Infrastruktur Komputasi vs. Neraca Air: Mengukur Jejak Ekologis Data Center di Bali

Bali sedang memasuki babak baru transformasi digital. Pusat data bukan lagi sekadar infrastruktur pendukung internet, tetapi mulai menjadi bagian dari fondasi ekonomi digital, cloud computing, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Pemerintah pusat sendiri menyebut Indonesia tengah menghadapi potensi investasi data center sekitar US$15–20 miliar atau sekitar Rp270–360 triliun, dengan tambahan kapasitas sekitar 1,3 GW. Bali termasuk salah satu wilayah yang masuk dalam radar pengembangan tersebut, bersama Batam, Jawa Barat dan Madura (detikFinance, 2026).

Secara ekonomi, ini tentu bukan kabar buruk. Bali membutuhkan diversifikasi ekonomi dan infrastruktur digital yang lebih kuat. Data center dapat mendukung industri kreatif, pariwisata digital, pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga pengembangan AI. Tetapi ada satu pertanyaan yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekadar berapa besar investasi yang masuk?

Dari mana air untuk mendinginkan mesin-mesin tersebut akan diambil?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena pengembangan data center di Bali sudah bukan sekadar wacana. Pada Juni 2026, ION Network meresmikan operasional ProDC Data Center Bali di kawasan Badung–Denpasar dengan kapasitas awal hingga 76 rack. Fasilitas tersebut dikembangkan untuk mendukung berbagai sektor, termasuk pariwisata, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perbankan dan perusahaan berbasis teknologi (ION Network, 2026).

Di sisi lain, perkembangan AI membuat kebutuhan infrastrukturnya semakin berbeda. Biznet menyatakan bahwa fasilitas AI-ready mereka di Jimbaran, Bali, telah aktif sejak Juli 2026 dan menggunakan kombinasi chilled water serta direct liquid cooling untuk menangani kebutuhan pendinginan komputasi AI berkepadatan tinggi (Biznet, 2026).

Secara teknis, ini adalah perkembangan yang menarik. Tetapi justru di sinilah kita perlu berhenti sejenak dan melihat data center bukan hanya sebagai bangunan teknologi, melainkan sebagai infrastruktur yang memiliki jejak air.

Data center pada dasarnya mengubah listrik menjadi panas. Semakin besar kapasitas komputasi, semakin besar pula panas yang harus dibuang. Pada fasilitas AI dengan GPU berkepadatan tinggi, kebutuhan pendinginan menjadi semakin besar. Karena itu, teknologi pendinginan menjadi bagian penting dari desain data center modern.

Penelitian mengenai konsumsi air data center menunjukkan bahwa penggunaan air tidak sesederhana air yang keluar dari sebuah pipa. Air dapat digunakan secara langsung untuk sistem pendinginan, tetapi juga secara tidak langsung melalui pembangkitan listrik yang memasok energi ke pusat data. Mytton (2021) menunjukkan bahwa sistem pendinginan evaporatif dapat menghasilkan konsumsi air yang signifikan karena sebagian air hilang melalui proses penguapan.

Sebagai gambaran, Mytton (2021) memperkirakan bahwa data center berkapasitas 1 MW dengan sistem pendinginan tertentu dapat menggunakan sekitar 25,5 juta liter air per tahun. Angka tersebut tentu bukan angka universal karena kebutuhan air sangat bergantung pada teknologi pendinginan, iklim dan desain fasilitas. Namun, angka tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa pusat data bukan pengguna air yang dapat dianggap sepele.

Penelitian yang lebih baru bahkan menunjukkan variasi yang sangat besar. Lei dkk. (2025) menemukan bahwa konsumsi air untuk beban kerja data center dapat berbeda hingga lebih dari 10.000 kali, tergantung pada efisiensi server, sistem pendinginan, kondisi iklim, efisiensi infrastruktur dan sumber listrik. Artinya, persoalannya bukan sekadar “data center menggunakan air”, tetapi data center seperti apa, menggunakan teknologi pendinginan apa, dibangun di mana, dan mengambil air dari sumber apa.

Grafik skema pengguaan air pada data centre (sumber Lei dkk, 2025)

Hal ini menjadi semakin penting ketika kita berbicara mengenai AI. Li dkk. (2025) menunjukkan bahwa pengembangan AI memiliki water footprint yang sering tidak terlihat oleh pengguna. Ketika seseorang menjalankan model AI di layar komputer, di belakangnya terdapat server, listrik, sistem pendinginan dan air yang menopang proses komputasi tersebut.

Masalah menjadi jauh lebih serius ketika sumber air tersebut adalah airtanah.

Airtanah bukanlah air yang muncul begitu saja ketika kita mengebor tanah. Ia merupakan bagian dari sistem hidrologi yang bergerak relatif lambat. Air hujan harus meresap melalui permukaan tanah, melewati zona tak jenuh, kemudian masuk dan mengisi akuifer. Proses tersebut membutuhkan ruang, waktu dan kondisi geologi tertentu.

Ketika pengambilan air berlangsung lebih cepat daripada pengisian kembali, yang sebenarnya sedang kita lakukan bukan sekadar mengambil air. Kita sedang mengurangi tabungan hidrologis yang terbentuk dalam sistem bawah permukaan.

Bali memiliki sistem airtanah yang sangat penting bagi masyarakat dan aktivitas ekonominya. Pulau ini memiliki sejumlah Cekungan Air Tanah (CAT), dengan sistem akuifer yang terbentuk dari kombinasi material vulkanik, lava, breksi, tuf, lahar dan endapan aluvial. Karena karakteristik geologinya berbeda-beda, kemampuan suatu wilayah menyediakan airtanah juga tidak sama.

Kondisi ini harus dibaca bersama dengan pola imbuhan airtanah. Penelitian Ardana dkk. (2023) menunjukkan bahwa zona imbuhan airtanah di Kota Denpasar terutama berada di bagian utara, sementara zona pelepasan berada di bagian selatan. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan di wilayah imbuhan tidak semata-mata menjadi persoalan lokal. Apa yang terjadi di kawasan resapan dapat memengaruhi sistem airtanah di wilayah yang lebih luas.

Penelitian Artabudi dkk. (2017) juga menunjukkan pentingnya memahami proses imbuhan airtanah di Denpasar dan sekitarnya. Artinya, ketika kita membangun infrastruktur berskala besar, pertanyaan yang harus diajukan bukan hanya “apakah tersedia lahan?”, tetapi juga “apakah sistem hidrologi di bawah lahan tersebut mampu menopang aktivitas baru dalam jangka panjang?”

Dan Bali sebenarnya sudah memiliki peringatan.

Badan Geologi Kementerian ESDM sebelumnya menemukan zona rawan di CAT Denpasar–Tabanan yang ditandai oleh penurunan muka airtanah dan persoalan intrusi air laut di sejumlah wilayah. Pemerintah juga menekankan bahwa pengelolaan airtanah seharusnya dilakukan berdasarkan batas cekungan, bukan sekadar batas administrasi kabupaten atau kota (Badan Geologi–ESDM, 2019).

Gambar sebaran cekungan airtanah di Pulau Bali, dimana cekungan Denpasar-Tabanan sebagai cekungan terbesar dan terluas di Pulau Bali (Sumber ESDM-Badan Geologi, 2008)

Bahkan Badan Geologi menyebut bahwa meningkatnya pengambilan airtanah yang tidak seimbang dengan pengimbuhan menjadi salah satu faktor meluasnya zona rawan airtanah di Bali. Ini penting karena kebutuhan air tidak hanya datang dari rumah tangga, tetapi juga dari sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi lainnya (Badan Geologi–ESDM, 2019).

Bayangkan jika pada sistem yang sudah mengalami tekanan tersebut muncul pengguna air baru yang beroperasi 24 jam sehari, 365 hari setahun.

Inilah yang menurut saya harus dibicarakan secara serius ketika Bali mulai menerima investasi data center. Bukan berarti data center harus ditolak.

Justru sebaliknya. Kalau data center dianggap sebagai bagian penting dari masa depan ekonomi Bali, maka standar lingkungannya harus dibuat lebih tinggi daripada pembangunan biasa. Jangan hanya menghitung return on investment, tetapi juga return of water.

Jangan hanya bertanya berapa lapangan kerja yang dihasilkan, tetapi juga berapa liter air yang dikonsumsi. Jangan hanya menghitung Power Usage Effectiveness (PUE), tetapi juga Water Usage Effectiveness (WUE) dan dampaknya terhadap neraca airtanah lokal.

Menariknya, persoalan seperti ini sudah muncul dalam pembangunan data center di wilayah lain. Pada Oktober 2026, pembangunan data center AI di Jatiluhur, Jawa Barat, dihentikan sementara oleh pemerintah daerah. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah perlunya memastikan dampak lingkungan dan kebutuhan air proyek tidak mengganggu kepentingan masyarakat dan petani. Proyek tersebut direncanakan memiliki kapasitas hingga 640 MW (detikFinance, 2026).

Peristiwa Jatiluhur seharusnya tidak dibaca semata-mata sebagai konflik antara investasi dan pemerintah. Ada pelajaran yang jauh lebih penting untuk Bali: persoalan air harus diperhitungkan sejak pemilihan lokasi, bukan setelah data center berdiri.

Satu sumur mungkin terlihat kecil. Tetapi sepuluh sumur, dua puluh sumur, hotel, vila, permukiman, pertanian, industri dan data center yang mengambil air dari sistem akuifer yang sama dapat menghasilkan persoalan yang sangat berbeda.

Di bawah permukaan tanah tidak ada batas administratif yang tegas. Air tidak mengenal batas kabupaten. Karena itu, izin pengambilan airtanah untuk data center seharusnya tidak hanya dilihat dari apakah suatu perusahaan memenuhi batas teknis tertentu. Pemerintah harus melihat neraca airtanah pada tingkat cekungan.

Kalau neraca air sudah menunjukkan tekanan, maka pemerintah harus berani mengatakan: Lokasi tersebut tidak cocok untuk data center yang bergantung pada konsumsi air tinggi.

Ini bukan anti-investasi. Ini justru bentuk kepastian investasi jangka panjang.

Karena apa gunanya membangun pusat data yang sangat canggih jika 10 atau 20 tahun kemudian kawasan di sekitarnya menghadapi penurunan muka airtanah, intrusi air laut, konflik penggunaan air dan biaya penyediaan air yang semakin mahal?

Pemerintah harus mulai menerapkan prinsip sederhana: semakin besar ketergantungan sebuah investasi terhadap sumber daya alam strategis, semakin tinggi pula kewajiban ekologisnya.

Untuk data center, kewajiban tersebut setidaknya harus mencakup lima hal. Pertama, pemilihan lokasi harus berbasis hidrogeologi. Pemerintah tidak boleh hanya melihat harga tanah, jaringan listrik, konektivitas fiber optic dan aksesibilitas. Lokasi harus dievaluasi terhadap CAT, zona imbuhan, produktivitas akuifer, muka airtanah, kualitas air, potensi intrusi air laut dan penggunaan air eksisting.

Kedua, teknologi pendinginan harus diarahkan pada konsumsi air seminimal mungkin. Closed-loop cooling, direct liquid cooling, penggunaan air daur ulang atau reclaimed water, serta teknologi lain yang mengurangi penggunaan air tawar harus menjadi prioritas. Lei dkk. (2025) menunjukkan bahwa teknologi pendinginan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan jejak air data center.

Ketiga, setiap data center harus mempunyai water budget. Operator seharusnya melaporkan secara transparan berapa meter kubik air yang diambil, dari mana sumbernya, berapa yang dikonsumsi, dan bagaimana air tersebut dikelola.

Keempat, harus ada sistem pemantauan airtanah. Minimal mencakup muka airtanah, debit pengambilan, kualitas air, temperatur, daya hantar listrik dan parameter lain yang dapat menunjukkan perubahan kondisi akuifer. Data tersebut seharusnya dapat diakses oleh pemerintah, akademisi dan masyarakat.

Kelima, kewajiban perusahaan harus sampai pada perlindungan kawasan imbuhan. Tidak cukup hanya menanam pohon sebagai kegiatan CSR.

Perusahaan yang menggunakan air dari suatu cekungan harus ikut menjaga sistem yang memasok air tersebut. Bentuknya dapat berupa perlindungan kawasan resapan, restorasi daerah tangkapan air, peningkatan ruang terbuka berpermeabilitas tinggi, panen air hujan, pengurangan limpasan permukaan, hingga managed aquifer recharge apabila secara hidrogeologis memungkinkan.

Dengan demikian, tanggung jawab lingkungan tidak berhenti di pagar data center. Ia harus mengikuti siklus air: dari tempat hujan jatuh, meresap, bergerak di bawah tanah, digunakan, hingga kembali ke lingkungan.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah Bali boleh menjadi rumah bagi data center dan AI. Bali sangat mungkin menjadi salah satu simpul ekonomi digital penting di Indonesia.

Tetapi jangan sampai kita membangun masa depan digital dengan mengorbankan cadangan air yang seharusnya menyelamatkan kita ketika menghadapi kekeringan.

AI membutuhkan data. Data center membutuhkan listrik. Data center juga membutuhkan pendinginan. Dan pendinginan membutuhkan sumber daya.

Karena itu, ketika pemerintah memilih lokasi data center, yang harus dilihat bukan hanya apa yang ada di atas tanah, tetapi juga apa yang tersembunyi di bawahnya. Jangan sampai investasi digital hari ini menciptakan pertempuran sumber daya di bawah tanah beberapa dekade mendatang.

Sebab ketika krisis air datang, kita mungkin masih memiliki server, kabel fiber, GPU dan pusat data yang sangat canggih. Tetapi kalau akuifernya sudah kehilangan kemampuan menyimpan dan memasok air, teknologi secanggih apa pun tidak bisa menggantikan dahaga kita akan air.

---

Referensi

1. Mytton, D. (2021). Data centre water consumption. npj Clean Water, 4, 11.
2. Lei, N., Lu, J., Shehabi, A., & Masanet, E. R. (2025). The water use of data center workloads: A review and assessment of key determinants. Resources, Conservation and Recycling, 219, 108310.
3. Li, P., Yang, J., Islam, M. A., & Ren, S. (2025). Making AI Less “Thirsty”: Uncovering and Addressing the Secret Water Footprint of AI Models. Communications of the ACM, 68(7), 54–61.
4. Shehabi, A., et al. (2024). 2024 United States Data Center Energy Usage Report. Lawrence Berkeley National Laboratory.
5. Ardana, P. D. H., Diasa, I. W., Wijaya, I. P. A. G., & Pamungkas, T. H. (2023). Determination of Sustainable Groundwater Conservation Zones Based on Groundwater Recharge Areas: Case Study: Denpasar City. Jurnal Presipitasi, 20(3), 507–522.
6. Artabudi, I. N., Osawa, T., & Suyasa, I. W. B. (2017). Remote Sensing Application to Estimate Groundwater Recharge in Denpasar and Surrounding Areas. International Journal of Environment and Geosciences.
7. detikFinance. (2026, 10 Juli). RI Bakal Diguyur Investasi Rp360 Triliun, Ada dari Nvidia.
8. ION Network. (2026, 25 Juni). ION Network Resmikan ProDC Data Center Bali, Perkuat Infrastruktur Digital Indonesia Timur.
9. Biznet. (2026). Biznet Luncurkan AI-Ready Data Center di Bali.
10. detikFinance. (2026, 4 Oktober). KDM Setop Proyek Pusat Data AI di Jatiluhur, Bisa Bikin Investor Kabur?
11. Kementerian ESDM–Badan Geologi. Jaga Cekungan Air Tanah, Badan Geologi: Eksploitasi Air Tanah Harus Dikendalikan.