Pada malam 1 November 2026, kawasan Pelaga Eco Park Glamping Retreat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, mengalami bencana tanah longsor setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Material longsor dari tebing menerjang kawasan penginapan dan menyeret sejumlah bangunan glamping. Dari 23 orang yang menginap, 21 orang berhasil selamat, sementara dua wisatawan, seorang warga negara Indonesia dan seorang warga negara Jerman, dilaporkan hilang.
Pencarian dihentikan setelah 7 hari sesuai standar kebencanaan dan kedua korban belum ditemukan. Curah hujan di kawasan Pelaga dilaporkan mencapai 121 milimeter dalam sehari. Lokasi penginapan yang berada pada kawasan berkontur miring, dekat tebing dan aliran sungai, menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam evaluasi keselamatan kawasan wisata tersebut (Bali Post, 2026; IDN Times, 2026).
Kalaksa BPBD Provinsi Bali memimpin operasi pencarian 1 WNA dan 1 WNI (sumber Balipost.com)
Peristiwa ini seharusnya menjadi bahan refleksi serius bagi pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat Bali. Bukan untuk buru-buru menyimpulkan penyebab teknis sebelum investigasi selesai, melainkan untuk mempertanyakan sesuatu yang lebih mendasar: sejauh mana risiko bencana telah dipertimbangkan ketika sebuah kawasan alam dikembangkan menjadi destinasi wisata dan tempat menginap?
Kejadian Pelaga bukan sekadar persoalan hujan deras dan tanah longsor. Ini adalah pengingat bahwa aktivitas pariwisata berlangsung di atas bentang alam yang memiliki karakteristik geologi, hidrologi, dan tingkat kerawanan tertentu. Ketika aspek keselamatan tidak menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi, pertumbuhan pariwisata justru dapat menciptakan kerentanan baru.
Pariwisata tumbuh di atas wilayah yang memiliki risiko bencana
Secara geografis, Bali berada di kawasan tektonik aktif yang dipengaruhi interaksi lempeng Indo Australia dan Eurasia. Kondisi ini menjadikan Bali memiliki potensi bahaya gempa bumi dan tsunami. Di sisi lain, keberadaan gunung api aktif seperti Gunung Agung dan Gunung Batur juga menghadirkan ancaman erupsi, aliran lahar, serta hujan abu vulkanik. Sementara itu, perubahan penggunaan lahan, perkembangan kawasan terbangun, dan perubahan pola curah hujan turut meningkatkan persoalan banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
Persoalannya bukan semata karena Bali memiliki banyak ancaman bencana. Risiko justru meningkat ketika aktivitas manusia, pembangunan, dan aset ekonomi berkembang di kawasan yang memiliki potensi bahaya tanpa diikuti pengelolaan risiko yang memadai.
Dalam ilmu kebencanaan, risiko merupakan hasil interaksi antara bahaya, keterpaparan, dan kerentanan, dengan mempertimbangkan kapasitas masyarakat untuk menghadapinya. Artinya, bencana tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar gempa, banjir, atau erupsi yang terjadi, tetapi juga oleh seberapa banyak manusia dan aset ekonomi yang berada di kawasan terdampak serta seberapa siap mereka menghadapinya.
Gurtner (2016), dalam penelitiannya mengenai krisis dan pemulihan pariwisata Bali, menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pariwisata dan pembangunan yang tidak terencana dapat memperbesar kerentanan destinasi. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa keberhasilan pariwisata tidak cukup diukur dari pertumbuhan jumlah wisatawan, tetapi juga dari kemampuan destinasi menghadapi gangguan dan memulihkan aktivitasnya.
Ketika mitigasi kalah oleh orientasi pertumbuhan
Salah satu persoalan dalam pembangunan pariwisata adalah kecenderungan melihat mitigasi bencana sebagai kebutuhan tambahan, bukan sebagai investasi utama. Anggaran lebih mudah diarahkan untuk pembangunan jalan, penataan kawasan, fasilitas publik, promosi, dan peningkatan daya tarik wisata. Sebaliknya, pemetaan risiko, pemasangan sistem peringatan dini, penyediaan jalur evakuasi, pelatihan masyarakat, dan peningkatan kapasitas pengelola destinasi sering kali belum menjadi prioritas yang setara.
Padahal, investasi mitigasi memiliki manfaat ekonomi yang nyata. Bayangkan sebuah kawasan wisata pesisir yang dipenuhi hotel, restoran, dan fasilitas rekreasi, tetapi tidak memiliki sistem peringatan dini tsunami yang terintegrasi. Ketika gempa kuat terjadi, persoalannya bukan hanya kerusakan bangunan, melainkan bagaimana ribuan wisatawan dan pekerja dapat mengetahui ancaman, memahami prosedur keselamatan, dan mencapai tempat evakuasi dalam waktu yang tersedia.
Wisatawan memiliki karakteristik kerentanan yang berbeda dengan masyarakat lokal. Mereka mungkin tidak memahami kondisi geografis, bahasa setempat, jalur evakuasi, maupun tanda-tanda bahaya. Penelitian tentang respons wisatawan terhadap bencana di Bali dan Yogyakarta oleh Rittichainuwat dan Chakraborty (2012) serta kajian lebih lanjut oleh Rittichainuwat dan kolega menunjukkan pentingnya memahami perilaku dan kesiapsiagaan wisatawan dalam perencanaan kebencanaan.
Dengan demikian, keamanan destinasi tidak cukup dibangun melalui standar pelayanan hotel, kualitas fasilitas, dan kenyamanan transportasi. Keamanan juga harus mencakup kemampuan seluruh pelaku pariwisata dalam merespons situasi darurat.
Bencana dapat menghentikan rantai ekonomi pariwisata
Industri pariwisata memiliki karakteristik saling bergantung. Hotel membutuhkan transportasi, restoran membutuhkan pasokan bahan pangan, pemandu wisata membutuhkan akses ke destinasi, dan pelaku usaha kecil bergantung pada perputaran kunjungan wisatawan. Ketika satu bagian terganggu, dampaknya dapat menjalar ke sektor lainnya.
Banjir yang memutus akses jalan, misalnya, dapat menyebabkan pembatalan kunjungan, mengganggu distribusi logistik, dan menghentikan aktivitas usaha. Demikian pula erupsi gunung api yang menyebabkan penutupan bandara dapat berdampak pada mobilitas wisatawan, meskipun kawasan wisata tertentu berada jauh dari sumber bahaya.
Bhaskara dan Filimonau (2021), melalui penelitian terhadap pelaku usaha pariwisata di Bali, menemukan bahwa pengalaman menghadapi berbagai krisis belum selalu menghasilkan pembelajaran organisasi yang memadai. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor yang memengaruhi kesiapsiagaan usaha pariwisata.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan pariwisata tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau lembaga penanggulangan bencana. Pengelola hotel, restoran, operator wisata, asosiasi pariwisata, desa adat, dan masyarakat harus menjadi bagian dari sistem pengurangan risiko bencana.
Mengubah cara pandang: mitigasi sebagai investasi pariwisata
Bali sebenarnya telah memiliki landasan kebijakan untuk mendorong kesiapsiagaan sektor pariwisata, termasuk Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 yang berkaitan dengan standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Tantangannya adalah memastikan kebijakan dan standar kesiapsiagaan tersebut benar-benar diterapkan, diawasi, dan dievaluasi di lapangan.
Kausar dan Agustan (2025) juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta serta pemanfaatan inovasi peringatan dini dalam pengelolaan bencana di destinasi wisata Bali dan Yogyakarta.
Dalam jangka pendek, ada beberapa langkah realistis yang perlu diprioritaskan. Pertama, setiap destinasi wisata perlu memiliki kajian risiko yang mempertimbangkan karakteristik ancaman lokal, jumlah pengunjung, kelompok rentan, dan kapasitas evakuasi. Kedua, pengelola destinasi dan usaha pariwisata harus memiliki prosedur operasional kedaruratan yang dipahami oleh pekerja, bukan sekadar dokumen administratif. Ketiga, jalur evakuasi, rambu keselamatan, titik kumpul, dan sistem peringatan dini harus tersedia serta diuji secara berkala. Keempat, latihan evakuasi perlu melibatkan wisatawan, masyarakat, pengelola usaha, dan pemerintah setempat.
Lebih jauh, pemerintah perlu menjadikan indikator keselamatan dan ketangguhan bencana sebagai bagian dari evaluasi kinerja pembangunan pariwisata. Keberhasilan destinasi tidak seharusnya hanya diukur melalui jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pendapatan daerah, tetapi juga melalui kemampuan melindungi manusia dan menjaga keberlangsungan ekonomi ketika bencana terjadi.
Pariwisata yang aman adalah fondasi keberlanjutan
Kita perlu mengubah pemahaman bahwa mitigasi bencana merupakan penghambat investasi dan pembangunan pariwisata. Sebaliknya, mitigasi adalah prasyarat agar investasi tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang. Tidak ada destinasi yang benar-benar berkelanjutan apabila keselamatan wisatawan, pekerja, masyarakat, dan lingkungan di sekitarnya belum menjadi perhatian utama.
Bali tidak harus memilih antara pertumbuhan pariwisata dan pengurangan risiko bencana. Keduanya justru harus berjalan bersama. Sebab, reputasi sebuah destinasi tidak hanya dibangun dari keindahan alam dan kualitas pelayanannya, tetapi juga dari kepercayaan bahwa destinasi tersebut mampu melindungi orang-orang yang datang dan hidup di dalamnya.
Pada akhirnya, pertanyaan penting bagi masa depan pariwisata Bali bukan hanya berapa banyak wisatawan yang dapat kita datangkan setiap tahun, melainkan seberapa siap kita melindungi mereka ketika bencana terjadi. Jangan sampai kita terlalu sibuk membangun destinasi yang menarik, tetapi lupa membangun destinasi yang aman.
Referensi
Gurtner, Y. (2016). Returning to paradise: Investigating issues of tourism crisis and disaster recovery on the island of Bali. Journal of Hospitality and Tourism Management, 28, 11–19. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.04.007
Bhaskara, G. I., & Filimonau, V. (2021). The COVID-19 pandemic and organisational learning for disaster planning and management: A perspective of tourism businesses from a destination prone to consecutive disasters. Journal of Hospitality and Tourism Management, 46, 364–375. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2021.01.011
Rittichainuwat, B. N., & Chakraborty, G. (2012). Perceived travel risks regarding terrorism and disease: The case of Thailand. Tourism Management, 33(2), 389–399. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.03.001
Kausar, D. R. K., & Agustan. (2025). Disaster Management in Tourism: Public-Private Collaboration and Early Warning Innovations in Bali and Yogyakarta. Jurnal Kajian Bali, 15(2). https://doi.org/10.24843/JKB.2025.v15.i02.p06
Jayasinghe, G. Y., et al. (2024). A systematic literature review on integrating disaster risk reduction (DRR) in sustainable tourism (SusT): Conceptual framework for enhancing resilience and minimizing environmental impacts. International Journal of Disaster Risk Reduction, 104742.
UNDRR. (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
