Proyek-proyek strategis hasil konferensi kenegaraan dan internasional di Bali menyisakan nelangsa dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Aspek lingkungan dan kesehatan melindu hingga demokrasi yang linu dan biru.
Aroma busuk khas sampah telah menusuk hidung sejak Sang Ayu Putu Sekarmini (43) membuka mata di pagi hari. Pukul 06.00 WITA, Sekarmini tak mampu beraktivitas secara produktif karena aroma tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu telah menyeruak seisi rumah. “Terus tiang (saya) mau menghirup udara segar ke mana?” ujar Sekarmini lesu saat ditemui di rumahnya Senin, 26 Agustus 2024.
TPST Kesiman Kertalangu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tepatnya Senin, 13 Maret 2023. Situs resmi Kemenkomarves RI menyebutkan ada tiga TPST di Bali, yaitu Tahura Ngurah Rai, TPST Kesiman Kertalangu, dan TPST Padang Sambian Kaja. Sebelum konferensi G20 di tanggal 15-16 November 2022, ketiga TPST tersebut dalam proses instalasi alat pengolahan sampah.
TPST Kesiman Kertalangu mulai beroperasi sebelum puncak Presidensi G20. Namun, belum satu tahun lebih beroperasi, TPST ini telah diprotes warga sekitar karena menimbulkan berbagai dampak serius terhadap kesehatan warga sekitar dan lingkungan.
Sekarmini adalah satu di antara 18.847 warga Desa Kesiman Kertalangu yang merasakan dampak TPST. Dua minggu lalu sebelum ditemui di rumahnya, penyakit Sekarmini kambuh. Awal kambuh di bulan Agustus 2023, selama dua bulan kepalanya pusing, mual dan batuk keras, hingga sesak nafas. Dari hidungnya, terus-menerus keluar ingus. Merasa ada yang tidak beres, Sekarmini langsung ke RS Dharma Yadnya untuk cek lab. Hasilnya, ada bakteri di paru-parunya.
Kala itu, dokter menyarankan Sekarmini untuk menjalani rawat inap. Namun, Ibu tiga anak ini menolak karena jika dirawat inap tak ada yang bisa menjaga. Rumah pun jadi pilihan rawat jalan Sekarmini dengan meminum 5 macam obat sekaligus. “Sakit kepala rasanya seperti ada beras 3 kilo di kepala saya, sebagian besar orang di sini merasakan begitu, setiap hari konsumsi obat sakit kepala, takut bermasalah ke ginjal,” ucap Sekarmini.
Perempuan kelahiran Singaraja ini sehari-hari bekerja sebagai penjahit khususnya kebaya. Kondisi kesehatan Sekarmini yang menurun berdampak pada produktivitasnya. Sebelum ada TPST, dalam sehari Ia dapat menyelesaikan enam baju kebaya. Sedangkan, sejak TPST Kesiman Kertalangu beroperasi dirinya hanya mampu menggarap satu baju kebaya bahkan tidak sama sekali. Otomatis pendapatannya menurun dan tabungan Sekarmini mulai terkuras untuk membiayai kebutuhan sekolah anak-anaknya.
Rutinitas pagi Sekarmini berubah, Ia mulai rutin lari pagi di Jogging Track Kertalangu. Selama berolahraga Sekarmini merasa lebih baik, ada udara segar yang dihirupnya. Sedangkan, setibanya di rumah Sekarmini kembali diterjang sakit kepala dan mual. Pelanggannya sempat komplain karena selama sakit, servis baju kebaya tidak dapat digarapnya. Berbagai kata-kata kasar dilontarkan pelanggannya, Sekarmini berujar sambil menangis, “saya sedih, depresi, sakit hati tiang (saya), pasrah tiang (saya).”
Salah satu pelanggannya di Biaung Asri meninggalkan rumah karena tak tahan dengan bau khas sampah dari TPST Kesiman Kertalangu. Menginjak senja, aroma sampah menguat beberapa warga di Kertalangu membagikan keluhan ini di media sosial.
Sekarmini mengaku tidak mengetahui tentang adanya pembangunan TPST di Kertalangu. “Ten uning tiang, sampai beroperasi dan bau baru tahu di sana ada TPST, tidak ada pemberitahuan. Sekarang kalau mau pindah ke mana?” ucapnya. Menurutnya, Kertalangu tidak cocok menjadi lokasi dibangunnya TPST. Selain dekat dengan pemukiman, Kertalangu dikenal sebagai kawasan wisata. Sekarmini menyarankan TPST dipindahkan ke daerah yang jauh dari pemukiman warga.
Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLHK Kota Denpasar, Viktor Andika Putra mengungkapkan keluhan warga tentang TPST Kertalangu dapat diteruskan ke Pro Denpasar. “Pro Denpasar digunakan lagi untuk pengaduan masyarakat berkaitan dengan TPST, pengaduan langsung bisa. Ada foto, kapan di mana dan harus mau jadi saksi,” ujar Viktor pada Rabu, 21 Agustus 2024.
Warga Direpresi di Tanah Sendiri
Puspita, perempuan usia 20 tahunan ini mengenal konferensi dunia di Bali pada helatan G20 di tanggal 15-16 November 2022. Masih segar dalam ingatannya, masa-masa itu Puspita baru saja kuliah, istilahnya jadi maba (mahasiswa baru). Pengetahuan Puspita kala itu masih terbatas, tetapi daya belajarnya tak surut.
Sebelum KTT G20, Puspita mendalami agenda pembangunan Tol Mengwi-Gilimanuk. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 243/01-A/HK/2022, rencana pembangunan tol telah ditetapkan tanggal 7 Maret 2022. Artinya, 8 bulan sebelum pelaksanaan KTT G20. Keputusan tersebut memuat penetapan lokasi pembangunan ruas Jalan Tol Gilimanuk – Mengwi yang ditargetkan rampung tahun 2024. “Pembangunan Jalan Tol, dari situ aku baru kayak oh ternyata banyak ya yang dirugikan,” ujar Puspita pada Minggu, 4 Agustus 2024.
Menjelang diselenggarakannya G20, mahasiswa Unud menggelar aksi. Namun, Puspita dan kawan-kawannya tidak dapat berkumpul karena kampus diisolasi. Para pemimpin universitas juga mendukung penuh G20, otomatis posisi mahasiswa terhimpit. Kondisi itu akhirnya membuat Puspita dan kawan-kawannya memilih pulang ke rumah masing-masing.
Beberapa hari kemudian, mahasiswa Unud bersepakat menggelar aksi. Namun, belum lama dimulai aksi itu sudah digerebek. Seingat Puspita, pihak yang menggerebek mengaku dari masyarakat adat. Mulanya, dua orang mahasiswa yang tertangkap, mereka dibawa ke dalam kampus. “Kalau aksi-aksi kemarin ada kenapa-kenapa, kita kaburnya ke kampus kan, apalagi saat aksi omnibus law. Ini masalahnya kampus tertutup, di dalamnya malah ada polisi, TNI dan lain sebagainya,” papar Puspita.
Puspita bersama kawan lainnya, ingin menjauhi lokasi aksi. Saat memanggil temannya agar segera naik ke sepeda motor, Puspita tak mendengar suara sang teman. Menengok ke belakang, ternyata teman Puspita telah dihadang. Bahu teman Puspita ditarik paksa. Belakangan Puspita ingat betul, wajah orang-orang yang mengaku masyarakat adat itu ada lagi saat momen People Water Forum 2024. Puspita gemetar, sebagai maba masa itu nyalinya tak sebesar sekarang. Ditambah diskriminasi rasial, Ia dituduh bukan orang Bali.
Geram, Ia mengeluarkan KTP-nya. Namun, empat lelaki yang menghadangnya segera mencengkram tangan Puspita. Puspita berteriak kencang, saat warga sekitar melihat, para laki-laki itu melepaskannya, tetapi, KTP beserta kartu ATM-nya diambil. Sebanyak 7 orang mahasiswa termasuk Puspita, dibawa untuk menemui pihak desa adat setempat. Beberapa lelaki yang mengaku warga adat itu kembali memarahi para mahasiswa. Tuduhan rasial berulang dilayangkan, bahwa otak pelaksanaan demonstrasi pasti bukan orang Bali.
Ia bertemu juga dengan pentolan ormas Pemuda Garuda Nusantara (PGN), Kariadi. Setelahnya, Kariadi jadi sosok yang kerap ditemui Puspita melangsungkan aksi. Salah satunya pada momen People Water Forum, Kariadi dan PGN memasuki lokasi diskusi, berteriak dan menghancurkan beberapa perlengkapan di salah satu ruangan Hotel Oranjje, Denpasar. Saat itu Kariadi dengan nada bicara tinggi mengungkapkan mahasiswa seharusnya mendukung G20 sepenuhnya. Sebelum dibawa ke satpol PP, ada beberapa mahasiswa yang kartu identitasnya juga disita termasuk kamera untuk dokumentasi kegiatan ikut disita. Seingat Puspita, kamera termasuk kartu memori yang disita belum dikembalikan hingga detik ini.
Puspita dan rekannya dibawa ke Satpol PP, sesampainya di lokasi mereka dijejali berbagai pertanyaan. Salah satu rekan Puspita harus dilarikan ke rumah sakit karena maag akut dan demam. Terisa 6 orang mahasiswa termasuk Puspita. Tak hanya pertanyaan, mereka juga dimarahi dan memaksa agar mendapatkan foto KTP para mahasiswa itu, Puspita melanjutkan, “intinya mereka ingin foto KTP kita dan tanda tangan surat supaya nggak aksi lagi sampai kita selesai jadi mahasiswa.”
Permintaan itu tidak serta merta disetujui para mahasiswa. I Nyoman Mardika, aktivis 98 tiba di Satpol PP, setelah berdiskusi panjang akhirnya KTP Puspita dan teman-temannya difoto. Sedangkan surat pernyataan dilarang aksi hingga tamat kuliah tidak ditandatangani. “Aku waktu itu ya sudahlah biar cepat selesai, tapi baru keluar dari situ aku merasa tertekanlah,” ujarnya. Tekanan yang dirasakan Puspita berlanjut hingga di rumahnya. Hampir setiap hari Puspita mendengar suara motor lalu-lalang dan berhenti di dekat kediamannya. Menengok dari jendela rumah, Ia melihat kamera gawai mengarah ke rumahnya. Hampir seminggu hal itu terus terjadi.
Pasca G20 dan berbagai intimidasi yang dialaminya, Puspita mempelajari banyak hal tentang agenda konferensi satu di antaranya membahas solusi krisis iklim. Kala itu, Gubernur Koster mengeluarkan keterangan agar Bali mandiri secara energi. “Perwujudan Bali era baru untuk menjaga alam Bali bersih. Sehingga tercipta kehidupan masyarakat Bali yang sehat dan berkualitas, dilaksanakan dengan kebijakan Bali mandiri energi dengan energi bersih,” ujar I Wayan Koster dalam pidato 4 tahun kepemimpinannya bersama Wagub Bali Cok Ace.
Pidato yang disampaikan pada 28 September 2022 di Gedung Ksirarnawa, Taman Werdhi Budaya Art Centre itu juga disiarkan secara langsung melalui Youtube resmi Pemprov Bali. Dua bulan kemudian di bulan November 2022, G20 dimulai dan rencana solusi krisi iklim dan energi bersih dituangkan dalam beberapa proyek percontohan, seperti Embung Sanur dan TPST 3 R.
Sementara itu, 11 kilometer dari TPST Kertalangu, Embung Sanur telah dibangun sejak 2021 dan diresmikan tahun 2022. Situs resmi Ditjen SDA Kementerian PUPR menuliskan Embung Sanur akan berfungsi sebagai daerah konservasi air dan pariwisata di Kota Denpasar. Embung Sanur dibangun di atas lahan Taman Hutan Raya (Tahura) kurang lebih 2,3 hektar dengan luas kolam Embung sebesar 0,96 hektar. Kapasitas tampungan Embung Sanur nantinya sebesar 34.500 meter kubik dan tinggi tanggul dari dasar tampungan sepanjang 5,18 meter.
Namun, proyek senilai Rp 66 miliar ini masih terbentur hak dan kewajiban pengelolaan. Embung Sanur yang dibangun di lahan Tahura adalah penguasaan pemerintah pusat. Sedangkan, Pemkot Denpasar sudah berjanji kepada warga adat setempat agar dapat mengelola Embung Sanur. Ketidakpastian ini berakibat Embung Sanur yang tidak jelas tanggung jawab pengelolaannya. Tidak seperti tempat jogging pada umumnya yang terbuka untuk umum dari pagi hingga petang, gerbang Embung Sanur di siang hari tertutup rapat.
Bahkan, ada yang menilai jenis ai di embung sulit untuk ikan hidup. Apa manfaatnya untuk masyarakat?
Penunjang infrastruktur jelang konferensi juga dilakukan di ranah mobilitas kendaraan yaitu pembangunan jalan. Jalan Tol Gilimanuk-Denpasar bermasalah di pembebasan lahan warga. Tidak jauh berbeda dengan jalan tol, pembangunan Shortcut mengabaikan hak warga sekitarnya. Made, perempuan berusia 30-an adalah warga terdampak pembangunan shortcut.
Ia menyewa sepetak tanah di pinggir jalan shortcut, per bulannya sebesar Rp400 ribu. Keresahan kerap mengganggu Made, anaknya masih balita terkadang tak dapat dia awasi selama melayani pelanggan di warungnya. Made takut kendaraan yang begitu ngebut akan berdampak pada anaknya. “Harus teliti gati bu, memang tiang uling konden medagang, nak sing cara panak len baang ngeleb, memang harus tingalin ya, umahe nak di sisin jalane masih,” ujarnya berbahasa Bali.
Selama 7 bulan berjualan, pelanggan berdatangan pasang surut. “Ya begitulah, kadang ramai kadang sepi,” ujarnya lesu. Tanah di warung Made begitu kering, saat angin berhembus debu pun terangkat. Sambil bermain dengan beberapa anak ayam, anak Made terbatuk-batuk karena debu menyambar hidung dan mulutnya.
Titik awal jalur shortcut dibangun sejak tahun 2018. Adapun jalur shortcut yang melintasi warung Made berada di titik 7A, Titik 7B, Titik 7C, dan Titik 8 berikut Anjung Pandang di perbatasan Desa Wanagiri-Desa Pegayaman-Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR, Wida Nurfaida menjelaskan proyek pembangunan shortcut Singaraja-Mengwitani ini dari titik 3-4, 5-6, titik 7A, 7B, 7C dan 8 telah menghabiskan anggaran Rp 396 miliar lebih.
Sedangkan untuk pembangunan titik 7D dan 7E saat ini akan dikerjakan oleh Sinar Bali-Agung KSO selama 360 hari kalender dengan nilai kontrak Rp 82.090.682.000. Seluruh proyek ditarget tuntas pada 18 Juli 2024 mendatang. Melalui liputan Nusa Bali, Koster mengingatkan kepada penyedia Sinar Bali-Agung KSO yang kembali memenangkan tender setelah menuntaskan proyek shortcut sebelumnya untuk tidak terlena dengan keadaan. Dia meminta penyedia proyek agar bekerja lebih keras tanpa menunda-nunda waktu.
Meskipun proyek shortcut segera dikebut hingga saat ini tetapi Made dan beberapa warga lainnya merasa nilai ganti rugi tidak sesuai standar. Made menjelaskan, harga 1 are tanah warga sebesar Rp 33 juta tetapi tanah pejabat dengan luasan sama seharga Rp 100 juta. “Kalau kami nika warga mendapat ganti rugi, rugi kami, tanah pejabat ganti untung, untung dia,” ujar Made.
Made dan keluarganya adalah warga terdampak pembangunan shortcut. Ia mengungkapkan saat itu pihak yang mengaku dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) meminta warga yang tidak setuju terhadap nilai ganti rugi, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Masa itu, hanya beberapa warga sekitar yang mengajukan gugatan. Sebagian termasuk Made memilih pasrah karena merasa tidak memiliki jejaring untuk mengajukan perkara ganti rugi ke pengadilan.
G20 juga menghasilkan beberapa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali. Teranyar, konferensi WWF di Bali menyepakati berbagai agenda, seperti peresmian Starlink dan pembangunan family office. Rencananya, family office di Bali ada tiga dan kantor ini akan bebas bea untuk para taipan. Selain menyisakan kesepakatan yang jauh dari misi pelestarian air, adanya WWF menjadi momentum matinya demokrasi di Bali. Pada momen ini, Puspita yang bergabung dalam PWF juga mengalami kriminalisasi.
Memetan Proyek Hasil Pelaksanaan Konferensi Kenegaraan dan Dunia di Bali
Kami memetakan beberapa proyek strategis yang lahir karena Bali menjadi lokasi pelaksanaan konferensi kenegaraan. Beberapa di antaranya mandek, gagal dibangun dan ada pula yang menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan serius. Setelah dipetakan sebagian besar proyek berlangsung di wilayah Bali Selatan.
- Konferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2007 berlangsung di Nusa Dua, Badung, Bali. Ada dua proyek strategis di Bali dalam rangka menyambut konferensi ini yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Dua pembangkit yang dibangun menggunakan dana dari World Bank sebesar Rp 1,8 miliar. Satu lagi di Puncak Mundi, Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Delapan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu atau tenaga angin serta sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Kedua proyek ini mangkrak bertahun-tahun, belakangan ini baru berembus kabar akan dirawat kembali.
- KTT APEC di Bali tahun 2013. Walhi Bali mencatat karena menjadi tuan rumah KTT APEC, Bali membangun Tol Bali Mandara yang menghilangkan kurang lebih 2 hektare lahan mangrove. Konferensi ini hampir menghasilkan Bali International Park (BIP) dengan nilai proyek sebesar Rp2,7 triliun. Namun batal karena terkendala izin.
- Tahun 2018, reklamasi yang dilakukan oleh Pelindo 3 cabang Benoa pada 2018 mengakibatkan hilangnya tutupan mangrove seluas 17 hektar di Tahura Ngurah Rai. Pada tahun yang sama, Bali menjadi tuan rumah dalam Pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia. Enam tahun kemudian, tepatnya ditahun 2024, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menandatangani perjanjian pemanfaatan dan penggunaan tanah hasil reklamasi sebagai obyek konsesi di Area Pengembangan I Pelabuhan Benoa, Bali. Perjanjian tersebutt mencakup pemanfaatan tanah hasil reklamasi seluas 247.700 meter persegi di Pelabuhan Benoa. Tanah itu akan digunakan untuk pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas pendukung pelabuhan. Situs resmi Ditjen Perhubungan Laut mencatat pemanfaatan tersebut sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Benoa merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional Bali Maritime Tourism Hub (BMTH).
- KTT G20, tahun 2022. Ada banyak proyek yang dilakukan dalam rangka menyambut KTT G20 di Bali di antaranya Embung Sanur; Rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua; Penataan Kawasan Mangrove Tahura Ngurah Rai; antara lain pembangunan gerbang masuk, monumen G20, area plaza beji, wantilan, jalur tracking mangrove, area persemaian, area penerima (lobby, ticketing, kantor penerima), menara pandang, viewing deck ke arah Teluk Benoa, dan area parkir di sekitar Waduk Muara; TPST3R; Jalan Tol Bali. Dukungan infrastruktur juga dilakukan dengan melakukan preservasi jalan dan jembatan sebanyak 9 ruas yang terbagi dalam 2 paket pekerjaan. Pada tahun yang sama ada KEK Sanur, Pelabuhan Sanur, KEK Kura Kura Bali, dan Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi.
- KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum Tahun 2023. Inovasi AIS Blue Hub dan AIS Research & Development Center
- World Water Forum (WWF) 2024 berlangsung di Nusa Dua, Badung ada berbagai rangkaian seperti peresmian Starlink di Denpasar; wacana family office di Bali. WWF menghasilkan 3 kesepakatan, di antaranya pendirian center of excellence untuk ketahanan air dan iklim di kehidupan sehari-hari. Kedua, deklarasi menteri dalam World Water Forum 2024 meliputi sumber daya air terpadu bagi sejumlah negara dan kepulauan-kepulauan kecil. Ketiga, disepakatinya pengusulan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day. Tak hanya itu, konferensi ini juga menghasilkan kesepakatan pendanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong, Banten, dan nota kesepahaman (MoU) mengenai Net-Zero Water Supply Infrastructure Project di Ibu Kota Nusantara (IKN).
I Gusti Agung Made Wardana, Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), menjelaskan adanya kenaikan insiden penyerangan terhadap pembela lingkungan. Insiden tersebut berkaitan erat dengan ekspansi kapital yang didorong melalui program strategis nasional, konferensi dunia dan program pemerintah lainnya.
Gencarnya program pembangunan membutuhkan lahan dan sumber daya alam, ragam proyek pembangunan seperti infrastruktur, jalan, resor, bandara, PLTU, dan lainnya berada di kawasan yang telah ditempati masyarakat. “Dalam arti bahwa kawasan yang ingin digunakan itu (kawasan proyek) adalah ruang hidup yang selama ini menjadi penyokong untuk masyarakat setempat,” ungkap Wardana.
Lincahnya proyek strategis nasional di masa kepemimpinan Presiden Jokowi adalah awal mula kenaikan signifkan terhadap serangan maupun ancaman yang ditujukan kepada pembela lingkungan. Wardana menjelaskan tren kenaikan serangan dapat dilihat dari tahun 2014. Laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras) juga mengungkapkan, terdapat 66 kasus kekerasan terhadap pembela HAM sektor lingkungan di tahun kedua Jokowi memerintah. Beberapa lembaga lainnya juga mencatat bahwa setiap upaya perlindungan lingkungan selalu ada ancaman maupun kekerasan.
Wardana melanjutkan, ketika demonstrasi bisa saja ungkapan yang dilontarkan warga sudah ditafsirkan sebagai ancaman. “Itu kemudian yang digunakan sebagai pintu masuk dalam rangka pembungkaman, itu bisa termasuk dalam kategori SLAPP,” imbuhnya.
Menurut Pring yang dikutip melalui laporan ICEL berjudul “Mengenal Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dan Karakteristiknya, SLAPP adalah strategi untuk menghentikan atau menghukum warga negara yang menggunakan hak politik mereka. Riset yang dilakukan Pring dan Canan menunjukkan bahwa SLAPP bertujuan untuk mengalihkan perhatian publik yang awalnya fokus pada persoalan publik menjadi isu privat dan personal antara pelaku usaha/korporasi/institusi pemerintah yang mengklaim dilecehkan oleh anggota masyarakat.
Merujuk regulasi yang ada di Indonesia, ketentuan anti-SLAPP tertuang pada Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang berjuang untuk mewujudkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak bisa dipidana atau digugat secara perdata. Pada kasus warga Bugbug maupun Batur yang dilaporkan ke polisi, menurut Wardana dapat dikategorikan sebagai tindakan SLAPP.
Upaya pencegahan tindak kriminalisasi terhadap warga yang membela lingkungan dapat diupayakan melalui kehati-hatian warga dalam menyusun strategi gerakan agar tak tergelincir dalam permasalahan hukum. Hal lainnya yang penting dilakukan adalah upaya solidaritas antara para korban proyek pembangunan. Meskipun dari berbagai daerah di Indonesia, Wardana meyakini solidaritas antara para korban mampu membentuk penguatan strategi perlawanan agar lebih terorganisir dan menjadi upaya pembelajaran kisah keberhasilan gerakan di satu daerah agar dapat diadopsi pada daerah lainnya.
Buku yang ditulis Wardana bertajuk Berebut Bali mengungkap Bali sebagai ruang yang terbatas dipertarungkan oleh berbagai pelaku berbeda dari komunitas lokal, badan-badan pemerintahan/negara, perusahaan swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Pertarungan itu terjadi karena mereka memiliki pemaknaan berbeda tentang lembaga apa dan pada tingkat mana yang harus diutamakan untuk mengelola unit tertentu.
Melalui bukunya, Wardana menjelaskan bahwa perjuangan lokal untuk menolak proyek pembangunan memiliki peran penting. Ia mencontohkan pada kasus Tanjung Benoa, keterlibatan masyarakat di skala adat untuk menolak proyek pembangunan di ruang adat dan suci berhasil menghentikan proyek. Melalui perjuangan lokal yang kuat akan menjadi epicentrum bagi ruang-ruang di sekitarnya untuk bergerak bersama-sama menjaga ruang. Sudah saatnya masyarakat Bali berani mengkritisi terhadap rencana proyek yang akan dibangun termasuk dengan alasan konferensi. Misalnya subway-LRT yang konon akan grounbreaking September ini.
#StopGreenwashing #BaliBeraniBilangTidak
