
Wacana Keluarga Berencana (KB) Krama Bali muncul lagi setelah terpilihnya kembali Wayan Koster sebagai Gubernur Bali. Sebelumnya Koster sudah menerbitkan Instruksi Gubernur 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana Krama Bali. Isinya berdasarkan pertimbangan penghormatan kearifan lokal hak reproduksi dan penghormatan maka berhak punya anak lebih dari 2 yakni 4 anak dengan penyebutan Wayan, Made, Nyoman, Ketut. Untuk itu kampanye KB 2 anak cukup harus dihentikan dan jajaran pemerintah diintruksikan kampanye KB 4 anak ini. Kabarnya, keluarga yang memiliki anak bernama Nyoman dan Ketut akan mendapatkan insentif dari pemerintah.
Jika pemerintah ingin memberikan insentif, insentif yang diberikan setidaknya harus dapat memenuhi kebutuhan satu keluarga yang terdiri dari enam orang. Tidak dapat dipungkiri makin hari biaya kebutuhan hidup semakin meningkat, sedangkan upah yang didapat tidak mengalami kenaikan.
Estimasi biaya hidup satu keluarga di Bali
Saya mencoba menghitung estimasi biaya hidup satu keluarga di Bali dengan jumlah anggota keluarga terdiri dari enam orang, yaitu empat anak dan orang tua. Perkiraan biaya per kebutuhan saya ambil melalui referensi Quora dan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Satu keluarga setidaknya menghabiskan biaya hampir Rp8 juta per bulan, tidak termasuk kebutuhan tersier. Berikut rincian estimasi biaya hidup satu keluarga di Bali dengan empat orang anak:
Kebutuhan | Perkiraan Biaya |
Jaminan kesehatan kelas terendah | Rp252.000 |
Uang komite sekolah negeri | Rp600.000 |
WIFI | Rp300.000 |
Listrik | Rp500.000 |
Pulsa | Rp300.000 |
Air PDAM | Rp300.000 |
Bensin motor | Rp600.000 |
Belanja bahan makanan | Rp2.000.000 |
Uang saku empat anak | Rp2.400.000 |
Total | Rp7.252.000 |
Estimasi biaya hidup di atas hanya sekadar kebutuhan pokok dengan asumsi keempat anak yang dimiliki sudah memasuki usia sekolah. Tabel di atas menggunakan perkiraan biaya hidup saat ini. Mengingat bertambahnya tahun, bertambah pula biaya kebutuhan hidup, maka estimasi biaya di atas akan semakin meningkat. Sementara, Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali kurang dari Rp3 juta.
Membiayai empat anak di Bali bukan hal yang mudah, apalagi dengan upah pas-pasan. Seorang seniman, Ni Nyoman Sani yang juga berperan sebagai ibu rumah tangga dari dua orang anak menyebutkan ekspektasi insentif yang harus diberikan pemerintah untuk Nyoman dan Ketut. “Kurang lebih Rp15 – Rp20 juta per tahun per anak. Disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan nilai uang,” ujar Sani.
Membesarkan anak tidak hanya membutuhkan uang
Wayan Koster dalam berbagai wawancara dengan media menyebut yang mendapatkan insentif Nyoman dan Ketut adalah anak yang lahir tahun 2025 dan setelahnya. Saya bertanya kepada seorang ibu yang mempunyai satu anak dengan penghasilan di atas UMP Bali terkait ketertarikannya mempunyai empat anak. “Ngedenin panak sing perlu pis gen (membesarkan anak tidak hanya perlu uang saja). Perlu mental, kesiapan orang tua, mendidik,” ungkapnya.
Pertimbangan beban mental pun turut diungkapkan oleh Sani. Ia menilai tuntutan memiliki empat anak dapat menambah tekanan hidup perempuan Bali. “Terutama dalam peran domestik dan sosialnya, dan kesempatan untuk berkembang untuk menempuh pendidikan yang lebih baik,” ungkap Sani.
Saya juga bertanya kepada beberapa teman saya yang belum menikah dan belum mempunyai anak terkait ketertarikan mereka memiliki empat anak. Tidak ada yang menjawab tertarik. “Satu (anak) aja kayaknya biar lebih terjamin karena man pis (dapat uang) Rp2 juta nggak cukup buat menghidupi anak di zaman sekarang,” ungkap salah satu teman saya. “Kayaknya zaman jani sing ada ne ngerencanain ngelah panak empat sih (zaman sekarang nggak ada yang merencanakan punya empat anak). Kecuali kebobolan atau nyari anak cowok,” timpal teman lainnya.
Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan pasangan usia subur (PUS) di Bali tahun 2024 lebih banyak memilih dua anak sebagai jumlah anak yang ideal, yaitu sebanyak 340.470 PUS atau 63% dari 543.346 PUS. Sementara, sekitar 35% PUS memilih lebih dari dua anak sebagai jumlah anak yang ideal. Namun, tidak dapat dipastikan lebih dari dua anak tersebut adalah tiga anak atau selebihnya.
Hak reproduksi perempuan yang dilanggar
Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bali, Anak Agung Ayu Ratna Wulandari, menyebutkan instruksi KB Krama Bali ini berbalik dengan capaian Provinsi Bali beberapa tahun terakhir. “Bali menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduknya melalui program KB,” ungkap Ratna. Pada tahun 2024, sekitar 60% PUS merupakan peserta KB, yaitu sebanyak 328.234 PUS.
Selain dilihat dari kuantitas, pelaksanaan KB Krama Bali juga bersinggungan dengan hak kesehatan reproduksi. Terdapat 12 hak reproduksi yang dirumuskan oleh International Planned Parenthood Federation (IPPF) pada tahun 1996, sebagai berikut:
- Hak untuk hidup
- Hak atas kebebasan dan keamanan
- Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, termasuk kehidupan keluarga dan reproduksinya
- Hak atas kerahasiaan pribadi
- Hak untuk kebebasan berpikir
- Hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan
- Hak untuk memilih bentuk keluarga, dan hak untuk membangun dan merencanakan berkeluarga
- Hak untuk memutuskan kapan dan akankah punya anak
- Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan
- Hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Hak kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam hal berpolitik
- Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk
Hak-hak reproduksi di atas merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh semua orang tanpa terkecuali, baik itu remaja, anak-anak, laki-laki, maupun perempuan. “Jadi 12 ketentuan hak reproduksi itu tentu sangat banyak hak-hak yang akan dilanggar, jika itu memang sampai harus ‘dipaksakan’ kepada masyarakat Bali,” ujar Ratna.
Hak pertama yang berpotensi dilanggar adalah hak untuk hidup, termasuk di dalamnya hak untuk sehat dan bebas dari risiko kematian, khususnya karena kehamilan. “Nah, sekarang kita bayangin aja gitu ketika seorang perempuan diminta untuk melahirkan empat anak. Itu kan sangat berisiko terhadap kesehatannya, baik dalam proses kehamilan dan melahirkan,” imbuh Ratna.
Selain kesehatan secara fisik, ada pula kesehatan mental seperti yang disebutkan oleh satu satu ibu di atas bahwa membesarkan anak membutuhkan kesiapan mental. Mengingat pula ruang gerak perempuan di masyarakat patrilineal yang cenderung terbatas. Ketika KB Krama Bali dijalankan, ruang gerak perempuan akan semakin terbatas. “Contohnya proses menyusui. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Bayangkan jika dia melahirkan secara terus-menerus berarti setiap melahirkan dia harus jeda bekerja selama tiga bulan,” ungkap Ratna.
Selain itu, individu juga memiliki hak untuk memilih kapan akan menikah, kapan akan memiliki anak, berapa anak yang akan dimiliki, serta pilihan untuk menggunakan alat kontrasepsi. “Jadi alangkah baiknya untuk kita tidak melanggar kebebasan individu untuk memilih haknya sendiri,” terang Ratna.
Berbicara mengenai keluarga, Ratna menekankan pentingnya keluarga yang berkualitas, bukan soal kuantitas. “Ketika kita membicarakan keluarga, itu kita mengakui hak reproduksi dan juga kita memastikan bahwa keluarga tersebut lahir menjadi keluarga yang berkualitas,” imbuhnya. Kualitas keluarga akan mempengaruhi kesehatan, sosial, dan pendidikan keluarga itu sendiri.
Dalam hal ini, Ratna berpendapat bahwa lebih baik pemerintah memposisikan diri sebagai penyedia akses, di antaranya memberikan edukasi dan informasi. Sementara, keputusan tetap berada di tangan individu maupun perempuan. “Konsep keluarga berencana itu yang penting adalah kita sebagai individu bisa menentukan pilihan kita secara bertanggung jawab,” ujar Ratna.
Pada akhirnya, memiliki empat orang anak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Bukan hanya perihal biaya, tapi juga kesehatan fisik dan kesehatan mental perempuan karena yang paling dibebankan dalam wacana KB Krama Bali adalah perempuan.
cerutu4d cerutu4d toto macau situs slot toto slot slot gacor