Tanpa pengendalian dari pemerintah, menjamurnya minimarket justru membunuh warung-warung rakyat kecil.
Minimarket kini berkembang membabi-buta di setiap sudut Kota Denpasar, Bali. Daerah pemukiman pun menjadi sasaran hingga ke daerah pinggiran kota sekalipun.
Pemerintah pun serasa enggan melarang pembangunan satu per satu minimarket yang saban hari semakin ‘membunuh’ warung-warung rakyat yang jelas beda kelas. Malah terkesan pemerintah menuruti prinsip pasar bebas dengan menggumbar modal besar sehingga nantinya usaha kecil rakyat akan mati perlahan.
Jangan heran lagi jika setiap jarak 500 meter kita dapat menjumpai minimarket dengan mudah. Seperti yang terlihat di seputaran jalan Ahmad Yani dan jalan Nangka Utara, Denpasar.
Kedua daerah ini merupakan pemukiman padat di mana jumlah penduduk Kecamatan Denpasar Utara kini sekitar 18.881 jiwa. Dengan kepadatan yang demikian, daerah Denpasar Utara dijadikan lokasi strategis sekaligus sebagai lahan baru yang masih segar untuk dijadikan ajang persaingan bisnis.
Tak jera dengan tindakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sudah menyegel beberapa minimarket yang tak berizin, para pemodal ini malah semakin gencar merambah setiap ruas jalan untuk mendirikan minimarket baru. Pengaruhnya sudah tentu warung rakyat menjadi sepi.
Kekhawatiran memang selalu menghantui sebagian besar pemilik warung kecil di sekitar minimarket. Seiring dengan pola pikir sebagian masyarakat yang merasa gengsi berbelanja di warung kecil, semakin membuat pemilik warung kecil tersisihkan. Daya saing pemilik warung kecil kian melemah. Akibatnya, kelangsungan usaha mereka pun samar, tidak jelas akan bertahan atau tergusur dari persaingan dengan minimarket.
Solusinya sekarang ini, pemerintah seharusnya mengatur tata ruang kota dengan tegas. Bangunan seperti minimarket yang bertebaran dengan jarak yang terlalu dekat, jangan buru-buru diberikan izin mendirikan usaha. Penghasilan yang tak seberapa dari pemilik warung kecil ini sekarang di hantam lagi oleh serbuan minimarket yang nyaris tanpa kendali. [b]
bagaimana ini pemprov BALI??? kenapa tidak ada bukti nyata pengendalian terhadap serbuan minimarket yg dapat menyebabkan terjadi kesenjangan sosial