Pembukaan jalur penerimaan mahasiswa baru khusus penyandang disabilitas oleh Universitas Udayana patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam memperluas akses pendidikan tinggi. Di tengah masih terbatasnya kesempatan yang tersedia bagi teman-teman dengan disabilitas untuk mengenyam pendidikan tinggi, kebijakan afirmatif seperti ini tentu memberikan harapan bagi terwujudnya kampus yang lebih terbuka dan ramah terhadap keberagaman.
Namun, apresiasi tersebut perlu disertai ruang refleksi. Dalam pengumuman yang diterbitkan, peserta yang dapat mengikuti jalur khusus disabilitas dibatasi pada ragam disabilitas fisik atau tuna daksa. Artinya, ragam disabilitas lain seperti disabilitas netra, tuli, psikososial, intelektual, maupun ragam disabilitas lainnya belum memperoleh kesempatan yang sama melalui jalur tersebut.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang layak didiskusikan bersama, apakah sebuah jalur yang diberi label “khusus penyandang disabilitas” sudah cukup mencerminkan keberagaman ragam disabilitas itu sendiri?
Penting dipahami bahwa teman-teman dengan disabilitas bukanlah kelompok yang homogen. Setiap ragam disabilitas memiliki kebutuhan, hambatan, serta bentuk dukungan yang berbeda-beda. Karena itu, pendekatan inklusif tidak cukup hanya menghadirkan akses bagi satu kelompok disabilitas, melainkan perlu mempertimbangkan keseluruhan ragam disabilitas secara proporsional dan bertahap.
Tentu dapat dipahami bahwa perguruan tinggi memiliki berbagai pertimbangan dalam merancang kebijakan, termasuk kesiapan sumber daya, sarana prasarana, dan layanan pendukung. Akan tetapi, keterbatasan tersebut sebaiknya tidak menjadi alasan untuk menutup ruang partisipasi kelompok disabilitas lainnya. Sebaliknya, hal itu dapat menjadi titik awal untuk menyusun peta jalan pengembangan layanan yang lebih inklusif di masa mendatang.
Lebih dari itu, pendidikan inklusif bukan sekadar persoalan akses masuk ke perguruan tinggi. Pendidikan inklusif adalah komitmen untuk memastikan setiap individu memperoleh kesempatan yang setara untuk belajar, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan akademik tanpa diskriminasi. Komitmen tersebut akan semakin kuat apabila dirancang berdasarkan pengalaman dan kebutuhan nyata bagi teman-teman dengan disabilitas.
Karena itu, pelibatan ragam disabilitas secara bermakna sejak awal proses penyusunan kebijakan menjadi sangat penting. Organisasi disabilitas, mahasiswa disabilitas, komunitas, keluarga, serta para pemerhati isu disabilitas perlu diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka. Keterlibatan ini tidak hanya dilakukan pada tahap sosialisasi, melainkan sejak perencanaan, penyusunan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.
Prinsip “nothing about us without us” telah lama menjadi salah satu fondasi gerakan disabilitas di berbagai negara. Prinsip tersebut mengingatkan bahwa kebijakan yang menyangkut teman-teman dengan disabilitas akan lebih tepat sasaran apabila teman-teman dengan disabilitas sendiri turut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Pada akhirnya, harapan masyarakat bukanlah sekadar melihat semakin banyak program yang menggunakan istilah “inklusif”. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa nilai-nilai inklusi benar-benar tercermin dalam kebijakan yang dihasilkan. Sebab, inklusi yang sesungguhnya tidak diukur dari seberapa sering istilah tersebut digunakan, melainkan dari sejauh mana seluruh kelompok dapat merasakan manfaatnya secara setara.
Universitas Udayana telah mengambil langkah awal. Kini, tantangan berikutnya adalah memperluas makna inklusi itu sendiri agar tidak berhenti pada sebagian ragam disabilitas. Dengan membuka ruang dialog dan melibatkan ragam disabilitas secara bermakna sejak awal, kampus dapat menunjukkan bahwa inklusi bukan sekadar label atau citra kelembagaan, melainkan komitmen nyata untuk menghadirkan pendidikan yang adil bagi semua.
