Penulis: Maya Ayu Revalina dan I Gusti Ayu Septiari
Cat yang mulai pudar, lumut yang menggerogoti tembok, kusen kayu yang menua. Bangunan tua berlantai dua yang masih kokoh berdiri itu dikenal dengan nama Toko Wong. Sebuah saksi bisu atas terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) di Bali. Toko ini terletak di Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
Bangunan berarsitektur lawas ini menyimpan jejak sejarah yang kelam. Dulunya, tempat ini digunakan sebagai lokasi penahanan hingga eksekusi massal terhadap warga yang dianggap berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejumlah sumber menyatakan, jumlah korban pada kala itu mencapai ratusan hingga ribuan orang. Dilansir dari BBC.com, diperkirakan korban tewas yang dibantai di Bali mencapai 80.000 orang.
“Enggak tahu saya, banyak kan di sana,” jawab Agenda ketika ditanya tentang jumlah korban. Agenda tinggal di Toko Wong sejak tahun 1971. Ia mengaku tidak mengetahui informasi terkait tragedi 1965 secara mendalam. Pasalnya, ia baru berusia 1 tahun ketika pindah ke Jembrana. Keluarganya berasal dari Tabanan.
Saat ini area depan bangunan digunakan untuk tempat bengkel motor. Begitu kita memasuki halaman rumahnya, mata akan disuguhkan oleh bangunan berwarna putih yang masih terawat meski terlihat mengalami kerusakan pada beberapa bagian. Agenda dan keluarganya hanya tinggal di lantai satu, sedangkan lantai dua dibiarkan kosong. Dapur, kamar mandi, dan segala aktivitas rumah lainnya dilakukan di lantai satu.
Di dekat gudang, terdapat bekas sumur yang sudah diuruk tanah. Menurut penuturan Agenda, sumur tersebut dijadikan tempat pembuangan mayat pada masa pembantaian. Layaknya rumah pada umumnya, terdapat kamar tidur di dalam bangunan tersebut. Meski minim penerangan, suasana di sekitar seolah mampu menggambarkan ketakutan kala itu.
Masuk ke lantai dua, papan kayu yang digunakan untuk lantai pun masih kokoh. Hanya ada barang-barang yang disimpan di sana. Udara sedikit panas, sebab minim ventilasi yang ada.
Toko Wong bukan sekadar bangunan tua, melainkan simbol sejarah kelam bagi masyarakat Jembrana. Di balik dinding dan tiang kayu yang menua, tersimpan kisah orang-orang yang tak pernah kembali ke keluarganya. Cerita tentang kekerasan dan kehilangan yang luput dari catatan sejarah, namun tetap hidup di dalam benak masyarakat.
Puri Agung Negara
Tak hanya itu, terdapat bangunan bersejarah lainnya, yaitu Puri Agung Negara. Puri ini mempunyai nilai sejarah yang fenomenal. Selain karena kediaman Anak Agung Bagus Sutedja, Gubernur Bali pertama, pengunjung akan disuguhkan sejarah Kota Negara mulai dari silsilah kerajaan hingga bagaimana Puri Agung Negara pada akhirnya menjadi pusat birokrasi dan pemerintahan raja-raja Jembrana.
Lingkungan puri saat ini masih banyak rumput dan tanaman hijau dikelilingnya. Suasana yang asri seolah mampu menyejukkan hati para pengunjung sambil melihat satu demi per satu koleksi foto bersejarah yang dipajang di dinding. Sejumlah foto menggambarkan interaksi masyarakat pada masa kolonial dengan orang-orang Belanda. Dokumentasi ini menyimpan potongan kisah penting dari kehidupan masyarakat di masa lampau.
Di tengah foto-foto bersejarah tersebut, terdapat papan khusus yang disediakan untuk menunjukkan silsilah Kerajaan Bali hingga generasi ke-31. Hal ini bisa menjadi panduan sederhana bagi pengunjung untuk memahami nama-nama raja secara turun temurun.
Ketika berkeliling puri, kami dihampiri oleh Agung Hendra, salah satu penghuni Puri Agung Negara yang kerap menjadi pemandu untuk pengunjung yang datang. Kerajaan Jembrana yang berpusat di Puri Agung Negara sudah ada sejak tahun 1705, dipimpin oleh salah satu anak dari Raja Mengwi saat itu, yaitu Ngurah Jembrana.
Seperti wilayah lainnya di Bali, Kerajaan Jembrana juga tidak lepas dari kedatangan Belanda. Hingga kini, bangunan utama puri masih mempertahankan bentuk aslinya, dengan halaman luas dan struktur khas arsitektur tradisional Bali yang berpadu dengan kolonial Belanda mencerminkan kewibawaan kerajaan pada masanya.
Agung Hendra menjelaskan bahwa Belanda mulai masuk ke Jembrana tahun 1830. Ketika kekuasaan raja kelima, Puri Agung Negara mengalami divide et impera atau strategi politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda di beberapa wilayah. Pasca politik adu domba tersebut terjadi kekosongan kekuasaan di Puri Agung Negara selama lebih dari 30 tahun.
Kekosongan kekuasaan di Jembrana diisi oleh pemerintahan khas Belanda, yaitu regent, setingkat bupati di masa sekarang. Pada tahun 1867, Jembrana kembali dipimpin oleh keluarga Puri Agung Negara. Tak berselang lama, pemerintahan dengan sistem raja dihapus pada tahun 1929 oleh Belanda.
Pada tahun 1929 itu lah mulai dibangun bangunan dengan arsitektur kolonial Belanda. Posisi puri diatur sama rata di semua wilayah menggunakan konsep Catus Patha. “Satu, harus ada Catus Patha dekat pasar, dan lapangan. Jadi, raja tinggal keluar ya. Terus untuk lapangannya karena semua yang dimiliki Belanda adalah milik Pemerintah Indonesia. Akhirnya, lapangannya milik Negara. Ya, jadi posisinya ada di barat di sana. Terus kalau jalannya masih di pemerintah,” ujar Agung Hendra.
Selain menyimpan sejarah raja-raja di Jembrana, Puri Agung Negara juga menjadi saksi tragedi 1965 di Jembrana. Pada saat itu Puri Agung Negara merupakan kediaman Anak Agung Bagus Sutedja, Gubernur Bali pada masa itu yang ditunjuk oleh Soekarno.
Panasnya peristiwa 1965 bukan terjadi di bulan September sebagaimana wilayah Indonesia lainnya, melainkan pada 30 November 1965. Di tanggal tersebut Sutedja menerima kiriman surat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk datang ke Jakarta. Kabarnya akan ada rapat tanggal 2 Desember 1965. Sutedja pun memberangkatkan diri pada 30 November dan tiba tanggal 1 Desember.
Keesokan harinya, pada tanggal 2 Desember 1965 terjadi penjarahan di Puri Agung Negara. Agung Hendra menunjuk lokasi bukti-bukti penjarahan, tetapi tidak memberikan izin kepada kami untuk melihat secara langsung.
Penjarahan dilakukan oleh warga yang tinggal di sekitar puri. Agung Hendra masih mengingat betul tempat tinggal orang-orang tersebut. Pasca penjarahan tersebut justru terjadi keheningan, tepatnya pada tanggal 3 Desember. Suasana kembali mencekam pada tanggal 4 Desember. Iringan pasukan militer mendatangi Jembrana dan hendak memasuki Puri Agung Negara. Namun, masyarakat sekitar menghadang pasukan militer yang mencoba masuk ke puri.
Dalam peristiwa tersebut setidaknya 13 anggota keluarga puri menghilang. Orang-orang yang menghilang ini termasuk memiliki kewenangan di puri. Hingga kini, sejumlah keluarga Puri Agung Negara masih menutup erat tragedi 1965. Meski begitu, Puri Agung Negara terbuka bagi masyarakat yang ingin belajar sejarah puri.
Sejumlah bagian puri digunakan untuk menyimpan arsip, benda pusaka, serta dokumentasi sejarah yang berkaitan dengan perjalanan Kerajaan Jembrana. Foto-foto lama, perabotan, hingga peninggalan keluarga kerajaan tersimpan rapi, menjadi saksi perubahan zaman dari era kerajaan, kolonialisme, hingga masa awal terbentuknya pemerintahan modern di Bali.
Bagi masyarakat setempat, Puri Agung Negara bukan sekadar destinasi wisata sejarah. Tempat ini kerap dikunjungi pelajar, peneliti, hingga wisatawan yang ingin memahami akar sejarah Jembrana. Kehadiran puri menjadi pengingat bahwa Kota Negara tumbuh dari perjalanan panjang yang melibatkan kekuasaan kerajaan, kolonialisme, serta dinamika sosial masyarakatnya.
sangkarbet
