Oleh Luh De Suriyani
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Siti Fadilah Supari membuka workshop dan konferensi pembangunan banjar-banjar siaga di seluruh Bali dalam wadah Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Selasa (13/10) lalu di Hotel Nikki Denpasar.
Desa siaga atau yang di Bali disebut banjar siaga ini adalah sebuah sistem organisasi rakyat yang dibentuk oleh masyarakat desa untuk menghadapi bencana alam maupun penyakit menular.
Gagasan dan konsep Banjar Siaga ini disiapkan oleh Departemen Kesehatan dan dinas-dinas kesehatan dengan melibatkan seluruh aparat desa. Desa siaga akan berperan penting dalam mendidik dan menyadarkan rakyat terhadap bencana dan wabah penyakit yang datang sewaktu-waktu serta mengerti cara penghindarannya.
“Ini adalah gerakan melawan liberalisasi kapitalis di bidang kesehatan. Masyarakat miskin harus dilayani dan berdaya menghadapi penyakitnya. DKR lewan banjar siaga di Bali akan menjadi inti dari pergerakan kesehatan rakyat,” kata Menkes.
Siti Fadilah Supari mengatakan pembentukan DKR yang ke-12 di Indonesia ini juga sebagai upaya untuk mengurangi rantai korupsi dana kesehatan yang terjadi di Indonesia dari tingkat atas sampai bawah.
“Banyak masyarakat miskin yang mengeluh tidak dilayani oleh program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Ini bukan salah rumah sakitnya tapi salah ketua RT atau bupati yang tidak mendata mereka yang berhak,” tambah Supari.
Karena itu, lewat DKR ini diharapkan kontrol dan pengawasan dari rakyat berjalan, salah satunya dalam penetapan warga miskin yang tepat tercakup dalam program Jamkesmas. Program ini dulunya bernama Askeskin.
DKR Bali juga difasilitasi oleh Yayasan Limas, sebuah NGO yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat di Bali.
Dalam workshop pembentukan DKR Bali ini, Limas dan Dinas Kesehatan mengaku mengundang seluruh perwakilan desa di Bali. “Sekitar 500 orang dari perwakilan desa akan merencanakan bagaimana program DKR di Bali nantinya,” kata I Wayan Tirja Nugraha, Ketua panitia workshop ini.
Ada sembilan persoalan mendesak yang menjadi prioritas penanganan kesehatan. Di anataranya kelancaran Jamkesmas, penolakan pasien pada rumah sakit, ketersediaan obat murah berkualitas dan apotik rakyat serta penurunan harga. Lalu ada masalah angka kematian ibu dan anak, penurunan angka gizi buruk, dan sejumlah penyakit menular.
Sebelum pendirian banjar siaga, seorang kader harus melakukan investigasi kesehatan rakyat desa (IKRD). Investigasi dilakukan dengan pengamatan langsung atau wawancara.
Banjar siaga ini akan berfungsi melakukan koordinasi dan mediasi dengan perangkat desa, puskesma, dan dinas kesehatan setempat. Misalnya dalam hal stok obat, rujukan pasien miskin, dan pendataan Jamkesmas.
DKR awalnya dibentuk dalam sebuah workshop tentang pendirian desa-desa siaga pada Maret 2008 di Jakarta.
Dalam workshop di Bali ini, Menkes juga menggelar bedah bukunya berjudul Saatnya Dunia Berubah yang memaparkan lika-liku kebijakan politik soal sharing vaksin flu burung. Menkes memaparkan secara emosional bagaimana proses perjalanan hingga dapat memecahkan jaringan yang disebutnya liberalisasi kapitalisme di bidang kesehatan itu. [b]
apakah ada pogram baru terkait dengan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR)?