Agustus 2025, Pemerintah Provinsi Bali melaporkan telah membentuk 716 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Bali. Ada 636 koperasi desa dan 80 koperasi kelurahan. KDMP merupakan program pemerintah pusat untuk memperkuat ekonomi dan pembangunan desa.
KDMP dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembentukan 80 ribu KDMP.
Keberadaan KDMP dan BUMDes di Bali
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten paling banyak yang memiliki KDMP, yaitu sebanyak 148 KDMP. Diikuti dengan Kabupaten Tabanan sebanyak 133 KDMP, sedangkan Kota Denpasar memiliki 43 KDMP.
Dari 716 KDMP di Bali, sebanyak 703 merupakan koperasi baru, sedangkan 13 lainnya merupakan pengembangan dari koperasi yang sudah ada. Gubernur Bali, Wayan Koster, melalui laman resmi Pemprov Bali menyampaikan, Bali sudah memiliki 6.276 koperasi eksisting.
Selain koperasi, sejumlah desa di Bali telah memiliki badan usaha masing-masing dengan nama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA), hingga lembaga keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD).
BUMDes berdiri dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Mempromosikan beras organik lokal
Sebagian besar BUMDes di Bali telah berdiri bertahun-tahun dan menopang perekonomian desa. Salah satunya BUMDes Asasta di Desa Bengkel, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.
Tahun 2016, BUMDes di Desa Bengkel terbentuk dengan nama Panca Tani. Unit usaha utamanya adalah simpan pinjam. Seiring waktu, unit simpan pinjam menyisakan masalah administrasi karena ketiadaan Surat Perjanjian Kredit (SPK). Penagihan kredit yang macet membuat tabungan warga tertahan. Risiko tinggi dan sulitnya penagihan membuat unit simpan pinjam dihentikan.
Dengan nama Asasta, badan usaha ini kini hanya menjalankan unit usaha dan pelayanan jasa. Direktur BUMDes Asasta, Rai Sujana menjelaskan, sejak 2021 BUMDes fokus pada ketahanan pangan.
Desa Bengkel dikenal sebagai salah satu desa penghasil beras di Tabanan. Desa ini menghasilkan beras berkualitas tinggi melalui pertanian organik.
“Gimana caranya petani itu biar bisa organik, kita kasih subsidi. Subsidi pupuk, biaya olah lahan, kita kasih dari desa. Berasnya BUMDes yang beli dengan harga Rp2.000 lebih mahal dari yang konvensional,” jelas Rai ketika ditemui di kantornya pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Sayangnya, desa tak bisa terus menerus memberikan subsidi pada petani. Pengurangan subsidi pun dilakukan secara bertahap. Dari lahan pertanian organik 1.2 hektare, kini yang melakukan pertanian organik hanya beberapa petani, dengan sisa lahan 59 are.
Saat ini, penjualan beras melambat dan stok menumpuk sebanyak 3 ton karena hanya mengandalkan penjualan ke Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Rai mengaku kesulitan menembus supermarket karena kendala izin edar yang pengurusannya dinilai mahal.
“Katanya biaya Rp80 juta. Duit dari mana itu. Itu ngurus izin aja,” kata Rai.
Akhirnya, sejak tahun 2026, BUMDes mengalihkan fokus ketahanan pangan dengan membelikan mesin perontok padi untuk membantu petani.
Bersamaan dengan pemasaran beras organik, BUMDes Asasta juga mengelola Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Sampah organik diproduksi menjadi pupuk kompos dan dipasarkan ke petani.
“Saya kasih ke petani kompos itu dengan harga Rp2.000 per kg. Kenapa harganya mahal? Karena kita kan operasionalnya tinggi. Sedangkan subak dapat subsidi dari pemerintah dengan harga Rp400 per kg. Kalah di situ,” tutur Rai.
Imbasnya, kompos di TPS3R pun menumpuk. “Cash flow kita rusak, jadi operasional terus kita keluar gitu,” katanya.
Membentuk wisata desa
Di Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, BUMDes Segara Giri juga mengembangkan usaha lokal. Desa Les yang berlokasi di pesisir utara Pulau Bali dikenal dengan garam palungan yang menjadi tradisi turun temurun.
BUMDes Segara Giri mengembangkan produk garam lokal melalui merk Uyah Les. Garam berbagai rasa ditawarkan, mulai dari rasa kelor, bunga jepun, jeruk limau, bawang putih, hingga rosemary.
BUMDes tak berhenti dengan pemasaran produk, Desa Les juga menawarkan aktivitas wisata. Ketut Naya, Direktur BUMDes Segara Giri mengatakan, pengembangan wisata di Desa Les dilakukan dengan menghubungkan potensi desa.
“Banyak pelaku (wisata) yang sudah ada, tapi belum terhubung. Nah, tahun 2021 kita mulai petakan,” kata Naya.
Pengembangan wisata desa merangkul kelompok pelaku wisata lokal dan petani. Setidaknya ada tiga lembaga nirlaba yang terlibat dalam wisata Desa Les. Ada pula petani garam, pembuat gula juruh, pengelola air terjun, dan pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).
Kata Naya, sebelum BUMDes terlibat, pelaku wisata bergerak secara individu. BUMDes Segara Giri menyatukan potensi tersebut dalam satu paket wisata desa dan membantu mempromosikannya.
Sama seperti di Desa Bengkel, BUMDes Segara Giri juga mengelola TPST yang mencakup pengelolaan sampah plastik, pembuatan kompos, dan kebun organik. Kegiatan di TPST diintegrasikan dalam paket ekowisata.
Klaim BUMDes sebagai mitra KDMP
Di lahan Desa Bengkel dan Desa Les belum terbangun KDMP. Di Desa Les, KDMP telah melalui tahap musyawarah pembentukan dan persiapan kelembagaan. Begitu pula di Desa Bengkel, setahu Rai baru dilakukan pengukuran lahan untuk KDMP.
Namun, Rai juga bertanya-tanya tentang rencana pembentukan KDMP. “Kita masih bingung gininya kalau pasti, kerjanya ini gimana. Makanya orang bilang gitu kenapa kita sudah ada BUMDes, kenapa nggak BUMDes dibesarin?” kata Rai.
Ada kekhawatiran persaingan apabila KDMP dan BUMDes melakukan unit usaha yang sama. “Biar nggak nanti ini Kopdes jualan gas, beras, BUMDes jualan itu juga, kan bersaing gitu,” imbuhnya.
Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025, KDMP diwajibkan memiliki 7 unit usaha, yaitu kantor koperasi, kios sembako, unit simpan pinjam, klinik, apotek, sistem pergudangan, dan sarana logistik.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menjelaskan KDMP nantinya berperan sebagai offtaker yang bekerja sama dengan BUMDes untuk menyerap dan memasarkan hasil produksi masyarakat desa.
“Tentu nanti masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya,” kata Yandri dikutip dari laman Presiden RI.
Beberapa KDMP yang ada di Bali belum beroperasi, seperti Desa Bakbakan di Gianyar, Desa Angantaka di Badung, dan Desa Banjarasem di Buleleng. Tiga KDMP tersebut memiliki bentuk dan spesifikasi bangunan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Anggaran pembangunan fisik dan operasional KDMP berasal dari pinjaman Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dicicil pemerintah menggunakan dana desa. Sekitar 40% dana desa digunakan untuk mencicil pembangunan selama enam tahun dengan total dana Rp3 miliar per koperasi. Belanja modal sebesar Rp2,5 miliar, termasuk pembangunan fisik. Sementara, Rp500 juta untuk belanja operasional.
Jika dihitung per koperasi, setidaknya dana desa yang digelontorkan per koperasi sejumlah Rp500 juta per tahun. Dana desa sendiri adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer pemerintah pusat langsung ke setiap desa. Dana ini digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Apabila 40 persen dana desa digunakan untuk mencicil KDMP, dana yang bisa dikelola desa untuk kebutuhan lain akan berkurang.
Alih-alih memperkuat BUMDes dan koperasi desa yang telah ada, pemerintah memilih untuk membangun KDMP. Padahal, sejumlah BUMDes di Bali telah hadir di beberapa desa. Sebagaimana yang dikatakan Rai, ada masalah struktural yang perlu diperbaiki agar BUMDes dapat berjalan dengan optimal. Masalah ini yang seharusnya diperbaiki pemerintah, daripada menggelontorkan dana untuk sesuatu yang baru.
