Walhi Bali Tolak Kontrak Hutan oleh Negara Maju

Oleh Anton Muhajir

Menjelang dilaksanakannya pertemuan PBB tentang perubahan iklim di Bali Desember nanti, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bali melakukan aksi pada Selasa (23/10) di perempatan Matahari Denpasar. Dalam aksinya, sekitar 30 aktivis Walhi tersebut menolak rencana pemerintah Indonesia untuk mengontrakkan hutan pada negara maju. Menurut Walhi mengontrakkan hutan pada negara maju bukanlah jawaban untuk mengatasi pemanasan global. Malah, upaya itu menegaskan sikap Indonesia sebagai calo ”real estate” hutan.

Aksi damai Walhi Bali berlangsung selama sekitar satu jam. Mereka berangkat dari depan kampus Universitas Udayana di Jl PB Sudirman, Sanglah. Dengan beriringan ke arah perempatan, mereka membawa spanduk besar bertuliskan Hutan Kita Bukan Toilet Karbon Negara Maju. Selain itu massa juga membawa poster-poster berisi tulisan 1 Hekter = Rp. 50.000 + penebusan dosa? NO WAY!!, Stop Jadi Calo Real Estate Hutan Indonesia!, dan Carbon Sink = Perampasan Hak Masyarakat Adat.

Dalam aksi tersebut para aktivis lingkungan itu juga melakukan aksi teatrikal yang menggambarkan pohon (hutan) dijaga blokade partisipan (rakyat) dari upaya negara maju untuk menguasainya dalam rangka dijadikan toilet karbon (penyerap karbon).

Koordinator Lapangan Agung Wardana mengatakan aksi damai itu memang dilakukan sebagai bagian dari kampanye penyadaran tentang pemanasan global. ”Jika kita tidak mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah ini maka akan terjadi kekacauan iklim di semua belahan bumi,” tegas Agung di depan massa.

Menurut Agung, aksi tersebut dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup negara-negara peserta pertemuan PBB tentang perubahan iklim di Bogor pada 23-24 Oktober. ”Pertemuan itu tidak lebih adalah upaya negara maju untuk memaksakan kemauan mengatur negara berkembang termasuk Indonesia,” kata Agung.

Selain itu, negara maju juga bertanngungjawab karena dua di antara negara maju tersebut yaitu Amerika Serikat dan Australia tidak bersedia menandatangni Protokol Kyoto sebagai bentuk komitmen bersama negara-negara di dunia untuk menghentikan pemanasan global.

”Malah, negara berkembang yang harus menjadi korban pertama atas prilaku negara-negara maju tersebut, karena negara-negara berkembang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menyesuaikan diri (adaptasi),” ujar Direktur Walhi Bali Ni Nyoman Sri Widhiyanti.

Menurut Aik, saat ini pemerintah Indonesia berencana ’mengontrakkan’ hutan tropis Indonesia untuk dijadikan hutan penyerap karbon dari emisi yang dikeluarkan negara maju. Hutan dengan luas 91 juta hektar ini ditawarkan dengan harga 5–20 dollar Amerika per hektar, mekanisme ini bukanlah jawaban atas akar permasalahan perubahan iklim. Negara maju yang mengeluarkan uangnya untuk mekanisme penyerapan karbon di negara berkembang akan mendapatkan ’surat izin’ untuk tetap berhak mencemari atmosfir tanpa harus menurunkan emisi mereka (membayar untuk mencemari).

Karena itu aksi damai tersebut menyatakan tiga sikap. Pertama menolak mekanisme Carbon Sink masuk kedalam CDM. Karena bukan merupakan jawaban atas akar masalah perubahan iklim melainkan sebagai alat penebus dosa negara maju yang telah mencemari bumi kita sejak Revolusi Industri dan tidak mau menurunkan emisi mereka. Kedua, menuntut agar-agara negara maju bertanggung jawab memberikan kompensasi bagi negara-negara berkembang sebagai bentuk hutang sejarah dan hutang ekologis. Karena negara maju telah mengeksploitasi sumber daya alam di negara berkembang untuk kepentingan konsumsi negara maju. Ketiga, menyerukan agar Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah bagi Pertemuan Para Pihak Konvensi Perubahan Iklim (COP 13 UNFCCC) bisa mengambil posisi strategis untuk menjadi pemimpin bagi negara-negara berkembang dalam mengangkat posisi tawar dan menegosiasikan hak-haknya kepada negara maju; bukan justru menjadi calo ’real estate’ hutan Indonesia. [b]

Info lebih lanjut hubungi
Agung Wardana 081916606036 (Korlap)
Ni Nyoman Sri Widhiyanti 0818551297 (Direktur Walhi Bali)