Rembug Rakyat: Bersatu Melawan Perdagangan Hutan

Oleh Luh De Suriyani

Sejumlah komponen masyarakat sipil nasional dan internasional menyatakan solidaritasnya untuk menolak skema perdagangan karbon yang tengah didesakkan negara maju ke negara berkembang seperti Indonesia di sidang UNFCCC Nusa Dua.

Demikian salah satu bunyi deklarasi solidaritas rakyat yang dibacakan pada Rembug Rakyat, bagian dari Parade Budaya untuk Keadilan Iklim, di Wantilan DPRD Bali, 8 Desember kemarin.

Sekitar 1000 komponen nasyarakat adat, nelayan, petani, pemuda, kelompok perempuan, dan masyarakat lainnya berkumpul di Wantilan DPRD untuk mengkritisi isu-isu yang dirundingkan di meja konferensi UNFCCC. Tak hanya dari Bali, sebagian peserta rembug rakyat datang dari Bandung, Sidoarjo, Jogja. Selain itu bergabung juga komunitas internasional seperti La Via Campesina, jaringan petani internasional, Friends of The Earth, dan Third World Network, jaringan anti globalisasi.

“Penyelamatan iklim bisa dilakukan jika rakyat diberikan hak untuk mengelola tanahnya sendiri, bukan oleh negara yang akhhirnya diperdagangkan,” kata Sumeri dari Serikat Petani Seluruh Indonesia. Petani kini gelisah dengan kemungkinan dikuasainya tanah-tanah pertanian dan hutan karena skema perdagangan karbon sebagai salah satu isu yang dibicarakan dlam UNFCCC untuk mengurangi pemanasan global.

Jaya, perwakilan nelayan dari Balikpapan juga mengeluh karena hutan mangrove di Kalimantan Timur banyak dibabat untuk dijadikan jalur pelayaran. “Para nelayan banyak yang marah karena perahu rusak akibat kecelakaan dengan kapal-kapal besar,” tambah Jaya.

Suasana rembug rakyat berlangsung riuh karena silih berganti berebutan menyuarakan ketertindasannya kibat kebijakan lingkungan yang salah di Indonesia. Masing-masing komunitas juga tampil dengan atribut kampanyenya sendiri. Seperti kelompok perempuan untuk keadilan iklim yang mengusung spanduk mengadvokasi keterwakilan perempuan dalam penyelamatan lingkungan.

Rembug Rakyat ini diorganisir oleh Bali Kolaborasi for Climate Change. Terdiri dari sekitar 30 kelompok masyarakat seperti Walhi Bali, Yayasan Wisnu, PPLH Bali, Sloka Institute, Mapala UNHI, daln lainnya.