Menjaga Nyala Kebebasan Pers Asia Tenggara

Radio Map di Chiang Mai adalah radio komunitas untuk buruh migran Burma di Thailand bagian utara. Foto Anton Muhajir.

Sai Aung Htaike hanya bercelana pendek dan berkaos oblong.

Mengenakan celemek merah muda dengan ornamen titik-titik putih, penampilan Htaike lebih mirip orang sedang memasak. Namun, lelaki paruh baya itu duduk berbicara di depan mikrofon. Pelantang hitam di kepala (headphone) menutupi telinganya.

Dia sibuk dengan komputer dan pengatur suara (sound mixer) di depannya. Petang itu, sambil terus meracau di depan mikrofon, Htaike juga memainkan tetikus menggerakkan titik penunjuk di layar komputer. Tanpa berhenti bicara, dia memilih lagu-lagu yang hendak diputar sembari menjawab telepon pendengar radionya.

Htaike sedang siaran ketika saya berkunjung ke studio mereka pertengahan Januari lalu. Petang itu dia sedang siaran di studio radio komunitas bernama Map Radio. Radio dengan frekuensi FM 99 MHZ ini berada di Chiang Mai, kota terbesar di Thailand bagian utara.

Chiang Mai dikenal sebagai kota kreatif. Jika Bangkok serupa Jakarta, ibu kota nan sibuk dan padat, Chiang Mai adalah Bandung. Kota di pegunungan tempat komunitas kreatif lebih hidup. Chiang Mai dan Bandung memang terhubung pula dalam jaringan kota kreatif Asia Tenggara.

Namun, posisi Chiang Mai yang lebih dekat dengan perbatasan negara-negara tetangga Thailand di utara juga membuatnya menjadi kota para buruh migran. Sai Aung Htaike salah satunya.

Seperti sebagian besar buruh migran Chiang Mai dan sekitarnya, Htaike berasal dari Myanmar, negara jiran Thailand. Dia merantau ke Chiang Mai dan bekerja di restoran khas Myanmar yang bertebaran di kota berhawa sejuk nan penuh turis ini.

Matahari terbit di Bagan, Myanmar. Di balik pesonanya, negara ini juga menghadapi peliknya masalah etnis dan bahasa. Foto Anton Muhajir.

Masalah Pelik

Myanmar, seperti sebagian besar negara lain di Asia Tenggara, memiliki masalah pelik terkait etnis dan bahasa. Di negara baru gede dalam demokrasi ini terdapat setidaknya delapan etnis besar, termasuk etnis mayoritas Burma dan etnis-etnis lain, seperti Karen, Kachin, Shan, sampai etnis yang paling menderita tak diakui hingga saat ini, Rohingya.

Ribetnya urusan bahasa di Myanmar terbawa hingga ruang siaran Map Radio di mana Htaike menjadi penyiar. Mereka harus siaran dalam empat bahasa. Tak hanya dalam bahasa Thai, di mana secara fisik radio itu berkantor, tetapi juga dalam tiga bahasa etnis Myanmar lain.

“Hampir semua pendengar dan penyiar radio kami memang buruh migran dari Myanmar,” kata Sangmuang Mangkorn, pengelola Map Radio.

Menurut Sangmuang, Map Radio juga menjadi pemersatu para buruh migran dari Myanmar yang seringkali terpecah karena perbedaan etnis dan bahasa. Radio komunitas, Sangmuang menambahkan, memang berperan juga untuk menjaga tetap hidupnya bahasa-bahasa lokal yang terus digerus bahasa nasional dan internasional.

Sebagai radio komunitas, Map Radio tak hanya memberikan hiburan lewat lagu-lagu dan kuis. Mereka juga memberikan pendidikan dan advokasi untuk para buruh migran dari Myanmar yang pada umumnya ilegal. Isu kesehatan, seperti HIV dan AIDS, serta ketenagakerjaan menjadi bahan utama siaran.

“Tanpa Radio Map, saya mungkin tidak pernah mengerti hak-hak dasar saya sebagai manusia dan buruh migran,” kata Hla Yone, buruh migran perempuan sekaligus aktivis Radio Map.

Pada 2017, Malaysia mendapat peringkat 144 dari 180 negara dalam hal kebebasan pers versi RSF. Sumber gambar situs RSF.

Santet

Peliknya urusan bahasa seperti di Radio Map termasuk salah satu tantangan bagi media-media di Asia Tenggara, kawasan yang amat beragam di dunia. Tak hanya urusan etnis tetapi juga ekonomi, bahasa, agama, sampai politik.

Media arus utama di kawasan juga menghadapi tantangan serupa urusan bahasa ini. Malaysiakini, bisa jadi salah satu contohnya. Media kritis terkemuka di negara serumpun Indonesia ini harus menerbitkan artikel di situs mereka dalam empat bahasa: Inggris, Melayu, China, dan India.

Saya yakin mengelola media dengan empat bahasa pasti jauh lebih repot. Lha wong kami di BaleBengong (mau) mengelola dalam dua bahasa, Indonesia dan sesekali bahasa Inggris, saja megap-megap.

Toh, urusan bahasa mungkin tak terlalu jadi masalah bagi Malaysiakini yang dikelola kelompok terdidik kelas menengah Malaysia. Ancaman terhadap perintis media daring independen di negeri otoriter itu justru datang dari pemerintahnya sendiri.

Hingga tahun lalu, lembaga advokasi kebebasan media dan berekspresi Freedom House memberikan nilai 69/100 untuk Malaysia. Negara ini termasuk yang tidak memberikan kebebasan kepada media maupun kebebasan berekspresi pada warganya.

Reporters Without Borders (RSF), lembaga pengawas kebebasan pers terkemuka lainnya, memasukkan Malaysia pada peringkat 144 dari 180 negara dalam indeks kebebasan media. Peringkat ini 20 lebih rendah dibandingkan Indonesia di peringkat 124.

Di lapangan, pembatasan dan ancaman pemerintah Malaysia kepada media kritis termasuk Malaysiakini datang dalam beragam bentuk. Malaysiakini pernah diserbu dan dirampas aset-asetnya oleh kepolisian Malaysia dengan pasal karet Internal Security Act (ISA) ataupun Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Mereka juga masih menghadapi gugatan hukum, termasuk dari perusahaan tambang yang menuntut mereka sampai RM350.000, sekitar Rp 1,2 miliar.

Tak cukup secara legal dan politis, ancaman terhadap Malaysiakini juga datang dalam bentuk klenik. “Kami pernah juga mendapat kiriman santet,” kata Lynn D’Cruz, Manajer Senior Pengembangan Organisasi Malaysiakini.

Peserta 4MAsia Forum mengambil foto di sela dua pertemuan tentang kebebasan media Asia Tenggara. Foto Anton Muhajir.

Senjakala

Lyn menceritakan pengalaman itu ketika berbicara di diskusi pembuka 4M Asia Forum di Jakarta, Sabtu, 7 April lalu. Forum diskusi tentang kebebasan media ini diadakan lembaga pengembangan media CFI dari Perancis bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia. Pesertanya sekitar 100 jurnalis, blogger, dan aktivis dari Asia Tenggara dan Perancis.

Selain Malaysia, pembicara lain sesi bertajuk Kebebasan Pers di Asia Tenggara: Risiko dan Tantangan Saat Ini juga dari jurnalis Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. Garis besarnya, semua negara menghadapi isu serupa: kebebasan media di negara-negara Asia Tenggara sedang mengalami senjakala.

Bentuknya beragam. Mulai dari negara, hal paling klasik yang terjadi selama ini, sampai pada pemilik media dan warga itu sendiri.

Di Filipina, negara dengan peringkat kebebasan pers tertinggi di Asia Tenggara, pembungkaman terjadi dari presiden mereka sendiri, Rodrigo Duterte. Rappler menjadi korbannya.

Di Kamboja, Perdana Menteri Hun Sen yang sudah berkuasa selama 33 tahun, mencabut izin media-media kritis. Media berbahasa Inggris Cambodia Daily jadi korbannya dengan penutupan pada September 2017. Media-media lain tak jauh beda nasibnya.

Indonesia dan Myanmar pun serupa kondisinya. Ketika media-media kritis terus tumbuh, represi justru datang sesama warga yang menyerbu kantor media atau menyebarkan berita-berita dusta seiring masifnya media sosial.

Daftarnya bisa terus bertambah kalau melihat negara lain, seperti Vietnam dan Thailand.

ACMSEA menjadi jaringan baru bagi media komunitas dan pegiat di Asia Tenggara. Foto ACMSEA.

Menjaga Redup

Kian redupnya kebebasan media di Asia Tenggara itu turut menjadi perhatian pemerintah Perancis. Menurut Duta Besar Prancis untuk Indonesia Jean-Charles Berthonnet menjaga kemerdekaan pers adalah bagian penting dari bebebasan berekspresi.

Untuk itulah mereka melaksanakan program 4M Asia. Program ini dilaksanakan sejak 2015 untuk mendukung kebebasan media di Asia Tenggara dalam bentuk tak hanya diskusi tetapi juga peningkatan kapasitas jurnalis dan konten media, terutama media daring berbasis Internet.

Berthonnet percaya Internet bisa menjadi salah satu jawaban terhadap tantangan kebebasan media. “Perubahan cara mendistribusikan informasi dan bisnis media yang berkembang saat ini perlu direspon,” ujarnya.

Program 4M Asia bertujuan untuk menjaga kemerdekaan pers di Asia Tenggara. Sejak 2015 lalu, CFI mendukung jurnalis, organisasi jurnalis, media, ataupun organisasi non-pemerintah (ornop) di bidang media melalui program 4M Asia, sebagaimana juga mereka lakukan di Afrika.

“Pemerintah Prancis berkomitmen untuk memberikan dukungan menghadapi masalah dan tantangan media saat ini. Tidak hanya tantangan dari sisi ekonomi tapi juga problem etik,” kata David Hivet, Direktur CFI untuk Asia Tenggara.

BaleBengong termasuk penerima program ini sejak 2015 dalam beasiswa liputan mendalam tentang perubahan iklim ataupun pengembangan media komunitas sejak 2017 lalu. Program lain 4M Asia sejak tahun lalu adalah jurnalisme berbasis data dan sindikasi media lokal Indonesia melalui media Independen bersama AJI Indonesia.

Dalam program pengembangan media komunitas, BaleBengong terlibat sejak tahun lalu bersama media-media komunitas enam negara lain yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Myanmar, dan Vietnam. Bentuk media juga beraneka rupa: radio, cetak, dan daring. Begitu pula latar belakang kami. Ada yang bekerja untuk etnis minoritas, masyarakat adat, anak-anak jalanan, ataupun kelompok terpinggirkan lainnya.

Sejak tahun lalu kami intensif berbagi pengalaman dan apa yang bisa kami lakukan ke depan. Hingga, salah satu yang bersejarah, setidaknya bagi kami, adalah lahirnya Alliance of Community Media in Southeast Asia (ACMSEA). Kami menyepakati lahirnya jaringan baru ini pada pertemuan di Chiang Mai, Januari lalu.

Kami berharap jaringan ini bisa menjadi ruang media-media komunitas untuk berbagi kekuatan sekaligus menggemakan suara-suara warga seperti Htaike di Thailand ataupun mereka yang selama ini kurang terdengar suaranya. Sebagai pegiat media komunitas, kami percaya, warga adalah kekuatan sesungguhnya media.

Kami percaya, meskipun kian meredup, kebebasan media di kawasan ini tetap harus dijaga agar terus menyala. Betapa pun kecilnya. [b]

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*