Jalan raya bukan lagi tempat orang berpindah dari satu titik ke titik lain. Sudah lima hari belakangan ini, aspal jalanan di Bali berubah menjadi ruang tunggu yang panjang, gerah, dan memuakkan. Semua ini bermula dari gangguan pasokan BBM yang meluas awal Oktober—yang menurut penjelasan resmi Direksi Pertamina dipicu oleh kendala teknis pasokan laut dan keterlambatan pembongkaran tanker di terminal.
Dampak keterlambatan itu menjelma menjadi pemandangan paling surealis di Badung, etalase pariwisata kita. Di kawasan ini, warga lokal dan pendatang berbaris rapi mengular hingga lebih dari satu kilometer di bahu jalan. Di antara tumpukan sepeda motor itu, tampak turis-turis asing dengan skuter sewaan berdiri menggaruk kepala yang tak gatal. Sementara sopir logistik dan angkutan barang hanya bisa menatap nosel SPBU yang padam dengan cemas.
Pukul dua belas malam tadi, ketika kota mulai memadamkan lampu, saya memutar gas menuju SPBU. Saya berharap di jam yang tak lazim itu antrian sudah susut. Namun matematika saya buruk; yang saya dapati justru naga antrian yang sedang tertidur di bahu jalan. Saya baru bisa memutar kunci kontak keluar dari areal SPBU saat matahari terbit—pukul ????? pagi.
Enam jam hidup saya menguap begitu saja di atas jok motor. Waktu sepanjang itu dikorbankan hanya demi mengisi tangki Honda Vario yang kapasitasnya bahkan tidak sampai 10 liter. Rasanya absurd menukar separuh waktu tidur malam seorang manusia dengan beberapa liter cairan bahan bakar.
Ketimpangan ini terasa makin ganjil jika kita menengok matematika bensin di pulau ini. Bali rata-rata menyedot 5.700 kilo liter BBM setiap harinya—terdiri dari 2.500 kilo liter Pertalite, 1.800 kilo liter Pertamax, dan 1.200 kilo liter Solar untuk logistik. Ketika angka sebesar itu tersendat, dampak terberatnya justru menimpa orang-orang yang hidup dari arus jalanan.
Padahal, data BPS mencatat angka pengangguran di Bali sangat rendah, hanya 1,52 persen. Di atas kertas angka itu tampak anggun, seolah semua orang sudah hidup sejahtera. Namun statistik kaku itu lupa menceritakan bahwa tulang punggung ekonomi Bali ditopang oleh para daily worker, pekerja kreatif, sopir ekspedisi, hingga pedagang keliling. Bagi pekerja harian, waktu adalah modal langsung. Ketika enam jam waktu malam mereka terserap di pinggir jalan, yang hilang bukan cuma rasa kantuk, melainkan modal kerja dan ketahanan fisik esok harinya.
Pemerintah Provinsi Bali dan Pertamina tentu tidak tinggal diam melihat krisis ini. Langkah darurat langsung diambil, mulai dari menginstruksikan SPBU siaga 24 jam, menerapkan penyesuaian mobilitas WFH, hingga mengalihkan suplai pasokan darurat ke terminal Sanggaran dan Manggis. Ikhtiar birokrasi ini patut kita hargai. Namun jika kita jujur melihat realita di lapangan, mengapa naga antrian satu kilometer itu masih saja merayap setiap malam?
Sambil menahan lelah di atas motor, saya mulai bermimpi: kenapa penyedia layanan tidak menjemput bola?
Seruan resmi pejabat biasanya seragam: dimohon warga tetap tenang, jangan panic buying, dan tertib mengantre. Imbauan itu terdengar elok di ruang rapat, tapi terasa seperti lelucon murni bagi orang yang sudah berdiri enam jam semalaman di pinggir jalan. Kenapa dalam setiap krisis, warga selalu diposisikan pasif dan wajib mendatangi titik SPBU statis yang sudah jelas meledak kapasitasnya?
Padahal, jika kita pakai logika taktis, Gubernur memegang komando wilayah dan Pertamina memiliki armada mobile fueling unit serta layanan delivery service. Daripada membiarkan ribuan motor melumpuhkan jalanan Badung, mengapa pemerintah dan Pertamina tidak membuka Posko Pengisian BBM Darurat Bergerak di titik-titik publik yang luas?
Bayangkan jika lapangan umum kecamatan, kantong parkir besar, atau posko BPBD disulap sementara menjadi Pop-Up BBM Point. Pertamina cukup menerjunkan dua atau tiga truk tangki dispenser keliling ke sana khusus melayani kendaraan roda dua. Dengan cara bersahaja ini, konsentrasi massa terpecah, jalan utama tidak macet, bule-bule tidak kebingungan melihat jalanan lumpuh, dan warga tidak perlu mengorbankan tidur malamnya.
Masyarakat Bali adalah kelompok yang sudah sangat terbiasa dengan tradisi gotong royong di tingkat bawah. Warga saling mengabari SPBU yang buka melalui gawai, merapikan antrian secara sukarela, hingga berbagi sisa bensin eceran bagi yang mogok. Kini, yang kita tunggu adalah bentuk “gotong atas”—sebuah kepemimpinan dari Gubernur dan Pertamina yang lebih berani, tangkas, dan mau menjemput bola.
Sebab, denyut hidup warga Bali dan reputasi pariwisatanya tidak sepatutnya dikorbankan hanya karena kita gagap mengelola distribusi darurat saat sebuah jangkar kapal terlambat bersandar.
