Setiap pagi adalah perjuangan bagi Intan Paramitha.
Setiap kali mau mandi sebelum berangkat kerja, air di kamar mandinya tidak mengalir. “Awalnya air PDAM Badung mati setiap jam 8 pagi sampai siang. Kemudian mati jam 7 pagi, hidup jam 3 sore. Makin lama makin seenak hati,” katanya.
Intan tinggal di Kerobokan Utara, Kuta, Badung, salah satu kawasan pusat pariwisata Bali. Lokasinya antara Kuta dan Canggu. Kuta adalah magnet utama Bali. Adapun Canggu pernah digadang-gadang untuk menjadi kota satelit Bali selatan, namun sekarang menjadi pusat vila bagi para ekspatriat dan turis di Bali.
Terjepit di antara Kuta dan Canggu, warga Kerobokan justru menjadi korban dalam pembagian air. Intan hanya salah satunya.
Di Kerobokan dan Canggu banyak vila menggunakan sumur bor. Kedalaman sumur sampai 40 meter atau lebih. Padahal, kedalaman sumur Intan hanya 21 meter. Air pun sudah tak muncul dari sumurnya sejak akhir 1990-an.
“Kalau hotel sih nggak pernah punya cerita kekurangan air,” sindirnya pekan lalu.
Kekurangan
Intan, teman saya yang juga staf lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Denpasar itu, tidak sendiri. Teman saya lainnya, Agus Sumberdana, juga pernah jadi korban krisis air.
Dulunya, keluarga Agus tinggal di daerah Sidakarya, Denpasar Selatan. Orang tuanya bekerja membuat dan menjual taoge. Pembuatan taoge memerlukan air tawar dan bersih, sesuatu yang semula mudah didapatkan. Namun, sejak sekitar lima tahun lalu, mereka terpaksa pindah ke Beraban, Tabanan, sekitar 15 km dari Denpasar.
Air sumur di rumah lama mereka di Denpasar makin asin. Tidak bisa dipakai untuk menyiram dan merendam kedelai agar menjadi taoge.
Asinnya air sumur di rumah Agus tersebut karena intrusi air laut ke sumur-sumur warga. Rumah mereka berjarak sekitar 2 km dari pantai. “Dulu airnya tawar biasa saja. Tapi sekarang makin asin,” kata Agus dalam sebuah obrolan.
Jika contoh kasus Intan dan Agus masih kurang, maka mari ke Jatiluwih, di kaki Gunung Batukaru, Tabanan. Kawasan ini berada di bagian hulu Bali, di mana pasokan air untuk sebagian besar warga pulau ini berasal.
Toh, petani di sini pun mulai merasakan kekurangan air tersebut.
Sekitar tiga tahun lalu di Jatiluwih, saya bertemu ibu petani sedang menyiram padi di sawahnya dengan selang. Dia melakukan karena air memang makin berkurang. Ibu petani itu kemudian bercerita. Dulu dia cukup mengalirkan air lewat saluran-saluran di sawah. Kini, ketika air tak lagi mengalir lancar lewat saluran, maka dia terpaksa memakai selang.
Contoh-contoh tersebut akan makin panjang jika ditelusuri ke rumah-rumah warga maupun pedalaman Bali. Namun, fakta-fakta itu tidak akan terasa jika kita berada di fasilitas-fasilitas pariwisata seperti vila dan hotel. Mereka selalu menyediakan air berlimpah di kamar mandi ataupun kolam renangnya.
Seperti disindir Intan, hotel dan vila tak pernah kekurangan air. Air di kolam renang mereka selalu berlimpah ketika sumur dan bak mandi warga makin kering.
Melimpah
Riset oleh Stroma Cole, peneliti dari University of the West of England, bisa menjawab bagaimana krisis air akibat pariwisata di Bali memang terjadi. Bukan sesuatu yang mengada-ada dan lebay.
Stroma melaksanakan riset lima tahun lalu tentang bagaimana rebutan air antara pariwisata dan warga terjadi di Bali. Menurut Stroma, penggunaan air oleh turis di dunia rata-rata 10 kali lipat dari standar umum. “Namun, turis di Bali menghabiskan sampai 100 kali lipat,” kata Stroma dalam diskusi tentang air beberapa waktu lalu di Denpasar.
Menurut data Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Denpasar, rata-rata satu orang menghabiskan air 196 liter. Versi Badan Pusat Statistik (BPS) 183 liter. Artinya, mengacu pada data Stroma, satu turis di Bali menghabiskan air antara hampir 2.000 liter hingga 20.000 liter.
Jumlah tersebut kurang lebih sama dengan data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali. Menurut data PHRI, penggunaan air oleh turis di Bali berkisar 1.300 liter per orang per hari. Jumlahnya tergantung jenis hotel ataupun lokasinya.
Sebagai gambaran, turis di Kuta menghabiskan air rata-rata 800 liter per hari, Kuta dan Seminyak sekitar 1.400 liter, Jimbaran 2.340 liter, dan Ubud 3.270 liter. Ubud terkenal dengan sarana pariwisata yang eksklusif. Penggunaan air oleh turis antara lain untuk mandi, spa, dan kolam renang.
Melimpahnya air untuk pariwisata terasa ironis ketika dibandingkan dengan tak terjangkaunya air oleh warganya sendiri. Tak hanya di daerah-daerah kering semacam Karangasem tapi juga di pusat pariwisata di Bali selatan.
Padahal, menurut Strome, akses terhadap air adalah bagian dari hak asasi manusia (HAM). “Air harus mudah didapat, aman, gampang diakses, dan cukup bagi setiap orang,” katanya.
Strome kemudian membandingkan dengan banyaknya kasus diare di Bali. Lima tahun lalu, ketika Strome, melakukan penelitian, kasus diare di Bali adalah kasus terbanyak kedua di Indonesia. Salah satu penyebabnya karena kurangnya akses air bersih pada warga.
Karena itulah, Strome dengan getir dan satire mengatakan, “Tourism in Bali is killing people.”
Memalukan
Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati tak menampik fakta itu. “Mengagetkan dan memalukan. Pariwisata yang kita anggap telah berjasa besar untuk Bali ternyata malah dianggap telah membunuh orang Bali,” kata Tjok.
Meskipun demikian, Tjok mengatakan bahwa fakta dan data Stroma tersebut dibuat berdasarkan perspektif dan kepentingan berbeda. Tak bisa digunakan untuk menggambarkan kondisi di Bali secara umum.
“Kesalahan tak bisa hanya menukik kepada pariwisata sebagai satu-satunya penyebab,” ujarnya.
Toh, dia tetap membenarkan bahwa Bali memang mengalami krisis air. Tjok yang juga pengusaha pariwisata membandingkan kondisi saat ini dengan 20-an tahun lalu. Pada tahun 1992, usaha arung jeram (rafting) di daerah Ubud bisa membawa 1 perahu tiap lima menit.
Waktu itu air sungai tempat arung jeram masih banyak dan berlimpah.
Dengan air sungai berlimpah, harga per turis bisa mencapai 68 dolar. Namun, saat ini arung jeram lebih susah karena air jauh berkurang. Tarif pun turun bisa hanya sekitar Rp 200 ribu.
Untuk mengantisipasi agar krisis tidak semakin parah, Tjok mengingatkan agar para pemangku kepentingan pariwisata di Bali mempertimbangkan daya dukung Bali dalam mengelola pariwisata.
“Mari berhenti sejenak, memikirkan lagi apakah pariwisata seperti ini yang kita inginkan saat ini?” katanya. [b]
