Liputan Mendalam

Bertahan di Tengah Pandemi

Teks dan Foto : Anton Muhajir

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Ɖua bulan berlalu, Hari Nyepi seolah masih terasa di Teluk Labuan Amuk, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali pada pertengahan Mei lalu. Teluk yang berada di antara Pelabuhan Padangbai dan Pantai Candidasa itu terasa sunyi senyap meski baru sekitar pukul 10 pagi.

Sebagai sebuah teluk, Labuan Amuk memiliki pemandangan cantik. Cuaca cerah. Langit dan laut membiru. Angin bertiup sepoi. Ombak berdebur tenang. Alam bawah laut juga memanjakan mata dengan warna-warni ikan dan terumbu karang. Suasana amat bagus untuk menikmati dunia bawah laut di teluk yang dikelilingi bukit tersebut. Apalagi, tak jauh dari sini, tepatnya di kawasan Padangbai yang masih masih satu kawasan konservasi perairan (KKP) dengan Labuan Amuk, terdapat karang endemik bernama karang jepun (Euphyllia baliensis).

Dengan keindahannya itulah, Labuan Amuk pun menjadi salah satu lokasi turis untuk menikmati alam bawah laut Bali yang menghadap Selat Badung itu. Pada hari-hari biasa, turis menikmati bawah laut Labuan Amuk. Apalagi di sini juga terdapat operator wisata kapal selam selain aktivitas bawah laut lain seperti snorkeling dan menyelam (diving). Tiap hari setidaknya rata-rata 50 turis berkunjung ke sini. Jumlah itu belum termasuk turis yang masuk dari desa lain naik perahu yang jumlah penumpangnya berkisar 5-10 orang. Dalam sehari, rata-rata ada 10 perahu dari desa lain yang masuk membawa turis. Selain turis, ada pula warga sekitar yang memancing dan menyewa perahu nelayan setempat.

Namun, pada akhir Mei lalu, tak ada turis sama sekali di sana. Tak ada juga pemancing yang biasa berkunjung ke Labuan Amuk. Pos pemantauan dari bahan fiber berukuran sekitar 35×7 meter yang biasanya menjadi tempat para pemancing, kosong sama sekali. Padahal, dari pos pemantauan itulah para nelayan setempat bisa memperoleh sumber pendapatan untuk keluarga maupun kelompok.

“Setelah munculnya (virus) corona ini, penghasilan tidak ada sama sekali.

Ketut Mangku Arta, nelayan di Labuan Amuk

Ketut bercerita bersama tiga nelayan lain anggota Kelompok Nelayan (KN) Segara Madu. Di Teluk Labuan Amuk terdapat dua kelompok nelayan. Selain Segara Madu, terdapat juga KN Tanjung Jepun. Anggota kedua kelompok nelayan itu juga bergabung dalam kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) Tirta Segara dengan 50-an anggota.

Seperti nelayan lain di teluk ini, Mangku Arta lebih banyak mengandalkan pendapatan harian dari turis, daripada dari menangkap ikan. Sehari-hari, mereka mengantarkan tamu memancing, diving, ataupun snorkeling. Made Sudiarta, nelayan lain, mengatakan, biaya mengantarkan pemancing atau turis itu berkisar Rp 600.000 sampai Rp 1 juta, tergantung jauh dekat rutenya. Lama mereka mengantar tamu juga beragam, tetapi rata-rata 6 jam per hari.

Nelayan di Desa Antiga memperlihatkan penghargaan yang mereka peroleh untuk pengawasan lingkungan

Sebagai anggota kelompok, mereka juga bergantian membawa pemancing dari pantai ke pos pemantauan berjarak sekitar 600 -700 m dari bibir pantai yang juga berfungsi sebagai tempat memancing. Upahnya Rp 25.000 sekali antar. Tiap tamu juga dikenakan biaya Rp 60.000 untuk sekali mancing. Dengan anggota mencapai 50 orang, maka putaran piket untuk tiap nelayan juga mencapai 50 hari. Artinya,tiap anggota hanya tugas piket 50 hari sekali secara bergantian untuk mengantar ke pos pantau

Dengan aktivitas semacam itulah, para nelayan secara individu maupun kelompok mendapatkan sumber penghidupan sekaligus biaya untuk mengawasi lingkungan mereka. Dalam sebulan, kelompok nelayan bisa mendapatkan uang sampai Rp 12 juta. Karena itu pula, mereka bahkan bisa sampai membuat pos pemantauan secara permanen pada tahun lalu dengan biaya mencapai Rp 900 juta. Dana itu berasal dari dana anggota secara swadaya. Sebelumnya, sejak tahun 2016 nelayan di sini sudah membuat pos pantau lebih sederhana dengan bahan drum dan bambu. Sekarang, pos pemantauan permanen menggunakan fiberglass.

Namun, begitu pandemi COVID-19 mulai terjadi di Bali, pendapatan itu pun hilang sama sekali.

Pantai Tulamben yang biasanya ramai dengan penyelam terlihat lengang pada Mei 2020 lalu.

Dampak Sosial Ekonomi

Secara resmi, Bali mengakui adanya kasus COVID-19 pertama kali pada 10 Maret 2020 setelah ada pasien warga negara Inggris positif COVID-19 meninggal. Setelah itu, kasus pun terus bertambah nyaris tiap hari. Contohnya sebagaimana terjadi pada 19 Juni 2020 dengan penambahan terbesar selama lebih dari tiga bulan ini, 81 kasus baru. Adapun total kasus positif COVID-19 di Bali hingga 20 Juni 2020 menjadi 1.013 kasus dengan jumlah pasien sembuh 586 orang dan pasien meninggal 7 orang.

Data itu bisa terus bertambah karena menurut perkiraan para ahli epidemologi, Indonesia belum mencapai titik puncak penyebaran COVID-19.

Secara nasional, angka di Bali relatif lebih kecil dibandingkan, misalnya, DKI Jakarta dengan 9.829 kasus positif atau Papua dengan 1.380 kasus positif hingga tanggal yang sama. Meskipun demikian, meningkatnya penularan lokal serta penyebaran kluster tetap menimbulkan kekhawatiran bahwa COVID-19 di Bali akan terus bertambah seiring waktu.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali membuat sejumlah upaya menangani COVID-19 di pulau ini, termasuk pendekatan berbasis desa adat. Seperti sebagian desa adat lain di Bali, Desa Antiga pun menutup aktivitas pariwisatanya. Sejak akhir Maret 2020, Teluk Labuan Amuk tertutup untuk para turis dan pemancing.

Dengan pendekatan itu, sejauh ini penanganan COVID-19 di Bali terlihat cukup berhasil. Dilihat dari sudut pandang kesehatan, dampak COVID-19 di Bali belum seburuk di daerah lain. Bandingkan, misalnya, dengan DKI Jakarta yang mencatat kematian tertinggi hingga 20 Juni 2020, 585 orang, atau Jawa Timur dengan 698 kasus.

Namun, sebagai daerah yang tergantung pada pariwisata, Bali mengalami guncangan lebih awal dibandingkan daerah lain. Sejak Januari akhir, tempat-tempat pariwisata di Bali, terutama di bagian selatan sudah terdampak. Turis dari Cina yang pada tahun 2019 lalu mencapai lebih dari 1,2 juta, menyumbang jumlah turis asing terbanyak kedua setelah Australia, pelan-pelan berkurang. Puncaknya, sejak akhir Maret tak ada lagi penerbangan komersial ke Bali sehingga turis pun nyaris tak ada sama sekali.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, jumlah turis mancegara pada April 2020 lalu hanya 327 orang, turun hingga 99,93 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Jika sepanjang 2019 terdapat hampir 6,3 juta turis mancanegara, maka hingga April 2020 hanya ada sekitar 1 juta turis.

Suasana sepi pun sangat terasa di pusat-pusat pariwisata, seperti Sanur, Kuta, Nusa Dua, Tanah Lot, Uluwatu, dan seterusnya. Pantai-pantai yang semula riuh oleh beragam aktivitas turis berjemur, mandi, atau berselancar kini tertutup sama sekali. Di pintu-pintu masuk pantai, seperti di Kuta dan Seminyak, kini ditutup dengan apa saja yang bisa dipakai untuk menutup: bangku, bambu, spanduk, bahkan cabang-cabang kayu kering.

Terentang jarak sekitar 90 km dari Denpasar, suasana serupa pun terjadi di pantai Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Karangasem.

Tulamben merupakan daerah tujuan wisata (DTW) ternama di kabupaten ini. Di pantai ini terdapat bangkai kapal United States Army Transport (USAT) Liberty, kapal kargo milik angkatan darat Amerika Serikat yang ditembak torpedo Jepang pada saat Perang Dunia II. Bangkai kapal di bawah laut inilah yang menjadi daya tarik utama sebagai titik menyelam sekaligus sumber pendapatan utama warga. Menurut data Conservation International (CI) Indonesia, tiap hari rata-rata terdapat 200-400 penyelam menikmati keindahan bawah lautnya. Setahun bisa sampai 70.000an penyelam.

Namun, pada akhir Mei lalu, tak ada satu pun turis di pantai berbatu hitam ini. Tempat parkir yang biasanya penuh dengan mobil wisata, kosong melompong. Pintu masuk ke pantai pun tertutup pagar bambu.

“Biasanya di areal ini selalu ramai, baik orang asing maupun orang lokal yang berenang, diving, dan snorkeling. Setelah ada pandemi corona sejak dua bulan lalu, aktivitas pariwisata di Tulamben sama sekali tidak berjalan. Memang kami tutup kawasan rekreasinya,” kata I Nengah Putu, warga Desa Tulamben yang lebih akrab dipanggil Pak Mangku.

Pak Mangku adalah juga Ketua Organisasi Pemandu Selam Tulamben (OPST) sekaligus Ketua Paguyuban Pengusaha Pariwisata Hotel dan Restoran di Tulamben. Sore itu dia berbicara di pinggir pantai yang tidak berisi pengunjung sama sekali. Pak Mangku masih dengan seragam sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Gotong Royong Penanggulangan COVID-19 Desa Tulamben dengan ikat kepala (udeng), baju, dan masker senada warna kotak-kotak hitam putih.

Nengah Putu

Kepala Organisasi Pemandu Selam Tulamben

Sebagai pelaku pariwisata, dia mengaku langsung merasakan dampak pandemi COVID-19 karena tidak bisa beraktivitas sama sekali. “Suasana ini sangat tidak enak. Sangat tidak bagus karena waktunya tidak jelas. Kita tidak tahu sampai kapan,” katanya. Tanpa turis dan pariwisata, kini Mangku mengaku tidak memiliki pendapatan sama sekali. “Makan sehari-hari juga sangat susah karena sebagian besar warga menunggu gaji dari hotel dan dive operator,” lanjutnya

Tanpa sumber pendapatan lain, Pak Mangku kini menggantungkan biaya makan sehari-hari dari tabungan. Ada juga warga yang mengandalkan sumbangan dari tamu asing meskipun donasi semacam itu tidak mungkin selamanya. Mangku bercerita bahkan ada sebagian warga yang kini sampai mencari belalang untuk dimakan sebagai tambahan lauk sehari-hari. Meski dia sendiri belum pernah melakukannya, tetapi dia mendengar langsung dari temannya yang mencari dan menggoreng belalang tersebut.

“Saya miris mendengarnya,” katanya.

Namun, Made Selamat, warga Banjar Muntig, Desa Tulamben mengatakan bahwa warga Tulamben, terutama di daerah atas atau lereng gunung memang sudah biasa mencari belalang menjelang musim kemarau, sekitar April-Mei. “Bukan karena COVID-19,” kata staf di Kantor Desa Tulamben ini. Selamat menambahkan, bagi sebagian warga, bulan-bulan menjelang kemarau menjadi waktu terbaik untuk mencari belalang untuk mereka makan dengan cara digoreng.

Selamat pun kadang-kadang mencari belalang yang oleh warga setempat disebut balang undis karena adanya di tanaman sayur kedelai hitam atau undis. Kalau musim ramai, dia bisa mendapatkan sampai satu botol besar air mineral. “Lumayan buat camilan,” lanjutnya.

Terkait dampak COVID-19 terhadap warga di banjarnya, Selamat mengatakan saat ini warga mengandalkan pangannya hasil sisa hasil tanaman, seperti undis, kacang komak, dan ketela pohon. “Kalau petani masih tetap beraktivitas seperti biasa. Yang paling kena dampak memang pekerja pariwisata dan perantauan. Mereka sekarang meburuh cetak batako atau proyek lain,” ujar Selamat.

Nyoman Suastika, Kelian Banjar Tulamben, menambahkan dampak pandemi COVID-19 memang sangat terasa di banjarnya, terutama bagi warga bekerja di sektor pariwisata. “Secara umum kegiatan masyarakat tidak ada sama sekali,” kata Nyoman yang bekerja juga sebagai pemandu selam.

Banjar Tulamben merupakan salah satu dari enam banjar dinas lain di Desa Tulamben, seperti Banjar Muntig, Batudawa Kaja, dan Batudawa Kelod. Dibandingkan banjar-banjar lain di desa ini, Banjar Tulamben paling bergantung pada pariwisata. Berbatasan dengan pantai di mana bangkai kapal USAT Liberty berada, Tulamben memiliki lokasi di mana para turis menyelam datang. Tempat parkir mereka yang berada di tepi pantai menjadi titik temu para turis dengan warga setempat.

Dari situlah roda ekonomi berputar. Selain dari tiket masuk sebesar Rp 30.000 untuk tiap turis asing yang datang, ada pula biaya lain untuk buruh angkut tabung selam (porter), pemandu selam (dive guide), dan seterusnya. Dari titik selam bangkai kapal USAT Liberty, lingkaran perputaran ekonomi itu meluas hingga tempat penginapan, hotel, restoran, spa, operator selam (dive operator), dan lain-lain.

Sebagai gambaran, satu orang buruh angkut tabung selam mendapatkan upah Rp 10.000 per tabung. Kalau musim ramai, mereka bisa mendapatkan Rp 100.000 per hari meski bekerjanya hanya sekitar 5 jam sehingga masih bisa melakukan pekerjaan lain seperti bertani jika punya lahan. Saat situasi masih normal, seorang buruh angkut tabung selam bisa mendapatkan Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan.

Pendapatan seorang pemandu selam lebih tinggi lagi. Untuk dua kali penyelaman, mereka memperoleh Rp 300 ribu ditambah Rp 100 ribu untuk biaya alat. Dalam sehari, mereka bisa mendapatkan Rp 400 ribu sampai Rp 450 ribu, terutama pemandu selam lepas (freelance). Jika pemandu selam itu bekerja di penyedia layanan menyelam, mereka digaji lebih dari Rp 2 juta per bulan belum termasuk tips dari tamu.

Roda ekonomi berputar lebih luas lagi sampai penginapan, hotel, restoran, dan penyedia layanan menyelam. Semua menghasilkan uang tidak hanya bagi warga setempat seperti Suastika dan Pak Mangku, tetapi juga Pemerintah Kabupaten Karangasem. Menurut data CI Indonesia serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tulamben menyumbang sekitar Rp 142 miliar pada ekonomi lokal.

Secara ekonomi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Karangasem termasuk kabupaten dengan pendapatan menengah di Bali. Pendapatan asli daerah (PAD)-nya sekitar Rp 200 miliar. Sebagai perbandingan adalah Bangli (Rp 122 miliar) atau Jembrana (Rp 126 miliar). Namun, Karangasem lebih miskin jika dibandingkan dengan Kabupaten Buleleng (Rp 336 miliar) atau kabupaten terkaya di Bali, Badung, yang PAD-nya mencapai Rp 4,5 triliun pada 2018.

Kabupaten paling timur di Provinsi Bali ini mengandalkan pendapatannya dari tiga sektor utama yaitu pertanian dalam skala luas; industri kecil, menengah, dan koperasi; serta pariwisata. Dalam Laporan Keuangan 2018, Pemkab Karangasem menyatakan bahwa pajak dari hotel dan restoran di daerah ini mencapai sekitar Rp 38 miliar (19 persen). Pajak dari hotel dan restoran adalah jumlah jenis pajak terbesar disusul pajak dari pajak Galian C sebesar Rp 21,5 miliar.

Jalan menuju Pantai Tulamben terlihat tidak terurus karena lama tertutup akibat pandemi COVID-19

Dampak Menyebar

Namun, potensi pajak pun menguap gara-gara pandemi COVID-19.

Mulai dari lingkaran kecil seperti para pemandu selam hingga lingkaran lebih besar lagi, di skala dusun, desa, kabupaten, dan provinsi. Efek domino sangat terasa di sini. Di tingkat banjar, menurut Suastika, warga yang sepenuhnya tergantung dari bisnis pariwisata hanya berjumlah 60-70 kepala keluarga (KK) dari sektar 300 KK di Banjar Tulamben. Merekalah yang sekarang tidak punya pendapatan sama sekali setelah pariwisata di Tulamben mati suri.

Meskipun belum terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga akhir Mei lalu, tetapi sebagian besar staf hotel, restoran, dan penyedia jasa menyelam pun sudah merumahkan karyawan mereka tanpa kejelasan kapan akan bekerja normal lagi. Ada pula yang masih masuk kerja tanpa dibayar, sekadar untuk mengisi waktu luang karena tidak ada kegiatan lain.

“Mereka tidak punya kegiatan apapun karena tidak punya lahan. Keterampilan lain juga tidak ada,” kata Suastika.

Tanpa lahan untuk bertani dan keterampilan lain, para warga itu kini pun menggantungkan diri pada tabungan. Sebagian lain harus berutang atau berbagi dengan keluarga. Mereka yang punya kredit di bank, kini harus menunda pembayaran cicilan. “Pendapatan bisa disebut nol sama sekali,” lanjut Suastika.

Begitu pula dengan pendapatan Desa Adat Tulamben. Pada hari-hari biasa, mereka bisa mendapatkan minimal Rp 3 juta dari retribusi, kini mereka tak mendapatkan sama sekali.

Seperti robohnya kartu domino, efeknya kemudian terasa ke kartu-kartu lain di Desa Tulamben. Apalagi, menurut Kepala Desa Tulamben I Nyoman Pica, ekonomi desanya memang 80 persen tergantung pariwisata. Dari terhentinya sumber pendapatan warga yang bekerja langsung di sektor pariwisata, efek itupun menyebar kepada pekerjaan lain di desa. Daya beli masyarakat menurun.

Tukang bangunan dan petani, misalnya, mulai terkena dampak berhentinya roda ekonomi. Tukang dan kuli bangunan yang dulunya bekerja di rumah pekerja pariwisata yang sedang membangun rumah, kini tak bekerja lagi. Petani yang dulu memasok kebutuhan pangan bagi warga dan turis, kini kesulitan menjual produknya.

“Kalau pariwisata lancar, warga bisa mendapat gaji. Ada pemasukan. Mereka pun bisa membeli keperluan sehari-hari. Setelah adanya pengaruh COVID-19 ini, jelas daya beli warga itu turun. Bisa dikatakan anjlok,” kata Pica.

Karena itulah, bagi warga desa ini, dampak yang lebih menakutkan dari pandemi COVID-19 bagi mereka adalah masalah ekonomi daripada kesehatan. Apalagi, menurut Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Karangasem, hingga 21 Juni lalu hanya ada satu kasus positif di Kecamatan Kubu yang menaungi wilayah mereka. Di tingkat kabupaten, kasus positif sebanyak 18 orang tanpa satu pun kematian.

Ketika dampak kesehatan belum terlalu terasa, dampak ekonomi mati surinya pariwisata sudah terasa bahkan ke pelosok-pelosok desa, terutama mereka yang masih terhubung dengan bisnis pariwisata. Namun, dampak itu memang makin tidak terasa signifikan bagi pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkait langsung dengan pariwisata. Di Banjar Tulamben, mereka umumnya warga yang tinggal di bagian atas atau di kaki Gunung Agung.

Menurut Suastika, warganya yang bekerja sebagai petani memang terdampak, tetapi mereka tidak sampai kehilangan pekerjaan seperti pekerja di sektor pariwisata. “Mereka masih bisa mengolah kebun, bercocok tanam dan sekarang sudah menghasilkan,” katanya. Suastika memberikan contoh petani yang punya pohon lontar masih bisa mengolahnya menjadi gula dan arak. Mereka yang punya tanaman mete dan mangga pun juga masih menghasilkan.

Pernyataan Suastika ada benarnya. Makin jauh jarak geografis dan sosial sebuah wilayah dengan pusat pariwisata memang makin tak terlalu tekena dampak pandemi COVID-19. Di Bali secara umum, misalnya, sektor pertanian masih bertahan. Begitu pula perikanan. Memang terjadi guncangan, karena bagaimanapun perekonomian Bali memang sangat tergantung pariwisata, tetapi mereka masih bertahan atau malah ada yang meningkat.

Di desa-desa pusat pertanian semacam Batur dan Bedugul, anak-anak muda justru kembali tekun ke kebun-kebun orangtua mereka setelah sebelumnya mereka tinggalkan untuk bekerja di pariwisata. Begitu pula dengan anak-anak muda perkotaan. Meski memiliki lahan terbatas, kini mereka aktif menanam aneka sayur.

Sektor pertanian sebagai sektor primer, seperti halnya sektor teknologi informasi dan kesehatan, termasuk sektor pemenang akibat pandemi COVID-19. Berbanding terbalik dengan sektor pariwisata dan industri yang nyaris pingsan dihantam sampar COVID-19 ini

Permintaan arak Bali di Desa Dukuh justru meningkat setelah terjadi pandemi COVID-19

Permintaan Naik

Di Desa Dukuh, tetangga Tulamben, hal serupa pun terjadi. Menurut Kepala Desa Dukuh I Gede Sumiarsa, pekerja pariwisata yang dirumahkan kini justru kembali ke kebun-kebun mereka yang sebelumnya tidak terlalu terurus.

Sumiarsa mengatakan dampak pandemi COVID-19 memang terasa di hampir seluruh Bali, tetapi lebih banyak di pusat-pusat pariwisata. Adapun di desanya, yang mayoritas penduduknya bertani, dampak itu nyaris tidak ada. Hal tersebut karena hasil pertanian Desa Dukuh, seperti gula aren, gula semut, kacang mete, ataupun yang lain masih diambil langsung oleh pembeli.

Malahan, untuk komoditas tertentu seperti arak, terjadi peningkatan permintaan. Arak dengan kadar alkohol 30 persen bisa laku sampai Rp 700.000 dari sebelumnya Rp 450.000 untuk 1 jeriken berisi 31,5 liter. Saat ini arak dengan kadar alkohol 50 persen bahkan sampai Rp 1,2 juta untuk ukuran yang sama. “Harganya naik karena permintaan tinggi sejak Februari lalu,” kata Nyoman Pande Adnyana, salah satu pembuat arak di Desa Dukuh. Pande menduga, hal itu tak hanya karena arak menjadi salah satu bahan untuk membuat pembersih tangan (hand sanitizer) mencegah penularan virus corona, tetapi juga karena arak sudah dilegalkan oleh Pemprov Bali.

Pada akhir Januari 2020, Gubernur Bali I Wayan Koster menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali. Menurut Pergub tersebut, minuman berfermentasi khas Bali, seperti arak, tuak, dan brem dianggap sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya Bali. Karena itu, minuman-minuman itu perlu dilindungi, dipelihara, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebagai bagian dari pengembangan ekonomi berkelanjutan.

Kabupaten Karangasem selama ini memang terkenal sebagai sentra produksi arak dan tuak, terutama di dua kecamatan yaitu Kubu dan Sidemen. Dukuh yang memiliki kekayaan alam lontar menjadi desa di mana warga bisa memproduksi arak dan tuak dalam skala rumah tangga. Karena itulah, ketika Pergub itu disahkan dan kemudian – tanpa dinyana – terjadi pandemi COVID-19 yang menuntut cara hidup baru termasuk membersihkan tangan dengan cairan berbahan alkohol, permintaan arak pun naik. “Entah terkait atau tidak, tetapi permintaan arak memang naik setelah virus (corona) ini dinyatakan sebagai bencana nasional,” kata Sumiarsa.

Desa Dukuh yang berada di kaki Gunung Agung dan di atas Desa Tulamben, memang bergantung pada pertanian. Menurut Sumiarsa, dari 1.136 KK di desanya, hanya sekitar 30 KK yang bekerja di pariwisata. Lainnya di sektor pertanian. Komoditas yang mereka tanam terutama tanaman lahan kering, seperti lontar dan kacang mete. Akhir-akhir ini mereka juga menanam sisal (Agave sisalana), tanaman sejenis rumput liar yang bisa dimanfaatkan untuk rambut barong.

“Warga beralih menanam sisal karena nilai ekonominya menjanjikan. Apalagi sekarang sisal itu bisa diolah menjadi anyaman-anyaman tas dan topi. Paling keren, sisal akan dikembangkan menjadi jaket antipeluru,” lanjut Sumiarsa mengutip hasil riset anak-anak SMA 3 Denpasar perihal pemanfaatan tanaman sisal.

Di antara semua komoditas itu, seperti sudah disampaikan Sumiarsa sebelumnya, arak menjadi komoditas yang paling banyak dicari saat ini. Hampir semua warga Desa Dukuh memproduksi arak dalam skala rumah tangga. Bahkan pegawai negeri sipil sekalipun. Pada pagi hari mereka masuk kantor, sorenya membuat arak. Proses pembuatannya, mereka memakai pipa atau bambu. Hal itu tak lepas dari tingginya pendapatan sebagai pembuat arak. Dalam sehari, mereka bisa mendapatkan 1 jeriken yang bisa laku Rp 700.000 sampai Rp 1 juta.

“Sejak ada COVID-19, harganya jadi lebih bagus untuk produsen araknya. Karena permintaan itu makin banyak. Ada yang bikin hand sanitiser, ada juga untuk minum,” ujar Sumiarsa.

Melihat tingginya permintaan arak tersebut, pihak desa saat ini sedang mencari bentuk badan usaha yang tepat, misalnya koperasi atau Badan Usaha Milik Desa, agar bisa menjual langsung secara kelompok. Namun, rencana itu saat ini ditunda dulu akibat terjadi pandemi COVID-19.

Produk lain dari Desa Dukuh adalah gula merah yang dibuat dari olahan buah aren. Luh Sekartini dan suaminya, Wayan Suparta, termasuk pasangan yang memproduksi gula merah tersebut selain lima keluarga lain di desanya. Secara umum, menurut Sekartini, pandemi COVID-19 sama sekali tak berdampak terhadap kehidupannya sehari-hari. “Mungkin karena tyang memang jarang turun ke desa,” kata ibu empat anak tersebut.

Pagi itu Sekartini mengaduk air nira, bahan baku gula merah, yang dipanaskan dengan kayu bakar di atas tungku dari tanah. Air nira mendidih mengeluarkan asap tipis bertemu sinar matahari pagi menerobos masuk di dinding bilahan bambu ke dalam dapurnya. Sangat fotogenik.

Pembuatan gula merah di Desa Dukuh

Sambil tetap mengaduk air nira yang mendidih sembari sesekali menggendong anak bungsunya yang masih bayi, Sekartini juga bercerita. Hidup jauh dari pusat pariwisata seperti Tulamben pun ada hikmahnya. “Tidak susah hidup di Desa Dukuh. Biasa saja,” ujarnya pendek.

Sekartini sudah membuat gula merah sejak 20 tahun lalu. Suaminya menampung air lontar, istilah lain air nira, pada pukul 6 pagi dan 5 sore, setiap hari. Air nira lalu dimasak dengan tungku tradisional selama 3-4 jam hingga kental dan siap dicetak jadi gula. Sekartini menjual dalam bentuk batangan terbungkus daun lontar maupun halus yang dikenal dengan nama gula semut. Tiap sekali pembuatan, mereka memperoleh 5-12 kg gula merah semut.

Seperti umumnya pembuat gula di Desa Dukuh, pembuatan gula oleh Sekartini sangat tergantung pada musim. Kalau sedang tidak musim, mereka tidak membuat gula, tetapi beralih ke pekerjaan serabutan. Misalnya, Suparta menjadi buruh bangunan dan Sekartini hanya ngarit (mencari pakan ternak).

Hidup terpaut agak jauh dari pusat pariwisata, Sekartini merasa dia dan keluarganya sama sekali tidak terdampak pandemi COVID-19, terutama dari sisi ekonomi. Pendapatan utama dia memang dari ngarit dan menjual gula. “Untungnya, suami juga masih bisa meburuh (bangunan),” katanya. Hari itu, Suparta memang masih meburuh di salah satu proyek yang dia kerjakan bersama teman-temannya.

Adi Mahardika, Pelaksana Senior Reforestasi Gunung Agung CI Indonesia menambahkan, sebagian masyarakat pekebun di Dukuh dan Tulamben juga beternak skala kecil dengan memelihara sapi dan atau babi. “Pada sektor ini pandemi agak memberi dampak, karena kebutuhan terhadap daging menurun tajam akibat perayaan Lebaran yang terbatas dan upacara-upacara adat yang ditekan tahun ini,” katanya.

Adi mencontohkan sapi bali umumnya dijual setelah dipelihara selama satu tahun karena setelah itu penambahan beratnya tidak akan lagi eksponensial. Namun, pandemi COVID-19 kini memaksa para peternak untuk memeliharanya lebih lama dari satu tahun, yang berarti keuntungan mereka akan turun,” lanjutnya.

Pembuatan pindang di Desa Bunutan

Susah Memasarkan

Selain arak, gula, dan sapi, komoditas yang juga jadi andalan Dukuh adalah kacang mete. Dengan lahan matoritas kering dan berbatu, Desa Dukuh memang potensial sebagai pusat produksi mete di Bali, khususnya Karangasem. Bahkan, sejak 2006, kacang mete Kubu sudah memperoleh pengakuan sebagai produk Indikasi Geografis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagian petani pun mengolah mete itu menjadi siap goreng dan siap saji. Salah satu di antaranya adalah I Nyoman Somya, Ketua Subak Abian Giri Celagi. Di rumah sekaligus pabrik pengolahan kacang mete, Somya mempekerjakan enam karyawan paruh waktu. Dia mengeringkan, menguliti, dan memanggang mete tersebut dengan oven untuk dijual ke konsumen baik di Bali maupun luar Bali.

Somya mengatakan sebelum ada COVID-19, pembeli datang langsung ke tempatnya untuk mengambil. Hal itu terutama jika pembelinya memang berasal dari desa sekitarnya yang membawa kacang mete sebagai oleh-oleh. Sebagian lain membelinya lewat kiriman kantor pos. Sesekali, ada juga staf pemerintah yang membantunya untuk memasarkan, terutama saat ada pameran.

Namun, pandemi COVID-19 pun ternyata berdampak hingga di petani seperti Somya. Jika sebelum COVID-19 dia bisa menjual sampai 300 kg, sekarang tak lebih dari setengahnya. Padahal, dia mengaku kapasitas produksinya bisa sampai 500 kg per bulan. “Sejak terjadi COVID-19, pembeli tak pernah datang lagi,” katanya.

“Perkiraan saya karena ekonomi menurun dan mereka juga takut ke sini karena ada COVID-19. Saya sendiri juga tidak berani keluar kota untuk mengantarkan,” lanjut Somya.Susahnya pemasaran itu, menurut Somya, sebenarnya sudah menjadi tantangan sejak belum ada pandemi COVID-19. Namun, saat ini jauh lebih terasa. Hal itu menambah tantangan yang harus mereka hadapi sebelumnya, seperti susahnya modal usaha.

Tantangan serupa juga sempat dihadapi nelayan di Desa Bunutan, Kecamatan Abang, yang berjarak sekitar 60 km dari Desa Dukuh. Gara-gara pandemi COVID-19, sebagian nelayan di desa pesisir timur Bali ini mengaku lebih susah memasarkan. Wayan Minggu, salah satu nelayan di desa ini mengatakan pada awal-awal April mereka sempat tidak bisa memasarkan keluar desa karena akses keluar desa ditutup. Sebaliknya, pengepul juga tidak bisa masuk ke Bunutan, terutama pengepul dari Jawa. Padahal, biasanya ikan-ikan dari Bunutan juga dijual hingga ke Jawa.

“Kalau dulu pengepul di sini bawa ikan ke Jawa. Penjualannya lancar, kirim ke mana saja bisa. Sekarang tidak bisa, jadi cukup dibawa ke Kusamba (Klungkung),” kata Minggu pada awal Mei lalu.

Pada awal-awal munculnya pandemi di Bali, sekitar pertengah Maret 2020, para nelayan di Bunutan sempat berhenti melaut. Pada saat itu mereka berpikir percuma melaut jika nanti tidak ada pembeli karena semua ditutup (lockdown). Meskipun demikian, Minggu menambahkan, pada dasarnya COVID-19 tidak terlalu berpengaruh pada kehidupan nelayan di Bunutan. Hasil melaut tetap naik turun tergantung musim, bukan pandemi. Harga ikan juga tergantung hasil tangkapan, bukan karena ada COVID-19 atau tidak. “Harga sekarang sedang bagus, tetapi ikannya yang sedikit,” katanya.

I Wayan Minggu

Nelayan di Desa Bunutan

Pada saat ditemui awal Mei lalu, Minggu mengaku hanya mendapatkan 20 ekor ikan tongkol, jenis tangkapan utama mereka. Namun, dia mendengar kabar ponakannya mendapatkan sampai 800 ikan pada hari yang sama. Mereka juga melaut di kawasan yang sama. “Ikan di laut nggak terpengaruh sama Covid,” ujarnya lalu tertawa.

Berselang sekitar sebulan kemudian, Minggu mengatakan masih mendapatkan tangkapan ikan tak seberapa. “Makin tahun memang makin sedikit tangkapannya. Kalau dulu lebih gampang mencari ikannya,” dia menambahkan. Di waktu lain, dia mengaku pernah mendapatkan 1.000 bahkan 2.000 ekor dalam sekali melaut.

Bunutan merupakan desa yang persis menghadap Selat Lombok. Sebagian besar warganya hidup dari laut dan kebun lahan kering, meski sedikit demi sedikit mulai beralih juga ke pariwisata sejak 15 tahun lalu. Mereka umumnya nelayan kecil dengan jukung 15 PK dan melaut sehari sekali atau maksimal dua kali. Tangkapan utamanya ikan tongkol atau ikan karang pada musim tertentu.

Hasil melaut mereka jual kepada tengkulak yang berasal dari desa mereka atau bahkan keluarga mereka sendiri, seperti Ketut Wiarnata yang juga adik kandung Wayan Minggu. Menurut Wiarnata, harga pembelian ikan juga sangat labil, tergantung situasi di laut dan permintaan pasar.

Dia mencontohkan, bisa saja membeli ikan per ekor dari nelayan seharga Rp 2.500, lalu dia ambil keuntungan Rp 200 per ekor. Namun, harga itu bisa saja kemudian naik ketika sampai di pasar atau pembeli, tetapi bisa juga sebaliknya, malah turun yang berarti dia rugi. “Bisa juga saat kita beli dari nelayan, kabarnya ikan di pasaran sedikit sehingga kami beli mahal, tetapi begitu sampai di pasar, ternyata banyak pasokan dari daerah lain sehingga harganya langsung jatuh. Sangat tidak tentu,” katanya.

Baik Minggu maupun Wiarnata mengatakan tidak ada pengaruh langsung dari pandemi COVID-19 terhadap nelayan di Bunutan, apalagi sampai seburuk nasib nelayan yang tergantung pariwisata seperti di Desa Antiga, Kecamatan Manggis atau pekerja pariwisata di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu. “Malahan, pembelian sekarang lebih lancar karena makin banyak pengepul. Harganya juga naik,” kata Minggu.

Tak Separah Pariwisata

Nyoman Sueca, pengepul ikan ternama di Desa Bunutan, mengakui hal tersebut. Menurut pengepul ikan yang merintis bisnisnya sejak 1989 ini, saat ini terdapat sekitar 50 tengkulak di Bunutan dan sekitarnya. “Sejak COVID-19 ini, lebih banyak kompetitor. Karena semakin banyak ada tengkulak yang langsung bawain ikan ke rumah (konsumen). Blusukan begitu,” katanya.

Sebagai perintis bisnis ikan di Bunutan selama lebih dari 30 tahun, Sueca dikenal sebagai saudagar ikan terbesar di kawasan pesisir timur Bali ini. Dari semula hanya membeli langsung dari nelayan, dia kini mengaku juga membeli ikan dari tengkulak lebih kecil. “Bedanya, saya membayar langsung cash kepada nelayan, sedangkan tengkulak lain hanya sekadar mengumpulkan dulu dan membayar kemudian setelah mereka menjual ke pasar,” katanya.

Sueca yang juga Kelian Banjar Adat Lean, Desa Adat Sega ini tidak mendata persis berapa banyak tengkulak baru saat ini. Namun, dia sendiri melihat beberapa pengepul baru selain yang sudah dia kenal selama ini. Berdasarkan informasi yang dia peroleh, para tengkulak baru itu dulunya pekerja pariwisata. Namun, setelah pariwisata mati suri, kini mereka membuka usaha sebagai tengkulak ikan meski dalam skala kecil.

Bapak tiga anak ini menambahkan, bagaimanapun juga COVID-19 tetap berpengaruh terhadap kehidupan nelayan, langsung maupun tidak langsung. Sebagai pengepul, Sueca menjual ikannya tak hanya ke pasar, tetapi juga ke hotel dan restoran di Bunutan, Amed, Tulamben, maupun sekitarnya. Hasil jual beli ikan ke tempat-tempat pariwisata itu sampai 50 persen dari keseluruhan pendapatan. Apalagi harga jual ke restoran dan hotel memang bisa sampai dua kali lipat harga pasaran, terutama untuk ikan-ikan karang.

Begitu terjadi pandemi, pasokannya ke hotel pun berhenti. “Sudah tiga bulan ini tidak jalan sama sekali. Pengaruhnya juga ke pendapatan turun sampai 50 persen,” lanjutnya.

Namun, Sueca masih mengaku bersyukur karena tidak semua penghasilannya terhenti seperti pada umumnya warga Bunutan saat ini. Dia masih bisa menjual ke pasar selama tidak ditutup. Saat ini, dalam sehari dia bsa menjual 2-3 mobil ikan di mana tiap satu mobil bisa mengangkut 3.000–4.000 ekor ikan. Harganya, sama seperti pedagang lain, tergantung pasaran. Saat ini rata-rata seekor ikan tongkol kecil, dalam bahasa Bali disebut be awan, seharga Rp 2.000 – Rp 2.500.

“Kalau seperti sekarang ini, nelayan memang pekerjaan mendingan. Cuma, kalau waktu normal, pariwisata memang menjanjikan sekali,” katanya.

Pada saat seperti inilah, Sueca menambahkan, terbukti bahwa pekerjaan sebagai nelayan lebih memiliki daya tahan dibandingkan di sektor pariwisata. Meski penghasilannya tidak sebesar dari pekerja pariwisata, nelayan sudah terbiasa dengan pendapatan naik turun tidak pasti. Jadi, ketika ada musibah seperti sekarang pun mereka menganggap biasa.

“Tidak seperti di pariwisata. Begitu ada krisis langsung gulung tikar,” katanya.

Nyoman Nita Antara termasuk salah satu warga Bunutan yang terkena dampak tersebut. Mantan Kepala Dusun Lean, Desa Bunutan ini sebelumnya bekerja sebagai sopir dan pemandu lepas (freelance guide) dan mengelola warung makan Omang-Omang. Dia mengandalkan tamunya dari para turis yang berlibur di desanya atau sekadar lewat. Namun, sudah tiga bulan ini warungnya nyaris tak ada pengunjung sama sekali. “Sudah tutup,” katanya singkat.

Warung milik Nyoman berada persis di pinggir pantai. Pantai di depannya menjadi tempat parkir jukung nelayan setempat. Namun, lokasi yang bagus itu seperti mati pada awal Mei lalu. Meja kursi kosong tanpa pembeli dan berdebu. Tak ada menu sama sekali yang dia jual selain kopi.

“Kalau tidak ada tamu datang, siapa yang mau beli,” kata pekerja pariwisata yang sudah sepuluh tahun jadi sopir dan pemandu lepas ini.

Sebagai pekerja pariwisata yang terdampak langsung pandemi COVID-19, Nyoman berharap bisa mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah. Namun, itu bukan hal mudah.

Bantuan Pemerintah

Kepala Desa Bunutan I Made Suparwata mengatakan, desanya sangat terdampak pandemi COVID-19. Hal tersebut terjadi seiring makin besarnya ketergantungan mereka kepada pariwisata dari waktu ke waktu. Dari semula sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan, sejak 10-15 tahun terakhir makin banyak yang bergantung pada pariwisata.

Seperti halnya Tulamben, warga Desa Bunutan pun kian bergantung pada pariwisata setelah desa mereka menjadi salah satu lokasi favorit turis. Dengan pemandangan langsung ke Selat Lombok, laut lepas membiru, dan pasir putih menawan, Bunutan pun menjadi tempat alternatif tetirah para turis, terutama dari mancanegara. Sejak sekitar 15 tahun lalu, warga pun menggantungkan hidup dari pariwisata. Selain bekerja sebagai staf hotel dan restoran, warga Bunutan juga menyewakan peralatan diving dan snorkeling, menyediakan jasa pijat, atau menyewakan sepeda motor.

"Hampir 75 persen warga kami hidup dari pariwisata."

I Made Suparwata, Kepala Desa Bunutan

Di desa dengan penduduk sekitar 3.500 KK atau 12.000 jiwa itu kini terdapat 150-an akomodasi pariwisata, termasuk hotel, cottage, bungalow, ataupun vila. Dari semula hanya di pinggir pantai, fasilitas itu kini juga masuk ke perumahan warga dan kebun-kebun. Kepemilikannya tak hanya warga asing, tetapi juga warga setempat.

Dengan ketergantungan yang begitu besar, menurut Suparwata, dampak pandemi COVID-19 pun sangat terasa di Bunutan. “Pemasukan per hari dan per bulan juga ngga ada. Makanya, sekarang banyak warga yang dipulangkan atau dirumahkan mengeluh minta bantuan,” lanjutnya. Inilah pekerjaan tambahan bagi para kepala desa di desa-desa terdampak, seperti Tulamben dan Bunutan.

Menurut Suparwata, Pemerintah Desa Bunutan, seperti juga desa-desa lain, telah menyiapkan sejumlah bantuan tunai langsung (BLT) untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19. Namun, masalahnya, BLT itu tak bisa dibagikan begitu saja kepada warga yang terdampak, misalnya yang dirumahkan atau malah diputus hubungan kerjanya. Jumlah warga yang berhak mendapat BLT itu hanya 390 KK dari total 3.500 KK. Itu pun datanya diputuskan oleh pemerintah pusat, bukan sesuai kondisi saat ini.

Selain itu, warga yang menerima BLT juga harus di luar penerima bantuan pemerintah lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dari 3.500 KK, terdapat 1.300 KK sudah mendapatkan bantuan-bantuan tersebut sehingga masih terdapat 1.810 KK yang belum mendapatkan bantuan apapun. Jumlah itu berasal dari 2.200 KK yang belum mendapat bantuan apapun dikurangi 390 KK yang sudah mendapatkan BLT.

Bantuan lain adalah sembako sebanyak 875, jumlah yang lebih kecil dibandingkan kebutuhan di lapangan. Menurut Suparwata, ini juga menjadi tantangan lain lagi karena mereka yang terdampak pandemi karena bekerja di pariwisata banyak yang tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Alasannya, mereka dianggap sudah sejahtera. Padahal, dia melanjutkan, para pekerja pariwisata itu terlihat sejahtera, tetapi sebenarnya gaji mereka untuk membayar utang atau cicilan. Maka, ketika tak ada pendapatan, mereka pun tidak punya tabungan.

Suparwata sendiri mengaku kebingungan karena menurut data mereka terdapat 1.303 KK yang masuk kategori miskin. Namun, ketika diverifikasi berulang kali ke lapangan, jumlahnya tidak sebanyak itu. “Kalau dilihat dari hasil verifikasi, seharusnya sudah berkurang, tetapi hitungannya masih tetap segitu. Tidak diubah. Mungkin karena di sana malas mengetik atau bekerja ulang,” kata Suparwata.

Dia menjelaskan, berdasarkan standar kemiskinan, seorang bisa disebut miskin jika memenuhi 14 kriteria, seperti rumah beratap ilalang, lantai tanah, tembok bedek, tidak makan daging selama seminggu, dan lain-lain. “Kalau mengacu ke situ, mencari 300 KK saja sudah sulit,” katanya.

Perubahan Anggaran

Bagi mereka yang bekerja di pariwisata, pandemi COVID-19 memaksa mereka untuk menata ulang rencana keuangannya. Begitu pula bagi desa-desa yang warganya terdampak, seperti Tulamben dan Bunutan. Kepala Desa Tulamben I Nyoman Pica mengatakan desanya harus mengubah anggaran dana desa untuk menangani pandemi. Beberapa rencana yang dianggap kurang mendesak, seperti pembuatan rumah ikan dari beton (heksadom), dialihkan dananya untuk penanggulangan COVID-19. Begitu pula rencana operasional bank sampah unit desa dan pembangunan infrastruktur.

Anggaran itu kemudian dialihkan untuk penyemprotan disinfektan, menyediakan sembako, dan BLT. “Kami karena jumlah penduduk besar, maka kami mengambil 35 persen dari anggaran dana desa yang totalnya kurang lebih Rp 1,9 miliar dari pusat,” katanya. Dana itu digunakan dalam bentuk BLT sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan pada April hingga Juni.

Namun, seperti juga di Bunutan, Pica juga mengalami sejumlah kesulitan. Ada sejumlah syarat bagi penerima BLT yaitu kehilangan mata pekerjaan, terdampak langsung, memiliki keluarga sakit menahun, dan memiliki anggota keluarga lansia dengan kategori kurang mampu. Masalahnya, kadang-kadang mereka juga kehilangan pekerjaan akibat pandemi, tetapi status mereka mampu sehingga tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan BLT. Itu yang membingungkan bagi pemerintah desa.

Pemerintah Desa Dukuh pun melakukan hal serupa. Meski dampak yang dirasakan tidak separah Bunutan dan Tulamben, toh mereka juga harus ikut mencegah agar COVID-19 tidak sampai masuk desa mereka. Karena itu, menurut Sumiarsa mereka harus menunda dulu untuk menata 670 hektare hutan sosial desa mereka menjadi tujuan ekowisata. Alokasi untuk penunjang pariwisata dan pemberdayaan masyarakat pun dialihkan untuk menangani COVID-19.

Desa Dukuh kini menyisihkan 30 persen dana desanya untuk menanggulangi COVID-19 dengan rincian Rp 157 juta untuk pencegahan dan Rp 334 juta BLT. “Kami sudah berusaha membantu masyarakat kami, terutama dari program dana desa,” katanya.

Dengan semua upaya tersebut, baik warga terdampak ataupun pemerintah desa berharap pandemi COVID-19 bisa selesai segera setelah tiga bulan lebih tertatih-tatih menghadapinya. “Seandainya setelah tiga bulan belum pulih, nanti semua dana bisa dipakai. Rencana atau pekerjaan infrastruktur bisa kita alihkan untuk menangani bencana,” katanya.

Besarnya persentase dana desa yang digunakan untuk penanggulangan COVID-19 oleh tiap desa memang berbeda-beda, tergantung dari masing-masing desa. Hal itu diatur dalam Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyakarat dan Desa (DPMD) Karangasem Nomor 900/309/Bid.I/DPMD nformasi Perubahan Dana Transfer dan PEtunjuk Teknis Perubahan APB Desa TA 2020 dalam Rangka Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin di Desa. Surat Edaran itu mengacu ada Peraturan Menteri Keuangan No 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Agus Sumberdana, Koordinator Teknis Kawasan Konservasi Perairan Bali CI Indonesia, mengatakan para kepala desa di tiga desa lokasi program CI Indonesia yaitu Tulamben, Bunutan, dan Antiga memang mengalami sejumlah tantangan tersebut. Selain kesulitan pendaataan warga desa sesuai kriteria, seperti dialami Kepala Desa Bunutan, di sisi lain warga juga kurang paham mengenai program-program pengaman sosial. Ada Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan lain-lain.

Kurangnya pengetahuan itu ditambah lagi dengan kurangnya sosialisasi secara lengkap terkait program, mekanisme, dan alur terkait program penanganan COVID-19 di desa. Akibatnya, informasi pun lebih banyak simpang siur, terutama di media sosial. Misalnya, kerancuan informasi tentang sumber bantuan apakah dari desa adat, dinas, pemerintah kabupaten, dan lain-lain.

“Di sisi lain, perangkat desa juga belum bisa menggunakan sosial media untuk sosialisasi program secara optimal. Misalnya, berita acara musyawarah desa (musdes) bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dipublikasikan secara lengkap,” kata Agus.

Selama ini, menurut Agus, pihak desa juga belum memiliki sistem informasi desa yang digunakan secara optimal dalam pengumpulan, pengolahan, dan pendokumentasian data desa. Seringkali tiap membutuhkan data, perangkat desa harus melakukan pendataan ulang. Proses yang seharusnya dapat dipercepat jika sistem informasi desa difungsikan dengan optimal. Perubahan-perubahan yang terjadipun dapat direspon dengan lebik cepat dan tepat, misalnya perubahan anggaran dan kebijakan untuk desa.

Pada anggaran perubahan yang ditetapkan 27 April 2020 lalu, pendapatan Desa Tulamben berkurang menjadi Rp 3,33 miliar dari sebelumnya Rp 3,89 miliar atau berkurang sekitar Rp 563 juta. Dari total pendapatan tersebut Rp 1,9 miliar merupakan pagu Dana Desa yang diterima Desa Tulamben. “Berkurangnya pendapatan desa ini juga disebabkan realokasi anggaran di Kabupaten Karangasem berkaitan dengan penanggulangan pandemi cCOVID-19,” kata Agus.

Berukurangnya pendapatan desa secara signifikan serta instruksi realokasi anggaran untuk penanggulangan COVID-19 membuat desa pun menyusun ulang program kerja desanya. Beberapa rencana kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes 2020 harus dihapus atau ditunda pelaksanaannya. Semua bidang pembangunan desa pun mendapat pemotongan anggaran. Bidang pemerintahan misalnya, harus mengurangi tunjangan untuk perangkat desa, menghemat biaya alat tulis kantor, serta menunda pembelian perangkat audio visual kantor desa.

Tak hanya itu, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tulamben juga mendapat pemotongan. Misalnya pengadaan sarana bermain untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mencapai Rp 38 juta, penyeleanggaraan posyandu berkurang sekitar Rp 32 juta dari Rp 147 juta menjadi Rp 115 juta. Selain itu, pembangunan atau betonisasi jalan banyak yang harus dipangkas anggarannya.

Realokasi anggaran ini juga berdampak pada program konservasi yang telah dicanangkan Pemdes Tulamben. Beberapa kegiatan seperti pembuatan heksadome (artificial reef) yang sebelumnya dialokasikan sejumlah Rp 31,6 juta harus ditunda karena anggaran harus dialokasikan ke bidang pananggulangan bencana. Kegaitan pengeolahan sampah desa juga harus dipotong sejumlah Rp 3,2 juta. Rencana pengembangan bank sampah unit Desa Tulamben pun belum bisa dioperasikan tahun 2020 ini.

Tentu saja perubahan APBDes tersebut mengecewakan banyak pihak terutama warga yang sudah mendapat informasi awal akan ‘tersentuh’ pembangunan langsung seperti betonisasi jalan. Realokasi anggaran untuk bantuan langsung tunai pun sempat menimbulkan polemik terutama bagi perangkat desa (kepala wialyah) yang berinteraksi langsung dengan warga. Untuk meminimalisasi konflik dan polemik, Pemdes Tulamben, berupaya untuk selalu transparan dan mensosialisasikan proses perencanaan hingga penetapan APBDes melalu akun Facebook Pemdes Tulamben.

Pemerintah desa terpaksa mengalihkan dana desa untuk menanggulangi masalah COVID-19

Peliknya urusan realokasi anggaran desa jelas sesuatu yang tak pernah terbayangkan akan terjadi bagi para kepala desa. Namun, pandemi COVID-19 pun turut berdampak pada pengelolaan dana tersebut.

Meskipun demikian, sembari menunggu suasana kembali pulih, yang menurut sebagian kalangan bisa berlangsung hingga setahun lebih, Pica berharap pandemi ini juga bisa memberikan pelajaran bagi warga di Bali. “Kita yang bekerja di hotel jangan terus di pariwisata saja. Kita harus sedikit-sedikit juga belajar pertanian. Jadi, kalau pariwisatanya kolaps, kita bisa mengalihkan ke pekerjaan lain, seperti kerajinan atau pertanian. Mudah-mudahan hasil pertanian kita bisa menopang perekonomian kita,” ujarnya.

Kepala Desa Dukuh juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, pandemi COVID-19 ini diharapkan bisa membuka mata kembali bahwa pertanian terbukti lebih memiliki lebih daya tahan karena yang dihasilkan adalah sumber pangan, sedangkan pariwisata sangat tergantung tamu. “Kalau tidak ada tamu, ya tidak jalan. Sedangkan pertanian, dialah yang memberi kita makan,” tegasnya.

Pembelajaran lain adalah soal perlunya para keluarga menyiapkan kebun pangan di antara lahan yang mereka kelola. Menurut Adi Mahardika, hampir semua warga Dukuh dan Tulamben memiliki lahan di mana mereka bisa menanam dan memanen bahan makanan seperti sayur dan kacang-kacangan. Oleh karena itu, perlu ada pengembangan dalam pengelolaan lahan, agar masyarakat pekebun semakin berdaya dalam urusan pangan, termasuk ketika terjadi masalah seperti pandemi COVID-19 saat ini.

Adi mencontohkan, pada kebun-kebun yang sudah didominasi mete dan mangga, kita bisa mengenalkan umbi-umbian yang tumbuh baik di bawah naungan, seperti uwi dan suweg yang belum lumrah mereka kenal. “Ini akan memperkaya sumber karbohidrat dari kebun yang selama ini masih terbatas pada singkong dan jagung, yang notabene hasilnya juga tidak terlalu banyak,” ujarnya.

Tak hanya untuk mewujudkan ketahanan pangan, menurut Adi, pemanfaatan lahan yang belum dikelola dengan baik selama ini juga bisa menjawab potensi masalah baru dengan banyaknya warga desa yang kembali dari kota atau bahkan luar negeri akibat terjadinya pandemi COVID-19. Mereka yang kembali ke desa dan bingung memilih pekerjaan di kampungnya sendiri bisa mengolah lahan-lahan tersebut. Dengan demikian akan terjadi juga diversifikasi tanaman sekaligus pekerjaan-pekerjaan baru bagi mereka. [b]

Keterangan: laporan mendalam ini dikerjakan dengan dukungan CI Indonesia sebagai bagian dari rangkaian Anugerah Jurnalisme Warga (AJW) BaleBengong 2020.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com