Inilah Pendapat Warga terhadap Kinerja Pemprov Bali

Bagaimanakah kinerja Gubernur Bali dan wakilnya?

Pada 20-28 Februari lalu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Udayana Bali melakukan survei opini publik terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan sejumlah isu lokal.

Responden survei adalah 1.020 warga Bali yang tersebar di sembilan kabupaten/kota. Mereka warga berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Adapun proporsi responden 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan. Survei dilakukan melalui wawancara secara langsung atau tatap muka.

Sebaran responden ini paling banyak ada di Kabupaten Buleleng (18,2 persen) disusul Denpasar (14,8 persen). Adapun persentase terkecil dari Klungkung (5,8 persen) kemudian Bangli dan Jembrana masing-masing (7,2 persen).

Berdasarkan Laporan Opini Publik tentang Kebijakan dan Isu Lokal Bali yang dirilis Unit Penelitian Fisipol Unud, ada tiga jenis pertanyaan besar terhadap responden yaitu persepsi responden terhadap kinerja Pemrov Bali, penilaian terhadap kualitas layanan jasa oleh Pemprov, serta pengetahuan terhadap isu aktual.

Persepsi terhadap kinerja Pemprov Bali terdiri dari delapan pertanyaan antara lain bagaimana kinerja Pemprov Bali mempromosikan pariwisata Bali, mempromosikan budaya Bali, melestarikan budaya Bali, mengundang investor dan pengusaha baru, pelayanan kesehatan yang terjangkau, dan pendidikan berkualitas.

Gambaran
Ada lima pilihan jawaban untuk masing-masing pertanyaan yaitu sangat baik, baik, buruk, sangat buruk, dan tidak tahu. Dari tiap pertanyaan dan jawaban tersebut, kurang lebih begini gambarannya.

Program dengan nilai “sangat baik” paling banyak adalah promosi pariwisata. Sejumlah 13,5 persen responden memilih jawaban sangat baik ketika ditanya kinerja Pemprov Bali dalam mempromosikan pariwisata.

Pelayanan kesehatan merupakan program yang paling dianggap sudah berjalan dengan “baik” oleh warga. Sekitar 7 dari 10 (69,7 persen) warga yang disurvei mengatakan program ini sudah berjalan dengan baik.

Untuk kategori buruk, kinerja dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja mendapat penilaian paling tinggi yaitu 18,3 persen. Adapun untuk pilihan sangat buruk, kinerja Pemprov Bali dalam mengundang investor dan pengusaha baru mendapat pilihan paling banyak di antara kinerja lain meskipun responden yang memilih juga sangat sedikit, 3 persen.

Kesimpulan dari pertanyaan dan jawaban ini, sebagian besar responden menilai kinerja Pemprov Bali sudah baik.

Selain tentang persepsi, responden juga ditanya tentang pengalaman mereka menggunakan fasilitas yang disediakan Pemprov, yaitu bus Trans Sarbagita dan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Dari 1.020 responden, cuma 6 persen yang mengatakan pernah naik bus penghubung di Bali selatan tersebut. Adapun 91 persen responden bilang tidak pernah. Sisanya tidak tahu.

Sedangkan terkait JKBM, 61,9 persen responden menyatakan pernah menggunakannya. Sebanyak 37,6 persen menjawab belum pernah. Sisanya tidak tahu.

Terkait dengan pemilihan gubernur Mei 2013 nanti, 80 persen responden mengaku sudah tahu tentang Pilgub. Namun, baru 55,9 persen responden yang sudah terdaftar.

Sebagai penutup, tim peneliti kemudian membuat empat kesimpulan.

Pertama, secara umum kinerja pemprov Bali dinilai relatif baik oleh masyarakatnya, namun ada catatan dalam hal pengembangan UMKM dan peningkatan keterampilan tenaga kerja yang oleh masyarakat dinilai belum optimal. Kedua, program JKBM telah diketahui secara luas oleh masyarakat Bali, namun tidak semua masyarakat pernah menggunakan fasilitas ini.

Ketiga, keberadan Trans Sarbagita yang diharapkan dapat mengurai kemacetan Bali selatan kurang mendapat respon dari masyarakat. Terakhir, jelang Pemilukada 2013, KPUD provinsi dan kabupaten di Bali perlu memaksimalkan lagi sosialisasi karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui akan Pilgub 15 Mei 2013 mendatang.

Nah, sekarang giliran Anda. Bagaimana menilai kinerja Pemprov Bali saat ini? [b]