Teks Luh De Suriyani, Foto Suara Publik Bali
Kabupaten Badung punya nama baru untuk ibukota kabupaten. Namanya Mangupura. Menteri Dalam Negeri H. Gamawan Fauzi meresmikan nama baru ini Kamis pekan lalu.
Mangupura tersebut berada di pusat pemerintahan Kabupaten Badung yang dibangun di jalur hijau kawasan Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi ini diperkirakan menelan biaya pembangunan Rp 470 miliar di atas lahan 46,6 hektar. Pada tahap pertama, biayanya 120 milyar dan tahap kedua Rp 350 milyar.
“Saya underestimate. Saya pikir akan meresmikan bangunan kecil seperti di kabupaten lain. Tapi ternyata sepuluh kali lipat luasnya dari rata-rata kabupaten lain di Indonesia,” ujar Fauzi ketika memberikan sambutan. Ia minta pusat pemerintahan mewah dan besar juga sebanding dengan pelayanan yang diberikan pada publik.
Menurut Fauzi gedung pemerintahan adalah milik rakyat selama-lamanya, sementara bupati hanya meminjam selama lima tahun saat menjabat. “Berikan rakyat pelayanan publik yang baik,” ujarnya.
Sementara Badung Anak Agung Gde Agung mengatakan pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Denpasar ke Badung dinilai sangat penting karena selama ini kantor pemerintahan tersebar di Badung dan Denpasar. “Penetapan lokasi sudah disosialisasikan dalam rapat-rapat musyawarah pembangunan desa,” katanya.
Dengan luas Badung sekitar 7,4 persen dari luas Pulau Bali atau sekitar 418 km2, Badung memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat tinggi. Bahkan meningkat hampir dua kali lipat selama lima tahun terakhir ini. Bupati memaparkan pada 2005, PAD Badung hampir Rp 349 milyar, lalu menjadi Rp 858 milyar pada 2010.
Sementara APBD Badung pada 2005 sebesar Rp 668 milyar menjadi Rp 1,3 triliun pada 2010. Alokasi pendidikan pada 2005 Rp 134,6 milyar, lalu meningkat menjadi Rp 363,6 milyar pada 2010 atau 27% dari total Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) Badung. “Sebagian besar untuk wajib belajar 12 tahun,” ujar Agung.
Ia mengklaim Index Pembangunan Manusia (IPM) warga Badung juga meningkat, dan kini peringkat kedua di Bali.
Salah seorang warga Badung, I Gusti Ngurah Ardana, mengatakan pusat pemerintahan Badung memang sepantasnya ada di Sempidi, lokasi yang baru ini. “Ada ketimpangan pembangunan Badung Utara dan Selatan. Puspem ini ada di tengah-tengah dan diharapkan menggairahkan pembangunan Bali Utara,” kata Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Petang ini.
Ia menilai, Badung Selatan seperti Kuta dan Nusa Dua sudah sangat sumpek dan tak terkontrol. Karena itu ia berharap pembangunan wisata di Badung Utara diprioritaskan pada pertanian atau agrowisata. Misalnya di Petang, produksi pertaniannya adalah kopi, cengkeh, dan kakao.
“Pembangunan villa ke Petang juga sudah semakin banyak. Tapi jangan sampai seperti Badung Selatan lah,” katanya. [b]
Foto diambil dari sini.
