Pada tahun 2026, Provinsi Bali menempati posisi ke-13 dengan upah minimum per bulan paling sedikit, dengan nilai Rp3.207.459 per bulan. Nilai itu naik 7.04% dari tahun sebelumnya, yaitu Rp2.996.561 pada tahun 2025.
Kabupaten Badung menjadi wilayah dengan upah minimum tertinggi pada tahun 2026, yaitu Rp3.791.002. Kemudian, diikuti dengan Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan. Nilai itu mengindikasikan wilayah Sarbagita memiliki upah minimum lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Sementara, Kabupaten Klungkung berada paling bawah dengan upah minimum Rp3.2017.459.
Di tengah kenaikan upah minimum di Bali, ada pertanyaan yang muncul, apakah angka tersebut mencerminkan biaya hidup di Bali hari ini?
Pertanyaan ini muncul dari respons pengguna X (Twitter) atas artikel berjudul Upah Minimum di Bali Tidak Mampu Memenuhi Kesejahteraan Hidup. Dalam diskusi di kolom komentar, salah satu pengguna merespons upah layak di Bali untuk perantau seharusnya dua kali upah minimum.
“Ya minimal Rp6 juta lah. Bro, odalan + rahinan + ngayah di pura itu pikirannya bertumpuk,” tulis salah satu pengguna X.
“Rp5.5 juta sesuai Jakarta karena kita penyumbang terbesar devisa pariwisata ke negara. Apalagi ekonomi bisnis yang juga ditumpang dari Jakarta dan kota besar yang lain. Ini kesadaran Pemda sih…,” tulis pengguna X lainnya.
BaleBengong membuat survei lanjutan untuk menilai kelayakan upah di Bali berdasarkan pengeluaran harian. Survei ini menggunakan Google Forms, disebarkan melalui grup komunitas untuk mendapatkan respons dari warga Bali.
Responden terdiri dari 44 orang yang berasal dari berbagai wilayah di Bali. Sebagian besar responden datang dari Kota Denpasar, sebanyak 61.4%. Ada pula responden yang tinggal dari wilayah lain, yaitu Kabupaten Badung sebanyak 15.9%, Kabupaten Tabanan sebanyak 11.4%, sisanya dari Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng.
Sementara itu, berdasarkan kesibukan hariannya, sebanyak 61.4% responden merupakan pekerja/karyawan (formal). Sebanyak 9.1% responden merupakan pekerja harian/lepas (informal). Sisanya merupakan wiraswasta/pemilik usaha (6.8%), pelajar/mahasiswa (9.1%), pelajar sekaligus bekerja (6.8%), dan pekerja lainnya.
Dilihat dari penghasilan per bulan, hampir 40% responden mengaku berpenghasilan Rp3-5 juta per bulan. Sementara, 27% responden berpenghasilan di atas Rp5 juta per bulan.
Namun, ketika ditanya tentang pengeluaran per bulan, pola yang muncul justru mengkhawatirkan. Hasilnya sama dengan penghasilan. Hampir 40% responden mengeluarkan Rp3-5 juta per bulan. Sementara, 20.5% responden mengeluarkan lebih dari Rp5 juta per bulan.
Hal ini pun membuat salah satu responden mengatakan tipisnya selisih antara penghasilan dan pengeluaran di Bali. “Sulit untuk menabung atau menyisihkan uang untuk dana darurat,” tulisnya.
Temuan ini mengindikasikan penghasilan dan pengeluaran sebagian besar responden nyaris impas setiap bulan. Hal ini sejalan dengan pertanyaan, kecukupan penghasilan untuk kebutuhan harian.
“Dengan semakin tingginya harga kebutuhan pokok di Bali, menurut saya dengan gaji UMR Denpasar tidak cukup untuk hidup layak di daerah tersebut,” tulis salah satu responden.
Persentase jumlah responden yang memilih cukup dan tidak cukup hampir imbang. Sebanyak 45.4% responden merasa penghasilan cukup untuk kebutuhan harian, sedangkan 36.4% responden merasa penghasilannya tidak cukup. Sementara, hanya 6.8% responden yang merasa penghasilannya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Ada juga 11.4% responden yang merasa penghasilannya sangat tidak cukup.
Ketika ditanya upah layak, hanya sebagian kecil responden yang menilai upah minimum di Bali saat ini layak untuk hidup. Hanya 2.3% responden yang menilai upah Rp3-4 juta layak untuk hidup di Bali. Hampir 40% responden menilai upah layak di Bali adalah Rp8 juta ke atas.
Jika ditarik dari respons keseluruhan, lebih dari 65% responden menilai upah layak seharusnya minimal Rp6 juta per bulan. Nilai itu hampir dua kali lipat dari UMP Bali tahun 2026.
Pola hunian responden hasilnya berimbang antara masih ikut keluarga dan tinggal di indekos. Sebanyak 36.4% responden masih ikut keluarga, sedangkan 36.4% lainnya tinggal di indekos. Hanya 13.6% responden yang sudah memiliki rumah sendiri.
Respons tersebut membuat 50% responden tidak mengeluarkan biaya sewa sama sekali untuk tempat tinggal. Sementara, sisanya harus mengalokasikan Rp1-4 juta per bulan untuk tempat tinggal.
Tingginya kebutuhan tempat tinggal di kawasan urban, terutama wilayah Sarbagita membuat biaya indekos melambung tinggi, rata-rata di atas Rp1 juta. “Menurut saya perlu ada aturan untuk harga kos atau sewa rumah karena harganya tidak sebanding dengan UMK di sini,” tulis salah satu responden.
Dilihat dari jarak hunian, hampir 40% responden jarak rumahnya 6-15 km dari tempat kerja atau kampus. Sementara, 34.1% responden lainnya berjarak 1-5 km dari tempat kerja atau kampus. Ada juga hampir 16% responden yang jarak rumahnya lebih 15 km dari tempat kerja atau kampus.
Jarak tempuh yang jauh membuat motor pribadi menjadi moda transportasi yang paling banyak digunakan, yaitu sebanyak 63.6%. Imbasnya, sejumlah responden harus meluangkan biaya bensin dan servis kendaraan setiap bulan.
Tingginya biaya hidup di Bali berimplikasi pada ketidakmampuan responden untuk menabung. Lebih dari 40% responden menjawab tidak bisa menabung sama sekali dari penghasilannya per bulan. Hanya 27.3% responden yang menjawab bisa menabung.
“Biaya hidup makin tinggi dan rentan jatuh miskin jika terkena PHK atau sakit yang menyebabkan tidak bisa kerja,” tulis salah satu responden.
Artinya, tiga dari empat responden hidup tanpa tabungan finansial yang pasti. Situasi ini menunjukkan kerentanan masyarakat Bali ketika terjadi kebutuhan mendadak atau kenaikan harga di masa depan.
Dari sekian pengeluaran per bulan, biaya makan dan minum dianggap paling banyak memakan pengeluaran. Selain itu, ada juga biaya transportasi. Temuan ini sejalan dengan banyaknya responden yang menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama. Diikuti dengan pengeluaran sewa/kos, tagihan bulanan, cicilan/utang, dan biaya lainnya.
Beban biaya transportasi diungkapkan oleh salah satu responden. “Transportasi umum meskipun sudah ada bus TMD, jam operasional masih singkat dan belum menjangkau semua area padat penduduk. Padahal dengan adanya transum yang memadai bisa di-cut cost untuk bensin dan maintenance kendaraan yang memakan biaya yang lumayan banyak. Belum lagi dengan tuntutan adat bagi yang sudah berkeluarga, biayanya juga besar dibandingkan dengan UMP Bali,” tulisnya.
Keluhan yang sama juga disampaikan oleh responden lain. “Ke mana-mana sebagian besar hanya bisa diakses dengan motor. Kalau tidak punya motor ya ojek online dan itu menambah pengeluaran yang besar lagi,” tulisnya.
Survei ini juga memberikan pertanyaan terbuka pada responden. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang ingin disampaikan tentang kondisi biaya hidup di Bali saat ini?
Hasil dari pertanyaan tersebut dikategorikan menjadi beberapa topik untuk menghitung topik yang paling banyak muncul. Sebanyak 24 responden membahas tentang biaya hidup dan harga barang yang terus naik. Ada juga 14 responden lainnya yang membahas upah rendah.
“Biaya hidup di Bali tidak menentu. Apalagi ketika rahinan datang. Harga bunga dan buah tinggi. Dan setiap daerah jomplang harga makanan,” tulis salah satu responden.
Responden lainnya menilai upah pekerja di sektor pariwisata seringkali tidak bisa untuk menikmati hasil produksinya sendiri. “Yang bilang pariwisata uangnya besar dan yang kerja di hotel atau vila itu keren, bagi saya tidak sama sekali. Ternyata ada kerja di vila jobdesk banyak dan nggak sesuai, uangnya nggak seberapa,” tulisnya.
Pertanyaan kedua adalah aspek yang perlu dibenahi untuk mencapai standar hidup layak. Aspek yang paling banyak adalah upah minimum sebanyak 24 responden yang menyampaikan hal ini. Ada pula 21 responden yang mengatakan transportasi umum perlu diperluas dan diperbaiki.
Salah satu responden menyampaikan keterhubungan antara upah minimum dan transportasi umum. “UMR kecil karena lagi-lagi transportasi umum sulit dijangkau. Jadi ke mana-mana pasti tetap naik transportasi pribadi. Sedangkan BBM subsidi cuma untuk Pertalite yang hitungannya jenis bahan bakar yang paling buruk untuk mesin kendaraan. Alhasil harus lebih servis motor,” tulisnya.
Pernyataan itu sejalan dengan responden lainnya. “Menurut aku transportasi umum itu akar masalahnya. Karena nggak ada transportasi umum yang reliable, orang jadi wajib punya motor pribadi. Otomatis pengeluaran buat bensin, servis, sama biaya lainnya kadang jadi beban tiap bulan,” tulisnya.
Hasil dari survei ini menjadi pengingat bahwa upah minimum di Bali masih jauh dari kata layak. Warga masih kesulitan mengakses transportasi umum yang layak, sehingga pengeluaran pun membengkak. Hal sama juga terjadi pada biaya sewa tempat tinggal atau indekos, pengeluarannya lebih banyak dari biaya pengeluaran lain.
Hasil survei ini diolah menjadi permainan interaktif. Permainan ini untuk mengukur standar hidup layak sesuai pengeluaran dan penghasilan. Silakan akses di sini: https://iganseptiari-dotcom.github.io/upahlayak/.
