Subak Jatiluwih, Warisan Dunia dalam Ancaman

Teks dan Foto : Anton Muhajir

Pada 2012, Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan (UNESCO) menetapkan sistem subak di Bali sebagai warisan budaya dunia (WBD). Kawasan WBD ini berada di lima wilayah kabupaten di Bali yaitu Bangli, Gianyar, Tabanan, Buleleng, dan Badung. Luasnya lebih dari 19.500 hektar.

Jatiluwih, kawasan sawah berundak di kaki Gunung Batukaru, Kecamatan Penebel, Tabanan bisa disebut sebagai ikon subak sebagai WBD. Tiga tahun terakhir lebih dari 200.000 turis domestik dan mancanegara mengunjungi kawasan ini tiap tahun.

Namun, banyaknya turis justru menjadi ancaman bagi masa depan Jatiluwih. Begitu ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, Jatiluwih hanya dianggap sebagai daerah tujuan pariwisata, bukan lagi lahan pertanian yang harus dilestarikan.

Laporan mendalam ini akan melihat bagaimana kondisi subak di Jatiluwih khususnya dan Bali pada umumnya setelah penetapan sebagai WBD sejak tujuh tahun lalu. Pengerjaan laporan ini dengan dukungan dari Mongabay Indonesia dan pertama kali terbit berseri di media lingkungan tersebut.

Laporan diterbitkan di sini dengan beberapa revisi dan perbaikan, terutama dari sisi visualisasi data dan grafis.

Peta kawasan Catur Angga Batukaru Tabanan di mana Jatiluwih termasuk di dalamnya.

So Beautiful

Matahari beranjak naik di persawahan Jatiluwih pada Kamis (18/04/2019) lalu. Cuaca cerah di areal persawahan di kaki Gunung Batukaru, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan ini. Persawahan ini berjarak sekitar 50 km dari Denpasar. Lokasinya di ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Pada bulan April, tanaman padi lokal di Jatiluwih memasuki umur empat bulan. Panen masih dua bulan lagi. Hamparan padi lokal Bali masih menghijau dengan bulir-bulir padi mulai merunduk di pucuk-pucuknya.

I Made Gendra, 73 tahun, duduk di gubuknya yang terbuat dari bambu. Tak sekadar menjadi tempat rehat, gubuk itu juga tempatnya menggantungkan pendapatan tambahan saat ini. Gubuk itu sekaligus warung tempat dia menjajakan aneka minuman dan makanan.

Turis bersepeda di jalur treking subak Jatiluwih

Dagangan Gendra antara lain beragam kripik: keladi, singkong, pisang. Ada pula beras putih, beras merah, dan ketan. Padi dalam bentuk buliran yang masih terikat dan kepala muda utuh melengkapi gubuk persis di samping jalur jalan-jalan (trekking) utama persawahan Jatiluwih itu.

“Sekadar ada saja. Biar bisa numpahin unek-unek. Daripada di rumah saja,” katanya.

Petani I Made Gendra menunggu turis di kiosnya.

Berubah

Gendra hanyalah salah satu petani yang kini menambah profesi di Jatiluwih. Dari sekadar bertani, kini mereka juga membuka usaha kecil-kecilan. Dengan modal Rp 500 ribu, petani seperti Gendra memulai warung kecil. Pada musim menunggu panen, mereka pun bisa memperoleh pendapatan kotor rata-rata Rp 500 ribu per hari. Itu belum dipotong modal dagang. “Sekadar ada saja. Biar bisa numpahin unek-unek. Daripada di rumah saja,” katanya.

Perubahan yang dialami Gendra terjadi seiring makin banyaknya turis ke Jatiluwih, kawasan sawah berundak di kaki Gunung Batukaru.

Setelah ditetapkan sebagai bagian dari Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh UNESCO pada 2012, jumlah turis terus naik. Pada 2014, jumlah turis asing dan domestik ke Jatiluwih mencapai sekitar 165.144. Meskipun sempat turun pada 2015 menjadi 164.366, pada tahun-tahun selanjutnya turis terus bertambah: 213.509 (2016), 250.973 (2017), dan 277.189 (2018).

Saat ini, turis asing harus membayar Rp 40.000 untuk masuk Jatiluwih. Turis domestik Rp 15.000.

Maka, naiknya jumlah turis berarti bertambahnya pundi-pundi rupiah di Jatiluwih. Dari semula kurang dari Rp 3 miliar pada 2014, pada tahun lalu naik lebih dari tiga kali lipat menjadi hampir Rp 9,8 miliar.

Menurut Made Pariana, salah satu pemandu di Jatiluwih, sebagian besar turis yang mengunjungi Jatiluwih berasal dari Eropa dan Australia. Pagi itu, misalnya, dia membawa sepasang turis, bapak dan anak, dari Inggris dan Kanada.

Pariana mengaku biasanya mendapat tamu karena rekomendasi tamu-tamu sebelumnya. Dia tidak terikat dengan satu agen perjalanan, tetapi jualan langsung melalui Facebook dan WhatsApp. Pagi itu dia berpakaian adat Bali madya dengan sarung (kamen) dan ikat kepala (udeng).

“Biasanya turis yang saya handle untuk paket perjalanan lima hari. Jatiluwih pasti masuk salah satu lokasi yang dikunjungi,” ujarnya.

Andrea dari Austria dan Petra dari Italia, termasuk dua turis yang datang ke Bali untuk menikmati Jatiluwih. Tanpa pemandu mereka menyusuri pematang sawah yang sudah dibatu dan beton untuk memudahkan pengunjung tersebut.

“Teraseringnya indah,” kata Andrea. Pendek.

Meskipun tidak ditemani pemandu, Andrea mengaku tahu sedikit informasi tentang subak sebagai sistem irigasi tradisional Bali. Dia membacanya dari buku panduan perjalanan.

Karena keindahannya itu pula, Presiden Amerika Serikat ke-44, Barack Hussein Obama pun sampai mengunjungi Jatiluwih ketika dia ke Bali pada pertengahan 2017 lalu. Saat itu Obama menyusuri kawasan Jatiluwih pada pagi hari dan ngobrol dengan beberapa petani.

Petani perempuan menghaturkan banten di pinggir sawah Jatiluwih, April 2019.

Tradisional

Gede Suweden adalah salah satu dari petani di Jatiluwih yang menjaga agar kawasan itu tetap indah dengan teraseringnya. Warga Banjar Gunungsari, Desa Jatiluwih ini juga fasih menjelaskan tata cara petani menjaga Jatiluwih secara lahir (skala) dan batin (niskala).

Suweden menjelaskan subak berperan penting dalam menjaga kelestarian sawah-sawah di Bali, termasuk Jatiluwih. Subak sendiri bisa bermakna dua, sebagai sistem irigasi perairan di sawah dan kelompok petani tradisional.

Sebagai sistem irigasi, subak merupakan teknologi tradisional menyangkut tata cara pembagian air sesama petani. Tata cara ini mulai dari hulu yaitu sumber-sumber air hingga hilir yaitu sawah-sawah petani.

Di sisi lain, sebagai organisasi tani tradisional, subak juga memiliki perangkat dari tingkat paling kecil yaitu kelompok subak atau tempekan subak hingga di tingkat kawasan. Pada umumnya subak yang dikenal bekerja di lahan basah atau sawah, tetapi ada pula subak di kebun kering yang biasa disebut subak abian.

Jumlah tiap anggota tempekan subak ini beragam. Rata-rata 30 petani. Pemimpin tempekan subak ini disebut kelihan subak. Di kawasan Jatiluwih terdapat tujuh tempekan subak. Semuanya berhimpun dalam Subak Gede Jatiluwih. Pemimpinnya disebut pekaseh.

Menurut Suweden anggota subak di Bali menerapkan konsep tiga keseimbangan yang disebut Tri Hita Karana dalam praktik pertanian mereka sehari-hari. Tiga keseimbangan itu adalah hubungan baik dengan Tuhan (parahyangan), sesama manusia (pawongan), dan lingkungan (palemahan).

Secara spiritual (parahyangan), tiap petani memiliki empat pura terkait sistem subak di sawah masing-masing. Pura itu berada antara lain di sawah, sumber air, dan desa. Selain secara spiritual, pura itu juga ada yang berfungsi sebagai batas sawah antarpetani ataupun ruang untuk berkumpul.

“Tiap tahapan dalam pertanian juga ada upacaranya masing-masing,” ujarnya.

Dari sisi pawongan, Suweden melanjutkan, petani Jatiluwih melakukan kerja gotong royong saat mengerjakan sawahnya mulai dari membajak, membuat benih, hingga panen. Meskipun saat ini makin sedikit petani yang bergotong royong akibat tekanan teknologi, ikatan sebagai anggota subak di kalangan petani masih kuat.

Adapun dari sisi palemahan, petani memerhatikan penggunaan bahan-bahan alami untuk padi lokal. Pada saat menanam padi lokal beras merah, petani tidak boleh menggunakan bahan kimia. Karena itu, tiap petani juga memiliki sapi sebagai sumber pupuk bagi mereka.

“Tiap tahapan dalam pertanian juga ada upacaranya masing-masing,” ujarnya.

Dari sisi pawongan, Suweden melanjutkan, petani Jatiluwih melakukan kerja gotong royong saat mengerjakan sawahnya mulai dari membajak, membuat benih, hingga panen. Meskipun saat ini makin sedikit petani yang bergotong royong akibat tekanan teknologi, ikatan sebagai anggota subak di kalangan petani masih kuat.

Adapun dari sisi palemahan, petani memerhatikan penggunaan bahan-bahan alami untuk padi lokal. Pada saat menanam padi lokal beras merah, petani tidak boleh menggunakan bahan kimia. Karena itu, tiap petani juga memiliki sapi sebagai sumber pupuk bagi mereka.

Turis melihat peternakan sapi di tengah sawah Jatiluwih milik petani.

Di bagian lahan miring, petani menanam tanaman produktif. Tujuannya untuk melindungi tanah dari erosi dan menyerap air. Pada saat baru selesai menanam padi, petani di Jatiluwih juga sangat memerhatikan estetika. Mereka membersihkan sisi-sisi pematang itu sehingga menciptakan bentuk terasering sawah Bali yang termasyhur.

Namun, kemasyhuran itu kemudian justru menjadi bumerang ketika Jatiluwih menjadi bagian dari WBD yang ditetapkan UNESCO tujuh tahun lalu. Bagi sebagian petani Jatiluwih, penetapan itu justru membawa masalah.

Kawat berduri di pintu masuk sawah petani untuk mencegah turis masuk pematang, Juli 2018.

Merusak Sawah

Pagar besi selebar pintu dengan kawat-kawat tajam menutup jalan masuk pematang sawah milik Wayan Sukanika. Pintu itu terkunci dengan tali rafia terikat di tiang beton. Pemilik sawah memang sengaja mengikatnya meskipun tetap bisa dibuka dari luar.

“Biar sawah saya tidak rusak gara-gara tamu, Pak,” kata Sukanika pada Juli 2018 lalu.

Saat itu, anggota Subak Telabah Gede ini sedang membersihkan lahan persiapan menanam padi konvensional. Sawahnya seluas 58 are masih kosong.

Sukanika merapikan pematang. Mengalirkan air memenuhi sawahnya. Menyabit rumput-rumput. Memangkas ilalang. Memoles dinding-dinding pematang dengan lumpur. Dia layaknya pelukis dengan hamparan sawah sebagai kanvasnya.

Hasilnya, air di hamparan sawah layaknya kaca, menciptakan refleksi. Cuaca pertengahan tahun yang cerah membuat Gunung Batukaru di sisi utara terlihat jelas. Begitu pula bayangannya. Tak heran jika pemandangan itu mengundang ratusan ribu turis domestik dan mancanegara melintasi pematang sawahnya.

Lokasi yang berada paling tinggi di sisi selatan jalan utama Desa Jatiluwih membuat sawahnya jadi bagian pertama yang didatangi turis dari pintu barat daya tarik wisata Jatiluwih.

Namun, bukannya mendatangkan dolar, hadirnya turis di sawah Sukanika justru mendatangkan masalah. Pematang yang sudah dirapikan kemudian rusak karena diinjak-injak. Padi yang sudah merunduk berisi kadang dicabut turis.

Pintu dengan jeruji besi menjadi pembatas agar turis tidak sembarangan masuk sawah Sukanika. Hingga Sabtu (13/07/2019) lalu, pagar itu masih terlihat.

Turis melihat peternakan sapi di tengah sawah Jatiluwih milik petani.

Protes

Tak hanya Sukanika yang menutup pematang sawahnya dengan pagar jeruji besi. Petani-petani lain di sekitarnya pun melakukan hal serupa. Memasang palang pintu dari kayu atau bambu di pematang untuk mencegah agar turis tak seenaknya masuk sawah mereka.

“Kadang-kadang turisnya bengkung. Sudah dikasih tahu untuk tidak masuk, mereka tetap masuk sawah. Kami sampai harus melempar lumpur biar mereka pergi,” kata I Ketut Lada, petani lain. Bengkung artinya tidak bisa dikasih tahu.

Bagi petani seperti Sukanika dan Lada, pengesahan Jatiluwih sebagai bagian dari Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO justru menjadi dilema. Di satu sisi nama desa memang makin terkenal, tetapi di sisi lain justru membuat tekanan terhadap sawah mereka makin besar.

Banyaknya turis berbanding lurus dengan kerusakan sawah mereka. Padahal, petani tahu bahwa ada duit terus mengalir seiring datangnya turis-turis untuk menikmati keindahan sawah mereka.

Turis melihat peternakan sapi di tengah sawah Jatiluwih milik petani.

Menurut laporan Manajemen Operasional DTW Jatiluwih, selama lima tahun terakhir uang yang masuk setidaknya mencapai Rp 29,6 miliar. Jumlah pemasukan terus meningkat dari tahun ke tahun. Rinciannya Rp 2,9 miliar pada 2014, Rp 3 miliar (2015), Rp 4,7 miliar (2016), Rp 8,9 miliar (2017), dan Rp 9,8 miliar (2018).

Pemasukan kotor itu kemudian dipotong untuk asuransi agar mendapatkan pendapatan bersih 100 persen. Dari 100 persen pendapatan bersih itu, dipotong lagi sebesar 40 persen untuk manajemen operasional 15 persen, pengembangan 10 persen, promosi 10 persen, dan badan pengelola 5 persen.

“Ini untuk biaya operasional, seperti gaji pegawai dan kebutuhan lain,” kata Manajer Operasional DTW Jatiluwih I Nengah Sutirtayasa.

Dari sisa 60 persen pendapatan bersih itu dibagi lagi menjadi dua: 45 persen untuk Pemerintah Kabupaten Tabanan dan 55 persen untuk Desa Jatiluwih, termasuk desa adat, desa dinas, dan subak.

Di Jatiluwih terdapat setidaknya empat lembaga yaitu dua desa adat, satu desa dinas, dan subak. Karena itu, dari dari 55 persen bagian untuk Desa Jatiluwih itu kemudian dibagi lagi yaitu Desa Adat Jatiluwih (30 persen), Desa Adat Gunungsari (20 persen), Desa Dinas Jatiluwih (25 persen), dan Subak (25 persen).

Terakhir, dari 25 persen untuk subak dibagi lagi untuk subak sawah sebanyak tujuh kelompok dan satu subak abian atau subak kebun. Artinya, tiap subak sawah masing-masing mendapat 3 persen sedangkan subak abian 4 persen. Itu pun hanya untuk pengurus subak, bukan langsung ke petani.

 

Grafis pembagian pendapatan di Jatiluwih
Umpama pendapatan itu sepiring nasi di piring, maka pembagian porsinya kurang lebih seperti berikut.

Jika uang masuk dari tiket turis ke Jatiluwih ibarat air, maka subak mendapat tetesan paling kecil. Padahal, merekalah ujung tombak dari pelestarian subak di Jatiluwih. Itu pun di tingkat tempekan subak, bukan di masing-masing petani.

Inilah yang dipersoalkan sebagian petani. Mereka merasa tidak mendapat sepeser pun uang dari pengelolaan Jatiluwih sebagai WBD ataupun DTW. “Yang dapat (uang) hanya elite-elite pengurus subak,” kata Gede Suweden, anggota subak di Banjar Gunungsari.

Secara personal petani mengaku tidak mendapatkan apapun dari penetapan Jatiluwih sebagai WBD.

Bantuan

Namun, pengelola DTW Jatuluwih menepis anggapan itu. Menurut Surtirtayasa, selain mendapat bagian dari pemasukan, petani juga mendapatkan bantuan untuk pengelolaan kelompok subak dan sarana produksi, seperti benih dan pupuk.

“Kami berikan ke mereka agar mereka tidak hanya jadi objek,” kata Tirta, panggilannya.

Tirta menambahkan sebelum ada bantuan dari Manajemen DTW Jatiluwih, petani harus membayar iuran kalau mau upacara adat. Besarnya biaya upacara adat itu sekitar Rp 30 juta – Rp 40 juta. Kini, petani tidak perlu lagi mengeluarkan uang saat ada upacara, terutama di pura subak.

Sejumlah petani membenarkan adanya bantuan tersebut. Ketut Nukarta, anggota Subak Gunungsari, mengatakan kelompoknya mendapatkan bantuan berupa pupuk dan biaya saat ada upacara. Dulu, sebelum ada bantuan, dia harus mengeluarkan uang setidaknya Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu tiap ada upacara adat. Ada pula yang sampai Rp 500 ribu. Tergantung besar kecilnya upacara adat.

“Sekarang saluran air juga lancar karena terus diperbaiki pengelola,” tambahnya.

Namun, secara personal, semua petani mengaku tidak mendapatkan apapun dari pendapatan yang masuk ke Jatiluwih. Hanya pemilih lahan dilewati jalur treking yang mendapatkan uang sewa atau bantuan. Itu pun sekali saja.

Untuk itu sebagian petani pun membuat usaha sendiri-sendiri. Selain I Made Gendra yang membuat gubuk untuk tempat jualan, petani lain seperti Wayan Sukarta pun melakukan hal serupa. Sejak dua tahun lalu dia berjualan aneka camilan dan minuman di jalur treking yang tiap hari dilalui turis.

Selain berjualan bersama istrinya, dia juga memberikan jasa sebagai pemandu treking terutama jarak jauh. Dalam sebulan, dia bisa mendapat dua kali pesanan treking ke desa sebelah, Wongaya Gede. Jaraknya sekitar 10 km dari Jatiluwih. Tarifnya Rp 75 ribu per jam.

“Biar tidak rugi karena saya hanya jadi objek. Daerah lain dapat gaji, kalau kami kan tidak,” ujar Sukarta merujuk ke pengurus subak.

Petani lain bersiasat dengan membuat atraksi membajak sawah. Tarifnya Rp 500 ribu untuk 20 menit. Ada pula yang menyediakan sawahnya untuk lokasi foto pranikah (prewedding). Tarifnya Rp 100 ribu sekali foto.

Sukanika, yang menutup pematangnya agar tidak dimasuki turis, juga memiliki siasat sendiri. Dia menyewakan gubuknya untuk restoran dari Badung, pusat pariwisata dan kabupaten terkaya di Bali. Restoran itu menyulap gubuk milik Sukanika menjadi tempat bersantap siang eksklusif dikelilingi sawah.

Untuk itu Sukanika mendapatkan Rp 200 ribu tiap ada tamu. Dalam sebulan dia bisa mendapatkan dua kali pemesanan. “Kalau tidak dengan cara begini, kami tidak akan dapat apa-apa. Padahal kami adalah ujung tombak Jatiluwih. Bukan pengelola,” katanya.

Ketika petani-petani kecil memilih siasatnya sendiri untuk mendapatkan bagian dari aliran dolar dari turis penikmat sawah-sawah mereka, pada saat yang sama fasilitas lebih besar dan mewah pun kini bertebaran di Jatiluwih. Mereka tak hanya melanggar aturan yang diberikan UNESCO setelah Jatiluwih menjadi bagian dari warisan budaya dunia, tetapi juga mengancam masa depan ikon subak Bali tersebut.

Pembangunan tempat parkir di Jatiluwih yang dibangun tanpa izin, April 2019.

Alih Fungsi

Bangunan setengah jadi berbahan bambu menyambut tiap orang yang datang di kawasan Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali pertengahan April lalu. Berwarna coklat di antara hijau padi dan tumbuhan sawah, bangunan di sisi kanan jalan utama Jatiluwih itu langsung terlihat mata.

Pada pertengahan tahun lalu, bangunan itu belum ada. Sampai pertengahan April lalu pun masih dalam pengerjaan. Namun, karena tingginya mencapai sekitar 15 meter di persawahan, bangunan bertingkat berbentuk bulat itu pun tampak menonjol.

Berjarak sekitar 1 km dari restoran yang sedang dibangun itu, sebuah bangunan bertingkat empat lainnya juga dalam proses pengerjaan. Bangunan berlantai beton itu persis berada di pinggir sawah. Lantai paling atas masih berisi penyangga-penyangga bambu di bawahnya. Pertanda masih dalam tahap pengecoran.

“Sekarang berhenti karena mendapat peringatan dari Satpol PP. Bangunannya terlalu tinggi,” kata I Gede Suweden, salah satu warga di Banjar Gunungsari, Desa Jatiluwih. Dari rumah anggota subak ini, rumah baru yang sedang dibangun sebagai penginapan itu terlihat jelas.

Lima tahun terakhir, bangunan-bangunan baru seperti restoran dan penginapan terus bermunculan di Jatiluwih. Seiring masuknya Jatiluwih sebagai bagian dari Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh Badan PBB untuk Pendidikan dan Kebudayaan (UNESCO), fasilitas pariwisata pun bermunculan di kawasan tersebut.

Ketika sebagian petani anggota subak menambah fungsi gubuk mereka di tengah persawahan, pada saat sama pemilik modal besar pun membangun fasilitas pariwisata lebih besar. Ketika petani hanya menjadikan gubuknya untuk berjualan aneka camilan dan suvenir, pengusaha pariwitsa membangun penginapan, restoran, atau bahkan vila di sekitarnya.

Pembangunan rumah penginapan empat lantai yang terhenti di Jatiluwih.

Bumerang

Bagi mereka yang dulu ikut mempromosikan lansekap subak agar masuk dalam WBD UNESCO, maraknya pembangunan di Jatiluwih justru seolah menjadi kulkul peringatan terhadap masa depan pertanian di kawasan ini.

I Wayan Alit Artha Wiguna termasuk yang melihat masifnya pembangunan itu sebagai peringatan. “Sangat memprihatinkan bagi saya,” kata peneliti di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali ini.

Alit merupakan Ketua Tim Pemetaan Kawasan Subak yang menjadi bahan utama untuk diajukan ke UNESCO agar diakui sebagai WBD. Tim ini memetakan subak-subak di kawasan yang diajukan sebagai WBD pada 2008-2012 silam.

Saat ini Alit sudah tidak terlibat secara pribadi maupun kelembagaan dalam pengelolaan Jatiluwih. Namun, sebagai peneliti yang terlibat lama di pertanian termasuk di Jawiluwih, Alit kadang-kadang masih berkunjung ataupun mendengar kabar tentang Jatiluwih.

Berdasarkan apa yang dia lihat, Alit menyatakan kondisi Jatiluwih saat ini berbeda dengan apa yang dulu diajukan ke UNESCO. Ada dua dua dokumen yang diajukan ketika mendaftarkan agar subak diakui sebagai WBD oleh UNESCO. Pertama, dokumen penjelasan (dossier) tentang konsep dan kondisi subak di empat lokasi yang diajukan dan alasan kenapa harus diakui sebagai WBD. Kedua, dokumen rencana pengelolaan (management plan) semua kawasan tersebut. Tak hanya Jatiluwih.

“Rencana itu penting untuk diterapkan. Bagaimana kita akan mampu menerapkan konservasi dan preservasi berdasarkan nilai-nilai yang sudah ada,” kata Alit.

Rencana pengelolaan itu meliputi aspek sosial, lingkungan, budaya, ekonomi, dan seterusnya. Salah satu contohnya adalah pembentukan badan pengelola WBD di tingkat provinsi. Tujuannya agar empat lokasi WBD di lima kabupaten bisa saling terkoordinasi. Di tingkat lokal akan ada penguatan lembaga subak dan pencegahan alih fungsi lahan subak.

Prinsip utama dalam lembaga dan rencana pengelolaan yang diajukan ke UNESCO, menurut Alit, adalah bagaimana subak yang dimiliki petani bisa direncanakan, dikelola, dan dikuasai anggotanya sendiri. Bukan oleh pemerintah. Sebab, petanilah yang selama ribuan tahun memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menjaga dan melestarikan subaknya.

“Pemerintah hanya sebagai pendamping,” ujar Alit.

Nyatanya, hingga saat ini badan pengelola WBD di tingkat provinsi itu tidak ada. Pemkab Tabanan kemudian justru membentuk Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwih setahun setelah pengakuan. Itu pun setelah adanya teguran dari UNESCO melalui pemerintah pusat.

Toh, bagi Alit, lembaga yang dibentuk Pemkab Tabanan itu berbeda tujuan dan fungsinya. Tidak seperti yang direncanakan bersama oleh tim penyusun proposal ke UNESCO. Badan Pengelola WBD seharusnya berorientasi konservasi dan preservasi. Adapun Badan Pengelola DTW untuk kepentingan industri pariwisata yang cenderung mengeksploitasi.

“Dalam WBD, boleh ada turis, tetapi harus dilihat seperti apa turisnya. Boleh ada tempat menginap, tetapi harus milik warga. Sekarang saya lihat sebaliknya. Ini akan jadi bumerang,” ujarnya.

Pengumuman larangan membangun seperti tak bertaring di kawasan Jatiluwih.

Tanpa Rencana

I Wayan Windia, ahli subak dan profesor di Fakultas Pertanian Universitas Udayana, memberikan keprihatinan sama. Menurut Windia, kondisi Jatiluwih saat ini jauh dari apa yang dulu diharapkan saat diajukan sebagai bagian dari WBD. “Jauh menyimpang dari kesepakatan dengan UNESCO,” katanya.

Sejak awal pengajuan pada 2008, Ketua Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana ini terlibat dalam penyusunan dossier dan rencana pengelolaan kawasan WBD.

Secara kasat mata, menurut Windia, makin banyak terjadi alih fungsi lahan di kawasan Jatiluwih. Dia mencontohkan pembangunan tempat parkir dan restoran di sisi utara persawahan. Bahkan di tengah sawah pun dibangun panggung pertunjukan dan tempat pendaratan helikopter. Parahnya, Windia melanjutkan, tidak ada sumbangan apa-apa dari investor terhadap pemandangan. Padahal, pemandangan sawah terasering itu menjadi jualan utama mereka.

“Sumber kehancuran di sana (Jatiluwih) adalah tidak adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” tegasnya.

"Sumber kehancuran di sana (Jatiluwih) adalah tidak adanya Rencana Detail Tata Ruang."

I Wayan Windia, Ketua Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana

Windia mengatakan jika situasi di Jatiluwih dibiarkan terus tanpa adanya Badan Pengelola WBD dan RDTR, maka kawasan tersebut sedang menuju kehancuran. Hal itu terlihat dari kian banyaknya alih fungsi lahan sawah untuk perumahan, restoran, penginapan, dan vila baik di Jatiluwih maupun wilayah penyangga.

Pengelola DTW Jatiluwih tidak membantah masifnya alih fungsi lahan di kawasan itu. Namun, Manajer Operasional DTW Jatiluwih, I Nengah Sutirtayasa mengatakan alih fungsi lahan itu telah menjadi masalah pertanian di Bali secara umum. Tidak hanya Jatiluwih. Jatiluwih menjadi kawasan paling disorot karena dianggap sebagai ikon pertanian dan subak di Bali.

“Di tempat lain juga terjadi alih fungsi lahan, tetapi tidak diekspose,” katanya.

Sutirtayasa mengatakan Pengelola DTW Jatiluwih berkomitmen untuk mengelola wisata dengan memerhatikan aspek keberlanjutan. Namun, aturan yang melarang alih fungsi lahan memang jadi dilema.

Dia mencontohkan dari hal sederhana, tempat parkir. Jatiluwih memang sebelumnya tidak punya tempat parkir bagi mobil dan sepeda motor turis yang berkunjung ke sini. Akibatnya, mereka harus parkir di tengah jalan dan mengakibatkan kemacetan.

Pengelola pun kini membuat tempat parkir di sisi utara jalan utama Jatiluwih. Tempat parkir seluas kira-kira 300 meter persegi itu dulunya sawah produktif. Namun, tak hanya tempat parkir di tempat itu juga kemudian ditambah restoran dua lantai milik Sutirtayasa, Restoran Gong.

Sutirtayasa yang juga pemilik Restoran Gong punya pembenaran sendiri. Pembangunan restoran, vila, atau penginapan di Jatiluwih merupakan usaha agar warga setempat juga mendapatkan dolar dari pariwisata. “Masak turis hanya kencing di desa kami, sementara orang lain yang menikmati,” lanjutnya.

Restoran yang berdiri setelah penetapan Jatiluwih sebagai bagian WBD UNESCO.

Masih Digodok

Toh, restoran saja tidak cukup bagi Sutirtayasa. Dia juga membangun panggung pertunjukan dan bahkan tempat pendaratan helikopter (helipad) di tengah sawah yang sudah kering. Dia membeli lahan itu dari petani lain. “Kita hanya coba kasih fasilitas lebih dengan memanfaatkan lahan kering yang menganggur,” kata Sutirtayasa.

Menurutnya, pembangunan helipad itu untuk memfasilitasi tamu penting (VIP) yang berkunjung ke Jatiluwih, tetapi memiliki waktu terbatas. Dia mencontohkan Barack Obama yang berkunjung ke sana sebagai salah satu tamu penting tersebut. “Daripada lahannya nganggur karena tidak ada air, kita manfaatkan untuk menambah fasilitas,” ujarnya.

Pembangunan helipad itu diprotes petani-petani lain karena merusak padi dan tidak punya izin. Saat ini, helipad itu sudah tidak berfungsi, tetapi digunakan pula untuk kegiatan lain, termasuk Jatiluwih Festival tahun lalu.

Pemkab Tabanan sendiri menegaskan bahwa semua pembangunan yang dilakukan di Jatiluwih saat tidak berdasarkan RDTR. Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Tabanan I Wayan Miarsana mengatakan sebelum adanya RDTR, tidak boleh ada pembangunan apapun di sana. “Sekarang RDTR masih dalam proses penggodokan di Pemkab Tabanan,” katanya.

Ketika RDTR belum juga selesai digodok Pemkab Tabanan, pembangunan berbagai fasilitas pun terus berjalan di Jatiluwih. Namun, terentang jarak sekitar 85 km dari Jatiluwih, lokasi WBD lain pun mengalami tekanan lebih berat, ancaman racun.

Air Danau Batur meluap hingga kebun milik petani pada April 2019.

Paling Parah

Sebagai warga Banjar Toyabungkah di tepi Danau Batur, Gede Suana mengetahui betul bagaimana perubahan danau di kaki Gunung Batur, Kintamani, Bangli itu dari waktu ke waktu. Toh, dia tidak menyangka danau kaldera di ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu akan meluap hingga ke kebun-kebun petani.

“Sejak saya kecil, ini meluap paling parah,” katanya. Suana menunjuk ke arah danau.

Pada pagi pertengahan April lalu, air danau meluap hingga kebun-kebun milik petani di tepi danau. Luapannya mencapai sekitar 2 m dari bibir danau. Air merendam tanaman hortikultura di daerah penghasil sayur itu, seperti tomat dan bawang. Sayur-sayur itu pun membusuk meski masih berdiri di kebun.

Kebun Suana termasuk yang terendam. “Dua meter itu sudah sangat besar kerugiannya,” katanya tanpa merujuk persis berapa jumlahnya.

Tinggal di desa tepi danau, Suana tak hanya bertani. Saat ini dia juga mengelola keramba ikan mujahir seluas 20 petak. Budi daya ikan mujair itulah yang menjadi sumber pendapatan utama sekaligus masalahnya saat ini, meluapnya air Danau Batur.

“Meluapnya (air) danau karena pendangkalan akibat limbah pertanian dan pakan ikan,” akunya.

Tidak hanya di Toyabungkah, desa di sisi barat danau, meluapnya air danau itu juga terjadi di desa-desa lain yang mengelilingi Danau Batur: Buahan, Kedisan, Batur, dan Songan.

Bagi umat Hindu Bali, terutama petani, Pura Hulundanu Batur merupakan tempat mengambil air suci.

Memohon Kesuburan


Menurut dokumen pengakuan dari Badan PBB untuk Budaya dan Pendidikan (UNESCO), Danau Batur dan Pura Ulun Danu Batur merupakan bagian dari lansekap subak Bali yang ditetapkan UNESCO sebagai WBD pada Juni 2012 lalu. Keduanya berada di kaldera Batur, Kecamatan Kintamani, Bangli.

Dua kawasan lain yang masuk sebagai bagian dari WBD ini adalah Pura Taman Ayun, Mengwi di Kabupaten Badung dan kawasan subak sepanjang Tukad Pakerisan, Gianyar.

Peta kawasan subak sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO. Sumber UNESCO.
Peta kawasan di Bali yang masuk dalam Warisan Budaya Dunia UNESCO.

Pura Ulun Danu Batur berada di Desa Batur. Lokasinya di atas kaldera. Persis di samping jalan raya Bangli – Gianyar. Merujuk pada koordinat yang dimasukkan sebagai bagian dari lansekap subak yang UNESCO, pura inilah yang dimaksud. Padahal, dia terpisah dari danau. Jaraknya sekitar 10 km dari tepi danau.

Di bawah sendiri terdapat pura dengan nama mirip, Pura Hulundanu Batur di Desa Songan. Seperti namanya, pura ini berada di bagian hulu danau. Jaraknya sekitar 200 m dari bibir danau.

Namun, menurut I Wayan Windia, Ketua Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana dan anggota tim penyusun usulan ke UNESCO, pura yang dimasukkan adalah yang di atas. Bukan di bawah. “Karena ada dokumen di Belanda bahwa setelah pura di bawah hancur, maka secara resmi Pura Ulun Danu Batur dipindah ke atas,” kata Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana itu.

Kedua pura ini memiliki fungsi sama, sebagai pura bagi subak-subak di sekitarnya. Jero Mangku Gede Ulun Danu Batur, pemimpin tertinggi di pura ini, mengatakan Pura Hulundanu bergungsi untuk memohon restu dari Dewi Danu atau Dewi Kesuburan bagi petani Bali. Dari proses persiapan lahan, pembenihan, sampai pascapanen, semua upacaranya memerlukan air suci (tirta) dari Pura Hulundanu Batur.

“Semua subak di Bali seharusnya mendak tirta (mengambil air suci) di Hulundanu terutama terkait pertanian,” kata Jero Mangku Gede Ulun Danu Batur.

Secara spiritual (niskala), Jero Mangku menambahkan, petani juga melakukan berbagai upacara untuk menjaga kesucian pura. Selain odalan tiap enam bulan sekali juga Panca Wali Krama, ritual besar lima tahun sekali.

Dengan cara itulah petani meyakini bahwa sumber air di Danau Batur sudah suci secara spiritual dan bisa digunakan sebagai bagian dari upacara, terutama di pura-pura subak.

Petani menyiram bawang mengandalkan air dari Danau Batur.

Pencemaran

Ironisnya, kesucian secara spiritual belum tentu sejalan dengan kualitas danau. “Bagi saya pribadi, kondisinya memang makin mengkhawatirkan,” kata Jero Mangku.

Jero Mangku, seperti halnya Suana, merasakan bahwa kualitas Danau Batur memang memburuk. Danau memang seperti terlihat makin luas, tetapi menurut Jero Mangku, itu terjadi akibat sampah yang makin banyak di dasar danau.

“Memang (sampahnya) tidak kelihatan karena ada di bawah. Sampahnya kebanyakan dari sungai di atas,” lanjutnya.

Tak hanya oleh sampah di dasar laut, pencemaran air di Danau Batur juga akibat masifnya pertanian berbahan kimia kebun-kebun di sekelilingnya. Petani di Desa Toyabungkah, Jero Mining dan Jero Kadek, termasuk yang menggunakan bahan-bahan kimia dalam budidaya pertaniannya.

Menurut Mining, mereka menggunakan pestisida terutama untuk membersihkan hama ulat. “Kalau tidak pakai racun, tidak mau mati ulatnya,” kata Mining.

Dari kebun petani, racun-racun pestisida itu terbawa hingga ke dalam danau. Apalagi Danau Batur memang tak memiliki sempadan atau selokan untuk mencegah masuknya air hujan dari lereng bukit masuk danau.

Petani menyadari bahwa racun pestisida bisa mencemari tubuh mereka melalui pernapasan. Toh, semua petani menjawab santai saja. “Racunnya kan masuk pelan-pelan. Jadi tidak langsung terasa sekarang juga,” ujar Mining.

"Racunnya kan masuk pelan-pelan. Jadi tidak langsung terasa sekarang juga."

Jero Mining, petani di Kintamani

Pengujian oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli pada Oktober 2018 lalu menyimpulkan bahwa kualitas air Danau Batur memang tidak layak untuk konsumsi meskipun tingkat pencemaran tergolong rendah.

Danau Batur merupakan danau paling luas sekaligus paling tercemar di Bali.

Ironi

Direktur Bali Organic Association (BOA) Ni Luh Kartini mengatakan kian rusaknya lingkungan Danau Batur, ketika dia menjadi bagian dari WBD UNESCO, adalah ironi. Apalagi, jika melihat fakta bahwa tidak hanya Batur, danau-danau lain di Bali pun mengalami penurunan kualitas yang sama.

“Air danau dianggap suci, tetapi limbah-limbah pertanian dibiarkan langsung masuk,” kata dosen Fakultas Pertanian Universitas Udayana ini.

Menurut Kartini, banyaknya limbah pertanian dan perikanan di Batur membuat laju sedimentasi di danau ini sangat besar. Kartini memberikan data sedimentasi Danau Batur dalam kurun waktu 1975-2012 mencapai 124,71 meter kubik atau 0,21 meter kubik per tahun. Pada kurun waktu 2013-2015, pendangkalannya melonjak tajam: 5.980,47 meter kubik atau 1.993 meter kubik per tahun.

Kartini menambahkan ironi itu kian bertambah ketika sebagian pihak di Bali juga menuduh subak sebaga salah satu pihak yang menghabiskan air. Subak dianggap lebih banyak menghabiskan air dibandingkan kegiatan manusia lain.

Padahal, dia melanjutkan, terus berkurangnya air di Bali terjadi akibat banyaknya alih fungsi lahan di Bali yang sekaligus mengancam keberadaan subak. Secara umum, alih fungsi lahan produktif di Bali saat ini terjadi ke arah hulu atau pegunungan setelah di hilir, terutama pesisir, makin habis.

“Alih fungsi lahan produktif Bali terjadi dari daerah pesisir ke pegunungan. Tutupan lahan yang selama ini menjadi resapan air, kini sudah beralih fungsi,” lanjutnya.

Jika tidak ada solusi untuk menanganinya, Kartini khawatir subak Bali yang kini terus dibangga-banggakan sebagai WBD hanya akan tinggal cerita. Lalu, bagaimana jalan keluar untuk mencegah agar subak di Bali, termasuk di Jatiluwih, tidak punah?

Petani menawarkan atraksi memikul rumput kepada turis di Jatiluwih.

Menambah Fungsi

I Gede Suweden tak ingin hanya jadi penonton ketika turis kian banyak berkunjung ke desanya, Jatiluwih. Sejak 2006, ketika desanya makin terkenal sebagai salah satu desa wisata di Bali, petani ini mengembangkan rumah penginapan (homestay).

Dia mengaku tak perlu banyak modal untuk membuat penginapan. Suweden hanya mengubah dapurnya menjadi kamar tidur dengan menambah dipan dan kasur. Untuk kenyamanan tamu, dia juga melengkapi kamar dengan toilet dan kamar mandi. Empat kamar di sisi timur rumahnya itu pun berfungsi sebagai penginapan.

Rumah Suweden berarsitektur Bali tradisional. Luas arealnya sekitar 5 are. Ada empat balai utama: dapur, ruang tinggal keluarga, tempat suci, dan kamar tamu. Suweden tidak perlu mengubah alih fungsi sawahnya sama sekali. Dia hanya menambahkan fungsi pada rumahnya agar lebih nyaman untuk tamu yang menginap.

Berada persis di pinggir sawah, kamar penginapannya menyajikan pemandangan sawah. Dari dalam kamar, sawah itu pun terlihat langsung. “Turis ke sini memang ingin menikmati suasana pedesaan,” kata Suweden.

Tak hanya mengelola penginapan, Suweden pun membentuk Kelompok Wisata Suranadi bersama teman-temannya sesama anggota Subak Gunungsari Umakayu. Mereka menyediakan jasa pemandu treking dengan tiga pilihan jarak tempuh: panjang, pendek, dan menengah.

“Dengan begitu kami bisa mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah fungsi sawah,” lanjutnya.

Pasangan petani menjual beras merah dan kelapa muda kepada turis di Jatiluwih.

Museum Hidup

Di tengah maraknya alih fungsi lahan di Jatiluwih akibat tuntutan pariwisata, usaha Suweden untuk mengelola penginapan bisa menjadi jawaban. Di satu sisi petani bisa mendapatkan bagian dari tamu yang datang, tetapi di sisi lain mereka juga tetap mempertahankan sawahnya.

“Turis jauh-jauh ke sini kan untuk menikmati sawah. Masak kita malah mengubah jadi bangunan,” lanjutnya.

Menurut Suweden, Jatiluwih harus dikelola sebagai tempat wisata berbasis komunitas. Warga desa menjadi pemilik dari tempat-tempat menginap di desa itu. Begitu pula dengan restoran. Tak perlu ada restoran-restoran baru. Cukup memanfaatkan rumah dan warung yang sudah ada.

Jatiluwih tidak memerlukan bangunan-bangunan baru. Apalagi jika dibangun di lahan sawah.

Apa yang sudah dilaksanakan Suweden sejalan dengan pendapat Daud Daud Aris Tanudirjo, dosen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Menurut Daud, selama ribuan tahun, subak Bali terbukti mampu bertahan sebagai budaya dan kearifan lokal dalam pertanian. Namun, ketika subak hanya semata dilihat sebagai daya tarik wisata, maka mulai terjadi banyak ancaman.

“Subak yang kita pertahankan selama berabad-abad, kenapa justru saat ini mengalami degradasi?” tanya Daud ketika menjadi pembicara tentang Hari Warisan Dunia di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Jumat (26/04/2019) lalu. Masalah di Jatiliwih tersebut lain kerentanan sistem subak, tekanan pembangunan, dan kurangnya perindungan terhadap lingkungan.

Untuk itu, menurut Daud, Jatiluwih sebaiknya dikembangkan sebagai museum hidup (ecomuseum) agar subak dan segala kearifan lokal yang menyertainya bisa tetap hidup. Tujuan utamanya adalah pelestarian kawasan, bukan pariwisata.

Kalau semata demi pariwisata, maka justru akan mengancam masa depannya.

Daud mencontohkan Dimen Dong Eco-Museum di China sebagai WBD yang tetap lestari ketika menjadi museum hidup dan terbuka pada pariwisata. Desa Dimen berada di Provinsi Guzhou, China bagian selatan. Lokasinya di ketinggian 750 meter di atas permukaan laut.

Ekomuseum Dimen Dong merupakan kawasan pelestarian ekologi dan budaya meliputi 15 desa dan 46 klan. Luasnya mencapai 172 km persegi dengan lebih dari 15.000 jiwa penghuninya.

Selama ribuan tahun, komunitas ini hidup sebagai petani kecil untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sistem budidaya pertanian mereka pun masih tradisional dan subsisten. Hingga saat ini mereka masih menjaga sawah maupun bangunan-bangunan tradisional di desanya, seperti rumah, jembatan, dan lumbung.

Budaya-budaya kuno pun masih terjaga, termasuk lagu, pertunjukan, pembuatan kertas, membatik, dan lain-lain.

“Di tempat-tempat lain, WBD mampu mengangkat masyarakat untuk mendapatkan kehidupan lebih sejahtera meskipun warga tetap hidup dengan kearifan setempat. Tidak tergoda dengan modernitas,” katanya.

Sebagai ujung tombak dalam pengelolaan subak di Jatiluwih, petani berhak mendapatkan hak lebih tinggi.

Ujung Tombak

Meskipun demikian, pengelolaan fasilitas pariwisata oleh petani hanya salah satu. Hal penting lain adalah memberikan pembagian hasil uang tiket dan wewenang lebih besar kepada petani anggota subak dalam mengelola Jatiluwih sebagai WBD.

“Sebagai ujung tombak, subak seharusnya mendapatkan sampai 45 persen,” kata I Nyoman Sutama, mantan Ketua (Pekaseh) Subak Gede Jatiluwih.

Menurut Sutama dengan pembagian pendapatan lebih besar untuk subak, maka anggotanya bisa membiayai upacara dan memperbaiki saluran irigasi sendiri. Tidak harus menunggu pemerintah untuk perbaikan saluran irigasi.

Sebagian besar petani di Jatiluwih memang mengeluhkan adanya kerusakan saluran irigasi di sana. Penyebabnya tanah longsor dan saluran irigasi yang sudah tua. Akibatnya jumlah air ke sawah pun berkurang. Banyak sawah tidak dapat air. Padahal, bagi petani, saluran irigasi ini ibarat otot yang mengalirkan darah dalam tubuh. Darahnya adalah air, sedangkan tubuhnya adalah hamparan sawah.

Salah satu contoh kerusakan saluran irigasi itu terjadi di Bendungan Gunung Sari di bagian atas Jatiluwih. Meskipun petani sudah meminta ke Pemprov Bali untuk memperbaiki, tetapi hingga saat ini bendungan itu masih rusak. “Air yang mengalir dari bendungan itu ke Jatiluwih sudah terputus lama. Ini yang belum ditangani sejak lama,” kata Pekaseh Subak Gede Jatiluwih I Wayan Mustra.

Tanpa perbaikan saluran irigasi, subak Jatiluwih ibarat manusia tanpa darah. Bisa mati pelan-pelan.

Ketua Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana I Wayan Windia menambahkan, subak juga harus memiliki kewenangan sepenuhnya tanpa campur tangan dari pemerintah maupun pengelola DTW Jatiluwih. Dengan begitu, subak bisa lebih independen ketika memberikan pertimbangan izin atau tidak terhadap rencana pembangunan baru di Jatiluwih.

Secara ex-officio, Pekaseh Subak Gede dan Kepala Desa Jatiluwih merupakan Wakil Ketua Badan Pengelola. Mereka yang memberikan rekomendasi izin jika ada permintaan izin pembangunan di kawasan Jatiluwih. Namun, berdasarkan pengalaman tahun lalu, Pekaseh justru dipecat ketika tidak memberikan izin pembangunan. Padahal, subak adalah lembaga otonom.

Hal serupa pun kembali terjadi saat ini. Meskipun pekaseh tidak memberikan izin pembuatan lahan parkir baru di Jatiluwih, nyatanya proyek itu tetap berjalan. I Wayan Mustra mengatakan ketika pekaseh tidak memberikan izin pembangunan, proyek itu justru dapat lampu hijau dari Pemkab Tabanan. Mereka pun tidak bisa melawan dan membiarkan pembangunan tempat parkir baru di areal sawah tersebut.

“Tiang tetap bilang walaupun ada lampu hijau, tetap tidak bisa membangun. Hal seperti itu jangan sampai itu terulang lagi,” katanya.

Jatiluwih memerlukan rencana tata ruang yang jelas agar tidak makin rusak oleh alih fungsi lahan.

Rencana Detail

Secara kelembagaan, Pemprov Bali juga perlu segera membentuk badan pengelola atau lembaga koordinasi di tingkat provinsi untuk mengelola WBD yang tersebar di lima kabupaten. Hal tersebut memang bagian dari usulan yang diajukan ke UNESCO pada 2012. Saat itu, ada badan koordinasi di bawah tanggung jawab Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

Namun, saat ini badan koordinasi tersebut sudah tidak ada. Badan pengelola di tingkat provinsi pun tidak juga terwujud.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Wayan Kun Adnyana mengatakan semua pihak memang perlu kembali duduk bersama untuk membahas permasalahan Jatiluwih saat ini. Dia menilai makin banyaknya alih fungsi lahan terjadi akibat tidak adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Kita perlu duduk bersama untuk bersepakat,” kata Kun yang baru menjabat sejak Maret 2019.

Terkait pelestarian subak secara umum, Kun mengatakan Pemprov Bali sudah memberikan bantuan keuangan khusus sebesar Rp 50 juta per tahun per subak. Di sisi hilir, Pemprov Bali juga sudah membuat Peraturan Gubernur (Pergub) Bali nomor 99 tahun 2018. Pergub ini antara lain mengatur agar hotel dan restoran di Bali membeli produk petani Bali.

“Tujuannya menjaga eksistensi petani. Kalau kita bisa meningkatkan pendapatan dan kebanggaan petani, maka kita bisa menjaga subak,” katanya.

Manajer Daya Tarik Wisata Jatiluwih I Nengah Sutirtayasa mengatakan hal serupa. “Harus segera ada RDTR agar tidak terus berpolemik. Kita hanya butuh solusi. Jangan terus menyudutkan kami tanpa memberi solusi,” ujarnya. [b]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com