Menuntut Tanggung Jawab Calon Pemimpin Bali Melalui Rumusan Kontrak Politik

Perumusan kontrak politik sebagai kontrol tanggung jawab pemimpin Bali mendatang. 

Jarnas Aktivis 98 memantik diskusi  di Kubu Kopi, Denpasar melalui FGD Membangun Bali yang Adil dan Berkelanjutan. Rofiki Hasan memoderatori diskusi dengan tiga pembicara, yaitu Wayan Jondra yaitu Ketua Paiketan Krama Bali; Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik sebagai calon Anggota DPD RI  terpilih 2024, dan dr I Gusti Rai Putra Wiguna SpKJ selaku aktivis kesehatan jiwa. Diskusi ini dilaksanakan pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Ketiganya berbicara dari berbagai perspektif dan mengkritik pemerintah daerah maupun nasional. Wayan Jondra mengungkapkan dirinya belum melihat wakil rakyat di Bali yang memiliki ketulusan membangun masyarakat. Menurut eks Ketua KPU Bali ini saat ini pejabat sibuk agar mengantongi rekomendasi dan suara. “Belum saya lihat di Bali mana yang sebenarnya betul-betul mempunyai ketulusan dalam membangun masyarakat, lebih banyak bagaimana dia bisa mendapat rekomendasi dukungan untuk jabatan selanjutnya,” ujar Jondra.

Jondra juga menyayangkan tata kelola ruang di Bali yang tidak tertata sebagaimana mestinya. Ia berharap FGD ini dapat memantik dan mendorong pemimpin partai politik untuk lebih selektif dalam memantau kader-kader yang akan memimpin Bali. Sebab, ada segala cara yang tidak etis digunakan untuk mengantongi suara pemilih. “Kecurigaan memanfaatkan kantong suara di desa adat, sayang kita kurang memahami perilaku pejabat, sehingga kekritisan dibutuhkan. Orang pintar banyak tetapi wanen (berani) sedikit,” ucapnya di Kubu Kopi pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Banyaknya baliho tidak diiringi dengan edukasi visi dan misi, diundang sebagai aktivis kesehatan mental dr I Gusti Rai Putra Wiguna SpKJ membicarakan berbagai persoalan kesejahteraan mental yang jarang jadi perhatian calon kandidat pemimpin Bali. “Bagaimana pemerintah bisa membuat aturan dan mengatur sampah tetapi masyarakatnya tidak sehat secara mental,” terang Rai pada Sabtu (27/07) di Kubu Kopi.

Persoalan lainnya seperti macet, kesehatan, pendidikan butuh mental yang sehat. Rai melanjutkan, Bali yang dielu-elukan sebagai pariwisata membahagiakan justru peringkat pertama kasus bunuh diri se-Indonesia. “Angkanya 46 persen setengahnya, saya sebagai orang tua khawatir punya anak remaja apakah mereka survive sampai dewasa?”

Namun, isu kesehatan mental setali tiga uang dengan isu krisis iklim. Sama-sama minim perhatian calon kandidat pemimpin Bali. Rai mempertanyakan fasilitas dan layanan kesehatan mental di Bali yang belum layak. “Terobosan membangun keberlanjutan itu penting, tetapi membangun insan dan sumber daya manusia jauh lebih penting,” ujar Rai tegas.

Angka gangguan jiwa berat tertinggi di Bali saat pandemi. Rai mengungkapkan angka ini dapat meningkat. Persoalan ekonomi tidak melulu jadi penyebab gangguan jiwa. Rai mencontohkan, jika kebijakan yang diambil mensejahterakan warga dengan meningkatkan UMR. Namun, warga harus bekerja lebih dari 8 jam, kebijakan itu tidak akan berdampak baik secara mental warga. Sebagian angka bunuh diri tadi adalah warga negara asing merupakan korban perang dan pekerjaan.

Selain memikirkan elektoral, problem nyata harus dipikirkan. Jika tidak ditangani menimbulkan keresahan di masyarakat. Adanya data lain seperti angka perceraian, PHK dan lainnnya, menurut Rai wajib dikaji calon kandidat.

Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, Calon Anggota DPD RI  Terpilih 2024 menanggapi penjelasan Rai. “Suicidal rate tertinggi di Bali itu memalukan, kita menjanjikan kebahagiaan paket tour tapi apa yang kita berikan kepada rakyat agar dia bisa makan?” Ni Luh juga menambahkan fenomena lainnya, yaitu anak muda Bali yang memilih kerja ke luar negeri. Menurutnya ini permasalahan bahwa tanah Bali dianggap tidak menjanjikan lagi. 

Sebagai satu-satunya perempuan calon anggota DPD terpilih di Bali, Ni Luh menyayangkan banyaknya baliho nihil gagasan. Ia juga berharap pejabat lainnya dapat terbuka seperti dirinya dengan membagikan data penggunaan dana kampanye kepada publik. FGD ini bagi Ni Luh mampu menjadi wadah menampung keresahan masyarakat Bali dari berbagai sisi. “Tampung semua, ini adalah wadahnya yang terbiasa membuat naskah dengan kemampuan bahasa yang cukup,” ujarnya tegas. 

FGD ini akan berlanjut dalam penyusunan kontrak politik yang akan dikirimkan kepada KPU Bali, partai politik dan calon kandidat yang akan memimpin Bali 5 tahun mendatang.