Di SAKA Museum, saya bersirobok dengan mata calang arca itu. Desainnya tidak biasa. Ada gurat bengis dan gelak. Alih-alih gada, yang dibawa adalah senapan. Jika saya ditanya, segalanya terasa bengkok. Watak. Rupa. Janggut kusut lagi tebal sebab terpaan angin laut. Punggung yang seolah dikerumuni teritip. Label menerangkan bahwa arca itu adalah arca pelaut Belanda pada abad ke-19.
Konon, ada beberapa pura dan puri di Bali menyimpan arca yang menggambarkan sosok penjajah tersebut. Arca-arca tersebut berdiang di gerbang, berfungsi layaknya dwarapala. Dalam kosmologi Bali, dwarapala yang diletakkan di gerbang merupakan instrumen simbolis dan niskala yang menetralkan daya dan kehadiran (presence) asing (Eiseman & Eiseman: 1990).
Dwarapala menjadi cermin moralitas; untuk menyucikan niat sebelum melangkah masuk ke ruang sakral. Sehingga, dwarapala ditatah dan mengambil rupa cerita-cerita seperti Pan Brayut-Men Brayut, Subali-Sugriwa, Merdah-Tualen, dan raksasa, agar manusianya dapat mematut nuraninya (Zoete & Spies: 1938, 2002). Agar dapat menyadari dualitasnya (rwa bhineda) dan menemukan dalam dirinya keseimbangan jiwa (purusa) (Suryani & Jensen: 1993). Begitulah, melalui perupaan, seni menjadi upaya untuk menangkar kuasa moral hikayat untuk direfleksikan.
Dalam konteks arca pelaut Belanda, sejarah menjadi subjek yang direfleksikan. Sang penjajah menjelma cerita sama seramnya dengan para raksasa; monumen untuk menekuri momen-momen pertemuan, perlawanan, dan ingatan kolektif. Menempatkan rupa sang penjajah di muka griya adalah pembingkaian ulang sejarah dalam tatanan spiritual. Tekanan kolonial menjelma ekspresi kreatif, demi merawat ingatan dan mengejawantahkan ketangguhan (Said: 1993, Nora: 1989).
Dwarapala terupakan seram atau tidak elok karena fungsi dwarapala adalah untuk mengusir kuasa jahat dan daya negatif. Dwarapala menjadi materi afektif untuk mematut moralitas warga: apakah wataknya serupa, atau kenan memperbaiki diri? Maka, menjadikan penjajah Belanda sebagai dwarapala mengalihkan fungsi seni sebagai monumen refleksi atas moralitas kolonialisme; cara kebudayaan untuk menggugat nilai-nilai yang hadir sebab penjajahan. Arca penjajah Belanda menjadi teks pasca-kolonialisme par excellence (Bhabha: 1994 dan Spivak: 1988).
Penjajah Belanda, seperti terkisah dalam banyak buku sejarah, hadir dengan kekerasan bawaannya. Salah satu referensi yang bisa dirujuk dalam konteks Bali adalah The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali (1995) yang ditulis oleh Geoffrey Robinson dan Bali at War: A History of the Dutch-Native Relationship in Bali in the Nineteenth Century oleh Alfons Van der Kraan. Seperti yang tergambar dengan gamblang dalam catatan: tatanan dikoyak, sumber daya dikeruk, dan manusia direndahkan demi keuntungan. Kehadiran mereka dalam silang sengkarut sejarah bangsa telah begitu memengaruhi kontur sosial, politik, bahkan spiritual masyarakat Bali.
Warga Bali, tidak luput merekam memori perih tersebut: menjadikan kolonialisme sebagai bagian dari yang koyak dalam spiritualitasnya. Laku dan tindak penjajah bukan saja mengoyak tatanan politik, tetapi juga tatanan kosmis masyarakat Bali. Penjajah menjadi representasi kekacauan dan ketidakseimbangan (adharma).
Adharma yang hadir bersama kolonialisme ini menjelma simbolis. Hal ini sebab kolonialisme telah meninggalkan jejaknya di memori kolektif. Dalam kontur kebudayaan, penjajahan tertatah dalam seni masyarakat: merasuk ke dalam yang mistis dan yang spiritual. Kolonialisme menjadi kuasa jahat yang perlu ditangkar, menjadi mitologi modern yang tersimpul dengan mitologi bhuta kala.
Politik yang diberlakukan oleh kolonialisme Belanda adalah nekropolitik. Konsep ini merupakan ekstensi dari biopolitik Foucault (1998), yang menyoal bagaimana bangsa punya berbagai cara untuk mengontrol populasinya. Dicanangkan oleh Achille Mbembe, nekropolitik menekankan bagaimana represi digunakan untuk menciptakan kondisi yang dapat memutuskan siapa yang pantas hidup dan pantas mati, sehingga pada akhirnya membentuk kontur masyarakat yang ‘hidup segan, mati tak mau’ (living dead) (Mbembe: 2003).
Dalam konteks nekropolitik, perlawanan hadir secara simbolis melalui penangkaran makna dan kuasa. Mengubah sosok para penjajah sebagai arca adalah cara masyarakat (seni) untuk melangsungkan necropower (kuasa sang ‘mayit’) atas wacana kolonialisme (Mbembe: 2019). Secara ironis, watak keji kolonialisme menjadi rupa yang difungsikan sebaliknya; sebagai penjaga yang mengusir kuasa jahat. Fenomena tersebut, apalagi kalau bukan ekspresi kedaulatan metafisik (metaphysical sovereignty)?
Arca ‘hibrida’ ini, dalam pemahaman Teori Ruang Ketiga yang dicetuskan oleh Homi K. Bhabha (1994, ibid.), menjadi ruang dan artefak di mana yang tertindas merencanakan pembebasannya. Kolonialisme dan pascanya diperbincangkan di wilayah liminal, di mana yang berpengaruh dan terpengaruh berusaha mendefinisikan batas-batas realitas kultural dan individu. Di arca raksasa bertampang penjajah inilah, masyarakat Bali mencanangkan agensinya, menciptakan makna dari benturan sejarahnya sendiri.
Di SAKA Museum, saya melihat bagaimana masyarakat (seni) Bali menangkarkan para penjajah Belanda untuk menegaskan kedaulatan spiritualnya di tengah kolonialisme. Tindakan ini membingkai ulang teror dalam tatanan niskala, dan menyulih agen kolonial sebagai penjaga dari yang-sakral. Namun, perlu direnungkan kembali posisi seni sebagai mesin rekam sejarah—sekaligus daya dan jangkauan seni dalam perlawanan. Kekejaman penjajah Belanda, sebagaimana tergambarkan dalam pendudukan yang bermula di Sanur pada tahun 1906 (Hanna: 2004), adalah tragedi nyata. Seni menjadi instrumen ingatan, agar kita tidak lupa.
Arca penjajah yang dibuat oleh masyarakat Bali secara metafisik berhasil menangkar kekejaman historis kolonialisme. Namun begitulah jangkauan seni, ia tidak dapat menangkar proyek keji kolonialisme itu sendiri. Arca yang saya lihat di SAKA Museum itu berdiri, sebagai monumen ketangguhan spiritual masyarakat Bali, dan artefak trimatra sunyi yang memuat hikayat kekerasan di pulau dewata.
Daftar Pustaka
- Bhabha, Homi K. The Location of Culture. London: Routledge, 1994.
- Foucault, Michel. The History of Sexuality, Vol. 1: The Will to Knowledge. London: Penguin, 1998.
- Eiseman, Fred B & Margaret H. Eiseman. Bali: Sekala and Niskala, Vol. 1: Essays on Religion, Ritual, and Art. Singapore: Periplus Editions, 1990.
- Mbembe, Achille. “Necropolitics.” dalam Public Culture, vol. 15, no. 1, 2003, hlm. 11–40.
- Mbembe, Achille. Necropolitics. Durham: Duke University Press, 2019.
- Nora, Pierre. “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire.” dalam Representations, no. 26, 1989, hlm. 7–24.
- Robinson, Geoffrey. The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali. Ithaca: Cornell University Press, 1995.
- Said, Edward. Culture and Imperialism. New York: Knopf, 1993.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. “Can the Subaltern Speak?” dalam Marxism and the Interpretation of Culture, ed. Cary Nelson & Lawrence Grossberg. Urbana: University of Illinois Press, 1988.
- Suryani, Luh Ketut & Gordon Jensen. The Balinese People: A Reinvestigation of Character. Singapore: Oxford University Press, 1993.
- Van der Kraan, Alfons. Bali at War: A History of the Dutch-Native Relationship in Bali in the Nineteenth Century. Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, 1995.
- Willard A. Hanna (2004). Bali Chronicles. Periplus, Singapore.
- Zoete, Beryl de & Walter Spies. Dance and Drama in Bali. London: Periplus Editions, 2002.
