Banyak Masalah di TPS3R, Bisa jadi Pusat Kelola Sampah

Universitas Udayana menyelenggarakan dialog Pengembangan Pariwisata yang Ramah Lingkungan dan Hemat Energi, melibatkan para akademisi, pengelola sampah, pemerhati lingkungan, dan mahasiswa. Acara ini diinisiasi oleh para akademisi dan pemerhati lingkungan yang ditujukan untuk menyelaraskan cara menanggulangi sampah di Bali yang berfokus pada isu pengelolaan sampah dari sumber, tempat pengelolaan sampah, dan kaitannya dengan potensi pertanian dan industri padat karya yang berdampak jangka panjang.

Ketua Pusat Penelitian Unggulan Pertanian Organik dan Manajemen Sumber Daya Lahan, Ni Luh Kartini, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah adalah isu yang memerlukan strategi jangka panjang bagi Pulau Bali. Terlebih lagi, kebijakan ini dapat berdampak besar pada pendapatan daerah Bali dan nasional. “Melalui survei yang kita dapatkan dari TPS3R di Kodya Denpasar dan Badung, sampah merupakan sumber daya yang penting untuk diberdayakan bagi sektor pariwisata kita. Sampah dapat menjadi pendapatan bagi desa sendiri,” jelas Kartini, di Universitas Udayana (24/4).

Kartini menjelaskan tentang pembakaran plastik secara terbuka dapat menghasilkan dioksin yang berbahaya, boros energi, hingga waktu karena macet akibat paradigma kumpul – angkut- buang swakelola. Selain itu, kapasitas mesin dan volume menjadi masalah utama yang dihadapi oleh TPS3R karena tidak dapat mengolah sampah secara optimal.

Sekretaris Forum Bela Negara (FBN) Provinsi Bali, sekaligus pemerhati lingkungan, Herimi Suro Sugiarto, menyebutkan bahwa kelompok akademisi tidak mempermasalahkan langkah pemerintah dalam membangun fasilitas waste-to-energy (WTE) seperti PSEL. Kehadiran para akademisi justru ingin memberikan solusi konkret yang dapat langsung dilaksanakan, mengingat proyek WTE ini akan memerlukan waktu dan kajian lebih lanjut mengenai dampak lingkungan, pengoperasian mesin, dan edukasi dalam pemilahan sampah dari sumber. Ia juga prihatin tentang sampah yang terus menerus bertambah memerlukan tindakan secara langsung, salah satunya melalui optimalisasi TPS3R yang menerima anggaran, fasilitas, dan dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah.

“Karena sudah disiapkan oleh pemerintah. Karena pada akhirnya TPA Suwung harus ditutup seperti yang dikatakan bapak Gubernur dan langkah yang diambil sekarang merupakan langkah jangka pendek, para akademisi dan pemerhati lingkungan berkumpul bersama dan bersepakat bahwa TPS3R harus dioptimalisasi. Dengan sebagian besar penduduk yang sudah mulai memilah sampah, peran TPS3R saat ini berdampak pada perekonomian Provinsi Bali melalui produksi pupuk organik, bahan plastik untuk menjadi bahan dasar furnitur, kesenian, hingga menjadi bahan bakar minyak,” jelas Sugiarto.

Pengawas TPS3R Bakti Pertiwi Kesiman, Jelantik, menjelaskan bahwa TPS3R mengalami banyak permasalahan sejak awal, baik secara teknis dan non-teknis. “Pendirian TPS3R dari awalnya tidak berjalan lancar, terutama yang berada dibawah kelurahan. Kami mendapatkan guncangan luar biasa dan ‘pro-kontra’ dari banjar-banjar karena permasalahan mengolah sampah di desa sendiri,” ujarnya.

Jelantik menjelaskan pengadaan mesin, fasilitas, gaji dan kekurangan pegawai, hingga edukasi menjadi permasalahan yang dihadapi dari awal. “Masalah teknis yang dipermasalahkan sejak awal, pengolahan produk menjadi pupuk yang dipermasalahkan, hingga tidak dapat memberikan gaji pegawai itu tidak pernah dianggap serius pemerintah. Problem sekarang adalah terdapat jasa pengangkut sampah yang mengumpulkan sampah tanpa mempedulikan sampah yang sudah dipilah,” lanjut Jelantik.

I Gede Arthika Panji menambahkan bahwa sampah di Bali dapat diselesaikan sejak awal jika dari awal pemerintah mau berdiskusi tentang pengolahan sampah secara ilmiah dan sesuai penelitian riset. “Penyelesaian masalah sampah dari hulu ke hilir adalah tugas pemerintah,” ujar Panji.

Panji mempertanyakan dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang seharusnya dapat dipergunakan untuk pengelolaan sampah di Bali. Menurutnya, teknologi yang sudah ada dari para akademisi dan pemerhati lingkungan harus dioptimalkan dan dimanfaatkan. Sementara itu, open dumping harus dihentikan dan digantikan dengan cara sampah diolah.

Perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana, I Nyoman Krishna Prema Ananda, menambahkan pendapat selepas demonstrasi yang dilaksanakan pada Rabu, 22 April 2026. Komunikasi dan fasilitas yang sudah ada harusnya dikembangkan daripada anggarannya diperuntukkan untuk hal lain.

“Komunikasi menjadi concern para mahasiswa/i kepada pemerintah pusat. BEM Universitas Udayana akan terus mengawal pengolahan sampah dan sebagai peluang untuk terus mengingatkan Masyarakat agar tidak lupa. Berkaitan dengan TPS3R, temuan kami adalah ada sampah yang menumpuk 3 bulan karena kekurangan dana dan tenaga kerja. Monitoring dan evaluasi dari pemerintah yang terkesan lepas tangan,” jelas Ananda.