Dinas Pemajuan Desa Adat (PMA) Provinsi Bali adalah unit baru sejak Perda tetang Desa Adat disahkan pada 2019. Program pertamanya adalah melakukan pendampingan pengelolaan dana Covid-19 oleh desa adat ini. Berikut wawancara dengan Kepala Kadis PMA AA Ngurah Kartika yang juga tim Satgas Penanganan Covid Bali di kantornya pada 23 Desember 2020.

Bagaimana proses kelahiran dinas baru Pemajuan Desa Adat (PMA) ini?

Kebijakan pemerintah Bali dituangkan dalam 22 misi salah satunya penguatan dan kedudukan desa adat dalam penyelenggaraan kehidupan bidang parahyangan, pawongan, palemahan, dan subak. Upayanya membangun Majelis Desa Adat (MDA) di provinsi dan kabupaten. Membentuk dinas khusus berdasar Perda 4/2019 tentang Desa Adat di Bali yakni Dinas Pemajuan Desa Adat. Tugas pokok membantu gubernur dalam penguatan dan kedudukan desa adat di Bali.

Pemerintah memberikan anggaran dana desa adat yang bersumber dari alokasi APBD Semesta Berencana Rp447,9 miliar dan di APBD perubahan Rp74 miliar, masing-masing tambahan Rp50 juta di perubahan.

Menurut Gubernur ini baru bab 1. Di Dinas PMA, ada bidang pembinaan pemerintahan desa daat, hukum adat, perekonomian, dan perencanaan pembangunan. Dalam bidang pemerintahan 2020-2021dengan Majelis Desa Adat kerja sama penguatan kapasitas, sumber daya manusia prajuru melalui bimbingan teknis . Penguatan tata kelola dan keuangan desa adat. Ada Pergub 34/2019 tentang Pengelolaan Desa Adat di Bali.

Pembagian wewenang dengan MDA garis batasnya di mana?

Mitra kerja. Apa yang jadi kebutuhan desa adat seluruhnya difasilitasi Dinas PMA. Ketika melaksanakan kegiatan selalu bersama dengan MDA. Penyuratan perarem (aturan adat), ekonomi perencanangan baga usaha desa adat, pembinaan LPD, membangkitkan sektor riil. Perda 4 beri peluang meningkatkan perekonomian desa adat dengan usaha misal tenten, supermarket, bengkel, dsb. Ini peluang bagus.

Ini yang didorong melalui pembentukan BUPDA. Ada 2 pilar, sektor keuangan LPD dan sektor riil, BUPDA. Kalau bagus tata kelolanya, makin sejahtera.

Ada potensi gesekan dengan desa dinas karena ruang dan jenis usahanya hampir sama?

Tak ada peluang itu, karena desa dinas dan adat dari awal berdua bersinergi, kerja sama. Tak saling bersaing. Adat lebih kompleks, sekala dan niskala. Desa dinas lebih ke administratif. Ini tugas berat menyinergikan dua desa ini. Sudah sering ketemu di Forum Perbekel dan lainnya. Kalau kuat, Bali luar biasa.

Karena ada di ruang yang sama, bagaimana pengeloaan ruangnya?

Krama(warga)-nya satu, krama desa dinas dan adat. Weidangan/areanya juga sama. Ini harus jadi pijakan berpikir kedua pimpinan desa. Obyek sasaran program juga sama. Ini perlu disinergikan, apalagi desa dinas anggarannya lebih banyak. Karena ada dana desa.

Pengelolaan anggaran dana Covid-19 oleh desa adat. Mereka otonom sekarang kelola dana publik, bagaimana prosesnya?

Covid tiba, syukur sudah ada dana desa adat dari APBD tadi. Akhirnya Pemrov menugaskan kami dana desa adat dimanfaatkan penanganan dan pencegahan Covid. Awalnya dirancang program desa adat, lalu dana direfokusing. Sama dengan Pemda. Syukur di desa adat kita sudah ada dana yang bersumber dari APBD itu.

Secara sekala nisakala, ada petunjuk teknis pemanfaatannya. Sekala nunas ica, diberi kesehatan. Prajuru desa adat arahkan ke niskala (nyejer daksina dan segehan wong-wongan).

Sekala ada Satgas Gotong Royong ini yang difokuskan melalui edukasi, penyemprotan disinfektan, masker, dan lainnya. Sampai ada APBD perubahan tambahan Rp50 juta.

Dana desa adat Rp300 juta sudah ditransfer mulai awal Februari dan langsung masuk rekening desa adat. Beda dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK), lewat desa dinas sebelumnya. Dulu nilainya lebih kecil.

Alokasi dana sebelum perubahan anggaran (refokusing) apa saja?

Ada program wajib seperti penyelenggaraan bulan bahasa Bali, pengelolaan sampah, pengembanagan seni wali. Parahyangan ada piodalan, purnama, tilem. Bidang pawongan dan palemahan kita serahkan apa yang dibutuhkan seperti RPJMDes Adat. Kita baru, dinas PMA terbentuk Januari 2020. Kita pararel bekerja. Alokasi APBD masuk, desa adat juga menyusun anggaran setahun.

Ini kendala karena penglingsir belum pengalaman, semua baru sejak Perda 4. Banyak sekali pendampingan. Kebanyakan yang sudah jalan bulan bahasa Bali pada Februari, kebanyakan sudah jalan.

Tidak pakai persentase, Rp50 juta di awal, Rp100 juta untuk dampak BPNT, sampai ketiga Rp50 juta. Akhirnya hampir semua untuk penanganan Covid, sekitar Rp200 juta dari Rp350 juta.

Ada desa adat sudah membangun fisik seperti perbaikan penyengker (tembok pura), kalau sudah dimulai kita tak alihkan anggarannya. Tetap harus jalan. Jika belum dipakai, refokusing, tak semua desa adat.

Alokasi dana desa adat sama padahal jumlah krama dan banjarnya beda?

Sudah dipikirkan, desa adat tak sama. Ada yang satu desa adat satu banjar. Jumlah krama beda. Dari sisi keuangan memang belum menunjukkan “berkeadilan”, tapi soal waktu saja, kemampuan finansial APBD Bali. Kita akan mengarah ke sana, melihat jumlah krama, luas wilayah, dsb.

Rp300 juta sangat sedikit. Makanya kita dorong desa adat bisa mandiri, menciptakan usaha sektor riil untuk penambahan PAD desa adat. Jadi penyeimbang APBD, kalau dikumpulkan bisa banyak juga.

Alokasi mata anggaran formatnya sama, apakah desa adat tak bisa merancang sendiri kebutuhannya?

Penanganan Covid sama, kalau semprot sama pakai disinfektan. Pakai masker, pengadaan alat cuci tangan sama. Tak ada yang berbeda, sama kebutuhan dan alatnya. Itu memudahkan kami juga.

Ada beberapa desa punya strategi dampak Covid, bantu korban PHK dengan modal bertani, ini kan perlu dialokasikan?

Dari mana anggarannya? Sementara tidak. Itu kan sangat kecil, berapa orang yang dapat, 1-2 orang, yang lain nanti nuntut. Belum mengatur soal itu. Itu kan dampak. Ini akan panjang, perlu SDM memadai.

Setelah 9 bulan, pencapaiannya apa?

Secara nasional Bali terbaik penanganan Covid-nya, ini yang harus dipertahankan, ditingkatkan. Ada peningkatan infeksi, yang sembuh juga banyak, tingkat kematian bisa ditekan. SE 2021 sudah memerintahkan peningkatan kinerja Satgas Gotong Royong Desa Adat. Tak boleh kendor dengan prokes, semua transmisi lokal.

Indikator keberhasilannya apa?

Pemerintah punya datanya, kita sudah update, itulah indikatornya. Covid kan dinamis, naik dan turun. Bisa kita kendalikan.

Selain bentuk Satgas Goton Royong, kita dorong buat perarem pengendalian dan pencegahan gering agung Covid19. Perarem ini hukum adat, ini menjadi semacam aturan mengatur tata tertib di wilayah desa adat. Kita dorong ke sana.

Pengawasan protokol kesehatan Satgas Desa Adat kini tak seketat sebelumnya?

Mereka kelelahan, dikira Covid pendek, ternyata masih. Semangat di awal menggebu-gebu, akhirnya kelelahan karena di satgas ada PNS, TNI, yowana, dll. Mereka masih ada, mungkin sekarang terbatas. Soal kemanusiaan, relawan di desa adat.

Transparansi dan serapan anggarannya bagaimana?

LPJ terakhir harus masuk 10 Januari 2021, seluruh pertangungjawaban paling lambat 10 Januari. Sejauh ini belum memantau, tapi data ada. Saya kira hampir 98% sudah selesai.

Apa syarat transparansi keuangan, seperti pengumuman di desa?

Belum ke sana, yang penting sesuai petunjuk teknis. Kami bentuk tim pembinaan dan pengawasan mengikutsertakan Inspektorat, Bappeda, bersama MDA. Tak bisa ke semua desa adat.

Apakah semua mampu membuat LPJ seperti Juknis?

Kami membuka diri, belum sempurna, terus kita dampingi. Tak banyak yang kesulitan, kita sudah berupaya mendampingi.

Bagaimana dengan tambahan Rp10 miliar dana desa adat di Denpasar?

Itu bantuan keuangan khusus, di Denpasar kasus melonjak perlu dukungan dana Pemprov melalui BKK diberikan ke APBD Denpasar. Peruntukannya untuk penanganan Covid, kemunginan ada tambahan dari Pemkot Denpasar.

Ketika negara masuk ke desa adat, bagaimana menyeimbangkan otonomi desa adat dan tanggung jawab publik?

Betul otonom, tapi kehadiran negara sangat dibutuhkan desa adat. Intervensi positif bukan negatif, justru Perda Desa Adat pemerintah beri penghormatan, perlindungan. Sama dengan UU 1945 pasal 18B, misalnya diberikan anggaran. Jangan diartikan kehadiran negara di desa adat akan menyebabkan tak otonom, justru memperkuat. Tak ada yang salah.

Memastikan tak ada kontrol secara politik?

Tak ada, murni di adat, seni, tradisi, kearifan lokal. Pemerintah mendorong dengan otonomi yang dimiliki, bisa melaksanakan penyelengarakan. Tata keuangan lebih modern, kami siapkan Sistem Keuangan Desa Adat (Sikuat). Hukum adat di-review, jangan sampai melanggar HAM, bertentangan dengan hukum, ini yang kita dorong bersama MDA. Bagaimana mendorong mandiri secara ekonomi. Bisa sejajar dengan desa dinas. Keduanya luar biasa di Bali.

Karena menggunakan dana publik, apakah kewajiban pada publik juga melekat desa adat?

Desa adat memang subjek hukum kemudian pemerintah memberikan alokasi APBD dana publik. Kewajiban desa adat mempertanggungjawabkan keuangan tadi.

Kalau publik di luar desa adat apakah bisa mengakses LPJ?

LPJ desa adat disampaikan lewat paruman (rapat adat). Tak boleh ujug-ujug. Mekanisme paruman setelah kegiatan selesai, ada pertanggungjawabannya. Hanya oleh krama desa adat.

Kalau di luar krama adat bisa akses di mana?

Bisa minta di sini (PMA), sementara file belum seperti pemerintahan bisa diakses di mana-mana, kami belum siap. Kalau ingin lihat 10 Januari nanti LPJ. Sikuat aplikasi sederhana bagaimana APBDes disusun di sana, pendapatan, pembiayaan, kita tahu persis anggarannya. Belum online, kerjasama dengan Kominfo. Ini semua baru. Kendala SDM, blank spot, tapi ini berjalan. Ada yang sudah bisa masuk dan belum, yang belum kita input dari sini. Belum semua, masih proses menuju

tata kelola keuangan modern. Kami sedang merancang JIDAT, jaringan informasi hukum adat. Desa adat yang ingin konsultasi bisa lewat sistem. Awig dan perarem didokumentasikan secara elektronik. Sedang dirancang. Sedang buat tim untuk mengasuh tanya jawab di sistem itu.