Kemiskinan di Balik Gemerlap Bali

The Best Island in Asia Pasific itulah penghargaan yang diberikan oleh Destin Asian Award 2008 baru-baru ini.

Wajar saja karena nama Bali lebih dikenal oleh wisatawan mancanegara daripada nama Indonesia. Menyaksikan Bali dari kemashuran tempat wisatanya seperti Kuta, Sanur, Nusa Dua, Tanah Lot adalah gambaran kemakmuran, eksotis, serba mentereng, megah, mewah, dan bahkan glamour.

Potret wisata Bali terutama di daerah Badung dan sebagian Kota Denpasar, seakan mengisahkan Bali bebas dari kontaminasi virus kemiskinan. Sungguh, Bali dari tampilan wajah pariwisatanya, seakan meyakinkan pengunjung bahwa provinsi ini tidak lagi tersentuh kemiskinan. Benarkah sebuah kesimpulan yang hanya berdasarkan kesaksian empiris seperti itu?

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup yang menggambarkan kekurangan materi, biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Menurut Bank Dunia orang dikatakan miskin apabila pendapatannya tidak lebih dari US $2 atau standar kemiskinan oleh BPS adalah ukuran pendapatan US $1 per hari.

Mari kita tengok hasil survey Dompet Sosial Madani (DSM) Bali pada tahun 2006. Survei dilakukan selama tiga bulan di 67 kampung/desa di Bali yang meliputi wilayah Karangasem, Klungkung, Gianyar, Bangli, Buleleng, Tabanan, Jembrana, Badung dan Denpasar. Desa/kampung tersebut diambil sebagai lokasi survei berdasarkan banyaknya penduduk muslim yang bertempat tinggal di desa/kampung tersebut dan juga bedasarkan rekomendasi dari tokoh-tokoh muslim di Bali.

Dari hasil survei yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dari 413 responden yang meliputi 67 desa/kampung di seluruh Bali, diketahui bahwa sebagian besar bermatapencaharian sebagai buruh/tukang (29,5%), pedagang (21,1%), dan petani (16,5%) dengan penghasilan rata-rata kurang dari 200 ribu/bulan (52,5%) dan sebagian besar memiliki hutang (77,5%). Dilihat dari latar belakang pendidikan, sebagian besar responden telah tamat SD (33,7%) dan tidak tamat SD (27%).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2006 tentang angka kemiskinan di Bali menunjukkan masih cukup tinggi jumlah keluarga miskin di Bali yaitu 147.044 kepala keluarga (KK). Jumlah terbesar berada di Buleleng, yaitu 47.908 KK. Berikutnya di Karangasem (41.826 KK), Bangli (13.191 KK), Tabanan (11.672 KK), Klungkung (8.460 KK), Gianyar (7.629 KK), Jembrana (6.998 KK), Badung (5.201 KK), dan Denpasar sebanyak 4.159 KK.

Menarik apa yang diungkapkan oleh Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Bali A.A. Ngurah Gede Widiada. Bahwa, ketergantungan Bali terhadap industri pariwisata sangat jelas dirasakan pada saat Bali mengalami krisis kunjungan wisatawan pascaserangan teroris yang meledakkan bom di Bali. Kenyataannya mayoritas masyarakat miskin Indonesia bekerja di sektor pertanian dan mayoritas masyarakat Bali adalah petani. Sedangkan proyek pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah diprediksi tak akan menyentuh akar permasalahan. Anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan taraf hidup rumah tangga miskin (RTM) masih dikelola dengan pendekatan politik bahkan masih menjadi media propaganda politik dan pencitraan.

Menurutnya, sering gagalnya penanganan kemiskinan akibat strategi yang dilakukan beredar di permukaan bukan melakukan bedah langsung terhadap indikator-indikator kemiskinan. ”Saya melihat penanganan kemiskinan masih menjadi proyek politik bukan keikhlasan membantu RTM keluar dari beban kehidupan. Strateginya pun masih menjauh dari upaya-upaya meningkatkan taraf hidup RTM,” ujarnya.

Di beritabali, Wakil Gubernur Bali I Gusti Ngurah Alit Kelakan mengatakan bahwa pemerintah memiliki target penurunan angka kemiskinan di Bali mencapai 5 persen per tahun. Kelakan mengakui kesulitan mengatasi kemiskinan di Bali karena telah bersifat struktural serta kodrat. “Jika kita berhasil menghilangkan angka kemiskinan dua orang maka jumlah penduduk miskin bertambah empat orang,” ujarnya. Kelakan menyatakan akan membuatkan kartu identitas penduduk miskin agar pemberian bantuan tidak salah sasaran. Wallahu’alam.

(Alim Mahdi, Direktur DSM Bali, http://alimmahdi.blogspot.com)