Tomy Wiria dan Anomali Keberanian di Bali

I Ngurah Suryawan

Hingga saya memulai menulis esai ini, sudah dua kali sidang Tomy Priatna Wiria yang tidak sempat saya hadiri. Tomy adalah tahanan politik dari Bali yang ditangkap saat perburuan aktivis yang lantang mengkritik kebijakan pemerintah. Tomy setahu saya aktif di FMN (Front Mahasiswa Nasional) dan juga solidaritas kolektif Bali tidak Diam. Dia aktif melakukan advokasi gerakan di tapak dan basis. Belakangan saya mendengar Tomy dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota.

Saya tidak mengenal Tomy. Mungkin pernah satu atau dua kali bertemu dalam diskusi-diskusi. Sekilas melihat wajahnya, sepertinya saya pernah bertemu. Jika tidak salah tentunya. Saya bersolidaritas dan berada dalam barisan Tomy paling tidak karena dua hal penting: pertama, kita harus mendukung, membuka jalan, dan sekaligus memupuk terbentuknya jiwa-jiwa mahasiswa yang berpikir tentang situasi sosial di sekitarnya. Mahasiswa yang berani berpikir merdeka. Sesuatu yang mahal dalam dunia pendidikan kini.

Kebebasan berpikir dan memiliki pandangan sendiri (berpendapat) selain diatur undang-undang adalah hak asasi manusia. Menghakimi cara berpikir, apalagi mengkriminalisasinya, adalah wajah otoritarianisme dari dalam pikiran, yang bisa menjangkiti kita semua (apalagi kita kita diberikaan kekuasaan). Alasan kedua adalah manifestasi dari kemerdekaan berpikir itu adalah praksis keberanian untuk menuangkan cara berpikir itu melalui berbagai aksi. Kita merindukan mahasiswa dan warga negara yang memiliki keberanian untuk menyampaikan aspirasinya. Tentu ini tidak mudah dan gampang. Teror dan pragmatisme selalu menghantui. Lebih baik bungkam, cari selamat, dan pragmatisme akan terus membayangi.

Bali dan Keberanian

Ada pertanyaan mendasar berkaitan tentang bagaimana ekspresi orang Bali melawan ketidakadilan yang mungkin “masih jauh” berpengaruh di kehidupan mereka. Singkatnya adalah yang berdampak langsung terhadap diri mereka. Pertanyaan tentang keberanian menyurakan pendapat, ekspresi, dan memposisikan diri dalam berbagai permasalahan di sekitar orang Bali penting terus diajukan sekaligus digugat setiap saat. Hal ini penting untuk selalu mempertanyakan sikap dan keputusan kita dalam menanggapi berbagai hal yang membutuhkan penyikapan daripada pengabaian.

Pada titik inilah anomali keberanian terjadi di Bali. Menjadi berani seolah menjadi aneh untuk bersuara terhadap ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Semuanya dianggap berjalan normal dan kepatuhan terhadap negara sebagai guru wisesa dianggap adalah kemutlakan. Ajaran dharma negara (bakti terhadap negara) pernah menjadi mantra sakti untuk membungkam perlawanan dan suara kritis dari rakyat terhadap negara yang berperilaku sewenang-wenang. Melawan negara dengan kebijakannya yang merugikan rakyat dianggap “menyalahi prosedur dan budaya Bali.”

Satu hal yang tidak bisa dilupakan bahwa pariwisata, ilusi pembangunan, dan puja-puji budaya Bali adalah beberapa hal yang membentuk kita yang berada di Bali agar bungkam, tunduk, dan diajak tidak berpikir dan berani. Sekali lagi, inilah yang diinginkan kekuasaan manapun: masyarakat yang damai dan tertib.

Santikarma (2004) memberikan analogi yang menyentak kita. Bali dibayangkan sebagai sebuah entitas dengan batas yang jelas, yang ada pada suatu ruang tertentu (Pulau Bali), terkait dengan bahasa tertentu (Bahasa Bali), cara hidup tetentu (adat Bali), dan agama tertentu (agama Hindu). Menurut logika ini, semua orang diasumsikan secara tulus ikhlas menjaga dan melakoni kebudayaan dengan murni, harmonis, penuh senyum dan bertanggung jawab.

Cilakanya, ketika terjadi sesuatu yang tidak wajar, seperti orang mati terbunuh, pencurian dan perampasan tanah, kecurigaan berfokus kepada orang luar Bali. Semakin sering kasus ini terulang, semakin yakin orang Bali bahwa mereka dalam keadaan terancam. Hal ini memperkuat lagi batasan antara orang Bali yang beradab dan berbudaya dan orang luar Bali yang liar. Rasisme dan kolonialisme berbaur menjadi satu untuk mengamankan salah satu produk neoliberalisme paling memikat bernama pariwisata.

Menantang keberanian dalam menjaga Bali dari “perusak” yang (selalu) dianggap berasal dari luar Bali pernah mengemuka melalui wacana nindihin gumi Bali (pembelaan terhadap bumi Bali). Segala kerikil-kerikil tajam yang dianggap mengganggu keamanan dan pariwisata di Bali harus disingkirkan. Bali harus steril dari berbagai ganguan dan ancaman yang dianggap akan merugikan citra Bali yang damai untuk berputarya ekonomi pariwisata.

Justru wacana ancaman inilah dalam amatan Santikarma (2004) mendukung definisi kebudayaan sebagai sebuah objek yang kongkret yang mempunyai kesimpulan, esensi, dan wujud yang jelas. Kebudayaan telah direduksi menjadi benda yang dibayangkan sebagai hak milik yang bersifat eksklusif. Sebagai pemilik budaya, orang Bali secara otomatis dipercaya menghormati nilai kebudayaan mereka tanpa pertanyaan, sanggahan, dan kritik.

Pariwisata dengan demikian mereduksi aneka ragam praktek kehidupan budaya menjadi kemasan yang diperdagangkan untuk pariwisata. Implikasinya sungguh serius karena kebudayaan diciutkan menjadi objek yang bisa dimiliki, yang bisa diberi merek dagang dan label harga untuk dijual pada wisatawan, perasaan was-was muncul di antara orang Bali. Mereka katakutan bahwa milik yang paling berharga ini bisa hilang dan dicuri.

Sayangnya dalam sejarah politik kebudayaan Bali, keberanian dalam bersuara kritis dihilangkan pasca pembantaian massal 1965. Banyak intelektual dan pemikir yang progresif, yang di-PKI-kan (baca: dikomuniskan) hilang dalam masa-masa gelap pembantaian massal. Warisan intelektualitasnya pun dianggap haram dipelajari apalagi diwariskan kepada anak cucu.

Praktik memusnahkan warisan pengetahuan dilakukan dengan berbagai cara, dari mulai dengan jalan kekerasan, pendisiplinan “ideologisasi kiri”, hingga pembungkaman di perguruan tinggi. Tak terkecuali di Bali. Landasan kebudayaan Bali ke depannya dibangun di atas pondasi pelenyapan kisah-kisah Bali pada masa 1965. Warisan praktik pendisiplinan tersebut terjadi lagi dengan pembungkaman dalam kebebasan berekspresi dan berpikir, dengan cara yang halus, penuh tata krama dan sopan santun, canggih, dan tampak mengayomi.

Pariwisata juga berperan penting dalam menghimpit ruang dialog. Syarat utama dari pariwisata adalah keamanan, ketertiban, dan stabilitas. Orde Baru memakai kebutuhan pariwisata sebagai kontrol sosial untuk meredam bukan hanya konflik tetapi juga kritik. Cara berpikir ini terwarisi hingga kini. Di Bali bentuknya berbagai macam, seperti larangan “jangan demo atau mogok karena akan mengesankan Bali tidak aman di mata pariwisata.”

Kadang keberanian tidak begitu saja ditunjukkan tapi cukup hanya menjadi pekrimik, hanya dipergunjingkan menjadi obrolan sambil lalu yang dianggap tidak penting bahkan menjadi guyonan. Ketidaksetujuan kadang tidak harus ditunjukkan dengan keberanian demonstrasi yang galak dan terbuka. Tentu itu penuh resiko. Pada momen tertentu, orang Bali juga akan dengan sukarela menyensor diri mereka bukan karena betul-betul setuju dengan kebijakan tersebut, tapi karena ‘keamanan’ yang menyangkut kelangsungan asap dapur mereka, penghidupan dan ketergantungan terhadap situasi yang diciptakan untuk membuat mereka tergantung.

Menilisik keberanian orang Bali adalah juga membongkar relasi sejarah dan kekuasaan, di mana silang-sengkarut pariwisata dan kebudayaan menciptakan subyek manusia Bali hari ini. Kesadaran selalu berpikir, menelaah, dan bersikap menjadi suatu keniscayaan dalam menggapi apapun dalam kehidupan kehidupan ini. Soalnya adalah, menjadi warga negara yang bungkam dan penurut, sehingga kekuasaan bisa bertingkah-polah dengan sewenang-wenang, adalah tujuan dari pembentukan subjek yang diinginkan kekuasaan manapun: deretan sensus manusia yang patuh dan tunduk.

Daftar Pustaka

Santikarma, Degung. (2004). “Pecalang Bali: Siaga Budaya dan Budaya Siaga” dalam I Nyoman Darma Putra (ed), Bali menuju Jagaditha: Aneka Perspektif. Denpasar: Pustaka Bali Post.