Setiap tahun, jutaan turis mancanegara datang ke Bali untuk yoga retreat, lokakarya spiritual, hingga berbagai bentuk “pendidikan alternatif” yang menjanjikan kesadaran, penyembuhan, dan kehidupan yang lebih bermakna.
Ironisnya, ketika Bali menjadi ruang kelas global bagi para pendatang, anak-anak Bali justru semakin terpinggirkan dari hak belajarnya sendiri.
Pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi Bali. Triliunan rupiah mengalir setiap tahun, menjadikan Bali salah satu provinsi dengan kinerja ekonomi paling kuat di Indonesia.
Angka pertumbuhan dibanggakan, investasi dirayakan, dan Bali dipoles sebagai provinsi yang terbuka, ramah, dan progresif. Namun pertanyaannya sederhana: untuk siapa keberhasilan ini sebenarnya bekerja?
Di balik narasi kemakmuran, pendidikan di Bali tidak diperlakukan sebagai kepentingan publik yang harus dijaga bersama, melainkan sebagai urusan individual. Sesuatu yang boleh tertinggal selama roda ekonomi terus berputar. Pendidikan dibiarkan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, alih-alih dilindungi sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Kontradiksi ini tampak jelas dalam data. Pada 2024, hanya sekitar 85 persen remaja Bali usia 16–18 tahun yang masih bersekolah. Artinya, hampir satu dari enam anak Bali keluar dari pendidikan formal lebih awal.
Rata-rata lama sekolah di Bali hanya sedikit di atas sembilan tahun, angka yang sulit dibenarkan di tengah klaim kemajuan ekonomi dan kesejahteraan daerah.
Banyak anak berhenti sekolah bukan karena kurang motivasi atau kemampuan, melainkan karena realitas ekonomi memaksa mereka memilih bekerja lebih cepat daripada belajar lebih lama.
Industri pariwisata menyerap tenaga muda secara masif, sering kali informal, dengan iming-iming penghasilan instan. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan kalah cepat dibanding kebutuhan bertahan hidup hari ini.
Situasi ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari pilihan kebijakan.
Ketika pemerintah daerah lebih sigap mendorong pertumbuhan pariwisata namun gagal menunjukkan komitmen yang sama kuatnya terhadap kualitas dan keberlanjutan pendidikan, maka pesan yang diterima anak-anak Bali sangat jelas: masa depan mereka bukan prioritas utama.
Lebih dari separuh ruang kelas sekolah dasar di Bali dilaporkan berada dalam kondisi kurang layak, dengan sebagian tergolong rusak berat.
Kontrasnya menyakitkan: pusat-pusat relaksasi, vila, dan ruang “penyembuhan” tumbuh cepat, sementara sekolah negeri dibiarkan menua tanpa perhatian serius. Ini bukan sekadar persoalan teknis atau anggaran, tetapi cerminan kehendak politik, tentang apa yang dianggap penting dan siapa yang dianggap layak diprioritaskan.
Dampak dari pengabaian ini tidak berhenti di ruang kelas. Bali mencatat salah satu tingkat bunuh diri tertinggi di Indonesia, fakta yang jarang masuk dalam narasi promosi pariwisata.
Provinsi yang dijual sebagai simbol keseimbangan dan kesehatan mental justru menyimpan tekanan sosial yang mendalam, terutama bagi mereka yang tidak ikut menikmati hasil pembangunan.
Kasus meninggalnya seorang anak usia sekolah di Nusa Tenggara Timur, yang dikaitkan dengan hambatan akses pendidikan, seharusnya dibaca sebagai peringatan keras tentang rapuhnya perlindungan negara terhadap anak-anak.
Konteks Bali memang berbeda, tetapi Bali tidak kebal. Ketika pendidikan tidak lagi ditegakkan sebagai barang publik yang dijamin negara dan pemerintah daerah, kerentanan akan muncul dalam bentuk yang berbeda, namun korbannya sering kali tetap anak-anak.
Mengatasi ketimpangan ini tidak cukup dengan program simbolik atau perbaikan teknokratis semata. Yang dibutuhkan adalah pergeseran cara pandang tentang pendidikan itu sendiri.
Pendidikan di Bali seharusnya tidak hanya menyiapkan tenaga kerja bagi industri pariwisata, tetapi juga berpusat pada Bali itu sendiri. Kurikulum perlu memberi ruang yang sungguh-sungguh bagi pengetahuan dan cara berpikir Bali. Bukan sebagai ornamen budaya atau pelengkap brosur wisata, tetapi sebagai bagian penting dari penciptaan dan pemahaman pengetahuan.
Siswa perlu didorong untuk berpikir kritis tentang pulau tempat mereka hidup: ketergantungan ekonomi pada pariwisata, dampak ekologis dari pembangunan berlebih, serta proses pelan-pelan tersingkirnya masyarakat lokal dari tanah dan ruang hidup mereka sendiri. Pendidikan semacam ini bukan ancaman bagi pembangunan, melainkan perlindungan bagi keberlanjutan Bali.
Di sinilah pentingnya proses learning to unlearn, belajar untuk mempertanyakan narasi yang selama ini dianggap normal. Proses ini tidak hanya relevan bagi siswa dan guru, tetapi juga bagi lembaga pendidikan, pemerintah daerah, wisatawan internasional, dan organisasi yang memperoleh keuntungan dari Bali sebagai komoditas spiritual dan kultural.
Pariwisata pendidikan dan spiritual perlu ditelaah secara kritis: sejauh mana ia mengubah praktik budaya dan tradisi lokal, dan sejauh mana ia benar-benar peduli pada konteks sosial tempat ia beroperasi.
Lebih jauh, Bali perlu mulai serius membangun jalur masa depan di luar pariwisata. Diversifikasi ekonomi dan investasi pendidikan harus membuka peluang nyata bagi generasi muda, bukan memaksa mereka memilih antara bertahan hidup hari ini atau bermimpi untuk masa depan.
Pendidikan tidak seharusnya direduksi menjadi persiapan kerja jasa, dan keberlangsungan hidup tidak seharusnya bergantung pada menjual tanah, tradisi, atau identitas.
Selama Bali memberi lebih banyak energi untuk mendidik para pendatang daripada merawat pembelajaran anak-anaknya sendiri, citra “pulau spiritual” itu akan selalu menyisakan ironi yang pahit, sebuah surga yang indah, tetapi tidak sepenuhnya adil bagi mereka yang lahir dan tumbuh di dalamnya.
Sumber:
Adams, K. M. (1992). Bali: A paradise created [Review of the book Bali: A Paradise Created, by A. Vickers]. Journal of Southeast Asian Studies, 23(1), 183–185. https://doi.org/10.1017/S0022463400011590
Andreotti, V. (2006). Soft versus critical global citizenship education. Policy and Practice: A Development Education Review, 3, 40–51.
Bali Province Office of Statistics Indonesia. (2024, March 13). Angka partisipasi sekolah (APS) Provinsi Bali menurut jenjang pendidikan dan kabupaten/kota, 2021–2023. https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjgyIzI=/angka-partisipasi-sekolah–aps–provinsi-bali-menurut-jenjang-pendidikan-dan-kabupaten-kota–persen-.html
Bali Province Office of Statistics Indonesia. (2024, April 24). Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan kabupaten/kota di Bali, 2023. https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjY3IzI=/persentase-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-dan-kabupaten-kota-di-bali–persen-.html
Bali Province Office of Statistics Indonesia. (2024, December 2). Rata-rata lama sekolah Provinsi Bali menurut kabupaten/kota, 2022–2024. https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYwIzI=/rata-rata-lama-sekolah-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota–tahun-.html
Bali Province Office of Statistics Indonesia. (2025, March 27). Harapan lama sekolah Provinsi Bali menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin, 2022–2024. https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc0IzI=/harapan-lama-sekolah-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html
Ministry of Primary and Secondary Education. (2024, October 16). Jumlah ruang kelas menurut kondisi tiap provinsi (SD/MI/sederajat). https://data.dikdasmen.go.id/dataset/p/sarana-dan-prasarana-2/jumlah-ruang-kelas-menurut-kondisi-tiap-provinsi-sd-2023
Picard, M. (2006). Bali: Pariwisata budaya, budaya pariwisata. Kepustakaan Populer Gramedia
Winata, K. (2024, June 25). Bali tuntut dua persen dana bagi hasil devisa pariwisata. Balipost. https://www.balipost.com/news/2024/06/25/405946/Bali-Tuntut-Dua-Persen-Dana…html
Dippya Widiatmika, mahasiswa magister program Changing Education di University of Helsinki, Finlandia.
cerutu4d
