri datu, hitam, merah, dan putih. Ini selaras dengan arah pembangunan Bali dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam beserta isinya.
Demi mencapai arah pembangunan tersebut, Koster mengatakan Pemprov Bali telah mengeluarkan sejumlah regulasi. Aturan itu antara lain pengurangan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah, pertanian organik, dan penggunaan energi bersih.
“Di bidang transportasi dan energi yang digunakan dari hulu sampai hilir juga harus menggunakan energi bersih. Kami menerapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Tidak mengizinkan lagi pembangunan pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batu bara atau fosil seperti bahan bakar solar,” ujarnya.

Koster menambahkan, Pemprov Bali telah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk membangun pembangkit listrik menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. “Minimum transisi dengan bahan bakar gas dan perluasan dengan menggunakan listrik tenaga surya,” kata Koster.
Koster juga menyampaikan, Bali diberikan kuota 1000 MWp Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng. Katanya, proyek ini sedang dalam proses perizinan. “Sehingga 2027 pembangunan sudah mulai bisa dijalankan,” kata Koster.
Terkait penggunaan kendaraan listrik, Koster mengaku sempat terjadi hambatan dalam menjalankannya karena Covid-19. “Kebijakan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini akan kami tancap gas dipercepat di Bali ini,” imbuhnya.
Kepada Menteri PPN/Bappenas, Koster menyampaikan peningkatan penjualan mobil listrik di Bali. “Yang belum meningkat banyak itu adalah kendaraannya, roda duanya,” ujarnya.

Rachmat Pambudy, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan, Bali dipilih sebagai model percontohan karena sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan kearifan lokal Bali. “Ini adalah contoh nyata transisi energi. Transisi energi yang awalnya dari fosil fuel menuju energi yang bersih,” kata Rachmat.
Ke depannya, Bali diharapkan mengalami transformasi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. “Dari 8 bus, 80 bus, 800 bus, sepeda motor, mobil listrik, electric charging, menyebar di seluruh Bali,” ucap Rachmat.
Sebanya 11 unit bus listrik akan dioperasikan di Koridor 1, yaitu rute dari GOR Ngurah Rai menuju Garuda Wisnu Kencana. Tujuannya untuk meremajakan layanan Trans Sarbagita yang sudah berusia hampir 10 tahun.
I Kadek Mudarta, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali menjelaskan, koridor ini dipilih karena dinilai paling optimal dan memiliki penumpang paling banyak. Bus listrik akan dikelola Dishub, tetapi operasionalnya akan diserahkan kepada perusahaan operator bus.

Dalam kondisi baterai penuh, tanpa beban, bus diklaim dapat menempuh jarak hingga 300 km. “Tentu akan bervariasi berdasarkan jumlah beban, berdasarkan medan tanjakan, berdasarkan juga pengaruh suhu udara. Ketika suhunya lebih tinggi tentu kebutuhan untuk AC akan tinggi, mungkin jarak yang bisa ditempuh lebih singkat,” jelas Mudarta.
Bus berkapasitas 20 tempat duduk dan sekitar 10 penumpang berdiri. Untuk tempat pengisian daya malam hari ada di Kantor Dishub, sedangkan siang hari berada di GOR Ngurah Rai.
Mudarta menambahkan, saat ini plat bus masih berproses menjadi plat kuning untuk angkutan umum. Uji coba berlangsung hingga Desember tahun ini dengan tarif gratis. Meski begitu, penumpang tetap harus melakukan tap kartu untuk pendataan jumlah penumpang. Setelah masa uji coba dan plat nomor berubah menjadi kuning, tarif yang diberlakukan sama dengan Trans Sarbagita, yaitu Rp4.500.
Sementara itu, bus Trans Sarbagita konvensional akan dievaluasi kondisinya untuk tahun depan. “Yang masih bagus kita tetap akan operasikan. Kalau yang memang sudah perlu kita remajakan, kita tidak gunakan lagi,” ujar Mudarta.
Sebelum peluncuran resmi, Dyah Rooslina dari Forum Diskusi Transportasi Bali (FDTB) sempat berpartisipasi dalam uji coba bus listrik tersebut. “Ya emang lebih nyaman. Pertama kan tentu saja bebas emisi. Terus mesinnya kan nggak kedengaran. Terus hadap depan semua. Itu kan banyak orang-orang inginkan hadap depan, gitu kan lebih nyaman,” jelas Dyah.
Dyah menilai pengadaan bus ini menjadi langkah baik pemerintah dalam penyediaan transportasi umum, terutama untuk difabel. Pasalnya, bus ini dilengkapi lift untuk pengguna kursi roda.
Dengan adanya bus listrik, ia berharap bus Trans Sarbagita konvensional dapat dioperasikan di daerah lain, terutama di kawasan timur Pulau Bali, dari Kabupaten Gianyar hingga Kabupaten Klungkung. Bahkan, kalau memungkinkan hingga Kabupaten Karangasem.










