“yang paling berbahaya bukan kerusakan Bali, melainkan ketika kita mulai terbiasa dengan kerusakan itu…”
Kemarin saya menghadiri bedah buku Tri Hita Bencana: Ekonomi politik keserakahan manusia Bali kontemporer. Dihadiri para pemikir dan akademisi kritis, diskusi itu berkembang jauh melampaui ulasan isi buku, lalu berubah menjadi percakapan jujur tentang kondisi Bali hari ini. Saya pulang dengan kepala penuh pertanyaan yang belum selesai.
Paradoks paling mencolok yang muncul dalam diskusi itu sebenarnya sederhana. Tri Hita Karana diucapkan di mana-mana, tapi praktiknya berhenti sebagai lip service. Konsep harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan rajin nongol di pidato pejabat, brosur pariwisata glossy, dan dokumen perencanaan pembangunan. Sementara kenyataannya, sawah berubah jadi beton, pesisir direklamasi menjadi kawasan investasi (seperti kritik pembanguan di Serangan), dan kawasan suci dipasarkan sebagai daya tarik wisata. Tri Hita Karana akhirnya berubah jadi ornamen retorika. Enak didengar, tapi sayangnya puyung.
Sebelum mengikuti acara ini, saya lebih dulu melihat gejala serupa pada praktik Yadnya. Refleksi saya bertaut pada tulisan Supartra (2006), tentang bagaimana ritual sebagai ekspresi ketulusan spiritual perlahan bergeser menjadi ajang penegasan status sosial. Saya juga membaca tulisan teman saya, Ngurah Teguh, menyoal dengan kritis orgy posmodernisme di Bali melalui perspektif filosofis mengenai tercerabutnya masyarakat Bali dalam pusaran postmodernisme dan kapitalis.
Ritual yang seharusnya menjadi ekspresi pengabdian kolektif dan ketulusan spiritual kini bergeser menjadi arena pamer status. Siapa yang upacaranya paling megah, siapa persembahannya paling mewah, itulah yang diukur. Spirit pengorbanan tergantikan oleh logika prestise. Spirit yadnya-nya perlahan tergantikan oleh logika gengsi. Tradisi tidak kehilangan bentuk, tapi kehilangan substansi etiknya!
Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan perubahan struktur sosial. Pembacaan atas literatur sejarah intelektual Bali menunjukkan adanya pergeseran, terutama antara 1930-an hingga menjelang 1965. Diskusi-diskusi kritis tumbuh subur, pemikiran alternatif beredar, dan mempertanyakan keadaan masih dianggap wajar. Semuanya kolaps setelah tragedi 1965 dengan naiknya Orba sebagai titik critical juncture. Pembungkaman yang menyusul membunuh keberanian berpikir, bukan hanya orang. Trauma itu diwariskan pelan-pelan, menjadi semacam DNA sosial yang mendidik masyarakat untuk takut berbeda, takut dianggap melawan arus, dan akhirnya menjadi sing demen ruwet.
Saya merasakan ini bukan hanya sebagai pengamatan dari luar. Ada momen-momen ketika saya sendiri memilih diam, bukan karena tidak tau, tapi karena tau betul konsekuensinya. Pikiran yang terlalu kritis, sebagaimana pernah saya tulis di balebengong sebagai luapan keresahan. Pikiran yang kerap dipaksa mengecil dan akhirnya diam. Saya rasa banyak orang Bali merasakan hal yang sama, hanya tidak banyak yang mau mengatakannya.
Dari sanalah budaya pendangkalan; koh ngomong, taluh goreng, nak mule keto, sing ngae baas mudah tumbuh subur hingga hari ini. Coba perhatikan kehidupan sosial kita, penuh dengan fétis enggan bicara, enggan protes, enggan mempertanyakan. Akibatnya, banyak persoalan struktural kelihatan seperti nasib yang sudah given. Kerusakan lingkungan diterima sebagai ongkos modernitas. Ketimpangan pembangunan dianggap lumrah alias taken for granted!. Komersialisasi budaya disebut kemajuan. Padahal semua itu bukan kodrat alam, melainkan pilihan politik yang bisa digugat, kalau saja kita tidak telanjur nyaman dalam diam.
Soal pembangunan, Prof. Palguna, yang kebetulan juga hadir dalam diskusi itu, sudah menulis lebih dulu dalam Saya Sungguh Mencemaskan Bali (2008). Tulisan tersebut memperingatkan dua kelemahan mendasar. Lemahnya perencanaan, pembangunan di Bali kerap kehilangan arah dan tidak berwawasan jangka panjang. Lemahnya penegakan hukum, aturan sering dikalahkan oleh kepentingan sesaat. Lebih dari satu dekade berlalu, tapi dua kelemahan itu semakin tidak malu menampakkan diri.
Bali Selatan sudah lama jadi korban eksploitasi ruang yang ugal-ugalan. Di balik setiap proyek besar selalu ada jaringan yang itu-itu juga, elite politik, oligarki lokal, kapital rakus, dan praktik premanisme yang saling backup dengan rapi. Alam direduksi jadi komoditas. Tanah jadi instrumen spekulasi. Laut kehilangan makna selain sebagai objek yang menunggu giliran dimonetisasi, menunggu dikolonisasi investor.
Pulau Serangan kini bernama Kura-Kura. Nama itu terasa seperti satir yang tidak disengaja, tapi terlalu pas untuk diabaikan. Kura-kura identik dengan tempurung, keras, tertutup, melindungi apa yang ada di dalamnya. Cara modal bekerja di Bali persis seperti itu, keras melindungi kepentingan investor, tertutup dari pertanyaan publik, tidak ambil pusing pada apa pun yang terdesak di luarnya.
Matinya imajinasi kolektif tentang Bali yang lain itulah yang paling mengkhawatirkan. Dulu, Bali dibayangkan sebagai ruang hidup yang harmonis dan berpijak pada keseimbangan yang tidak bisa diperjualbelikan. Kini imajinasi itu tergusur oleh Bali yang konsumtif dan artifisial, sebagaimana juga disinggung dalam pembacaan Teguh.
Masyarakat sipil sibuk dengan konflik horizontal yang tidak menyentuh akar persoalan. Publik heboh soal sensasi, tapi bungkam soal penguasaan tanah dan perubahan struktur ruang. Orang-orang sibuk menjaga vibes Bali untuk konsumsi media sosial, sementara Bali sendiri dikolonisasi diam-diam, bukan dengan senjata, melainkan dengan kapital dan narasi kemajuan yang kita telan mentah-mentah.
Sebagai anak pertani saya merasa pertanian adalah korban paling sunyi dari semua ini. Saya teringat kuliah umum Prof. Windia (alm.) dari Fakultas Pertanian Udayana, saat saya masih semester tiga, tepat ketika menjadi panitia Pionir Barikade Bali. Beliau bilang tegas, pariwisata itu hanya bonus, bukan fondasi. Tapi justru bonus itulah yang kini diperlakukan seperti satu-satunya alasan Bali ada. Sawah menyusut, ruang produksi pangan tergerus. Bom Bali 2002 dan pandemi COVID-19 sudah memperlihatkan betapa ringkihnya ketergantungan tunggal pada pariwisata. Tapi pelajaran itu tidak cukup kuat menggeser arah kebijakan. Pertanian terus diperlakukan sebagai sektor kelas dua, padahal pertanian adalah fondasi keberlanjutan Bali yang paling nyata.
Ruang hidup jadi ruang investasi. Identitas budaya jadi komoditas. Alam menunggu antrean untuk dijual. Ini bukan sekadar kegelisahan akademis. Saya tumbuh di Bali, hidup sebagai bagian dari masyarakat Bali, dan mencintai Bali. Justru karena itu, saya tidak bisa pura-pura menganggap semuanya baik-baik saja. Kegelisahan itulah terus menumbuhkan dorongan dalam diri saya untuk ikut membangun lingkungan lebih kritis, lebih berani mempertanyakan keadaan dan mengubahnya.
Tulisan-tulisan Bli Ngurah Suryawan, serta para peserta diskusi sama-sama menyoroti Bali yang mengalami penurunan kendali atas arah perkembangannya sendiri. Seluruh gagasan tersebut dapat dipahami sebagai respons terhadap kondisi sosial yang tidak lagi sepenuhnya dikelola dari dalam. Seperti surat sudah lama dikirim, tapi belum juga dibuka. Bali butuh wake-up call dari dalam. Dibutuhkan masyarakat sipil yang berani melampaui loyalitas simbolik, keberanian intelektual yang tidak berhenti di forum lalu menguap, dan kemauan politik untuk menata ulang Bali secara lebih adil dan berkelanjutan.
Pertanyaannya bukan apakah Bali sedang berubah. Bali jelas sedang berubah, dan tidak pelan-pelan. Pertanyaannya adalah siapa yang menentukan arah perubahan itu, dan perut siapa yang paling kenyang karenanya?
Mai suud koh ngomong. Diam bukan sikap netral. Selama ini diam justru menguntungkan mereka yang sedang menggerogoti Bali dari dalam.
Mai kritis. Bersikap kritis bukan pengkhianatan. Bersikap kritis adalah bentuk kecintaan yang paling jujur, karena hanya mereka yang peduli yang mau repot-repot mempertanyakan.
Mai memunyi. Suud menormalisasi hal yang salah. Hegemoni tidak selalu datang dengan wajah menakutkan. Hegemoni datang dengan wajah kemajuan dan investasi, dan kita terlalu sering menyambutnya dengan tepuk tangan.
Selama pertanyaan tentang arah Bali tidak dijawab secara jujur dan kolektif, Bali akan terus jadi etalase bagi pasar global, kinclong di luar, sementara yang tinggal di dalamnya pelan-pelan kehilangan tanahnya sendiri.
Daftar Bacaan
Palguna, I Dewa Gede. 2008. Saya Sungguh Mencemaskan Bali: Sebuah Kumpulan Tulisan I Dewa Gede Palguna (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
Supartra, I Nyoman Kanduk. 2006. SIGUG: Karakter Bali Modern dan Pudarnya Identitas Orang Bali. Denpasar: Pustaka Bali Post.
Suryawan, I Ngurah. 2026. Tri Hita Bencana: Ekonomi Politik Keserakahan Manusia Bali Kontemporer. Denpasar: Pustaka Larasan.
Pikiran yang Didisiplinkan. BaleBengong. Diakses 27 Mei 2026.
Melampaui Orgy Posmodernisme di Bali: Pembacaan Buku Tri Hita Bencana, BaleBengong, diakses 27 Mei 2026.
