Kelangkaan Pertalite dan Pertamax menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali sejak Minggu, 11 Oktober 2026. Keterlambatan kapal, peningkatan konsumsi Pertalite, serta hambatan dalam proses distribusi dari depo ke SPBU disebut-sebut menjadi penjelasan teknis atas situasi tersebut.
Dengan menggunakan perspektif Marx, kelangkaan ini dapat ditempatkan dalam pembacaan yang lebih struktural. Akar masalah situasi ini bukan hanya terletak pada keterlambatan pasokan, melainkan juga pada relasi sosial dalam sistem produksi dan distribusi energi, serta bagaimana akses masyarakat terhadap sumber daya penting untuk menopang kehidupan sehari-hari.
Dalam pemikiran dialektis Marx, kapitalisme memiliki berbagai kontradiksi di dalam sistemnya sendiri yang dapat memicu krisis. Kondisi di Bali memperlihatkan kontradiksi tersebut: daerah ini sangat bergantung pada sektor pariwisata, sedangkan sistem distribusinya bersandar pada jalur pasokan yang terbatas. Aktivitas harian seperti penggunaan sepeda motor, layanan ojek online, hingga penyedia jasa kendaraan sewaan memerlukan pasokan bahan bakar yang stabil. Akan tetapi, kebutuhan vital itu tidak diimbangi oleh sistem pasokan yang tahan terhadap gangguan. Distribusi bahan bakar ke Bali sejauh ini hanya bergantung pada pengiriman jalur laut melalui dua terminal, yaitu Terminal Manggis dan Sanggaran.
Orientasi sistem yang melulu dirancang demi efisiensi berisiko tinggi ketika tidak didukung oleh cadangan yang memadai. Akibatnya, keterlambatan pada satu simpul distribusi memperlihatkan bagaimana tata kelola sumber daya dapat melumpuhkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Konsep komoditas memberikan sudut pandang lain untuk memahami bahwa persoalan kelangkaan bahan bakar tidak berhenti pada terganggunya distribusi semata. Melalui pemikiran Marx, nilai guna suatu barang terikat dalam relasi nilai tukarnya di dalam sistem pertukaran kapitalis. Bensin memang sangat dibutuhkan untuk menunjang mobilitas dan kehidupan sehari-hari. Namun, ketika pasokannya terganggu, masyarakatlah yang langsung menghadapi kesulitan.
Di sisi lain, lonjakan pesanan taksi listrik membuka peluang bagi penyedia layanan alternatif ketika pengguna kendaraan berbahan bakar minyak mengalami krisis. Hal ini memperlihatkan bahwa krisis tidak sekadar menciptakan kerugian, melainkan juga menjadi peluang ekonomi baru yang keuntungannya tidak dinikmati secara merata oleh setiap kelompok masyarakat.
Dalam situasi kelangkaan bahan bakar di Bali, ketidakberdayaan struktur ini paling dirasakan oleh pekerja pariwisata, pengemudi ojek online, kurir, dan pedagang kecil. Mereka harus menanggung konsekuensi langsung berupa hilangnya waktu produktif yang habis hanya untuk berdiri di dalam antrean. Dampaknya sangat fatal bagi para pengemudi ojek online: tanpa bensin, mereka kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah pada hari itu.
Narasi mengenai “peningkatan konsumsi” dan imbauan agar masyarakat tidak melakukan panic buying berpotensi mengalihkan beban tanggung jawab kepada rakyat sebagai konsumen semata. Pernyataan Gubernur Bali, I Wayan Koster, bahwa kondisi diprakirakan pulih dalam satu atau dua hari memang dapat menenangkan publik. Walaupun penjelasan tersebut dapat meredakan rasa cemas, pertanyaan mendasar yang seharusnya diajukan adalah mengenai kesiapan cadangan strategis dan ketahanan jalur distribusi.
Mengapa Bali, dengan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi pada mobilitas dan pariwisata, begitu rentan terhadap keterlambatan pengiriman bahan bakar?
Kritik Marx tidak berhenti pada upaya mengurai persoalan kapitalisme, tetapi juga menuntut tindakan kolektif untuk mengubahnya. Oleh karena itu, kelangkaan bahan bakar di Bali perlu dijadikan momentum untuk mendesak perbaikan struktural yang nyata. Langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada sistem yang rentan ini adalah dengan mewujudkan transparansi data stok dan distribusi, menyiapkan jalur pasokan alternatif, serta menyediakan cadangan energi yang cukup.
Tulisan ini tentu disusun berdasarkan informasi yang masih terus berkembang, sehingga dinamika penyebab di setiap daerah dapat bervariasi. Pemerintah memang menyebutkan bahwa distribusi telah mulai dipulihkan secara bertahap. Meski begitu, teori Marx membantu kita untuk terus mengkritisi: siapa yang menguasai sistem energi, siapa yang menanggung dampaknya, dan siapa yang memetik keuntungan dari kondisi krisis tersebut?
