Gusti Danu tidak banyak bicara soal kebijakan energi nasional. Tapi ia tahu persis berapa tagihan listrik yang harus dibayar setiap bulan untuk mengairi 80 hektare sawah di Subak Intaran, Sanur. Dulu mencapai 6 juta rupiah, untuk 13 titik lampu dan pompa air yang bekerja tanpa henti. Sejak PLTS Atap terpasang, beban itu berkurang hingga 90%. Bagi Gusti Danu, itulah energi terbarukan. Bukan angka di dokumen kebijakan, melainkan tagihan yang tak lagi mencekik.
Kisah serupa ditemukan di TPS3R Sekar Tanjung, Sanur Kauh, yang berdiri sejak 2017. Sila, pengelola yang menemani fasilitas ini sejak hari pertama, menceritakan bagaimana pelanggan yang semula hanya 40 kini telah berkembang menjadi 800. Terdiri dari rumah tangga, hotel, restoran, hingga sekolah. Empat mesin pencacah beroperasi setiap hari, dan PLTS Atap yang terpasang membantu menggerakkan mesin-mesin itu di siang hari. TPS3R ini menerima sampah yang sudah terpilah dari sumbernya sesuai Pergub terkait pemilahan sampah, dan sejak pemberlakuan kebijakan pengolahan sampah organik, komposisi sampah yang masuk didominasi 70% sampah organik atau meningkat sekitar 60% dibanding sebelumnya.
“Tidak ada perbedaan biaya listrik yang signifikan, tapi keberadaan PLTS sangat membantu sebagai sumber penggerak mesin saat siang hari,” kata Sila.
TPS3R masih mengombinasikan dua sumber antara PLTS dan PLN sehingga masih ada biaya beban sekitar Rp 1,2 juta rupiah per bulan. Diatmita, staf admin TPS3R, menambahkan bahwa melimpahnya sampah organik membuat mesin pencacah harus lebih sering dirawat.
“Semakin banyak sampah organik, semakin sering juga maintenance-nya,” ujarnya. Meski begitu, dengan bantuan PLTS, TPS3R Sekar Tanjung tidak merugi.
Dua kisah dari Sanur ini bukan kebetulan. Pada 9 Mei 2026, IESR bersama Nuturang, media humaniora, menggelar Melali Energi Terbarukan. Sebuah jalan-jalan edukatif menyusuri Desa Sanur Kauh dengan motor listrik, memadukan cerita legenda pesisir dengan kunjungan langsung ke titik-titik di mana energi terbarukan sudah hidup dan bekerja di tengah masyarakat. Bagi IESR selama ini, inisiatif energi terbarukan kerap menjadi isu eksklusif yang hanya ramai di ruang kebijakan padahal justru masyarakat sipil yang paling merasakan dampaknya. Melali Energi Terbarukan hadir untuk menjawab kesenjangan itu bahwa EBT dan budaya Bali bisa saling mendukung, bukan saling asing.
Dan memang, potensinya nyata. Secara teknis, Bali duduk di atas cadangan energi terbarukan yang sangat besar. Ada total 22,04 GW sumber energi terbarukan. Energi surya menjadi primadonanya dengan potensi teknis 21 GW, mencakup PLTS daratan, PLTS atap, hingga PLTS terapung di lepas pantai. Sumber lain yang turut melengkapi ada energi angin 515 MW, panas bumi 127 MW, biomassa dari limbah pertanian 90 MW, dan pembangkit listrik tenaga sampah 59 MW. Institute for Essential Services Reform (IESR) merancang peta jalan ambisius berdasarkan potensi ini: Bali Menuju 100% Energi Terbarukan pada 2045. Sebuah strategi sistematis untuk mendekarbonisasi sektor ketenagalistrikan, demi kemandirian energi sekaligus kelestarian lingkungan yang selama ini menjadi nyawa pariwisata pulau ini.
Urgensinya tak bisa diabaikan. Pada 2 Mei 2025, Bali pernah gelap total selama 12 jam. Gangguan pada interkoneksi kabel laut 500 kV Jawa-Bali melumpuhkan aktivitas warga dan membuktikan kerentanan yang lama tersembunyi di Bali. Bahwa Bali sangat bergantung pada energi dari luar. Peristiwa blackout itu menjadi lonceng peringatan dan peta jalan IESR adalah salah satu jawabannya.
Namun di tengah peta jalan yang terlihat terang itu, ada satu proyek yang berpotensi mengaburkan arah. Bahkan secara diam-diam mengecoh target energi terbarukan Bali itu sendiri yaitu Pembangkit Listrik dari Sampah (PSEL).
Masalahnya bukan pada niat, melainkan pada kategori. PSEL memang masuk dalam kerangka energi terbarukan secara regulasi, namun dalam praktiknya ia membakar sampah untuk menghasilkan listrik. Sebuah proses yang tetap menghasilkan emisi dan jauh dari semangat energi bersih yang menjadi inti peta jalan 2045. Dengan label “terbarukan” yang melekat padanya, PSEL berisiko dihitung sebagai bagian dari pencapaian target EBT Bali. Sementara teknologi yang benar-benar minim emisi seperti PLTS justru bisa terpinggirkan dari prioritas investasi dan kebijakan.
Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan keyakinannya bahwa proyek bersama mitra Tiongkok, Zhejiang Weiming yang dipilih Danantara Indonesia akan berjalan mulus dengan groundbreaking Juli 2026 dan target operasi Oktober 2027. Tapi Prof. I Gusti Bagus Wijaya Kusuma dari Universitas Udayana meragukan kesiapan itu. Finalisasi lahan, perizinan, dan sosialisasi AMDAL hingga kini belum tuntas. Nilai kalori sampah lama di TPA Suwung pun sudah terlalu rendah. Hanya bisa menghasilkan kurang dari 10 MW, jauh dari proyeksi sampah segar yang bisa menghasilkan hingga 25 MW.
Bali juga punya catatan kelam soal PSEL. Setidaknya tiga kali proyek serupa pernah dicoba sejak 2004. Dan semuanya gagal, tersandung tipping fee, investasi mahal, hingga pembatalan sepihak oleh Koster sendiri pada 2021.
Kontradiksi ini tidak luput dari perhatian Marlistya Citraningrum, Direktur Komunikasi dan Penjangkauan IESR. Marlistya menyuarakan kekhawatiran yang lebih sistemik. Bagi IESR, PSEL bukan hanya soal apakah proyek ini bisa berjalan. Tetapi soal ke mana arah energi Bali akan ditarik jika PSEL terlanjur mendominasi narasi.
“PSEL bukanlah silver bullet. Lebih dari 60% sampah domestik di Bali didominasi oleh sampah organik basah yang tidak efisien secara termal untuk dibakar. PSEL juga berisiko menciptakan lock-in effect yang kontradiktif dengan upaya pengurangan sampah dari hulu,” tegasnya.
Lock-in effect inilah yang paling berbahaya. Begitu infrastruktur PSEL berdiri dan kontrak pasokan sampah ditandatangani, ada tekanan struktural untuk terus mengalirkan sampah ke sana. Bukan menguranginya dari sumbernya. Padahal pengurangan sampah dari hulu adalah fondasi dari ekonomi sirkular yang sesungguhnya. Dalam skenario terburuk, keberhasilan program pemilahan sampah justru bisa menjadi masalah baru, jika sampah berkurang dan PSEL kekurangan pasokan, Pemprov terancam denda karena Gubernur telah menandatangani pakta integritas dengan Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung sebagai pemasok. Sistem insentifnya berjalan terbalik, semakin sedikit sampah, semakin besar risikonya.
Sementara itu, jika semua sampah dialihkan ke PSEL, nasib TPST dan TPS3R yang sudah berdiri dengan investasi mahal menjadi tanda tanya besar. Fasilitas-fasilitas seperti Sekar Tanjung yang sudah terbukti bekerja, yang sudah memilah, mencacah, dan mengolah sampah organik setiap hari, bisa terpinggirkan oleh satu proyek besar yang masih penuh ketidakpastian.
Peta jalan IESR yang menargetkan Bali 100% energi terbarukan pada 2045 sudah jelas, PLTS adalah tulang punggungnya, bukan pembangkit berbahan bakar sampah. Empat fase perjalanan dari persiapan 2025–2029, konsolidasi tata ruang 2030–2034, kemandirian energi lokal 2035–2039, hingga emisi nol bersih 2040–2045. Semuanya bertumpu pada teknologi yang benar-benar minim emisi. Jika PSEL dibiarkan mengisi slot “energi terbarukan” dalam statistik pencapaian, angka target bisa terlihat terpenuhi sementara kualitas transisi energi yang sesungguhnya justru mundur.
Sementara debat kebijakan terus berlangsung di tingkat atas, Gusti Danu di Subak Intaran sudah membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari atap. Sila di Sekar Tanjung sudah membuktikan bahwa memilah sampah dari sumber adalah langkah yang bisa dilakukan hari ini. Tanpa menunggu groundbreaking yang entah kapan pasti terlaksana. Bali punya potensi energi terbarukan hampir 22 GW. Yang dibutuhkan bukan satu proyek besar yang berisiko mengecoh angka target, melainkan ribuan keputusan kecil yang tepat, mulai dari subak, TPS3R, hingga atap-atap rumah di seluruh pulau.
(Tulisan ini merupakan karya peserta Workshop Menangkal Disinformasi Iklim berkolaborasi dengan IDJN dan IMS)
