Diskusi “Bali Bicara: Sepeda dan Ragam Gerakan Sosial di Baliknya” di Denpasar membahas tantangan menghadirkan ruang jalan yang lebih ramah bagi pesepeda di tengah dominasi kendaraan bermotor.
Kemacetan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi masih menjadi persoalan transportasi di Bali. Pesepeda masih harus berbagi ruang dengan kendaraan bermotor yang mendominasi jalan raya di Kota Denpasar.
Persoalan tersebut dibahas dalam diskusi “Bali Bicara: Sepeda dan Ragam Gerakan Sosial di Baliknya” pada 23 Mei 2026 di Denpasar. Forum ini menghadirkan komunitas pesepeda, pegiat transportasi, hingga pemerintah untuk membicarakan tantangan menghadirkan transportasi yang lebih ramah bagi masyarakat.
Moderator diskusi dari Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Aisyah Madeleine, mengatakan jumlah kendaraan pribadi di Bali telah mencapai 5.2 juta unit, sementara jumlah penduduk sekitar 3.2 juta jiwa. Angka tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor pribadi.
Menurut Aisyah, pola mobilitas di Bali masih terlalu berfokus pada kendaraan pribadi. Padahal, mobilitas ideal seharusnya dimulai dari berjalan kaki, bersepeda, lalu terhubung dengan transportasi umum.
Hal serupa disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Denpasar, I Dewa Ketut Adi Pradnyana. Ia menyebut sekitar 98 persen perjalanan di Bali masih bergantung pada kendaraan bermotor pribadi.
Keberadaan pesepeda dinilai masih sering luput dari perhatian di tengah dominasi kendaraan bermotor. Perwakilan komunitas Denpasar Bersepeda, Doni Kurniawan, mengatakan masyarakat yang bersepeda sebenarnya sudah lama hadir di jalanan Bali.
“Yang kurang adalah kepekaan kita melihat orang-orang bersepeda di jalan,” ujarnya.
Menurut Doni, tantangan menghadirkan kota ramah sepeda tidak hanya soal infrastruktur. Anggapan bahwa Bali terlalu panas untuk bersepeda, hingga pandangan bahwa sepeda hanya sebatas olahraga atau gaya hidup, masih menjadi hambatan di masyarakat.
Pembangunan jalur sepeda juga dinilai tidak mudah karena membutuhkan ruang jalan dan berpotensi mengurangi ruang kendaraan bermotor. Kondisi tersebut membuat perubahan budaya transportasi di Bali berjalan lambat.
GEDSI Analyst WRI Indonesia, Mutiara Kurniasari, menilai pembangunan kota ramah sepeda tidak cukup hanya menghadirkan infrastruktur. Rasa aman dan akses yang setara juga menjadi hal penting dalam menciptakan ruang publik yang manusiawi.
Ia mengatakan perempuan masih menghadapi tantangan saat bersepeda di ruang publik. Sebanyak 56 persen pesepeda perempuan di Jakarta, kata dia, pernah mengalami catcalling. Kondisi tersebut membuat banyak perempuan memilih bersepeda di jalur yang dianggap aman dan terpisah dari kendaraan bermotor.
Selain perempuan, penyandang disabilitas juga menghadapi hambatan dalam mengakses sepeda. Sepeda modifikasi untuk penyandang disabilitas dinilai masih mahal dan sulit diperoleh di Indonesia.
“Jadi kota manusiawi itu bukan cuma soal jalur sepeda, tapi juga soal rasa aman dan inklusivitas,” kata Mutiara.
Musisi sekaligus penggerak “Selasa Bersepeda”, Man Angga Nosstress, juga menilai jalan raya saat ini lebih berpihak pada kendaraan yang besar dan melaju cepat. Pengguna jalan yang bergerak lebih lambat, seperti pesepeda, kerap dianggap mengganggu.
Melalui gerakan “Selasa Bersepeda”, Angga dan komunitasnya mencoba membangun kebiasaan bersepeda secara konsisten tanpa ajakan yang memaksa.
“Kebijakan hadir bukan dari gerakan besar, tapi dari gerakan kecil yang konsisten,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Denpasar mengaku telah mulai membangun fasilitas pendukung sepeda sejak 2010. Salah satu upaya awal yang dilakukan ialah menghadirkan car free day (CFD) sebagai ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas tanpa kendaraan bermotor.
Adi mengatakan saat ini terdapat sekitar 31 kilometer lajur sepeda di Kota Denpasar. Pemerintah juga telah memiliki regulasi terkait fasilitas pesepeda melalui Perda Nomor 13 Tahun 2016 dan Perwali Nomor 29 Tahun 2025.
Meski demikian, ia mengakui pengembangan kota ramah sepeda masih menghadapi berbagai tantangan. Jalur sepeda yang ada dinilai belum sepenuhnya terlindungi dan masih bercampur dengan kendaraan bermotor. Selain itu, pembangunan jalur sepeda juga perlu terintegrasi dengan transportasi umum dan melibatkan kolaborasi lintas sektor.
Keterbatasan ruang jalan di Kota Denpasar turut menjadi kendala dalam menghadirkan jalur sepeda yang ideal bagi masyarakat.
Pesepeda di Bali masih menghadapi persoalan ruang, keamanan, dan akses yang belum setara di tengah dominasi kendaraan pribadi. Meski begitu, komunitas, pegiat, hingga pemerintah mulai mendorong perubahan melalui gerakan bersepeda dan penyediaan fasilitas yang lebih ramah bagi seluruh pengguna jalan.
