Focus Group Discussion bertajuk “Dibalik Penutupan TPA Suwung, Siapa Diuntungkan?” digelar di Gedung BPKSDM Kota Denpasar, Lumintang, Sabtu (16/5).
TPA Suwung tak lagi mampu menampung beban sampah Bali yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bau menyengat yang dulu hanya terasa di sekitar kawasan TPA kini bahkan disebut telah mencapai wilayah Denpasar. Di tengah kondisi tersebut, rencana penutupan TPA Suwung memunculkan pertanyaan besar: apakah Bali benar-benar siap meninggalkan sistem lama pengelolaan sampahnya?
Persoalan tersebut dibahas dalam diskusi publik bertajuk “Di Balik Penutupan TPA Suwung, Siapa yang Diuntungkan?” yang menghadirkan Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa; Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani; akademisi Universitas Warmadewa, I Nengah Muliarta, serta penggagas Teba Modern, I Wayan Balik.
Menurut I Nyoman Suyasa, persoalan sampah tidak hanya terjadi di Bali. Namun, sebagai destinasi wisata dunia, segala persoalan di Pulau Dewata akan mendapat sorotan lebih besar. TPA Suwung dinilai sudah tidak lagi mampu menampung volume sampah Bali yang terus meningkat setiap tahun. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani menjelaskan bahwa selama ini Suwung masih menggunakan metode open dumping atau pembuangan terbuka yang kini menjadi sorotan pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari bau menyengat, lindi, hingga pencemaran yang meluas sampai wilayah Denpasar.
I Made Dwi Arbani, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Provinsi Bali, memaparkan tantangan pengelolaan sampah dalam diskusi publik terkait penutupan TPA Suwung di Denpasar, Sabtu (16/5).
Menurutnya, Bali juga termasuk daerah yang mendapat sanksi terkait tata kelola TPA yang belum sesuai standar. “Dulu bau TPA hanya terasa di sekitar sana, sekarang sampai Denpasar karena pola pengelolaannya masih salah,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa menilai kapasitas TPA Suwung sebenarnya sudah tidak memadai sejak lama. Namun, hingga kini Bali dinilai belum memiliki sistem pengganti yang benar-benar siap. Di tengah dorongan pemerintah agar masyarakat mulai memilah sampah dari sumber, infrastruktur pengelolaan sampah masih menjadi tantangan.
Akademisi Universitas Warmadewa, I Nengah Muliarta mengatakan masyarakat sering diminta memilah sampah, tetapi belum mendapat kepastian mengenai pengelolaan setelah sampah dipisahkan. “Masyarakat diminta memilah, tapi bingung dibuang ke mana,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa yang dihentikan sebenarnya adalah metode open dumping, bukan operasional TPA secara keseluruhan. Namun, minimnya TPS dan TPST yang memadai membuat proses transisi pengelolaan sampah di Bali dinilai belum berjalan optimal.
Dari Budaya “Buang dan Lupakan” hingga Mencari Solusi Baru
Persoalan sampah di Bali juga berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan pola “kumpul-angkut-buang”. Setelah sampah diambil petugas dan retribusi dibayar, persoalan dianggap selesai. Penggagas Teba Modern, I Wayan Balik, bahkan menilai kondisi tersebut selama ini menguntungkan masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan dan pemerintah yang hanya berfokus mengangkut sampah tanpa membangun perubahan perilaku.
“Yang diuntungkan adalah masyarakat yang cuek dan pejabat yang malas,” ujarnya. Menurutnya, persoalan utama sampah bukan terletak pada bendanya, melainkan cara pandang masyarakat terhadap sampah itu sendiri. “Sampah itu bukan masalah benda, tapi cara pikir,” katanya.
I Wayan Balik memperkenalkan sistem Teba Modern yang diterapkan di Desa Adat Cemenggon. Sistem tersebut mengandalkan pemilahan sampah dari rumah tangga melalui dua tong sampah, pengolahan organik menggunakan teba modern, bank sampah untuk sampah anorganik, serta pengelolaan residu secara terpisah.
Menurutnya, desa adat memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan baru masyarakat terkait pengelolaan sampah. “Sampah tidak perlu narasi, yang diperlukan aksi,” tambahnya.
Apakah Bali Sudah Siap?
Penutupan TPA Suwung menjadi penanda bahwa Bali tidak lagi bisa mengandalkan pola lama pengelolaan sampah. Berbagai solusi mulai disiapkan, mulai dari pembangunan waste to energy, pengelolaan berbasis sumber, hingga penerapan sistem seperti Teba Modern di tingkat desa adat.
Namun, proses transisi tersebut masih menghadapi banyak tantangan, terutama kesiapan infrastruktur dan perubahan kebiasaan masyarakat. Pertanyaan mengenai apakah Bali siap pun belum sepenuhnya terjawab.
Meski demikian, para narasumber sepakat bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi ditunda. Pengelolaan sampah dinilai membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat di tingkat rumah tangga.
