Uji Publik calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar dilaksanakan pada 14 November 2024 bertempat di Ruang Nusantara, Gedung Agrokomplek Universitas Udayana. Tema yang diusung adalah “Demokrasi dan Partisipasi: Membuka Ruang Dialog Antara Pemangku Kepentingan dan Masyarakat” dengan tiga sub tema, yaitu lingkungan, tata kota dan kelola kebijakan, serta kesejahteraan masyarakat. Sesi pertama dihadiri oleh pasangan calon nomor urut 01, Gede Ngurah Ambara Putra dan I Nengah Yasa Adi Susanto yang menyampaikan visi misi, serta program yang dicanangkan untuk menjawab permasalahan di Kota Denpasar. Mari kita simak jawaban dari pasangan calon Ambara – Adi.
Permasalahan sampah hingga komitmen emisi nol bersih
Pertanyaan: Masalah sampah terbesar kan datang dari sektor pariwisata, sedangkan pariwisata ini merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah Pak, gimana Pak menurut Bapak menanggapi permasalahan ini?
Gede Ngurah Ambara Putra: Memang tidak ada kajian yang jelas kebijakan dari pemerintah daerah Denpasar. Kalau di luar negeri permasalahan sampah ini bisa diselesaikan dengan insinerator. Tapi dengan biaya yang cukup mahal sekitar Rp800 ribu. Penting juga pendekatannya adalah kita tidak tahu ketika dengan program Pak Prabowo apakah insineratornya lebih murah. Kami lihat adalah bank sampah di Denpasar tidak mengerjakan khususnya sampah organik, padahal sampah organik terbesar di Denpasar. Di daerah lain sampah organik juga dikerjakan oleh bank sampah. Untuk mengelola bank sampah dibutuhkan tenaga kerja, sedangkan tenaga kerja yang ada di Denpasar cukup mahal. Banyak ada bank sampah di banjar, tapi mereka maunya hanya sampah plastik yang berharga. Padahal sampah organik juga bisa, dukungan pemerintah itu kurang sekali, sehingga semua sampah organik masuk ke TPST TPA. Problem sekarang adalah sampah yang sudah dipilah itu dari beberapa informasi yang saya terima, sampah yang udah dipilah itu karena nggak ada tempat untuk memisahkan, akhirnya digabung lagi. Jadi dari hulu ke hilir ini, sampah rumah tangga yang sudah dipecah harusnya ada tempat terpisah. Kedua, untuk di Bali banyak sampah organik, harusnya dibikinkan bank sampah organik. Mungkin sudah ada, tapi belum masif di setiap desa atau kelurahan. Padahal itu bisa jadi pupuk, bisa menjadi ekoenzim. Pembinaan ini belum secara berkelanjutan. Nah sisanya, sampah dari pariwisata bisa dimasukkan ke insinerator dan harapannya ke depan dibiayai dari pariwisata (subsidi silang). Kami pun punya program kalau memang bisa dipisahkan, nggak perlu bayar, gratis pemilahan sampah. Pemilahan pun khususnya masyarakat miskin diberikan tong sampah yang berbeda supaya mereka punya alat. Kedua, alat angkutnya masih sama aja seperti dulu. Jadi kebijakan itu harusnya disiapkan dulu infrastrukturnya, baru dijalankan programnya. Tapi program kami masalah sampah 2024 – 2029 akan selesai.
I Nengah Yasa Adi Susanto: Sebenarnya pemerintah pusat sangat peduli permasalahan sampah yang ada di Bali, khususnya di Denpasar. Kita masih ingat di G20 pemerintah meresmikan 3 TPST yang ada di kota Denpasar, namun sayangnya pemerintah kota Denpasar lalai. Kenapa saya bilang lalai karena mereka memilih vendor atau perusahaan yang bekerja sama untuk pengelolaan sampah di TPST ini tidak tepat, sehingga diputus kontrak. Bulan September sudah putus kontrak dan itu diresmikan oleh Jokowi. Jadi intinya, pemerintah Kota Denpasar saat ini tidak serius mengatasi masalah sampah, apalagi sudah mengeluarkan Rp150 miliar kurang lebih untuk membangun TPST. Pada dasarnya harus dari hulu ke hilir. Kita harusnya memberikan insentif kepada mereka, sehingga mereka nggak perlu bayar lagi. Kalau kita lakukan hal ini, kita bisa produce sampah itu menjadi sesuatu yang berharga. Contoh di Banyumas, Bapak Ibu bisa google nanti bagaimana pemerintah mereka mengelola sampah.
Gede Ngurah Ambara Putra: TPST itu juga kajiannya mereka menyampaikan 400 ton per hari, ternyata untuk yang biasa saja itu 50 ton, kalau dipaksakan bisa sampai 150 ton, tapi mesinnya rusak. Sehingga sampah menumpuk di sana, sehingga bau. Sampah yang bau ini ditambahkan lagi, tambah bau.
Pertanyaan: Sebutkan strategi calon walikota atau wakil walikota untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam peningkatan bauran energi di kota Denpasar dan apa saja langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mendukung target pencapaian emisi nol bersih di Bali?
Gede Ngurah Ambara Putra: Jadi penting sekali memang energi terbarukan ini. Karena kita kan sebagai daerah pariwisata yang memerlukan emisi yang rendah, dasarnya adalah energi terbarukan. Pertama, kendaraan begitu banyak. Bagaimana kita ke depan masyarakat Denpasar tidak banyak memakai kendaraan pribadi. Itu kita akan menyediakan transportasi publik, sehingga pencemaran udara itu agak sedikit lah. Yang kita lihat, pencemaran udara di Denpasar banyak dari kendaraan bermotor. Rumah-rumah dengan energi terbarukan energi matahari, udara, angin. Yang kami lihat, energi terbarukan memang dari kendaraan bermotor. Begitu juga ke depan rumah-rumah menggunakan energi terbarukan, energi matahari, udara, angin. Di luar negeri mobil-mobil sudah mulai pakai baterai, sedangkan tenaga baterai bisa diambil dari tenaga surya. Begitu juga RTH terbuka. Seperti tadi disebutkan banyak bangunan liar.
Parkir yang semrawut dan terbatasnya angkutan umum
Pertanyaan: Mengenai parkir yang agak semrawut begitu, kemudian halte yang kadang-kadang tidak berhenti di tempatnya begitu ya, dan kemudian macet, terus banyaknya penduduk yang datang ke kota Denpasar gitu ya. Nah dari segi, dari sudut pandang Bapak sendiri gimana nih Pak untuk menanggapi situasi ini?
Gede Ngurah Ambara Putra: Masalah parkir liar, kami sudah sampaikan perlu penegakan aturan yang jelas. Kadang ada tenaga parkir yang memungut parkir di atas trotoar. Memungut parkir yang sudah jelas-jelas menginjak jalan. Kedua, kalau kita berjalan di jalan ternyata ditabrak, itu tidak dapat asuransi. Harus kita berjalan di trotoar. Kalau kita berjalan di trotoar, ditabrak itu kita dapat ganti rugi. Sehingga kalau kita berjalan di tengah jalan, ditabrak, itu nggak dapat ganti rugi. Ini lah pentingnya penegakan aturan, dari pemerintah daerah harus menegakkan ini. Tidak boleh parkir di trotoar. Trotoar adalah hak pejalan kaki, kedua untuk mengamankan disabilitas. Disabilitas kalau di trotoar ada penandanya. Kalau ini tertutup kendaraan, bagaimana, mereka pasti jalan di jalan umum. Ini lah pentingnya penegakan hukum dan juru parkir tidak boleh memungut parkir di trotoar dan di jalan umum. Bagaimana kita jadikan solusi bagaimana tempat parkir yang seharusnya. Ini yang membahayakan masyarakat Kota Denpasar karena banyak yang tidak mengerti.
I Nengah Yasa Adi Susanto: Kalau menurut kami, seharusnya pemerintah tidak memikirkan pendapatan dari retribusi parkir. Karena kita juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana ibu-ibu atau orang tua ini tidak pusing anak-anaknya biasanya berbekal Rp10.000 kemudian mereka singgah sini bayar, singgah sini bayar. Yang artinya kita ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi parkir itu jangan dianggap sebagai prioritas untuk mendatangkan PAD. Itu gratiskan saja. Mahasiswa dan murid-murid itu nggak usah bayar, sehingga meringankan beban mereka.
Pertanyaan: Kita lihat bahwa trotoar beralih fungsi menjadi lahan dagang mungkinlah dan mungkin motor-motor juga parkir di trotoar dan seringkali ini menjadi permasalahan bagi kita ya Pak ya, jadi pejalan kaki justru jalan di jalan raya begitu ya Pak ya, gimana nih pak?
Gede Ngurah Ambara Putra: Ada yang berdagang di trotoar, padahal sudah ada pasar di dalam. Penting pengaturan dari pemerintah daerah dalam penegakan asas. Kalau memang, saya rasa harus dibuatkan jalan keluarnya. Aturannya sudah ada, tinggal ditegakkan saja. Kalau memang ke depan harus lantai 2, lantai 2. Kita lihat di Pasar Sanglah, hanya di bawah aja yang ramai, di atas nggak ada. Mestinya kalau pedagang sayur di bawah, semuanya di bawah. Saya tambahkan juga, UMKM kan perlu kita kembangkan. Kalau ada parkir di UMKM, mereka nggak mau datang. Adik-adik aja kalau cafenya dipungut parkir, mereka nggak mau datang. Akhirnya cafe tidak memungut parkir, tapi mereka memberikan tenaga untuk mengatur di depan.
Pertanyaan: Sebutkan strategi dan rencana program yang akan diajukan oleh masing-masing calon walikota atau wakil walikota Denpasar untuk mengatasi isu terbatasnya layanan angkutan umum serta peningkatan fasilitas transportasi publik yang terintegrasi di Kota Denpasar guna mengurangi kemacetan lalu lintas?
Gede Ngurah Ambara Putra: Memang betul untuk mengurangi kendaraan pribadi harus ada transportasi publik. Kami sudah berkoordinasi dengan linear kami, baik itu provinsi maupun pusat, bagaimanapun Denpasar harus punya transportasi publik. Kenapa demikian? Untuk mengurangi kemacetan memang dengan underpass bisa, dengan smart lampu lalu lintas. Tapi kalau kita studi referensi ke daerah yang bagus, tidak bisa transportasi publik di jalan protokol aja, harus menjangkau desa-desa. Transportasinya harus smart juga, harus ada ketepatan. Jangan sampai tidak ada kejelasan dari kehadiran angkutan umum. Kita sangat mementingkan linearitas, anggarannya ada 2.7 triliun di Denpasar.
Kesejahteraan anak muda Kota Denpasar
Pertanyaan: Mengenai kesenjangan pendidikan, kesejahteraan pendidikan, kemudian kalau zaman sekarang lihat Gen Z ada yang namanya mental health begitu, kemudian isu yang banyak sekali dirasakan oleh kaum-kaum remaja termasuk saya ini Pak. Nah untuk itu Pak mungkin bisa dikasih pendapat mengenai hal-hal untuk anak muda bagi teman ini bagaimana penanganannya?
I Nengah Yasa Adi Susanto: Berbicara hari ini, kita harus lebih banyak berbicara tentang kompetensi. Kalau kita IP kita 4, melamar pekerjaan, jangan harap perusahaan tidak melakukan cek kompetensi. Oleh karena itu yang harus dilakukan bagaimana memberikan skill kepada anak muda, sehingga yang ada di usia kerja bisa bekerja. Kita ada BLK, maksimalkan BLK membuat program berbasis kompetensi. Setiap tenaga kerja wajib memiliki sertifikat kompetensi. Misalnya kalau para perempuan muda ini kita buka program perkantoran, jadi programnya 6 bulan teori, praktek 3 bulan di Delta, 3 bulan itu kita tempatkan di institusi kerja. Setelah itu mereka balik kita sertifikasi. Karena kan sekarang setiap orang yang kerja di Bali harus punya sertifikasi. Kalau perhotelan, kita buatkan program housekeeping, restoran. Ini akan bisa mengurai kemiskinan atau kelompok marginal. Kota Denpasar kita ingin jadikan kota kompeten di Provinsi Bali. Jadi fokus pemerintah harusnya bagaimana menjadikan mereka orang yang kompeten, sehingga mereka bisa bekerja.
Gede Ngurah Ambara Putra: Setelah mempunyai kompetensi, perlu juga iklim investasi di Kota Denpasar ini diaturlah. Karena tidak semua tamatan terserap di tenaga kerja, tentu beberapa di antaranya membuka usaha UMKM. Problemnya di Denpasar jasa dan barang untuk pendidikan 6 triliun per tahun. Tapi indeks pemberdayaan gendernya rendah sekali di Denpasar. Inilah penting. Kalau saya lihat karena banyaknya berjamurnya toko modern. Kadang kan lapangan kerja tidak bisa terserap semua. Akhirnya UMKM sangat penting sekali ke depan. Kita tidak pernah lihat tamu-jalan jalan di Sudirman. Ini yang ke depan mudah-mudahan iklim investasi, dan kita ingin mengkaji bagaimana toko modern bersinergi dengan UMKM. Dan persaingan harga ini nggak boleh, kita yang mengatur, sehingga kesempatan usaha ini, pemberdayaan ini bisa lebih baik.
Pertanyaan: Warga termasuk anak muda tidak tahu di kebijakan publik dan pembangunan di kota Denpasar. Bagaimana caranya warga bisa ikut berkontribusi aktif dan memantau prosesnya?
Gede Ngurah Ambara Putra: Jadi selama kami menjadi calon, kita membuka teras aspirasi. Para mahasiswa, Gen Z hanya dijadikan objek saja, tidak dijadikan subjek. Ke depan setiap kebijakan publik, kami akan selalu menyertakan aspirasinya. Seperti tadi, toko modern kenapa bisa berdekatan sekali, kenapa karena mereka tidak memasukkan aspirasi masyarakat untuk membuat kebijakan. Kebijakan itu nanti setiap keputusan yang dikeluarkan tentu sudah melalui kajian dari masyarakat.
I Nengah Yasa Adi Susanto: Salah satu visi misi kami adalah dialogis. Kami akan membuka ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan tentang tata kelola pemerintahan untuk mendapatkan feedback karena kita ingin membangun Kota Denpasar yang lebih baik. Justru teman-teman yang tahu seperti apa, kita tinggal mengeksekusi kemudian bersinergi dengan DPRD Kota Denpasar.
Pertanyaan dari Audiens
Pertanyaan: Apa teknis yang konkret dari bapak untuk mendisiplinkan anak muda dalam hal penggunaan kendaraan yang belum memiliki SIM karena hal ini juga menjadi salah satu sumber kemacetan di kota Denpasar dengan satu anak membawa satu mobil atau motor, itu jelas menyumbang kemacetan dan menghabiskan badan jalan untuk parkir?
I Nengah Yasa Adi Susanto: Yang pertama memang harus intensifkan edukasi pada orang tua bahwa anak-anak itu belum memenuhi persyaratan untuk membawa sepeda motor. Lebih banyak sosialisasi yang bersinergi dengan pihak kepolisian. Kedua, memberikan transportasi umum yang digratiskan untuk siswa di Kota Denpasar. Dengan bus gratis, saya rasa dengan mini bus itu, jangan busa yang besar lah, kan Kota Denpasar jalannya kecil, itu akan memudahkan mereka untuk mendapatkan transportasi secara gratis dan massal. Sehingga orang tua tidak harus mengantarkan. Ini kan yang mengantarkan anak-anak mereka kan sekarang orang tua, kemudian membuat macet. Kalau kita berikan kepada mereka transportasi gratis, saya rasa anak-anak tidak akan bawa sepeda motor. Di satu tempat saya melihat sekolah melarang bawa motor, tapi mereka parkir di luar sekolah. Mungkin sistemnya seperti apa nanti kita akan bersinergi dengan pihak sekolah, pihak kepolisian dan orang tua. Jadi komunikasi terjalin dengan pihak orang tua dan sekolah.
Pertanyaan: Bagaimana strategi pembangunan sumber daya manusia di Kota Denpasar. Apa yang anda lakukan dalam lima tahun ke depan?
Gede Ngurah Ambara Putra: Pembangunan SDM ke depan memberi pendidikan dan keterampilan. Kedua, mendorong UMKM supaya diperluas. Bagaimanapun juga, kehidupan perlu uang. Bagaimana iklim lapangan kerjanya harus benar-benar bagus. Pemberdayaannya kok kurang, padahal biaya investasi pendidikan tinggi. Bagaimana pemerintah daerah memperluas lapangan kerja dan memberikan keterampilan. Apalagi kita mengusung smart city, semua informasi akan kita berikan. Ke depan kita tidak akan bisa lepas dari teknologi itu sendiri.
Pertanyaan: Anak muda ini kan kebetulan beberapa mungkin kebanyakan ya Pak ya gengsi di bidang pertanian gitu, kemudian terkait ini Pak, bagaimana upaya paslon dalam membangkitkan kembali eksistensi dari subak sebagai warisan budaya melalui pengembangan sektor pangan di Kota Denpasar sendiri?
Gede Ngurah Ambara Putra: Jadi pembangunan sekarang ini tidak bisa lagi karena alih fungsi lahan. Terpaksa urban farming ini ke atas. Tapi saya lihat alih fungsi lahan ini harus ditahan. Ini juga menjadi perhatian kita karena kadang-kadang yang punya tanah membangun untuk keluarga, bukan untuk orang lain. Ke depan untuk masalah pangan kita harus mulai urban farming. Pertanian tidak ke bawah, tapi ke atas, bagaimana memenuhi pangan kita.
Pertanyaan: Banyak sekali program yang bagus, tapi belum pernah menyinggung tentang kriminalitas. Beberapa hari ini keamanan Kota Denpasar sedikit terganggu. Bila bapak terpilih, bagaimana regulasi dan menanggulangi kriminalitas yang terjadi agar tidak merugikan masyarakat Denpasar dan mahasiswa pendatang?
I Nengah Yasa Adi Susanto: Di visi misi kami abdi ini adalah aman, berbudaya, dialogis, dan inovatif. Jadi bagaimana menjaga Kota Denpasar ini aman. Aman ketika kita berjalan di trotoar, trotoarnya tidak lubang. Ke depan Denpasar sangat heterogen, yang kami akan kedepankan adalah bagaimana membangun Kota Denpasar ini yang membangun rasa aman. Data orang bertamu harus kita miliki dengan sistem smart city. Kita akan membuat aplikasinya supaya masyarakat tahu kalau ada pendatang, semua pendatang bisa terdata dengan baik. Bila terjadi kasus kriminalitas, itu yang kita bisa cepat responsif. Kerja sama dengan kepolisian, satpol PP, pecalang akan kita libatkan untuk Denpasar menjadi aman. Data orang yang datang dan pergi akan kita terapkan, sehingga jelas siapa yang datang melalui aplikasi. Ini ke depan akan kita sinergikan dengan kepolisian dan pecalang. Pecalang akan kita berdayakan karena mereka ujung tombak pengamanan di desa.
Gede Ngurah Ambara Putra: Kita menekankan kebanyakan masyarakat Denpasar membangun kos-kosan, tapi ibu kos tidak di tempat. Ini yang akan kita tekankan kepada pecalang untuk kontrol setiap saat, khususnya yang pemilik kosnya tidak ada. Jika orang datang lebih dari 24 jam tidak ada pekerjaan, lebih baik kembalikan ke daerahnya.
