Hanya 1% warga di Bali yang masih berjalan kaki hari ini, sementara 95% sisanya bergantung penuh pada sepeda motor dan mobil pribadi. Ketika pilihan transportasi publik dan infrastruktur pejalan kaki dikesampingkan, kendaraan pribadi terpaksa jadi satu-satunya tumpuan, yang pada akhirnya memicu kemacetan parah di mana-mana. Sebuah pertanyaan mendasar pun menyeruak: apa yang sebenarnya salah dengan tata ruang kita, sehingga berjalan kaki di tanah sendiri terasa begitu berisiko?
Secara tradisi, orang Bali adalah penjelajah tapak kaki. Langkah kaki kita telah melintasi lorong-lorong desa hingga ruang kota dalam tradisi mepeed, melasti, sampai riuk malam ngerupuk, sehingga pada hakikatnya jalanan adalah ruang sosial tempat warga saling menyapa dan merawat ingatan bersama. Namun di tengah penataan Kota Denpasar yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah hari ini, berjalan kaki justru terasa seperti tindakan nekat yang menguji nyawa di antara himpitan kendaraan dan trotoar yang tak ramah.
Keresahan tersebut mengemuka dalam diskusi Bali Bicara yang digelar di Graha Yowana Suci, Denpasar pada 19 September 2026.
Muka Asli Trotoar Kita: Ironi dan Absurditas Inklusivitas
Ketidakramahan trotoar Denpasar berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa warga, melampaui masalah estetika yang belum selesai dipoles. Ironi paling pahit terjadi ketika jalan raya yang dijejali kendaraan justru dianggap lebih aman dibanding trotoar yang dikhususkan bagi pejalan kaki.
Jero Puri dari Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) merangkum ketakutan nyata itu dalam lokakarya indeks kemudahan berjalan kaki (walkability index) WRI Indonesia:
“Saya lebih memilih berjalan kaki di area aspal bergaris putih, dibanding berjalan di trotoar, karena trauma pernah jatuh ke lubang saluran air.”
Kondisi ini sejalan dengan yang disuarakan oleh Nyoman Juniarta dari Graha Nawasena. Fasilitas trotoar yang buruk memaksanya sebagai pengguna kursi roda turun ke badan jalan dan ikut terjebak kemacetan bersama kendaraan bermotor. “Tidak hanya kendaraan saja yang macet, kursi roda pun ikut kena macet,” keluhnya.
Juli Sastrawan, Penulis dan Pendiri Penerbit Partikular, turut mempertegas kendala fisik pada trotoar yang membatasi kemandirian warga difabel:
“Guiding block-nya itu belum ramah untuk teman-teman yang tunanetra atau pengguna kursi roda. Jadi kayak terputus… cukup jadi tantangan untuk teman-teman yang secara mandiri itu sebenarnya mampu untuk berjalan kaki, tapi fasilitasnya yang membuat mereka tidak mampu.”
Tempo Lambat, Eksplorasi Visual, dan Cerita Partikular
Aktivitas berjalan kaki memberi kesempatan bagi tubuh untuk bergerak dalam kecepatan melambat, sehingga manusia dapat memproses dan menikmati ruang di sekitarnya. Juli menegaskan bahwa ekosistem usaha berbasis daya tarik visual sangat bergantung pada kehadiran pejalan kaki:
“Bisnis ritel yang berbasis eksplorasi visual itu sangat memerlukan jalan kaki atau tempo yang sangat lambat. Memilih dan melihat-lihat buku itu aktivitas yang sakral, sangat pelan. Orang perlu melihat sampulnya, membaca blurb di belakang, dan itu butuh slow mobility.”
Perubahan ini dirasakan langsung oleh Toko Buku Partikular. Saat tokonya masih berlokasi di jalan raya satu arah pada tahun 2023, laju kendaraan yang cepat membuat orang-orang berpacu dengan waktu hingga hampir tidak ada pengunjung baru yang singgah secara tidak sengaja. Keadaan berbalik ketika Partikular berpindah ke kawasan Graha Yowana Suci di area pasar yang mendukung akses pejalan kaki:
“Di sini, karena orang jalan kaki di pasar, orang yang awalnya cuma mau nyari gule kambing atau ngantar anaknya beli cokelat bisa lewat dan ngelihat toko buku. Mereka berhenti, masuk, dan meskipun awalnya enggak ada ide buat beli buku, begitu ngelihat buku tentang Bali atau infrastruktur, mereka jadi tertarik. Akses jalan kaki yang aman dan nyaman itu mempermudah orang keluar-masuk tanpa pusing memikirkan tempat parkir,” tuturnya.
Lebih jauh, keberadaan trotoar yang hidup efektif mengembalikan fungsi jalan sebagai perekat sosial sekaligus ruang pembaur antarwarga tanpa sekat status ekonomi:
“Trotoar yang hidup itu menciptakan pengawasan alami. Bahkan kita enggak perlu petugas pengamanan di sana kalau semua warganya saling menjaga. Kontak sosial sederhana seperti sapaan, senyuman, dan obrolan singkat saat berpapasan itu membangun modal sosial dan rasa saling percaya,” tambahnya.
Melihat koridor Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran di Denpasar, pendiri Penerbit Partikular ini menilai kawasan tersebut sangat ideal untuk koridor ekonomi kreatif berbasis pejalan kaki. Namun, ia memberi catatan kritis agar penataan kota tidak terjebak pada dorongan yang berfokus pada pariwisata semata. Bagi Juli, perbaikan infrastruktur di Bali sering kali baru ditambah ketika ada perputaran industri pariwisata, sementara kebutuhan mendasar warga lokal untuk berjalan kaki sehari-hari sering terlupakan. Penataan kota yang humanis hanya bisa terwujud melalui perencanaan yang presisi, berbasis data, dan desain infrastruktur yang inklusif.
Dampak Ekonomi Pedestrianisasi dan Temuan Hambatan di Lapangan
Pernyataan bahwa ruang komersial yang mengutamakan pejalan kaki memiliki daya dorong ekonomi yang nyata turut diperkuat oleh Fairuzia Rahman (Riri), Urban and Transport Analyst WRI Indonesia, melalui sejumlah percontohan konkret:
Namun, di balik potensi besar pedestrianisasi tersebut, Riri mengungkapkan bahwa hasil dari lokakarya walkability index yang dilakukan WRI Indonesia di Denpasar justru menemukan berbagai temuan hambatan nyata di lapangan. Jalur pejalan kaki masih diwarnai oleh lubang saluran air yang menganga, kabel melintang rendah, guiding block yang terputus, hingga tingginya alih fungsi trotoar.
Dampak dari pembangunan yang terlalu berorientasi pada kendaraan bermotor ini berujung pada tingginya risiko keselamatan warga. Riri menyoroti lonjakan angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali yang terpusat di Denpasar:
“Peningkatannya dalam 3 tahun ke belakang dari 2022 sampai 2024 itu meningkat 2,5 kali lipat… dengan peningkatannya mencapai jumlah orang yang cidera sekitar 103% dan peningkatan kematian mencapai 23%.”
Mengembalikan Kesadaran Bermobilitas dan Merawat Ingatan
Perspektif lain dihadirkan oleh seniman Bali, Marmar Herayukti. Menurutnya, keberadaan monumen dan patung di Denpasar bertindak sebagai saksi sejarah yang bertahun-tahun merekam perubahan ruang di sekitarnya, lebih dari sekadar hiasan kota semata. Pengalaman berjalan kaki di Denpasar akan menjadi jauh lebih memberdayakan apabila pejalan kaki dibekali akses pengetahuan terhadap sejarah lokalnya:
“Sebelum sampai di tujuan untuk melihat karya seni, kita semestinya sudah tahu lewat pemetaan dan narasi cerita tentang apa yang ada di sekitar sini, seperti sejarah Kawasan Pemecutan dan Pura Tambang Badung,” terangnya.
Selain menuntut pembenahan, Marmar mengajak warga untuk secara sadar mengonstruksi ulang cara bermobilitas di tengah segala hambatan yang ada. Langkah pertamanya adalah membangun kesadaran bahwa berjalan kaki adalah kebutuhan bersama, yang bisa dimulai dengan membiasakan diri berjalan kaki dalam radius 500 meter dari lingkungan tempat tinggal.
Marmar bahkan menerapkan kepedulian ini pada kedai kopi miliknya dengan menyisakan sebagian lahan di bagian depan untuk pepohonan dan bangku singgah:
“Contoh aja saya bikin usaha coffee shop, tapi di depannya saya sisakan sedikit… untuk saya bikin bangku… siapa tahu nanti kemudian hari trotoar dibagusin, kita sudah biasa jalan kaki, paling enggak orang jalan bisa istirahat di sini,” ungkapnya.
Merespons keresahan tersebut, Ida Ayu Trisuci Arnawati (Trisuci) selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Denpasar memaparkan bahwa pemerintah kota terus berupaya membenahi infrastruktur pejalan kaki. Dari total jaringan jalan di Denpasar, sebanyak 335,77 km sudah dilengkapi trotoar, sementara 206,94 km sisanya belum terfasilitasi. Ia pun kemudian menjelaskan lanskap penataan pedestrian yang dilaksanakan tahun 2023 – 2026
“Kami menyadari dari pemerintah kota masih banyak yang perlu dibenahi untuk mewujudkan kota yang humanis… langkah-langkah kecil inilah yang bisa kami lakukan dari masukan komunitas.” tuturnya sore itu.
Polesan Puluhan Miliar: Sudahkah Tahan Bencana?
Selama diskusi berlangsung sebuah pertanyaan menyeruak di benak saya. Ketika wajah kota dipoles semakin cantik, sudahkah risiko bencana seperti banjir yang berulang kali melanda ikut dipikirkan?
Keresahan ini berangkat dari kesaksian langsung yang saya temui saat mengunjungi warga di Kampung Jawa beberapa waktu lalu. Di sana, rumah-rumah warga tidak bisa diselamatkan saat banjir menerjang, namun bantuan perbaikan terbentur aturan sempadan sungai. Saya mempertanyakan langkah pencegahan konkret dari pemerintah, sebab tanpa integrasi mitigasi bencana yang matang, penataan kota seindah apa pun berisiko menjadi investasi yang merugi: rusak diterjang banjir, lalu diperbaiki berulang kali tanpa menyelesaikan akar masalah.
Merespons pertanyaan tersebut, Trisuci selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Denpasar menjelaskan konteks teknis dan pembagian kewenangan infrastruktur. Pengelolaan Tukad Badung yang membelah pusat kota berada di bawah wewenang pemerintah pusat, yang saat ini tengah menyusun master plan penataan sungai pascabencana banjir September 2025.
Trisuci PUPR memaparkan bahwa aturan tata ruang mewajibkan bangunan mundur 3 meter dari bibir sungai untuk jalan inspeksi. Meski pendataan pelanggaran telah dilakukan, penertiban memerlukan proses karena menyangkut ruang hidup warga. “Untuk penataan saat ini di 2026, kami mengadakan normalisasi dan perbaikan saluran di beberapa titik luapan. Namun yang perlu diingat, saluran tepi jalan tidak bisa dibebankan sepenuhnya untuk menampung air luapan sungai,” terangnya.
Perspektif lain kemudian dilengkapi oleh Dayu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar. Ia menyoroti bahwa penanganan banjir membutuhkan semangat mulat sarira atau introspeksi bersama antara pemerintah dan masyarakat, serta pendekatan penataan yang humanis tanpa penggusuran ekstrem. “Denpasar ini ada di hilir, kita tidak bisa berbuat sendiri. Harus ada koordinasi dan kolaborasi dengan wilayah hulu seperti Badung, Gianyar, dan Tabanan,” tegasnya, seraya mendorong aksi mandiri warga melalui pembuatan lubang biopori di rumah.
Sebuah sorotan datang dari Marmar yang merasakan langsung dampaknya. Ia menyambar perbincangan dengan memberikan dukungan penuh atas pertanyaan yang saya ajukan. Sebagai korban yang rumahnya sempat terendam air setinggi dada hingga lumpuh selama sepekan, Marmar merasakan betul betapa rapuhnya ketahanan pemukiman warga saat bencana menerjang.
Namun, Marmar memberikan catatan kritis yang mengkontraskan penjelasan teknis dengan realitas yang ada. Menurutnya, solusi banjir tidak bisa sekadar menyalahkan wilayah hulu atau berpatokan pada aturan penggusuran 3 meter dari sungai. Masalah mendasar justru terjadi di lingkungan tempat tinggal warga sendiri. Di Banjar Gemeh tempat tinggalnya, hampir seluruh natah (pekarangan rumah tradisional) kini ditutup semen atau paving, sementara jelinjing (saluran air tradisional) semakin habis tertimbun pembangunan jalan.
“Mengandalkan trotoar saja menurut saya tidak berfungsi karena alur airnya bukan ke situ. Peristiwa banjir ini tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah, tetapi pemerintah perlu mendengar kami apa masalah yang sebenarnya. Tidak hanya sepanjang sungai harus mundur 3 meter, tapi bagaimana pemanfaatan lahan ini, bagaimana tanah di bawahnya bisa tetap meresap air.”
Pada akhirnya pertemuan sore itu menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, komunitas difabel, pelaku usaha lokal, hingga seniman dan pegiat kota dalam merancang Denpasar yang ramah dan humanis. Penataan trotoar berfungsi langsung sebagai cara kita merawat ingatan bersama, melintasi sekadar pembangunan fisik.
Sebagaimana diutarakan oleh Ngurah Termana, Community Development Specialist WRI Indonesia, di penghujung diskusi:
“Selain bicara jalan kaki sebagai sebuah kebutuhan, jalan kaki juga adalah mobilitas untuk tidak melupakan apa yang pernah kita lalui. Karena dengan mobilitas cepat, kita cepat lupa.”
