Bali Sruti adalah salah satu lembaga advokasi perempuan di Bali. Program mereka biasanya didanai pihak ketiga. Saya berkunjung ke kantornya, inilah rangkuman diskusi kami dengan pengurus Bali Sruti.
Awalnya Bali sruti bergerak untuk melakukan advokasi politik, seperti untuk mendorong perempuan berpartisipasi dalam politik, memberikan pelatihan kepada para perempuan yang menjadi caleg, dan ikut mengurus perempuan yang maju pada Pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pada tahun 2022 ada beberapa anak muda bergabung setelah beberapa anggota lama perlahan lahan sibuk dengan kegiatan lain.
Program Bali Sruti untuk sekarang ini mulai tahun 2021 mengerjakan program inklusif. Program ini bertujuan untuk mendorong kelompok yang tereksklusi agar terlibat dan menikmati pembangunan. Kelompok inklusif ini adalah kelompok rentan seperti perempuan perempuan kepala keluarga, perempuan miskin, anak-anak, para penyintas kekerasan seksual, KDRT dan HIV/AIDS. Mereka tidak terlibat dalam pembangunan, tidak terlibat musyawarah desa, atau bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di kantor desa sehingga tidak bisa terlibat padahal punya hak dan kewajiban yang sama.
Bali Sruti menggarap organisasi yaitu Sekolah Perempuan yang isinya perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, disablitas belajar sebagai tempat untuk sharing, memberikan pemahaman bahwa mereka punya suara, sehingga bisa saling membantu dan bersuara ke pemerintah desa dan menikmati hasil pembangunan. Pada tahun 2021 sudah didirikan 2 Sekolah Perempuan di 2 desa daerah Denpasar sebagai piloting. Jadi, kegiatan Bali Sruti bergeser ke perempuan-perempuan di akar rumput.
Dulu Bali Sruti bergerak di bidang politik, karena melihat partisipasi perempuan yang sedikit. Bali Sruti melihat diskriminasi pada perempuan dalam ranah politik masih tinggi karena faktor budaya ideologi patriarki, sampai menembus ke sistem atau regulasi. Partisipasi perempuan diperlukan untuk mengubah sistem agar menjadi lebih adil. Hal ini dapat dilakukan melalui sistem politik dan regulasi. Sama halnya seperti rumah tangga, ngak bisa bapak saja atau ibu saja, harus ada bapak dan ibu supaya saling melengkapi begitu juga di rumah rakyat.
Affirmative action belum cukup ngefek karena 30% baru calonnya saja, belum tentu semuanya terpilih. Dari tahun 2004-2019 baru mencapai 15% dengan proses 20 tahun. Pada tahun 2004 partisipasi perempuan di pemilu hanya 4,5 persen keterwakilan.
Keterwakilan perempuan di DPR RI sudah mencapai 21% karena itu bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih pro perempuan seperti UU KDRT dan TPKS. Sekarang kegiatan Bali Sruti berubah karena pendukung dana dari mitra NGO Kapal Perempuan di Jakarta yang menggarap program inklusif di berbagai provinsi, Bali Sruti di untuk daerah Bali. Pada tahun 2022 kegiatan ini diselenggarakan di dua desa yaitu desa Dauh Puri Kangin dan Dauh Puri Kaja khususnya Kampung Jawa.
Melalui Sekolah Perempuan, Bali Sruti menemukan beberapa masalah. Perempuan marjinal dilatih mengenai kesetaraan dan hak haknya, dan cara bisa ikut musyawarah desa. Diajarkan juga cara bisa membantu warga terdekat yang mengalami kekerasan, yang tidak punya KTP atau Akta pernikahan. Sekolah Perempuan membantu agar desa bisa mengetahui masalah warganya dan membantu mengatasi.
Warga yang tidak punya KTP tidak bisa mendapatkan hak sebagai warga negara, misalnya tidak dapat jaminan sosial, tidak dapat BPJS, serta tidak dapat bantuan sosial. Sekolah Perempuan juga menjadi jembatan untuk UPTD Pelayanan kekerasan perempuan dan kantor polisi.
situs mahjong
