Piknik Arsip Merawat Ingatan di Uma Seminyak
Banyak forum publik mulai menyediakan juru bahasa isyarat (JBI) sebagai bentuk upaya inklusivitas. Namun, keberadaan JBI tidak selalu menjamin bahwa peserta Tuli dapat mengikuti jalannya diskusi dengan baik. Dalam banyak situasi, akses bagi Tuli masih diposisikan sebagai tambahan yang disediakan jika diminta, bukan sebagai kebutuhan dasar yang dirancang sejak awal.
Bagja Wiranandhika Prawira, penulis dan pegiat isu Tuli, mengatakan bahwa penyelenggara kegiatan masih sering merancang forum dengan asumsi bahwa seluruh peserta dapat mengikuti diskusi melalui cara dengar. Akibatnya, kebutuhan akses komunikasi bagi Tuli kerap baru dipertimbangkan setelah ada permintaan dari peserta.
“Lebih sering jadi opsional, tergantung seberapa sadar penyelenggaranya,” ujar Bagja. Ia menilai, pola tersebut menunjukkan adanya kecenderungan sistem yang masih memprioritaskan pengalaman dengar sebagai standar utama dalam merancang ruang komunikasi. Dalam konteks ini, kondisi tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari structural audism, yakni situasi ketika sistem secara tidak langsung menempatkan kebutuhan komunikasi Tuli sebagai hal sekunder.
Akses yang Ada belum Tentu Efektif
Keberadaan juru bahasa isyarat kerap dianggap sebagai penanda bahwa sebuah forum telah menyediakan akses bagi peserta Tuli. Namun, dalam praktiknya, akses yang tersedia belum tentu benar-benar efektif. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah ketidaksesuaian bahasa isyarat yang digunakan dalam kegiatan.
Bagja menuturkan, tidak semua JBI menggunakan bahasa isyarat yang sesuai dengan kebutuhan komunitas Tuli. Dalam beberapa kegiatan, ia pernah menemui JBI yang menggunakan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI), yang bukan merupakan bahasa alami komunitas Tuli dan tidak digunakan dalam komunikasi sehari-hari.
“Saya pernah datang ke sebuah acara yang katanya sudah inklusif, tapi JBI-nya pakai SIBI yang notabene bukan bahasa alamiahnya komunitas Tuli. Secara teknis ‘ada akses’, tapi secara pengalaman ya tetap eksklusif,” ujarnya.
Selain persoalan bahasa, kualitas penyelenggaraan akses juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam sejumlah kegiatan, JBI tidak selalu mendapatkan materi atau briefing sebelum acara berlangsung. Kondisi ini membuat interpretasi menjadi kurang maksimal, terutama ketika diskusi membahas topik yang kompleks seperti hukum, kesehatan, atau isu sosial.
Ritme diskusi yang tidak teratur juga dapat memperburuk situasi. Dalam banyak forum, pembicara sering saling memotong pembicaraan, sementara moderator tidak mengatur alur diskusi dengan baik. Bagi peserta dengar, kondisi ini mungkin masih dapat diikuti secara umum. Namun, bagi peserta Tuli yang bergantung pada interpretasi, situasi tersebut dapat membuat informasi terputus dan sulit dipahami secara utuh.
“Banyak forum chaotic, pembicara saling potong. Buat kami yang mengandalkan interpretasi, itu langsung jadi berantakan. Informasi hilang, konteks putus,” kata Bagja. Ia juga menyoroti bahwa aspek visual sering kali kurang diperhatikan. Dalam sejumlah siaran atau forum daring, posisi JBI kerap ditempatkan di sudut layar dengan ukuran kecil atau tidak jelas, sehingga menyulitkan peserta Tuli untuk mengikuti jalannya diskusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses kerap dihadirkan sebagai simbol semata, bukan sebagai kebutuhan komunikasi yang dirancang secara menyeluruh.
Inklusivitas Harus Dirancang Sejak Awal dan Memberi Ruang Partisipasi Setara
Jika pada banyak forum akses masih dipahami sebagai tambahan, Bagja menilai bahwa cara berpikir tersebut perlu diubah secara mendasar. Inklusivitas, menurutnya, bukan soal menambahkan fasilitas di akhir, melainkan tentang merancang komunikasi sejak awal dengan mempertimbangkan keberagaman peserta.
“Jangan mulai dari ‘apa yang perlu ditambahkan’, tapi mulai dari siapa yang sejak awal dianggap sebagai peserta,” ujar Bagja.
Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan dasar adalah kehadiran juru bahasa isyarat (JBI) yang kompeten dan memahami konteks materi yang dibahas. Dalam praktiknya, JBI sering datang tanpa briefing atau tanpa akses pada materi sebelumnya, sehingga interpretasi menjadi kurang akurat, terutama pada topik-topik yang kompleks.
Selain itu, dukungan visual juga memegang peran penting. Materi presentasi yang informatif, penggunaan istilah yang ditampilkan secara visual, serta penyajian data dalam bentuk grafis dapat membantu peserta Tuli memahami jalannya diskusi dengan lebih baik. Bagja juga menekankan pentingnya kehadiran juru ketik manual untuk menyediakan teks secara langsung, karena sistem auto-caption masih sering menghasilkan teks yang tidak akurat.
Peran moderator juga dinilai krusial dalam memastikan akses berjalan efektif. Moderator perlu mengatur ritme diskusi, memberi jeda antar pembicara, serta memastikan tidak ada pembicaraan yang saling tumpang tindih. Tanpa pengaturan tersebut, proses interpretasi akan sulit diikuti secara optimal.
Lebih jauh, Bagja menekankan bahwa inklusivitas tidak berhenti pada penyediaan akses satu arah. Kesempatan bagi peserta Tuli untuk menyampaikan pendapat juga harus dijamin secara setara dalam ruang diskusi.
“Banyak acara hanya fokus menginterpretasikan pembicara ke peserta Tuli, tapi ketika peserta Tuli berisyarat, tidak ada yang menginterpretasikan kembali,” katanya. Kondisi tersebut membuat suara peserta Tuli tidak sepenuhnya masuk dalam percakapan yang berlangsung. Oleh karena itu, moderator perlu secara aktif memberi ruang, termasuk menyediakan jeda setelah interpretasi selesai dan memastikan interpretasi berjalan dua arah.
Menurut Bagja, kesetaraan dalam diskusi tidak terjadi secara otomatis, melainkan perlu dirancang melalui sistem komunikasi yang sadar akses sejak awal.
Inklusivitas Nyata Masih Jarang, Akses Harus Dipahami sebagai Hak
Meski sejumlah forum mulai berupaya menyediakan akses, pengalaman diskusi yang benar-benar inklusif bagi Tuli masih tergolong jarang. Bagja menyebut, dari berbagai kegiatan yang ia temui, jumlah forum yang menyediakan akses secara memadai masih sangat terbatas.
Ia memperkirakan, dari sekitar 100 kegiatan, hanya satu acara yang benar-benar menyediakan akses bagi Tuli. Itupun, dalam banyak kasus, akses tersebut baru tersedia setelah adanya advokasi atau permintaan dari peserta.
Menurut Bagja, inklusivitas yang terasa nyata biasanya tidak hadir karena satu faktor saja, melainkan kombinasi dari berbagai elemen yang dirancang sejak awal. Kehadiran juru bahasa isyarat yang kompeten, dukungan visual yang memadai, juru ketik, serta moderator yang memahami ritme komunikasi menjadi bagian dari sistem yang saling mendukung.
Ia menambahkan, beberapa praktik baik dapat ditemukan pada forum internasional yang secara konsisten menyediakan akses komunikasi secara layak. Dalam sejumlah acara, juru bahasa isyarat ditempatkan dengan ukuran visual yang cukup besar dan jelas, bahkan dapat mencapai sekitar 30 persen dari tampilan layar. Penataan tersebut memungkinkan peserta Tuli mengikuti jalannya diskusi dengan lebih nyaman.
Bagi Bagja, indikator paling sederhana dari sebuah diskusi yang inklusif adalah pengalaman peserta Tuli saat mengikuti kegiatan tersebut.
“Apakah saya bisa mengikuti diskusi tanpa kelelahan ekstra? Kalau iya, itu baru inklusif,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa akses komunikasi tidak seharusnya dipahami sebagai bentuk kepedulian semata dari penyelenggara kegiatan. Akses merupakan hak dasar yang memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara setara dalam ruang diskusi publik.
Perubahan cara berpikir menjadi langkah penting untuk mewujudkan hal tersebut. Inklusivitas, menurut Bagja, bukan sekadar menghadirkan simbol akses, tetapi memastikan bahwa setiap peserta benar-benar dapat terlibat dalam percakapan yang berlangsung.
Dengan demikian, keberadaan juru bahasa isyarat tidak cukup hanya dilihat sebagai pelengkap teknis dalam sebuah forum. Lebih dari itu, akses komunikasi perlu diposisikan sebagai bagian dari desain utama kegiatan, agar ruang diskusi publik benar-benar dapat diikuti oleh semua orang secara setara.
sangkarbet sangkarbet
