Antrean panjang kendaraan di berbagai SPBU Bali pada Oktober 2026 bukan sekadar persoalan bahan bakar yang terlambat datang. Ia adalah sebuah cermin kecil tentang bagaimana kita memandang risiko. Ketika masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan Pertalite, pemerintah dan operator energi bergerak cepat mencari solusi: mempercepat distribusi, mengawal mobil tangki, membuka layanan antar BBM, hingga menerapkan sistem ganjil-genap.
Antrean kemudian mulai melandai. Namun, jika persoalan ini dibaca dalam perspektif manajemen bencana, pertanyaan yang lebih penting justru bukan seberapa cepat pemerintah memulihkan pasokan, melainkan mengapa gangguan yang relatif kecil dalam rantai pasok dapat berkembang menjadi gangguan sosial-ekonomi yang begitu luas?
Photo antrean pembeliaan BBM di salah satu pom bensin di Bali.
Krisis BBM Bali sebenarnya memperlihatkan paradoks. Pemerintah menyatakan stok BBM nasional masih aman sekitar 18–20 hari, sementara persoalan di Bali disebut lebih berkaitan dengan distribusi. Bahkan Pertamina kemudian menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama gangguan adalah persoalan teknis pada kapal tanker ketika melakukan proses discharge, sehingga bongkar muat yang seharusnya berlangsung sekitar pukul 06.30 WITA baru dapat dilakukan hingga sekitar pukul 22.00 WITA. Di sisi lain, tingginya permintaan Pertalite turut memperbesar tekanan terhadap sistem.
Di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Stok yang aman tidak selalu berarti sistem yang aman. Sebuah sistem distribusi dapat memiliki cadangan nasional yang cukup, tetapi tetap rentan apabila satu simpul penting mengalami gangguan dan tidak tersedia redundancy yang memadai. Bali adalah pulau dengan karakter geografis yang membuat sebagian besar kebutuhan energinya bergantung pada rantai pasok dari luar wilayah. Ketika satu bagian dari rantai tersebut terganggu, risiko tidak berhenti di pelabuhan atau terminal BBM. Ia merambat ke SPBU, transportasi, pekerja, pariwisata, logistik, harga barang, hingga aktivitas rumah tangga.
Dengan kata lain, yang muncul bukan hanya kelangkaan BBM, tetapi cascading risk risiko yang merambat dari satu sistem ke sistem lainnya. Konsep semacam ini sebenarnya sudah menjadi perhatian utama dalam agenda pengurangan risiko bencana global. Sendai Framework menempatkan pemahaman risiko, tata kelola risiko, investasi pengurangan risiko, dan kesiapsiagaan sebagai empat prioritas utama. Artinya, manajemen risiko tidak seharusnya baru bekerja setelah gangguan terjadi.
Respons pemerintah Bali memperlihatkan pola yang menarik. Ketika antrean sudah terjadi, berbagai intervensi segera dikerahkan. Pertamina menambah pasokan, mengoptimalkan distribusi, membuka delivery service hingga 5.000 liter Pertalite per hari di sejumlah titik Denpasar, dan mendatangkan tambahan pasokan melalui kapal tanker. Kemudian pemerintah bersama aparat menerapkan sistem ganjil-genap untuk pembelian Pertalite. Pada 17 Oktober, Pertamina menyebut antrean mulai berangsur melandai.
Semua langkah tersebut penting dan patut diapresiasi. Tetapi secara kritis, pola itu masih menunjukkan manajemen yang dominan reaktif: masalah muncul, lalu sistem bergerak. Padahal pendekatan preventif seharusnya bekerja jauh sebelum antrean terbentuk. Pertanyaannya bukan hanya apakah ada BBM di gudang, tetapi: berapa lama Bali dapat bertahan jika kapal terlambat? Apa skenario jika satu terminal terganggu? Berapa minimum operational stock di masing-masing wilayah? Apakah terdapat jalur distribusi alternatif? Siapa yang memiliki kewenangan ketika pasokan mulai turun? Dan pada titik berapa masyarakat harus diberi peringatan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sesungguhnya adalah pertanyaan manajemen bencana, meskipun objeknya bukan gempa, tsunami, banjir, atau erupsi. Gangguan energi merupakan bentuk non-natural disaster yang dapat menghasilkan dampak sistemik. Karena itu, ketahanan energi seharusnya masuk dalam cara pandang kebencanaan Bali. UNDRR bahkan menekankan bahwa bencana tidak semata-mata ditentukan oleh bahaya alam, tetapi juga oleh keputusan manusia mengenai bagaimana sistem dibangun, dikelola, dan bagaimana sumber daya dilindungi.
Masalah lainnya adalah komunikasi risiko. Dalam situasi krisis, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa “stok aman”. Mereka membutuhkan informasi yang menjawab kecemasan sehari-hari: SPBU mana yang memiliki stok? Kapan pasokan berikutnya tiba? Berapa lama antrean diperkirakan berlangsung? Apakah masyarakat perlu membeli sekarang atau menunggu? Apa yang harus dilakukan jika SPBU kosong? Pernyataan bahwa stok nasional aman menjadi kurang bermakna ketika masyarakat di lapangan tidak dapat menemukan BBM.
Di sinilah komunikasi risiko berbeda dari sekadar komunikasi publik. BNPB menekankan bahwa komunikasi risiko harus membantu masyarakat memahami risiko dan mengambil tindakan yang tepat, dengan bahasa serta media yang dapat dijangkau kelompok sasaran. Kajian terbaru mengenai komunikasi krisis di Indonesia juga menunjukkan persoalan yang berulang: koordinasi antarlembaga yang lemah, pesan yang tidak konsisten, keterlambatan informasi, dan rendahnya kepercayaan publik.
Dalam kasus Bali, antrean yang panjang sendiri kemudian menjadi sinyal risiko. Ketika informasi resmi belum cukup jelas, masyarakat menciptakan informasinya sendiri melalui percakapan digital, grup WhatsApp, media sosial, dan kabar dari pengendara lain. Dalam kondisi seperti itu, kelangkaan fisik dapat diperburuk oleh perceived scarcity. Orang membeli lebih banyak karena takut besok tidak mendapatkan BBM. Akhirnya, persepsi kelangkaan ikut menghasilkan kelangkaan aktual. Ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar pelengkap dalam manajemen krisis; ia merupakan bagian dari infrastruktur ketahanan.
Yang lebih penting lagi, Bali sebenarnya memiliki modal sosial dan kelembagaan yang kuat untuk membangun sistem semacam itu. Pengalaman menghadapi erupsi Gunung Agung, pandemi, gempa, banjir, hingga berbagai gangguan pariwisata seharusnya menjadi pembelajaran kolektif bahwa ketahanan bukan kemampuan untuk pulih setelah krisis, tetapi kemampuan untuk mengantisipasi sebelum krisis membesar. Bahkan BNPB menempatkan latihan komunikasi, kesiapsiagaan, dan simulasi sebagai bagian penting dari pengurangan risiko.
Karena itu, krisis BBM Bali semestinya tidak ditutup dengan kalimat bahwa “antrean sudah mulai normal”. Justru ketika keadaan mulai normal, pekerjaan yang paling penting harus dimulai: evaluasi. Apa yang gagal? Di mana bottleneck-nya? Mengapa gangguan teknis kapal dapat menghasilkan antrean berskala pulau? Mengapa informasi publik tidak mampu mencegah kepanikan pembelian? Apakah Bali memiliki skenario kontinjensi energi? Dan apakah skenario tersebut pernah diuji?
Pertanyaan terakhir mungkin yang paling penting. Dalam manajemen bencana, krisis adalah ujian terhadap sistem yang dibangun sebelum krisis. Jika setiap gangguan harus diselesaikan melalui rapat darurat, pengawalan aparat, distribusi tambahan, dan kebijakan sementara, maka kita mungkin sedang memiliki sistem respons yang cukup baik tetapi sistem pencegahan yang belum matang.
Bali membutuhkan perubahan cara pandang: dari response-oriented governance menuju risk-informed governance. Bukan menunggu antrean untuk kemudian mengatur antrean, tetapi membaca potensi antrean sebelum terjadi. Bukan menunggu masyarakat panik untuk kemudian memberikan klarifikasi, tetapi membangun komunikasi yang membuat masyarakat tahu apa yang harus dilakukan sebelum kepanikan muncul.
Sebab pada akhirnya, krisis BBM bukan hanya cerita tentang minyak yang terlambat tiba di pulau. Ia adalah cerita tentang seberapa jauh sebuah pemerintahan mampu melihat risiko sebelum risiko tersebut berubah menjadi krisis. Dan bagi Bali, yang ekonominya sangat bergantung pada mobilitas, pariwisata, logistik, serta konektivitas antarruang, pertanyaan itu seharusnya menjadi bagian serius dari agenda manajemen bencana daerah.
Referensi utama
- UNDRR. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.
- UNDRR. (2023). Main Findings and Recommendations of the Midterm Review of the Sendai Framework.
- UNDRR. (2026). Strategic Framework 2026–2030.
- BNPB. Komunikasi Risiko Bencana.
- Yuswarni & Tobirin. (2026). Revisiting Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) in Disaster Governance: Evidence from Indonesia.
- ANTARA. (2026). Dirjen Migas: Antrean BBM di Bali akibat kendala distribusi, stok aman.
- ANTARA. (2026). Pertamina buka layanan antar BBM urai antrean di Denpasar.
- ANTARA. (2026). Pertamina: Antrean BBM di Bali berangsur landai bertahap karena dibantu penerapan ganjil-genap.
- detikNews. (2026). Pertamina Ungkap BBM Langka di Bali karena Kendala Bongkar Muat Kapal Tanker.
