Surat tidak bersambut, sebanyak 40 orang perwakilan alumni SMA dan SMK Negeri Bali Mandara bersama Persadha Nusantara dan Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Provinsi Bali menyambangi Gedung DPRD Provinsi Bali pada Kamis (2/6). Aksi damai ini mengharapkan audiensi sehubungan dengan kebijakan yang dikeluarkan terkait penghapusan program pendidikan bagi siswa miskin di SMA dan SMK Negeri Bali Mandara.
Tampak segenap Alumni SMA dan SMK Negeri Bali Mandara, Persadha Nusantara, dan FKPP Bali sudah berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi Bali sejak pukul 09.55 WITA. Sampai pukul 10.00 WITA lewat, tidak ada perwakilan DPRD yang bersedia menerima kedatangan mereka. Kendati demikian, peserta audiensi tetap melanjutkan agenda dengan melakukan orasi sembari menuliskan aspirasi pada selembar kain putih yang ditujukan kepada DPRD Bali. Salah satu perwakilan PD KMHDI Bali, I. G. N. Arya Gangga R Tegeh Kori yang juga ikut melakukan orasi mengatakan, “berbicara pendidikan bukannya soal sistem, tapi bagaimana caranya mempersiapkan SDM agar kedepannya Bali memiliki pemuda-pemudi yang berkualitas.”
Terkait permohonan audiensi ini, pihak FKPP Bali sebenarnya telah menyurati DPRD pada 16 Maret, 24 Mei, dan 31 Mei 2022. Namun, pihaknya menyatakan belum ada disposisi turun. Selain itu, alumni SMA dan SMK Negeri Bali Mandara juga telah menyurati Ketua DPRD Bali pada tanggal 16 Maret dan mendapat disposisi pada 25 Maret 2022. Namun, hingga hari ini tidak ada kejelasan dari DPRD Bali terkait audiensi sebagaimana dimohonkan dalam surat tersebut.
Tidak hanya itu, sebelumnya dalam acara Dialog Publik bertajuk “Mau Dibawa Kemana Pendidikan Bali” yang diselenggarakan oleh FKPP pada Minggu (29/5) pihak Pemprov Bali, yakni Gubernur Bali Dr. Ir. I Wayan Koster, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dr. KN Boy Jayawibawa, Ketua Komisi IV DPRD Pemprov Bali Ir. I Gusti Putu Budiarta, serta Prof. Damriyasa sebagai Kelompok Ahli Pembangunan Pemprov Bali juga tidak hadir memenuhi undangan Dialog Publik.
Hal tersebut tentu menimbulkan kekecewaan dari segenap pihak yang berharap aspirasinya dapat didengarkan oleh wakil rakyat. Menanggapi hal ini, salah satu perwakilan alumni SMA Negeri Bali Mandara, Gigih Ferdian, menyatakan kesiapannya bersama segenap alumni untuk sowan rutin ke DPRD jika memang tidak ada tanggapan. Koordinator FKPP, I Ketut Sae Tanju, menyetujui pernyataan Gigih, sembari berujar, “saya siap akan terus mengawal!”
Pasca tidak adanya tanggapan atas orasi dan penyampaian aspirasi di gedung DPRD tersebut, para alumni serta pihak yang turut hadir menutup acara dengan sembahyang bersama di Padmasana DPRD Bali sebagai upaya pendekatan secara niskala dengan harapan aspirasi mereka dapat didengar oleh para wakil rakyat.
