Pasien di Puskesmas II Denpasar Timur cukup ramai awal pekan lalu.
Dari tiga deret bangku tunggu hanya bagian belakang yang agak kosong. Satu deretan lagi yang terpisah pasien datang dan pergi menunggu giliran memasuki poli umum.
Menurut salah satu staf Puskesmas, layanan ini ramai pengunjung setiap habis libur, setelah hari Minggu atau hari libur lainnya.
Antrean terlihat teratur menjelang siang itu. Welly, pengunjung Puskesmas Dentim II yang duduk di bangku deretan belakang sedang menunggu nomor antrean. Ia mengantarkan saudaranya yang membawa anak untuk imunisasi.
Pasien ini membayar pendaftaran sebesar Rp 15.000 karena anak saudaranya tidak terdaftar dalam daftar penerima layanan JKN, “Kalau dulu bawa kartu keluarga saja bisa,” katanya.
Welly mengaku pernah menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) waktu masih tinggal di wilayah kerja Puskesmas lain. Meskipun begitu ia mengaku tidak mengalami kesulitan. “Syarat-syaratnya lengkap karena sudah diberitahu sebelumnya,” kata Welly.
Ketika ditanyakan tentang kenaikan iuran, perempuan ini menjawab datar, “Berapa kenaikannya?”
“Tidak apa-apa, anggap aja nabung,” Welly menambahkan.
Pengguna JKN lain seorang ibu yang mengantarkan ibunya menunjukkan kartu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas nama Ni Nyoman Rai Bedog, nama ibunya. Ia mengaku memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama di Puskesmas. “Di Puskesmas tidak ada keluhan,” katanya.
Ketika ditanyakan apakah pernah mengalami keluhan menggunakan JKN tersebut, pengantar pasien itu mendapat keluhan hanya ketika mengantre di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Sanglah. “Antre dari pagi, jam 11 baru dapat antrean,” katanya.
Pengalaman Hendra Kurniawan, warga Banjar Paang Tengah, Desa Penatih, Denpasar lain lagi. Hendra sedang mencari surat rujukan untuk anaknya yang mengalami sesak napas. “Sehari semalam belum tidur,” katanya merujuk pada anaknya yang sedang sakit.
Ia akan meminta rujukan untuk anaknya ke rumah sakit umum daerah (RSUD) Wangaya, Denpasar. Hendra mengaku baru mengurus Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) untuk anaknya hari itu. “Mau coba JKBM dibanding BPJS bagus mana,” katanya.
Hendra pernah terdaftar sebagai peserta BPJS kelas III, telah terdaftar selama dua tahun, saat ini sudah berhenti membayar selama empat bulan. “Saya dan keluarga mendaftar BPJS kecuali anak terakhir, klinik rujukan tingkat pertama pilihan tidak sesuai jadi saya berhenti bayar.”
Banyak peserta JKN yang menjadikan Puskesmas sebagai Faskes tingkat pertama, terutama pasien penerima Bantuan Iuran (PBI). Pengguna JKN ini memang untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama ditentukan berdasarkan wilayah Puskesmas mereka tinggal. Sejauh ini keluhan pengguna JKN disebabkan informasi yang mereka terima kurang.
Berbeda lagi dengan Komang Sukarini, saat itu ia menunggu giliran untuk memeriksakan anaknya di poli umum. Sukarini memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk JKN yaitu Puskesmas.
Ketika ditanya apakah pernah mengalami keluhan, perempuan itu menjawab, “Waktu kena DBD pas tanggal merah, tidak bisa minta rujukan karena libur.”
Perihal kenaikan iuran, Sukarini malah bertanya, “Katanya ada kenaikan ya, Bu?”
Sebagai layanan kesehatan yang juga memberikan pelayanan kesehatan primer melalui program-program dasarnya, Puskesmas menjadi berbeda ketika menjadi bagian dari pelayanan JKN. Urusan di Puskesmas tidak melulu urusan pengobatan, tetapi juga tindakan pencegahan.
Puskesmas juga mengelola dana kapitasi untuk melakukan kegiatan preventif pada pasien JKN. Dari segi waktu pelayanan juga tidak semua Puskesmas memberikan layanan 24 jam. Dengan kondisi-kondisi seperti itu, Puskesmas mendapat tugas tambahan dalam hal mengedukasi pasien, terutama soal rujukan.
Rujukan untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama dibatasi, sesuai prinsip sistem rujukan JKN yang berjenjang untuk menghindari penumpukan pasien rujukan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
“Saat ini target rujukan untuk pasien JKN hanya 5 persen dari kunjungan, dari sebelumnya 10 persen,” Kata Ni Wayan Sariyati, petugas loket Puskesmas II Dentim. Menurut Sariati ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Puskesmas dalam menangani pasien JKN. “Pasien sering ngotot minta dirujuk,” katanya.
Keterbatasan informasi yang diterima pengguna JKN sering menyebabkan keluhan pada penyedia layanan kesehatan. Jika saat ini keluhan masih pada soal mengakses layanan, ke depan jika ditambah dengan informasi baru tentang JKN yang informasinya tidak meluas, seperti kenaikan iuran, mungkin fasilitas kesehatan tingkat pertama bisa menjadi pelampiasan keluhan para pengguna JKN. [b]
