
Suara canda dan tawa anak-anak memenuhi lorong Sekolah Dasar Adhi Mekar Indonesia (AMI) pagi itu. Sejumlah anak yang baru usai olahraga masih berlarian di lorong sekolah. Setidaknya ada enam kelas di lorong gedung pertama. Lima kelas di antaranya penuh siswa-siswi yang tengah menyimak mata pelajaran.
Ada hal yang sama di tiap kelas, beberapa anak tampak ditemani oleh seorang pendamping. Di satu kelas ada dua anak yang ditemani pendamping, di kelas lainnya ada tiga anak yang ditemani pendamping, dan ada juga kelas yang hanya diisi satu pendamping.
Shadow teacher sebagai pendamping
Tuwik Rusmiyati, Kepala SD AMI, menyebut pendamping tersebut sebagai shadow teacher. Jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, shadow teacher berarti guru bayang. Secara literal, shadow teacher merupakan guru yang membantu Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) agar lebih mudah menjalani kegiatan di sekolah.
Di AMI, shadow teacher merupakan tanggung jawab orang tua. Orang tua dengan PDBK wajib menyediakan satu shadow teacher. “Peran shadow teacher itu untuk menjembatani antara guru dan anak,” jelas Tuwik ketika ditemui di SD AMI pada Senin, 26 Januari 2026. Shadow teacher tak selalu berupa psikolog, bisa juga orang tua, kakak, pengasuh, atau siapa pun yang ditunjuk oleh orang tua.

Hingga saat ini, SD AMI terdiri dari 19 rombongan belajar dengan jumlah siswa-siswi sebanyak 400-an anak. Setiap kelas setidaknya ada 3-5 siswa neurodiversitas. Artinya, setiap kelas memiliki satu shadow teacher yang mengawasi satu anak.
Ada beberapa anak yang menunjukkan perkembangan, misalnya pada kelas 1-3 didampingi shadow teacher, tetapi pada kelas 4 sudah tidak didampingi lagi. Namun, ada juga anak yang dari SD sampai SMP didampingi shadow teacher.
Menumbuhkan ekosistem iklusif dari kebiasaan
Selama bertahun-tahun, AMI menerapkan sistem pembelajaran inklusif. AMI sendiri memiliki tiga jenjang, dari Taman Kanak-kanan (TK), SD, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). TK AMI paling pertama berdiri, yaitu tahun 1997. Lima tahun setelahnya berdiri SD AMI, yaitu pada tahun 2002. Sementara, SMP AMI baru berdiri pada tahun 2011.
Sejak terbentuk, AMI menanamkan prinsip menerima berbagai jenis anak, termasuk anak dengan keragaman cara kerja otak (selanjutnya akan disebut neurodiversitas). “AMI salah satu pionir dalam pelayanan inklusif di Denpasar, di Bali pada umumnya. Sesuai dengan visi dan misinya, membina talenta sejak dini,” jelas Wijaya Cahya Dharma, Kepala SMP AMI.
Wijaya menjelaskan pada prinsipnya semua anak adalah sama. Maka dari itu, AMI menerima anak-anak dengan neurodiversitas, tanpa menempatkannya pada kelas khusus. Dalam kegiatan pembelajaran, anak neurodiversitas ditempatkan di kelas yang sama dengan anak lainnya.

Untuk jalur umum biasanya orang tua mengurus pendaftaran melalui front office atau yayasan. Namun, berbeda dengan anak neurodiversitas, orang tua wajib bertemu dengan kepala sekolah. Melalui pertemuan pada pendaftaran awal, Tuwik maupun Wijaya akan melihat langsung kondisi anak.
Kondisi yang dilihat berupa perkembangan anak, apakah dapat ditempatkan di SD maupun SMP, atau lebih tepat di TK terlebih dahulu. Penempatan ini ditentukan pada hasil psikotes yang dibawa oleh orang tua. Biasanya, anak seusia SD yang memiliki cara kerja otak lebih terlambat akan disarankan masuk TK lebih dulu. Dari sanalah kepala sekolah akan menilai kebutuhan shadow teacher pada anak.
Kemampuan AMI dalam menyatukan anak neurodiversitas dengan anak lainnya tercipta karena ekosistem yang memiliki kesadaran. “Dari anak-anaknya, guru-guru, dan orang tua itu aware semua. Jadi mereka menerima. Nah, penerimaan itu yang perlu sebenarnya,” jelas Wijaya. Ia menambahkan bahwa sistem ini terbentuk karena kebiasaan. Tuwik menilai adanya kelas khusus malah menghalangi tercapainya tujuan sekolah inklusi.
Secara spesifik, tenaga pengajar di AMI memiliki latar belakang pendidikan secara umum, tidak ada tenaga pengajar yang memiliki latar belakang khusus atau luar biasa. Pada awal penerimaan tenaga pengajar pun AMI menyampaikan pada calon pengajar bahwa di setiap kelas akan ada anak dengan neurodiversitas.
Puluhan tahun mengajar di AMI membuat Wijaya dan Tuwik memaknai sekolah inklusi dengan cara yang sama. Mereka memaknai inklusi sebagai penerimaan dan kesetaraan semua anak. “Kita melihat semua anak sama berhak mengikuti kegiatan belajar mengajar,” kata Wijaya.
Pada dasarnya, AMI lebih menilai dan menawarkan pengembangan karakter pada anak neurodiversitas, bukan menilai secara akademik. Semua anak diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang, bersosialisasi, juga saling mengisi satu sama lain.
cerutu4d








