Sakit Hati dan Getir Setelah Pesta Babi

Pesta Babi: Kolonialisme di zaman kita, karya dokumenter Dandhy Laksono, meninggalkan rasa sesak yang sulit dijelaskan setelah ditonton. Kegelisahan ketika istilah “pembangunan” selama ini diperlakukan sebagai sesuatu yang wajar tiba-tiba memperlihatkan cara kerja kuasa yang tersembunyi di baliknya. Wacana negara menempatkan pembangunan sebagai kebenaran yang seolah final, tanpa memberi ruang cukup untuk mempertanyakan asumsi dasarnya, mekanismenya, serta konsekuensi sosialnya.

Film ini berhasil menggeser cara melihat hubungan antara kemajuan ekonomi dan pembagian beban sosial yang menyertainya. Narasi kemajuan berhadapan langsung dengan kenyataan masyarakat yang perlahan terdorong ke pinggiran akibat ekspansi kebijakan dan proyek berskala besar.

Pembangunan tidak lagi dapat dibaca sebagai urusan teknis atau administratif semata, melainkan sebagai medan perebutan makna tentang siapa yang masuk sebagai subjek yang diakui, dan siapa yang diposisikan sebagai dampak yang dianggap wajar.

Saya sudah dua kali menonton film ini bersama —namun secara diam-diam. Tidak tampak dorongan emosional yang dibuat-buat. Cara film ini bekerja melalui penyingkapan realitas secara langsung, tanpa banyak lapisan pembenaran.

Tampilan Papua di sini tidak menghadirkan citra eksotis yang biasanya hadir di brosur pariwisata atau retorika politik, melainkan ruang hidup terus mengalami tekanan dari megaproyek negara, kepentingan korporasi, serta logika ekspansi kapitalis berskala besar.

Melihat dari perspektif antropolog politik Tania Murray Li, menguraikan bagaimana konsepnya relevan untuk membaca apa yang diperlihatkan film ini. Misal di bukunya The Will to Improve, Li menjelaskan bagaimana pembangunan modern hadir dengan bahasa yang terdengar rasional dan teknokratis, tetapi menyimpan relasi kuasa yang sangat dalam.

Negara mendefinisikan suatu wilayah sebagai tertinggal, tidak produktif, atau belum berkembang, lalu menggunakan definisi itu untuk membenarkan intervensi besar-besaran atas tanah dan kehidupan masyarakat lokal. Papua sedang mengalami proses itu secara brutal.

Atas nama proyek strategis nasional (PSN), dua setengah juta hektar hutan akan dibuka untuk sawit, tebu, bioetanol, biodiesel, dan proyek pangan industri. Negara menyebutnya ketahanan, lumbung pangan dan energi. Bagi masyarakat adat Papua, proyek itu berarti hilangnya hutan, hilangnya ruang hidup, dan hilangnya masa depan.

Masalah utamanya pada cara negara memandang masyarakat adat itu sendiri. Logika pembangunan modern beroperasi kental dengan logika anthropocene. Hutan direduksi menjadi sekadar aset ekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Tanah adat kemudian dikonstruksikan sebagai lahan kosong yang menunggu investasi. Apalagi ambisi pertumbuhan ekonomi menuju 8% dalam jangka panjang (menjelang 2029), sebagai upaya keluar dari middle income trap, kerap menjadi justifikasi perluasan proyek ekstraktif berbasis lahan.

Bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan komoditas ekonomi. Tanah adalah identitas, sejarah, sekaligus tubuh kehidupan mereka sendiri. Relasi antara manusia dan tanah di sini bersifat mendalam, melekat, dan tidak dapat direduksi menjadi logika pasar.

Suku Awyu menancapkan salib-salib merah di hutan dan tanah adat mereka, tindakan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai simbol religius. Salib merah dengan corak merupakan deklarasi perlawanan terhadap negara dan korporasi yang berupaya mengubah ruang hidup mereka menjadi kawasan industri. Salib itu dibuat dari kayu besi rawa sepanjang 17 meter, material yang berasal dari hutan yang justru sedang terancam dihancurkan. Masyarakat adat menggunakan tubuh hutan mereka sendiri untuk mempertahankan keberadaannya. Sulit membayangkan pernyataan yang lebih kuat dari itu.

Perspektif Li, tindakan itu adalah bentuk perlawanan terhadap apa yang disebut rendering technical, yakni cara negara mengubah persoalan politik dan kemanusiaan menjadi sekadar urusan teknis pembangunan. Konflik tanah direduksi menjadi persoalan izin konsesi, penggusuran dipahami sebagai bentuk optimalisasi lahan, sementara trauma masyarakat adat dikategorikan sebagai hambatan sosial yang perlu dikelola. Proses ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya mengatur, tetapi juga memproduksi problematisasi tertentu yang seolah-olah alami dan tak terhindarkan.

Film ini juga memperlihatkan bagaimana masyarakat adat melawan dengan cara yang tidak selalu dipahami negara modern. Salah satu adegan paling kuat adalah pesta adat Awon Atatbon, pesta babi yang dilakukan Wilem Wungim Kimko selaku Big Men suku Muyu. Banyak orang mungkin bertanya mengapa babi harus dilepasliarkan di hutan selama bertahun-tahun. Jawabannya memperlihatkan kecerdasan ekologis tetapi sering diremehkan negara. Agar babi tetap hidup, hutan harus dijaga. Agar hutan lestari, solidaritas antar-marga harus dipelihara. Ritual budaya itu sekaligus menjadi mekanisme konservasi ekologis dan penguatan sosial komunitas.

Li menjelaskan masyarakat adat memiliki relasi sosial-ekologis yang tidak dapat diterjemahkan sepenuhnya ke dalam logika kapitalisme modern. Negara hanya melihat produktivitas ekonomi, sementara masyarakat adat melihat keberlangsungan kehidupan. Alam bagian mereka. Alam ibu mereka. Pesta babi bukan sekadar ritual makan bersama. Pesta babi menjadi bentuk pertahanan peradaban.

Sementara masyarakat adat menjaga hutan dengan ritual dan solidaritas, negara mendatangkan 2.000 alat berat untuk membuka hutan Papua demi proyek pangan dan energi. Jalan industri dibangun ratusan kilometer. Sawah dan perkebunan tebu, sawit diproyeksikan membentang jutaan hektar. Semua ini dilakukan dengan narasi pembangunan. Pembukaan hutan hujan tropis demi bioetanol dan biodiesel, dan tanaman energi lainnya justru memperlihatkan paradoks besar. Atas nama menyelamatkan masa depan kedaulatan energi, negara menghancurkan salah satu benteng ekologis terakhir yang tersisa.

Keterlibatan militer dalam proyek pangan dan energi ini dilakukan dengan dalih bahwa ancaman terhadap negara tidak hanya bersifat militer, tetapi juga melalui pangan dan energi, sehingga proyek tersebut dianggap sebagai operasi militer selain perang.

Artikulasi paling menyakitkan pikiran dan hati dari film ini bukan hanya kerusakan lingkungan yang diperlihatkan, melainkan rasa kehilangan identitas sebagai warga negara. Victor Kuipalo dari suku Yei mengucapkan sesuatu yang jauh lebih getir dari slogan politik mana pun.

“Ternyata merah putih tidak lindungi kami, tidak anggap kami sebagai rakyatnya. Kami bernaung di bawah lambang negara ini, kita tidak dilindungi, kita tidak dihargai.”

Krisis paling mendasar dalam relasi negara dan warga. Hilangnya rasa memiliki terhadap negara itu sendiri. Negara hadir dengan ribuan aparat, izin konsesi, dan proyek industri, tetapi gagal menghadirkan rasa aman bagi masyarakat yang telah lama hidup di wilayah tersebut.

Sementara Yasinta Moiwen dari suku Marind berbicara dari tempat yang sama.

“Saya sebagai perempuan tolak untuk perusahaan masuk di sini. Karena kalau saya terima, anak-anak saya, saya mau dikemanakan, mau tinggal di mana. Apapun yang terjadi saya tetap tolak. Demi tanah ini. Saya akan berjuang demi saya punya anak-anak.”

Pernyataan tersebut telah memperlihatkan bahwa konflik agraria di Papua bukan semata konflik ekonomi. Konflik itu adalah konflik relasi antargenerasi. Ketika tanah hilang, yang hilang bukan cuma ruang fisik, melainkan kemungkinan masa depan bagi generasi berikutnya.

Terlihaiat sudah kapitalisme agraria modern, masyarakat lokal sering dikeluarkan perlahan dari basis hidupnya. Mereka kehilangan tanah, kehilangan hutan, lalu dipaksa masuk ke ekonomi pasar sebagai buruh murah. Film ini memperlihatkan bagaimana banyak warga Papua akhirnya bekerja di perusahaan sawit dengan gaji rendah yang habis hanya untuk membeli kebutuhan pokok yang sebelumnya tersedia gratis dari alam. Mereka kehilangan kemandirian pangan, tetapi tidak pernah memperoleh kesejahteraan industri. Li menyebut kondisi ini sebagai pembentukan surplus population, yakni masyarakat yang tercerabut dari cara hidup lama, tetapi tidak pernah memperoleh tempat layak dalam sistem ekonomi modern.

Kekecewaan itu terlihat jelas dari pernyataan Filomina, seorang petani Papua yang mencoba bertanam padi.

“Jadi saya memang kalau program pemerintah saya sama sekali saya tidak suka, baku tipu saya.”

Kata sederhana, tetapi sangat politis! Kepercayaan masyarakat terhadap narasi pembangunan negara sudah habis. Program bantuan dan modernisasi tidak lagi dipandang sebagai solusi, melainkan bagian dari mekanisme manipulasi yang menjauhkan masyarakat dari ruang hidupnya sendiri.

Relasi spiritual masyarakat adat terhadap alam terlihat sangat kuat dalam pernyataan tentang pohon sagu.

“Kami diingatkan oleh leluhur, sagu itu tidak boleh digusur dan tidak boleh diganggu dengan cara apapun… Kamu harus bela, bahkan sampai nyawa pun harus menjadi taruhan demi membela keselamatan keberadaan sagu di atas tanah ini.”

Bagi negara modern, sagu mungkin hanya tanaman pangan tradisional. Bagi masyarakat adat, sagu adalah memori leluhur, identitas kolektif, dan sumber keberlangsungan hidup. Tidak semua hal dapat diukur dengan logika pasar, dan pembangunan modern terus gagal memahami perbedaan itu.

Papua hari ini memperlihatkan bagaimana negara terlalu sibuk mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi lupa bahwa pembangunan seharusnya menjaga martabat manusia dan keberlangsungan kehidupan. Ketika tanah adat dihancurkan demi industri, ketika masyarakat adat dipinggirkan, dipaksa menjadi buruh murah di tanahnya sendiri. Ketika hutan berubah menjadi konsesi korporasi, pembangunan kehilangan legitimasi moralnya harus dihentikan!
#papuabukantanahkosong!

Rujukan

Li, Tania Murray. (2007). The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia (edisi terjemahan Indonesia, 2012). Jakarta: Marjin Kiri.

Li, Tania Murray. (2022). Hidup Bersama Raksasa: Manusia dan Pendudukan Perkebunan Sawit. Indonesia. Jakarta: Marjin Kiri.

Laksono, Dandhy. (Director). (2026). Pesta Babi [Film dokumenter]. Indonesia.